Ekosistem ekonomi digital di Indonesia terus bertumbuh. Pada November 2020, berdasarkan laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company, total nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 44 miliar atau Rp 631 triliun pada 2020. Angka ini tumbuh 11% ketimbang 2019 dengan nilai US$ 40 miliar.

Sementara Berdasarkan Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2020, Indonesia menempati posisi pertama berdasarkan nilai ekosistem sebesar USS 26,3 miliar.

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi mencatat penanaman modal asing (PMA) US$ 3,6 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 93,23 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Indonesia (idEA) Bima Laga mengamini suburnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. “Indikasi lainnya terlihat saat pergelaran Harbolnas tahun 2020. Pertumbuhan penjualan di Pulau Jawa meningkat hingga 97%, sementara luar Jawa tumbuh 17%. Ini baru satu program, “ ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/3).

Selanjutnya, sumbangan ekonomi digital kedua terbesar dari sektor ojek online atau paling dominan adalah Gojek dan Grab. Anterin, Bonceng, Gaspol, Cyberjek, dan Beujek, plus tiga pemain luar negeri, yakni BitCar, Maxim, dan Fastgo.

Bertumbuhnya ekonomi digital yang ditopang juga membawa berkah bagi bisnis logistik pergudangan berbasis daring atau . Beberapa pemainnya antara lain SiCepat, GrabExpress, J-Express (JX), Waresix dan Paxel.

Indonesia dinilai jadi tempat yang sangat tepat untuk melahirkan dan mengembangkan perusahaan rintisan alias startup.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan saat ini saja, nilai ekosistem startup di Indonesia menjadi nomor wahid di dunia. Hal itu sesuai dengan hasil publikasi The Global Startup Ecosystem Report 2020.

Dia menjabarkan berdasarkan publikasi penelitian itu, Indonesia memiliki nilai ekosistem startup mencapai US$ 26,3 miliar atau sekitar Rp 368 triliun dan potensi pendanaan awal sebesar US$ 849,5 juta atau sekitar Rp 11,89 triliun (kurs Rp 14.000).

Luhut juga mengatakan dengan catatan tersebut membuat Indonesia menjadi negara peringkat ke 2 pada 100 negara dengan ekosistem startup yang berkembang di seluruh dunia.

Dari catatan detikcom, penelitian e-Conomy SEA tahun 2020 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan, ekonomi digital di Indonesia tumbuh 11% dengan kapasitas sebesar US$ 44 miliar atau Rp 616 triliun. Diperkirakan ekonomi digital masih akan bertumbuh hingga US$ 124 miliar pada tahun 2025 di Indonesia.

Perbankan di Tanah Air seakan berlomba untuk membangun layanan finansial berbasis teknologi.  Menghadapi tuntutan semacam itu, industri perbankan pun gencar mengembangkan superapps yang menawarkan layanan perbankan yang lengkap, Sebagian bank, bahkan, bersiap membentuk anak usaha berupa bank digital.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bisa disebut sebagai bank yang sudah siap bersaing di era digital melalui superapps Livin' by Mandiri. Aplikasi ini adalah rebranding Mandiri Mobile Banking, yang akan ditransformasi menjadi modern digital retail bank.

Tahun ini BMRI menganggarkan capital expenditure (capex) untuk teknologi informasi (TI) hampir Rp 2 triliun. Sekitar 80% dari dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pengembangan dan penguatan digital banking.

Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memiliki superapps Promo. Ke depan BRIMo akan menjadi financial supermarket, ujar Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo, Senin (8/3).

BBRI menyiapkan capex untuk teknologi informasi sebesar Rp 3,5 triliun di tahun 2021. Dana itu akan digunakan untuk modernisasi core banking, terkait dengan sistem finansial dan perangkat-perangkat unit kerja BRI yang perlu melakukan transformasi.

Adapun PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), akan mengkonversi Bank Royal menjadi Bank Digital untuk bertarung dalam bank digital murni. Bank ini akan mengusung konsep branchless dengan pelayanan di dalam aplikasi.

Bank swasta lain, PT CIMB Niaga Tbk (NISP) punya superapps OctoMobile yang akan menambah layanan pinjaman dalam aplikasinya.

Pembangunan pusat ekonomi digital Nongsa D-Town di Batam, Kepulauan Riau, ditargetkan selesai pada 2023. Kawasan yang akan dijadikan markas startup di Indonesia itu diharapkan bisa menyerap 8.000 tenaga kerja digital.

Nongsa D-Town yang dibangun atas kerjasama Citramas Group dan Sinar Mas Land merupakan perluasan dari Nongsa Digital Park yang diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Singapura pada tahun 2018 lalu. Nongsa D-Park adalah rumah bagi 1.000 pekerja digital dari 100 perusahaan multinasional.

Pembangunan Nongsa D-Town diresmikan secara online oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (2/3/2021). Keberadaan Nongsa D-Town, menurut dia, akan menjadi jembatan digital yang berperan penting dalam menghubungkan Singapura dengan pusat pertumbuhan lainnya di Indonesia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing juga memberikan pernyataan pada peresmian tersebut. Ia berharap Nongsa D-Town dapat memudahkan talenta digital muda Indonesia untuk mengakses peluang kerja di perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Perusahaan teknologi di Singapura akan lebih mudah mendapatkan talenta unggul dari Indonesia.

Upaya kerjasama antara Indonesia dan Singapura di Batam didirikan pada tahun 1973, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, pembangunan Nongsa D-Park merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan impian lamanya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, yaitu teknologi digital.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pilihan Batam menjadi jembatan ekonomi digital cukup beralasan. Pulau yang berjarak 40 menit perjalanan laut dari Singapura ini memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk listrik, air dan jalan raya. Apalagi, beberapa pusat data milik pemerintah dan swasta ada di Batam.

Financial technology (fintech) dan e-commerce semakin gencar meluncurkan metode layanan bayar nanti atau lebih dikenal dengan paylater. Salah satu sebabnya, produk ini diklaim menawarkan keamanan dan kemudahan pembiayaan aktivitas sehari-hari di masa pandemi.

Salah satu fintech yang memiliki paylater adalah Kredivo. “Kredivo salah satu paylater dengan tenor pinjaman terpanjang, hingga 12 bulan, dan paylater dengan limit tertinggi hingga 30 juta,” kata Lily Suryani, General Manager Kredivo Indonesia, kepada KONTAN, Jumat (26/2).

Kredivo menawarkan bunga flat 2,6% per bulan. Jika terlambat membayar, pengguna terkena bunga keterlambatan 4% per 30 hari dan biaya keterlambatan 6% per 30 hari.

Pemerintah terus melebarkan mata untuk mencari sektor usaha yang bisa menghasilkan penerimaan perpajakan. Salah satu yang kini diincar Direktorat jenderal Pajak adalah fintech.

Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL Bonarsius Sipayung mengatakan, tujuan kebijakan pajak ke fintech adalah menyamakan level of playing field di antara jasa keuangan digital dan konvensional.

Para pemain fintech menyatakan, selama ini, penerapan PPh ke lender bersifat selfassessment. CEO Akseleran Ivan Tambunan menyebut setiap tahun fintech memberikan laporan tahunan keseluruhan hasil investasi.

Meski begitu, Ivan menyoroti penerapan PPN atas fintech. la merujuk ke Undang- Undang PPN Pasal 4A ayat 3 huruf, yang menyatakan bahwa jasa keuangan termasuk di dalam jenis jasa usaha yang tidak terkena PPN.

Para pemain memang menyatakan siap membicarakan rencana penerapan pajak ke fintech. Apalagi, memang belum ada aturan turunan yang mengaturnya. Maka, mereka menilai perlu ada diskusi mendalam tetang tata cara pemungutan pajak ini.

Disrupsi dunia digital, begitu orang menyebutnya, telah melanda industri media seiring berubahnya cara masyarakat mengonsumsi berita. Perusahaan media cetak, baik koran, tabloid, maupun majalah, yang dulu menguasai hulu hingga hilir bisnis media, kini harus mengakui bahwa mereka hanya bisa menguasai proses produksi saja. Loper koran, tabloid, dan majalah telah beralih ke tangan perusahaan teknologi digital.

Lembaga penyiaran pun setali tiga uang. Kini lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, bersaing dengan perusahaan teknologi digital terjun memasuki pasar yang sama.

Perubahan perilaku konsumen media itu berkaitan dengan cara konsumen mengakses berita, yaitu melalui mesin pencari, yang mayoritas dikuasai Google; melalui media sosial yang menyediakan halaman khusus untuk mengumpan berita, dan secara langsung.

Situs CNBC menyebutkan, keuntungan yang dihasilkan Alphabet Inc, induk perusahaan Google, pada kuartal keempat tahun 2020 mencapai 56,90 miliar dollar AS atau naik 23 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Dari angka itu,46,2 miliar dollar AS di antaranya dihasilkan dari iklan.

Adapun pendapatan Facebook, dikutip dari situs yang sama, mencapai 28,07 miliar dollar AS. Dengan jumlah pengguna bulanan aktif 2,8 miliar orang, Facebook meraup keuntungan dari setiap pengguna aktif sekitar 10,14 dollar AS.

Mengutip pemberitaan Kompas, 11 Februari 2021, menyebutkan bahwa Google, Facebook, dan Amazon menguasai 56 persen belanja iklan global. Khusus di Indonesia, Google dan Facebook menguasai 75-80 persen belanja iklan nasional. Sisanya diperebutkan sekitar 1.000 media. Gambaran di Indonesia bisa menjadi refleksi gambaran global yang jangkauannya lebih luas.

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan, aturan baru tersebut mensyaratkan pembuatan bank digital harus memenuhi modal minimal Rp 10 triliun.

“Untuk bank baru draf belum final diskusi, persyaratannya minimal modal Rp 10 triliun,” kata Anung dalam launching Roadmap Perbankan Tahun 2021 secara virtual, Kamis (18/2).

Selain memiliki modal Rp 10 triliun, bank digital harus memiliki minimal satu kantor cabang di Indonesia. Segmen yang digarap pun harus sesuai dengan model bisnis dan kemampuan IT-nya. Namun, modal minimal Rp10 triliun itu tak berlaku bagi beberapa bank. Untuk bank digital yang berada dalam satu kelompok bank hanya memerlukan modal minimal Rp 1 Triliun.

Sejak diluncurkan Agustus 2020 hingga akhir Januari 2021, total transaksi melalui Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) mencapai Rp 11,4 triliun.

“Inisiatif PaDi UMKM merupakan salah satu quick wins atau satu upaya percepatan yang diharapkan bisa diterapkan mulai awal 2021,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury, pada pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo 2021 di Jakarta, Senin (15/2/2021).

PaDi UMKM adalah platform untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mengefisienkan transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Tahun 2021 diprediksi menjadi tahun perubahan digital yang besar dan cepat bagi industri media setelah pandemi Covid-19 menjadi badai penyempurna disrupsi digital. Tidak ada pilihan lagi untuk bertahan selain melakukan transformasi digital, baik bermigrasi penuh ke versi digital maupun dengan membuat dan mengembangkan versi digital.

Platform digital global telah merambah ke bisnis media, menguasai pasar iklan hingga mendominasi distribusi konten. Secara global, 56 persen belanja iklan dikuasai Google, Facebook, dan Amazone. Di Indonesia, Google dan Facebook menguasai 75-80 persen total belanja iklan nasional, dan sisanya diperebutkan lebih dari 1.000 perusahaan media.

Survei Reuters Institute pun menyebutkan, 76 persen jajaran pimpinan perusahaan media di 43 negara yang disurvei pada akhir tahun 2020 mengatakan, pandemi ini telah mempercepat rencana mereka untuk melakukan transisi digital. Mayoritas pimpinan perusahaan media, 73 persen dari 234 responden, optimistis akan prospek perusahaan.

Meski tahun 2021 ini akan menjadi tahun perubahan digital yang besar dan cepat serta menentukan keberlangsungan hidup industri media, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meyakini, pertumbuhan media digital ini bukan “sunset” bagi media cetak. Pengalaman di sejumlah negara, dengan strategi yang tepat, media cetak akan tetap tumbuh.