Pangsa pasar di Indonesia yang gurih membuat para perusahaan teknologi terus mengembangkan ekosistem digitalnya. Awal pekan ini, Grab dan PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) menjalin kerjasama bisnis di bidang digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Grab punya saham di dompet digital Ovo. Sementara Emtek punya saham di dompet digital Dana dan di e-commerce Bukalapak.

CEO sekaligus co-founder Dana, Vince Iswara hanya bilang, Ovo dan Dana merupakan inisiasi positif yang bisa membangkitkan kembali perekonomian tanah air khususnya di sektor UMKM. Sementara Head of Corporate Communication OVO, Harumi Supit mengatakan, Ovo juga sudah lama berkolaborasi dengan Bukalapak. "Kerjasama ini sejalan dengan prioritas kami mendukung UMKM melalui peningkatan akses terhadap layanan kredit yang masih sulit dijangkau lebih dari 60% UMKM, ujar Harumi. Bisnis dompet digital memang menggiurkan, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang. Pada separuh pertama 2021 rata-rata transaksi di Dana melonjak dari 3 juta menjadi 5 juta transaksi per hari. Dana berhasil menjaring 250.000 UMKM untuk bergabung dalam fitur Dana Bisnis, dengan peningkatan transaksi 35% sejak awal 2021.

LinkAja juga siap menghadapi persaingan disokong perbankan pelat merah, kinerja LinkAja selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mampu menambah 1 juta pengguna. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, volume transaksi meningkat hampir 2 kali lipat di 2021, ujar Direktur Utama LinkAja Haryawati Lawidjaja.

ShopeePay juga gencar memperluas akses jaringan dengan menggandeng Google Play, Indomaret dan merchant lain. Jangan lupakan GoPay yang berada di dalam hasil merger Gojek-Tokopedia yang melahirkan GoTo. "Fitur ShopeePay agar membantu mengakomodasi kebutuhan para merchant dan pengguna kami," kata Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay, Rabu (28/7). Transaksi paling banyak dari pembayaran antar makanan, jasa berbelanja di supermarket dan telemedice.

Di saat banyak bisnis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, transaksi  e-commerce dan uang elektronik malahan melejit. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi e-commerce pada semester satu 2021 meningkat sebesar 63,36% yoy menjadi Rp 186,75 triliun. BI juga memproyeksikan, sampai akhir tahun transaksi tersebut meningkat 48,4% yoy mencapai Rp 395 triliun.

Pertumbuhan ini seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7). Lalu untuk nilai transaksi uang elektronik di periode yang sama juga melonjak 41,01% yoy atau senilai Rp 132,03 triliun dan diproyeksikan tumbuh 35,7% yoy mencapai Rp 278 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. BI terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, ujarnya.

Sempat menjadi salah satu aset kripto paling populer, kini nasib dogecoin (doge) justru tersungkur. Bahkan, kinerjanya diperkirakan sulit bangkit lagi. Merujuk coinmarketcap.com, harga doge Jumat (16/7) pada 17.15 WIB berada di level US$ 0,18 atau turun 7,09% dalam 24 jam terakhir. Sementara jika dihitung dalam sepekan, penurunannya sudah mencapai 18,33%.

Co-founder Cryptowatch dan pengelola kanal Duit Pintar Christopher Tahir melihat, prospek doge ke depan masih belum jelas. Sedari awal, mata uang kripto ini memang dibuat tanpa dasar apapun. Bahkan pembuatnya sudah dengan jelas menyatakan, doge dibuat untuk eksperimen dan iseng belaka. "Memang cukup sulit untuk melihat potensi doge, karena penggunaannya hanya sebatas pada spekulasi," kata Christopher, Jumat (16/7). Christopher menilai, Jika masih ada yang mendengungkan doge bisa menuju US$ 1, dalam jangka pendek-menengah itu adalah hal yang hampir tidak mungkin. "Kecuali, Elon berkicau ataupun harga bitcoin menguat tajam, sehingga doge dan koin lainnya mengekor," kata dia.

Tidak semua orang pusing tujuh keliling gara-gara pandemi Covid-19. Menurut laporan Credit Suisse, sebagaimana tertuang dalam Global Wealth Report 2021, kekayaan para orang kaya justru meningkat selama pandemi. Kondisi ini sejatinya juga terlihat di pasar saham dalam negeri. Harga sejumlah saham yang dimiliki taipan Indonesia melesat tinggi di masa pandemi. Buat contoh, tengok nilai saham Grup Triputra milik pengusaha TP Rachmat.

Aset Grup Triputra antara lain meroket berkat kenaikan harga saham PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA). Prospek bisnis logistik seiring tingginya penggunaan aplikasi jual beli daring di masa pandemi telah memoles saham ASSA. Alhasil, kapitalisasi pasar emiten ini juga melesat tinggi. TP Rachmat memiliki 177,17 juta saham ASSA secara langsung. Kemarin, harga ASSA Rp 2.470 per saham. Alhasil, nilai saham ASSA milik TP Rachmat Rp 437,61 miliar, melesat 464,93% dibanding periode sama tahun sebelumnya, Rp 77,6 miliar. Saat itu, harga saham ASSA masih berada di Rp 438 per saham. Anthony Salim juga menikmati penambahan harta dari kenaikan harga saham. Harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) yang dibeli petinggi Grup Salim ini, misalnya, naik tinggi sepanjang tahun ini.

Harga saham DCII melesat akibat sentimen kebutuhan teknologi digital di masa pandemi. "Pandemi Covid-19 membantu percepatan proses digitalisasi, " ujar Arief Budiman, Head of Research Ciptadana Sekuritas, Senin (12/7). Arief juga menilai bisnis emiten yang bergerak di bidang terkait teknologi digital memiliki prospek jangka panjang yang menarik. Sebab, hampir seluruh aspek kehidupan ke depan akan didorong menuju tren digitalisasi. Bila dihitung, kapitalisasi pasar saham-saham Grup Triputra mencetak kenaikan total tertinggi, mencapai 413,31% year to date. Di urutan berikutnya ada Grup Lippo yang total kapitalisasi pasarnya naik 118,22%.

JAKARTA — Platform teknologi finansial yang masih berada dalam ekosistem sandbox terkait dengan inovasi keuangan digital harus mulai diperkenalkan kepada khalayak agar masyarakat memiliki pemahaman dan terhindar dari salah persepsi atas aktivitas operasional yang platform jalankan. Dalam inovasi keuangan digital (IKD) sandbox dikenal sebagai istilah mekanisme keamanan untuk memisahkan program yang sedang berjalan. Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan bahwa inovasi digital berkaitan lembaga jasa keuangan yang berkembang dengan cepat, sebenarnya punya peluang memberikan kemajuan buat Indonesia.Dia mengapresiasi perkembangan sandbox dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengakomodasi inovasi financial technology (fintech). Namun, kecenderungan regulasi selalu tertinggal oleh inovasi memang tak terhindarkan, sehingga sosialisasi lebih intensif rasanya mulai diperlukan.

Sebelumnya, beberapa jenis fintech yang telah matang di bawah naungan BI di antaranya fintech sistem pembayaran, e-money, dan e-wallet. Sementara itu, OJK telah menelurkan regulasi khusus untuk marketplace investasi, securities crowdfunding dan project financing di bawah OJK pasar modal, serta fintech peer-to-peer (P2P) lending di bawah OJK Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).Sisanya, 18 klaster fintech masih bernaung dalam regulatory sandbox atau IKD OJK yang terbagi dalam empat kategori.Pertama, kategori funding terdiri dari aggregator, funding agent, dan financial planner. Kedua, kategori financing terdiri dari blockchain-based, ECF, project financing, financial agent, property investment management, dan P2P lending.Ketiga, yaitu kategori insurance yang memiliki InsurTech dan Insurance Broker Marketplace. Terakhir, ada kategori enabler yang terdiri dari claim service handling, credit scoring, RegTech, otentifikasi transaksi, E-KYC, dan online distress solution.

(Oleh - HR1)

Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah perusahaan teknologi kian bergigi. Dari rahim ekonomi digital ini pula, lahir para triliuner dan miliarder milenial yang melesat bersama ekspansi perusahaan yang mereka besarkan. Sederet taipan muda yang dimaksud adalah para pendiri dan tokoh kunci start up digital tersebut. Dari Bukalapak.com, yang pada Agustus nanti akan IPO, muncul tiga nama pendirinya yaitu Achmad Zaky, Muhammad Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. Ketiganya mencatatkan nilai kepemilikan saham di atas Rp 1 triliun.

Berdasarkan prospektus Bukalapak, Zaky memiliki 4,45 miliar saham. Dengan kisaran harga IPO antara Rp 750 hingga Rp 850 per saham, nilai kepemilikan Zaky mencapai Rp 3,34 triliun-Rp 3,78 triliun. Dengan hitungan sama, nilai maksimal kepemilikan saham Fajrin dan Nugroho di Bukalapak masing-masing mencapai Rp 2,32 triliun dan Rp 1,82 triliun.

Ihwal rencana go public, Chief Executive Officer Bukalapak, Rachmat Kaimuddin Jumat pekan lalu mengungkapkan, Bukalapak optimistis mampu memperkuat jaringan bisnis, membentuk ekosistem digital, serta turut memajukan UMKM di Indonesia. Oh iya, Rachmat juga memiliki saham di Bukalapak dengan kisaran nilai Rp 78,22 miliar- Rp 88,65 miliar.

Lompatan besar juga diciptakan para pendiri GoTo, perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, pada Mei 2021. Nilai valuasi GoTo disebut-sebut mencapai sekitar USS 17 miliar. Nilai aset pendiri Gojek, Nadiem Anwar Makarim yang kini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, telah melonjak lebih dari 321 kali lipat menjadi Rp 4,22 triliun dari kepemilikan saham Gojek. Angka ini dihitung berdasarkan valuasi investasi Telkomsel di Gojek. Telkomsel membenamkan USS 450 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun untuk memiliki 89.125 unit saham Gojek.

Nilai aset William Tanuwijaya lebih tinggi lagi. Pendiri Tokopedia yang pernah menjadi penjaga warnet itu memiliki aset di GoTo senilai Rp 4,68 triliun. Kekayaan Nadiem, William dan kawan-kawan berpotensi lebih besar lagi setelah GoTo menggelar go public pada tahun ini. Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) lan Joseph Matheus Edward berpendapat, di masa mendatang akan muncul kembali orang-orang kaya baru dari start up digital. Hal ini seiring dengan ekosistem ekonomi digital yang semakin menguat dan membesar.

Inovasi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, otomasi dan digitalisasi mendorong efisiensi dan menambah daya saing. Namun, di negara dengan surplus angkatan kerja membeludak, angka pengangguran tinggi, dan ketidaksiapan angkatan kerja, inovasi digital juga membawa disrupsi. Dilema dan tantangan itu ditambah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, bahkan kian parah. Angka pengangguran dan kemiskinan naik, sementara kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih tertinggal untuk mengejar pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam bincang-bincang secara daring dengan Kompas, akhir Juni 2021, Country Managing Director Accenture Indonesia Kher Tean Chen menyoroti tantangan pelik yang dihadapi Indonesia itu. Accenture, firma konsultan manajemen dan layanan teknologi global, telah bekerja dengan berbagai perusahaan multinasional untuk adaptasi digital. ”Digitalisasi industri di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks, manufakturnya masih sangat basic dan ekosistem di sekitarnya pun belum komplet,” ujar Kher Tean.

Industri manufaktur Indonesia masih didominasi usaha skala kecil dan menengah (IKM). Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari total 4,4 juta unit usaha industri nasional, 99,77 persen diantaranya skala IKM. Hanya 0,23 persen usaha yang termasuk industri besar. Tenaga kerja pun lebih banyak terserap pada IKM, yakni 66,25 persen dari total 15,63 juta angkatan kerja di industri manufaktur. Hanya 33,75 persen tenaga yang bekerja di industri pengolahan skala besar. Alhasil, baru segelintir industri yang memanfaatkan teknologi digital, internet, komputasi awan, dan big data untuk mengembangkan industri 4.0, seperti di sektor makanan dan minuman. Data Kemenperin, 70 persen pelaku makanan minuman skala besar baru beroperasi di level industri 3.0 (otomasi dan teknologi komputerisasi) dan 30 persen sisanya masih memakai teknologi industri 2.0 (produksi massal dan elektrifikasi).

IKM tetap menjadi tulang punggung dan keunikan industri manufaktur di Indonesia. Namun, bukan berarti mereka tetap jalan di tempat. Dengan skala pemanfaatan teknologi digital yang berbeda dari usaha besar, IKM juga harus mulai beradaptasi dengan rantai pasok global yang terdigitalisasi. Seiring dengan itu, angkatan kerja juga harus dilatih agar lebih terampil dan siap menghadapi perubahan industri. Kher menyoroti pentingnya aspek demokratisasi teknologi, di mana dunia usaha dan industri harus meluangkan upaya dan sumber daya untuk melatih karyawannya beradaptasi dengan dunia digital.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sedang mentransformasi balai latihan kerja yang terintegrasi industri untuk membekali SDM dengan keterampilan yang relevan. ”Perlindungan terbaik yang bisa kita siapkan untuk pekerja adalah menyiapkan kompetensi mereka,” ujarnya. Indonesia dinilai menyimpan potensi besar sektor industri digital. Kehadiran startup dan platform digital jadi pilar penting mendorong teknologi digital di Indonesia. Namun, Kher Tean menilai pelaku usaha rintisan teknologi di Indonesia masih cenderung melihat pasar secara domestik. ”Itu tidak salah, tetapi alangkah lebih baik jika mereka memiliki visi menembus pasar internasional,” ujarnya.

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan transaksi e-commerce pada tahun 2021 akan melampaui perkiraan sebelumnya. Jika semula Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan e-commerce tahun ini bisa mencapai 33,2% year on year (yoy) dengan nilai Rp 330,7 triliun, BI merevisi proyeksi ini menjadi lebih tinggi yakni 39,1% yoy dengan nilai Rp 370 triliun.

Gubernur Bl Perry Warjiyo, menyampaikan hal ini Senin (5/7). Optimisme pertumbuhan aktivitas transaksi digital ini seiring dengan meningkatnya akses masyarakat di tengah pandemi korona. Catatan Bl, ada peningkatan transaksi e-commerce sejak 2017. Saat itu, transaksi e-commerce tercatat Rp 42,2 triliun. Kemudian, pada 2018, transaksi naik jadi Rp 105,6 triliun atau melonjak 150,24% yoy. Jumlah nilai transaksi meningkat lagi pada tahun 2019 yang pada waktu itu tercatat Rp 205,5 triliun atau tumbuh 94,69% yoy. Tahun 2020, transaksi e-commerce menyentuh Rp 266 triliun, naik 29,44% yoy. Menurut Perry, meningkatnya transaksi di platform digital ini tak lepas dari digitalisasi sistem pembayaran dan meningkatnya preferensi. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap teknologi digital juga semakin membaik. Bahkan, penggunaan e-commerce ke depan diperkirakan akan semakin masif.

Pesat pertumbuhan nilai bisnis daring di Indonesia salah satunya terekam dari data transaksi ritel e-dagang yang dicatat lembaga CEIC. Jika pada 2014 nilai bisnis e-dagang baru 1,9 miliar dollarAS, jumlahnya terus meningkat menjadi 7,1 miliar dollar AS pada 2017 dan 10,4 miliar dollar AS pada 2019. Di masa pandemi naik signifikan menjadi 12,3 miliar dollar AS (2020). Tren meningkatnya kebiasaan publik untuk belanja daring sudah terlihat sejak tahun lalu ketika pandemi Covid-19 melanda dan pembatasan sosial diberlakukan.

Berkaca pada hasil jajak pendapat Kompas setahun lalu (16-23 Mei 2020), ditemukan bahwa ada peningkatan pada pengeluaran uang oleh publik untuk membeli produk atau jasa setelah kebijakan pembatasan sosial diberlakukan. Peningkatan belanja daring terlihat dari responden yang mulai mencoba belanja barang elektronik atau kebutuhan sehari-hari secara daring. Sebanyak 31,5 persen responden membeli TV pintar (smartTV), laptop, dan gawai baru, serta mengeluarkan uang untuk memasang jaringan baru internet. Sebanyak 16,3 persen responden berbelanja kebutuhan sehari-hari secara daring.

Hal ini sejalan dengan laporan survei McKinsey & Company pada April 2020 berjudul ”Implication of Covid-19 for Retail and Consumer Goods in Indonesia”. Hasilnya, terdapat 36 persen responden menyatakan bakal lebih banyak menggunakan aplikasi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sebanyak 40 persen responden menyatakan akan memanfaatkan e-dagang. Kebiasaan berbelanja kebutuhan sehari-hari ini rupanya terus berlanjut meskipun beberapa bulan kemarin pusat-pusat perbelanjaan dan toko fisik mulai didatangi konsumen. Survei selanjutnya pada November 2020 menyatakan, 9 dari 10 orang Indonesia telah mencoba perilaku belanja baru, yaitu lewat daring.

Ada sejumlah faktor penunjang bagi pesatnya perkembangan lokapasar (marketplace) dan jasa pengiriman di Indonesia saat ini. Keduanya ialah kemudahan mendirikan usaha di kategori perdagangan dan kinerja serta infrastruktur pengiriman logistik. Berdasarkan laporan Logistics Performance Index 2018 dari Bank Dunia, Indonesia berada di urutan ke-46 dari 160 negara. Secara lebih spesifik, Indonesia ada di peringkat ke-44 untuk kompetensi logistik dan ke-54 dalam hal infrastruktur. Sementara itu, dalam Indeks Kemudahan Berusaha 2020 yang juga dirilis Bank Dunia, Indonesia bahkan menempati peringkat ke-116 dari 190 negara untuk kategori perdagangan lintas batas.

Sayangnya, perhatian pemerintah selama ini hanya tertuju pada pengembangan perusahaan-perusahaan penyedia layanan pasar daring. Platform jasa pengiriman juga menuai apresiasi yang sama. Misalnya, laporan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menjelaskan besarnya kontribusi Gojek dan Grab pada perekonomian Indonesia. Di balik itu semua, nasib para kurir yang berada di garis depan kerap diabaikan. Misalnya soal regulasi yang mengandalkan istilah ”sistem kemitraan” perlu dievaluasi kembali karena faktanya perusahaan dapat sewaktu-waktu menurunkan tarif dan insentif secara sepihak. Padahal, para kurir ini menanggung beban citra perusahaan yang mempekerjakannya sekaligus beban kemajuan ekonomi digital. Hanya saja, nasib para kurir ini kurang diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan lokapasar dan jasa pengiriman tempatnya bekerja. Pangkal masalahnya, para pengemudi dan kurir daring tidak masuk dalam cakupan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mereka berstatus mitra, bukan karyawan.

Lagi pula belum ada regulasi yang mengatur skema perhitungan tarif minimum bagi para kurir online. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang diatur hanyalah formula perhitungan biaya jasa untuk mitra pengemudi yang mengangkut penumpang, bukan barang. Begitu juga dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 pun menyebutkan bahwa besaran tarif dan standar layanan pos komersial tidak diatur pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan bisa dengan leluasa mengatur kebijakan tarif bagi para kurir daring tanpa khawatir melanggar hukum,termasuk pula memberhentikan kemitraan secara sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan.

President Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi inisatif serta inovasi yang dilakukan oleh komunitas pers Tanah Air dan Telkom Group yang menghadirkan platform  Tadex (Tanah Air Digital Exchange). Tadex merupakan sebuah platform marketplace periklanan digital terbesar di Indonesia yang menghadirkan soludi bisnis periklanan dengan keunggulan scalability impact, quality, dan data. Platform karya anak bangsa ini bertujuan untuk mendukung  industri media, advertising, dan publisher di Tanah Air.

"Saya menyambut baik kolaborasi antara media, task force, Dewan Pers, sustainenability dengan Telkom Group yang menciptakan inovasi teknologi bagi  industri media, khususnya periklanan dengan menghadirkan Tadex. Karya anak bangsa ini harus kita dukung dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong ekosistem digital yang inklusif," kata Jokowi melalui konferensi virtual. Selasa, (29/6/2021)

Menurut Jokowi, saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil, Indonesia harus berlari lebih cepat lagi agar pada 2025 mampu menguasai 40% dari total potensi digital Asean." Dan tahanun 2030, Ekonomi Digital Indonesia bisa berkontribusi 18% terhadap PDB," Ungkap Jokowi.             

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi sebelumnya memaparkan pedagang daring (e-commerce) akan memiliki peran yang dominan terhadap ekonomi digital yakni sekitar 34% atau setara Rp.1.900 trilliun. Kemudian, B2B business senilai 13% atau setara Rp.763 trilliun.

Sebagai perusahaan BUMN, Telkom dan Telkomsel bermetamorfosis jadi perusahaan digital  dan juga perusahaan jasa, sehingga bisa mendukung backbone digitalisasi di Indonesia. "Salah satunya investasi secara signifikan di data center. Data kita harus terproteksi dan dilindungi . Ini juga sejalan dengan program Presiden, bagaimana hilirisasi digital  ekonomi harus jadi keseimbangan. Kita harus menjaga market kita dan semua generasi muda yang harus mendapatkan harapan kedepannya," tutur Erick.  

Sementara, Ketua Forum Pemred Kemal Gani mengungkapkan, media-media di Indonesia tidak bisa menghindari dari proses digitalisasi. Indonesia harus punya teknologi digital, sehingga bisa tetap bersaing secara sehat. "Jadi awal 2019, kami sudah intensif berdiskusi  bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Bagaimana jurnailisme  yang baik, yang kredible dapat terus hadir di negeri kita . Pada Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, kepada ini kami utarakan juga ke pak Jokowi, kemudian kami bertemu dengan pak Erick Thohir, Pak Ririek (Dirut Telkom), dan Alhamdulillah, kemudian group Telkom mendukung inisiasi ini," Umhkap Kemal.

Direktur Digital Bussiness Telkom Fajrin mengungkapkan, pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung kerjasama ini untuk kemudian dapat menghasikan yang win-win. "Tadex ini akan menjadi wadah bagi media-media yang verified, sehingga dapat menjadi salah satu dorongan untuk meningkatkan transformasi digital di Indonesia," ungkapp Fajrin. Fajrin berjanji akan terus melakukan pembaharuan platform Tadex kedepan, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga umpan balik dari para pengguna.

 (YTD)