Posisi cadangan devisa indonesia pada akhir Oktober 2019 kembali meningkat menjadi US$ 126,7 Miliar. Posisi ini naik US$ 2,4 Miliar dari September 2019 yang senilai US$ 124,3 Miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut posisi cadangan devisa ini setara pembiayaan 7,1 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kenaikan cadangan devisa terutama berasal dari utang global bond pemerintah, penerimaan devisa migas. Pemerintah menerbitkan global bond senilai US$ 1 Miliar dan euro sebesar € 1 Miliar.

Ekonom Bank Permata melihat penguatan cadngan devisa bukan hanya berasal dari tambahan utang global bond, tapi juga dri aliran modal portofolio sepanjang bulan lalu, arus modal masuk dipasar obligasi pada Oktober 2019 mencapai US$ 2 Miliar meski dipasar saham ada outflow sekitar US$ 270 juta. BI juga menyerap valas melalui lelang surat berharga BI sebesar US$ 998 juta. Menurutnya meski cadangan devisa naik, pemerintah harus tetap mewaspadai kemungkinan cadangan devisa berkurang akibat risiko turbulensi global. Situasi ini bisa memicu keluarnya dana asing, dan menggerus lagi posisi cadangan devisa Indonesia. Diharapkan pemerintah memberikan fundamental yang kuat sebagai sumber utama pemasukan cadangan devisa. Misalnya, dalam jangka pendek pemerintah lebih seriusmendorong pengembangan destinasi pariwisata prioritas. Selain itu devisa pariwisata tidak menyebabkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Ketua Tax Center Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), juga sepakat bahwa posisi cadangan devisa saat ini memang kurang idel. Menurutnya, pemerintah perlu menggenjot ekspor atau setidaknya mencari substitusi impor agar cadangan devisa aman. Direktur Riset Center of Reform Economics (Core) Indonesia menyatakan bahw minimnya pengeluaran valas yang signifikan oleh BI untuk biaya operasi moneter pengendalian kurs rupiah turut meningkatkan cadangan devisa pada Oktober.

Kegiatan yang berkaitan dengan membawa keluar atau masuk uang kertas asing berkaitan erat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang devisa, nilai tukar dan kepabeanan. Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, setiap penduduk Indonesia memang diperkenankan untuk memiliki dan menggunakan devisa. Namun, pedagang uang kertas asing berizin yang akan membawa uang kertas asing keluar atau masuk ke dalam wilayah pabean Indnesia perlu memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan itu, khususnya yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia. Dalam Pasal 2 PBI No. 20/2/PBI/2018, diatur bahwa setiap orang dilarang membawa uang kertas asing keluar atau masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia setara minimal Rp 1 Miliar. Langkah yang harus ditempuh pedagang uang money changer adalah dengan mengajukan kuota kepada BI, kemudian apabila disetujui BI akan memberikan kuota per mata uang asing untuk suatu periode tertentu (biasanya satu kuartal). Selain itu, pedagang uang kertas money changer juga perlu untuk mendeklarasikan dengan Bea Cukai ketika memasukan uang asing tersebut.

Pengenaan sanksi bagi eksportir yang tidak membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke dalam negeri akhirnya diberlakukan. Pasalnya, pemberlakuan insentif berupa pemotongan tarif PPh atas bunga deposito yang berasal dari DHE SDA justru tak efektif membuat eksportir membawa DHE SDA ke dalam negeri.  Oleh karena itu, melalui PMK no.98/2019, pemerintah mempertegas pengenaan sanksi bagi eksportir yang tidak menempatkan DHE SDA ke rekening DHE SDA. Ada tiga jenis sanksi yang dikenakan kepada eksportir yang tidak membawa pulang DHE SDA, yakni denda 0,5%, denda 0,25%, dan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.

Presiden ketiga BJ Habibie meminta Batam dikembalikan sebagai ujung tombak pembangunan. Penerimaan devisa dari kawasan tersebut perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak industri penghasil barang ekspor.

Habibie juga hendak memindahkan pusat industri pesawat terbang ke Batam. Infrastruktur dan zona perdagangan bebas di sana dinilai bersahabat bagi investor asing yang akan masuk dan memasok 60% komponen pesawat. 

Peneliti pada Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa Batam belum memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan devisa negara.

Tren kenaikan cadangan devisa Indonesia sejak Oktober 2018 tembus US$124,5 miliar pada Maret 2019 makin memperkuat daya tahan ekonmi Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi antara lain oleh penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan pengelolaan fiskal dan moneter yang hati-hati. Hal ini terlihat dari inflasi yang rendah, defisit fiskal terkendali, dan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan menuju 2,5%. Tren peningkatan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan tingkat kesehatan ekonomi yang solid untuk menghadapi tekanan dari perlambatan di AS, China, dan Uni Eropa serta perang dagang. Kenaikan cadangan devisa juga memberikan sinyal ke pasar keuangan bahwa rupiah punya benteng yang lebih kuat dari kemungkinan serangan spekulasi, terutama pada tahun politik.

Perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 20% (B-20) untuk bahan bakar sektor pelayanan publik (PSO) dan non-PSO telah dilaksanakan sejak September 2018. Pelaksanaan kebijakan B-20 itu membuat penyerapan atau penyaluran FAME cukup signifikan tahun lalu. Apabila kebijakan B-20 diberlakukan secara penuh tahun ini, minyak sawit atau FAME yang diserap bisa mencapai 6,7 juta kiloliter. Angka ini dihitung dari 20 persen rata-rata kebutuhan solar setahun yang mencapai 33,6 juta kiloliter. Dengan demikian, impor solar bisa dikurangi secara drastis. Impor solar diperkirakan mencapai 9,64 juta kiloliter per tahun dengan nilai lebih kurang 5,5 miliar dollar AS. Dengan mengganti sebagian kebutuhan solar dengan 6,7 juta kiloliter minyak sawit, devisa yang bisa dihemat bisa mencapai 4 miliar dollar AS per tahun. Penghematan devisa akan makin besar jika pemerintah menerapkan kebijakan B-30 mulai tahun ini.

Pelaksanaan kebijakan perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit sebesar 20% atau B-20 tidak boleh mundur. Kebijakan ini bukan semata untuk kepentingan industri kelapa sawit, melainkan untuk negara, yaitu mendorong ketahanan energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan serta menghemat devisa untuk impor minyak. Pemerintah perlu membuat peta kebijakan biodiesel, baik itu B-20, B-30, maupun B-100.