Bank Indonesia menyetujui PT Fintek Karya Nusantara sebagai penyelenggara transfer dana atau pengelola uang elektronik LinkAja. Persetujuan BI tersebut dikeluarkan pada 21 Februari 2019. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan bahwa jumlah nasabah LinkAja cukup besar. Selain itu, konsumen atau pelanggan dari perusahaan BUMN lain seperti Pertamina, Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia juga dapat mengakses LinkAja.
Berdasarkan laman Bank Indonesia, sebanyak 173.825 juta uang elektronik beredar di Indonesia per Januari 2019. Pada Januari 2019 terjadi 274.687 juta transaksi menggunakan uang elektronik dengan nilai Rp 5.817 triliun. Untuk itu, menurut Gatot strategi pemasaran LinkAja harus menarik pelanggan karena potensi pasar yang sangat besar.

Minat belanja online masyarakat yang sangat tinggi mulai berimbas pada kinerja penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impr (PDRI) dari barang kiriman. Pasalnya barang yang dibeli melalui platform marketplace sebagian besar didatangkan langsung dari luar negeri. DJBC mencatat realisasi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dari barang kiriman sampai dengan 10 Februari 2019 tercatat mencapai RP127,17 miliar. Dengan tren belanja online saat ini, potensi penerimaan dari bea masuk dan PDRI cukup tinggi. Perbaikan penerimaan ini juga merupakan implikasi dari kebijakan baru yaitu PMK-112/PMK.04/2018. Ada dua isu pelaksanaan kebijakan itu. Pertama, mengatur mengenai deminimis value yang diturunkan dari US$100 menjadi US$75. Hal ini untuk menciptakan kesetaraan antara bisnis e-commerce dan konvensional. Kedua, praktik kecurangan splitting dapat ditekan. Barang-barang yang sebelumnya tidak dikenakan bea masuk, bisa dideteksi dan memenuhi kewajiban baik dari aspek kepabeanan maupun pajak.

Sektor teknologi finansial , pembayaran, dan perdagangan elektronik digadang-gadang masih akan menjadi magnet banyak pendanaan startup pada tahun ini. Selain teknologi finansial dan perdagangan elektronik, sektor lain yang diproyeksi bakal menarik banyak investasi pada tahun ini adalah teknologi kesehatan dan teknologi pendidikan. Perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial lebih memikat investor karena memiliki diversifikasi produk yang cukup beragam, mulai dari pembayaran digital, peer-to-peer lending, hingga investasi. Indonesia berpeluang mndapatkan dua hingga tiga unicorn baru dalam 2 tahun mendatang. Bahkan bisa menciptakan satu decacorn baru, atau perusahaan teknologi dengan valuasi lebih dari US$10 miliar. Yang berpeluang menjadi decacorn yaitu Tokopedia.

Di tengah upaya mewujudkan kemandirian sistem pembayaran di dalam negeri, raksasa platform pembayaran asing-khususnya yang berasal dari China, seperti Alipay dan WeChat Pay- masih berupaya untuk menembus pasar lewat sinergi dengan bank swasta. Jumlah penduduk dan transaksi digital yang terus bertambah, membuat pasar tersebut sangat menarik bagi asing. Sejalan dengan derasnya arus wisatawan asing yang berasal dari China ke Indonesia, perusahaan teknologi asal Negeri Panda itu pun ikut merangsek masuk dengan menyasar destinasi wisata popular, yakni Bali. Kala itu, Bank Indonesia membeberkan bahwa maraknya transaksi oleh turis asing di Bali, tetapi tidak sepeser pun duitnya masuk ke Indonesia. Usut punya usut, mereka bertransaksi melalui perusahaan tekfin Alipay dan WeChat Pay. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), bahwa tekfin yang hendak ekspansi ke Indonesia harus menggandeng bank umum kelompok usaha (BUKU) IV. BI menyebutkan pengajuan perizinan operasional WeChat Pay dan Alipay masih belum akan tuntas dalam waktu dekat. Dari dua perusahaan tersebut,, baru Alipay yang datang ke bank sentral dengan menggandeng CIMB Niaga. Sedangkan WeChat Pay masih belum mengajukan permohonan izin secara resmi. Perusahaan plat merah sadar akan potensi ancaman dari perusahaan tekfin asing yang akan masuk ke pasar Indonesia. Persaingan bank nasional dalam memperebutkan ceruk kue transaksi pembayaran berbasis QR Code memang kian sengit,

Morgan Stanley dalam surei AlphaWise mencatat, pasar pembayaran digital Indonesia terus berkembang pesat berkat layanan financial technology yang berpotensi mencapai US$ 50 miliar pada tahun 2017. Dalam laporan Morgan Stanley bertajuk Disruption Decoded - Indonesia Banks : Fintech Countinues to Lead Digital Payment Market yang dipublikasikan 19 Februari 2019. Laporan tersebut mencatat transaksi e-money meningkat empat kali lipat pada 2018 menjadi Rp 47,2 triliun. Hal tersebut setara dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) dalam lima tahun terakhir. Pembayaran Go-pay dan OVO memimpin selanjutnya TokoCash, ShopeePay dan Buka Dompet dibawahnya. Hal ini dikarenakan e-xommerce masuk ke pasar Indonesia lebih lambat daripada finctech dan juga kecenderungan pembeli untuk memilih cash-on -delivery.

Direktur PT Fintek Karya Nusantara, perusahaan pengelola LinkAja, Danu Wicaksana, berpendapat bahwa prospek pasar uang elektronik di Indonesia besar. Namun, potensi yang besar itu memerlukan edukasi gencar. Pengguna di kota besar masih banyak uang mengikuti promosi, kecuali penyedia uang elektronik bisa memberikan layanan yang memberikan solusi terhadap kebutuhan esensial. Hal yang harus diperhatikan penyedia uang elektronik adalah meminimalkan "bakar uang". Sebagai gantinya memiliki strategi pasar berkelanjutan.
LinkAja aplikasi uang elektronik berbasis server. Semula aplikasi Tcash dari Telkomsl dijadwalkan melebur ke platforam LinkAja namun migrasi tertunda karena kendala teknis.Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Surveidan Konsultan Kementrian BUMN Gatot Trihargo, menyampaikan peluncuran LinkAja tetap sesuai rencana yakni tanggal 3 Maret.Menurut pihaknya, kendala teknis diharapkan dapat diatasi sebelum LinkAja diluncurkan.

PT Digital Alpha Indonesia (Uang Teman) memprediksi kenaikan pembiayaan sebesar 240% pada tahun ini atau mencapai 1,46 triliun. Pada tahun lalu, uang teman menyalurkan nilai pinjaman senilai Rp430 miliar, meningkat 200% atau dua kali lipat dibandingkan dengan 2017. Total peminjam Uang Teman mencapai 73.000 dengan nasabah aktif sebanyak 43.000. Sebesar 74% dari total pinjaman merupakan pinjaman berulang. Mayoritas pinjaman dipergunakan untukkebutuhan modal usaha dan kebutuhan dana darurat lainnya, seperti pendidikan, biaya kesehatan, dan konsumsi lainnya. Biaya pinjaman dari Uang Teman yang semula 1% diturunkan menjadi 0,8% per hari bagi peminjam baru, dan yang sudah mendapatkan kredit lebih dari empat kali bisa dikenakan biaya pinjaman paling rendah 0,5% per hari.

Himbara segera melakukan konsolidasi membentuk platform digital bernama LinkAja. Pengelolaan dan operasional LinkAja akan secara penuh berada di bawah kendali PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang didirikan Telkomsel pada 21 Januari 2019. Saat ini, 99,99% masih dikuasai Telkomsel. Proyeksinya, mayoritas saham Telkomsel akan terdilusi dan bakal diambil oleh Himbara serta BUMN lain, seperti Danareksa, Jiwasraya dan Pertamina.
Direktur BTN menegaskan LinkAja bisa membuat belanja modal perusahaan makin ramping alias masing-masing BUMN bisa saling berbagi infrastruktur. LinkAja diharapkan bisa menjadi senjata BUMN untuk bersaing melawan pemain besar seperti OVO dan Go-Pay.

Tahun ini, sebanyak 500 pasar tradisional akan menjajaki sistem pembayaran digital guna mendorong transaksi non tunai. Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Slamet Santoso mengatakan tujuan digitalisasi transaksi pasar salah satunya untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Salah satu implementasi digitalisasi pembayaran di pasar tradisional melalui penyediaan mesin EDC (electronic data capture). Selain itu pemerintah juga siap bekerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan jasa layanan pembayaran secara elektronik, misalnya pembayaran dengan cara memindai kode batang (barcode).

Infra Digital Nusantara (IDN), usaha rintisan (start-up) sistem pembayaran uang sekolah terkini mengumumkan raihan pendanaan seed funding dari berbagai macam investor yakni Appworks Ventures, Fenox Ventures, serta beberapa angel investor dari Google dan Netflix. Sejak diluncurkan di awal 2018, start up lulusan GNB Accelerator ini berkembang pesat dan sudah mengantarkan lebih dari 90 sekolah, universitas, bimbingan belajar, dan pesantren menuju era sekolah cashless. Aplikasi nini merupakan teknologi finansial (tekfin) yang digunaan untuk tata usaha lembaga pendidikan untuk mengelola dan memudahkan pembayaran tagihan pendidikan siswa seperti SPP dan tagihan reguler lainnya.