Ketahanan eksternal Indonesia dinilai masih dalam kondisi baik. Hanya saja, pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan cadangan devisa Indonesia perlu diwaspadai. Kondisi ketahanan eksternal yang baik terindikasi dari menurunnya kewajiban neto dalam Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia. Pada kuartal II-2023, kewajiban neto tercatat US$ 253,3 miliar, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 254,0 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan, penurunan kewajiban neto tersebut berasal dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). "Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan utang luar negeri di tengah surplus investasi langsung yang berlanjut," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9). Posisi KFLN Indonesia pada akhir kuartal II-2023 turun 0,6% quarter to quarter (qtq) menjadi US$ 716,0 miliar dari US$ 720,1 miliar pada akhir kuartal I-2023. Sementara itu, posisi AFLN akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar US$ 462,7 miliar, turun 0,7% qtq dari US$ 466,1 miliar pada akhir kuartal sebelumnya. Penurunan itu disebabkan oleh menyusutnya posisi aset cadangan devisa karena kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas valas perbankan. Ekonom Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo menilai, membaiknya ketahanan eksternal RI sejalan dengan naiknya investasi asing langsung di tengah penurunan kewajiban neto. Namun, ia mewanti-wanti pelemahan nilai tukar yang membuat cadangan devisa menurun di tengah surplus neraca perdagangan RI.

Belum genap dua bulan berjalan, aturan kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri menuai keberatan dari kalangan pengusaha dan eksportir. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk mengkaji ulang beleid anyar tersebut. Kewajiban memarkirkan devisa ekspor di dalam negeri berlaku untuk ekspor hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, dengan nilai per ekspor minimal sebesar US$ 250.000 atau ekuivalen. Besaran yang diparkir minimal 30% selama tiga bulan. Aturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2023. Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti menyatakan, Freeport memiliki kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Jika skalanya Freeport sekitar US$ 380 juta," terang Harry di Jakarta, Jumat (15/9). Di sisi lain, Freeport harus mengikuti ketentuan bea keluar ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Keuangan. Meski bertujuan mendorong hilirisasi minerba, dua kebijakan itu dinilai menimbulkan dampak finansial bagi pelaku usaha, termasuk Freeport. Ditambah lagi, kewajiban penempatan DHE sebesar 30% selama tiga bulan. "Freeport sekitar US$ 700 juta nilai yang harus kami tahan di dalam negeri," tambah dia. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi setelah melihat penerapan selama tiga bulan pertama kebijakan devisa hasil ekspor ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan hingga akhir Oktober 2023. Namun, "Dari catatan evaluasi, masih belum ada substansi yang akan dilakukan perubahan," kata dia kepada KONTAN, Minggu (17/9).

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2023 sebesar US$ 137,1 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 sebesar  US$ 137,7 miliar. Meski demikian, cadangan devisa tersebut dinilai  masih dalam posisi aman. Adapun dampak dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), baru akan dirasakan dalam beberapa bulan ke depan, karena para pelaku usaha masih melakukan penyesuaian. "Penurunan cadangan devisa ini adalah sesuatu yang wajar, apalagi nilai penurunannya yang relatif tipis. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penurunannya yang relatif tipis. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari cadangan devisa ini, karena kondisinya masih aman," pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi kepada Investor Daily, Kamis (07/09/2023). Hal senada dikemukakan Ekonom Bank Mandiri Faisal Racman. Dia berpendapat kondisi global saat ini masih  menunjukkan adanya ketidakpastian. Dia memperkirakan terjadinya pergeseran neraca transaksi berjalan dari surplus 0,96% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 menjadi defisit sekitar -0,65% dari PDB pada tahun 2023. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus senilai US$ 137,1 miliar. Jumlah tersebut menurun US$ 600 juta dibandingkan akhir Juli tahun ini yang tercatat US$ 137,7 miliar. Pemicu terkikisnya cadangan devisa, pertama, lantaran pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kedua, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, kewajiban eksportir untuk memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Agustus 2023, tampaknya belum berdampak terhadap cadangan devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, penurunan cadangan devisa kali ini didorong oleh keluarnya arus modal asing alias capital outflow, baik dari pasar saham maupun dari pasar obligasi. Catatan Josua, outflow dari pasar saham tercatat sebesar US$ 1,32 miliar pada bulan Agustus. Sementara outflow dari pasar obligasi senilai US$ 535 juta. Namun demikian, "Capital outflow dari pasar keuangan berdampak lebih terbatas terhadap cadangan devisa di bulan Agustus 2023," ucap Josua kepada KONTAN, Kamis (7/9). Hal tersebut, menurut dia, sejalan dengan mulai masuknya DHE pasca revisi aturan oleh pemerintah. Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, meski ada capital outflow, hasil kebijakan anyar terkait DHE valas mulai tampak lantaran volume transaksi operasi pasar terbuka lewat instrumen term deposit valas meningkat signifikan selama Agustus 2023. Faisal mencatat, DHE TD valas Agustus mencapai US$ 535 juta, lebih dari dua kali lipat dibanding rerata volume transaksi bulanan pada periode Maret hingga Juli 2023 yang hanya US$ 228,45 juta.

JAKARTA,ID-Cadangan devisa (cadev) Indonesia mengalami penyusutan daya  atau kemampuan yang signifikan untuk mencukupi kebutuhan  pembiayaan yang membutuhkan valuta asing (valas). Sekitar 2,5 tahun lalu, cadangan devisa masih memiliki kemampuan setara dengan pembiayan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun, per akhir Juli tahun ini,  kemampuan tersebut turun drastis menjadi hanya sekitar enam bulan pembiayaan. Meski masih diatas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan pembiayaan impor, namun rasio kemampuan cadangan devisa yang kian mepet akan membuat para pelaku spekulan di pasar uang yang makin meluas memainkan rupiah. Mereka berani beraksi karena melihat amunisi BI kian menipis, sementara kebutuhan valas untuk impor tetap tinggi seiring dengan perbaikan ekonomi dan kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah terkait utang luar negeri yang jatuh tempo. Karena itu, sejumlah kebijakan yang telah digagas pemerintah dan otoritas untuk memupuk cadangan devisa yang lebih besar, harus serius dilakukan, seperti upaya membuat devisa hasil ekspor SDM lebih betah didalam negeri. (Yetede)

Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang berasal dari devisa hasil ekspor (DHE). Ini dilakukan agar eksportir tertarik menyimpan DHE di perbankan dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Senin (14/8/2023), di Jakarta. 

Eksportir hasil alam masih minim menyimpan duit hasil ekspor di dalam negeri. Pemerintah pun kembali menawarkan pemanis kepada para eksportir yang memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di Tanah Air agar lebih banyak devisa yang parkir di dalam negeri. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, akan ada insentif dalam bentuk tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito valas penempatan DHE. Insentif itu sedang digodok dan difinalisasi di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Bocorannya, insentifnya akan lebih menarik lagi. Pun terkait besaran insentif akan difinalisasi dan akan lebih kompetitif," terang Susiwijono, Senin (14/8). Namun, pihaknya belum mau membocorkan lebih jauh terkait rencana kebijakan tersebut. "Karena instrumen pilihan banyak, bukan hanya deposito valas. Nanti akan dipecah-pecah, sesuai dengan judulnya (kategorinya)," tambah dia. Untuk bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS), dikenakan tarif PPh sebesar 10% untuk tenor satu bulan, 7,5% untuk tenor tiga bulan, 2,5% untuk tenor enam bulan, dan 0% untuk tenor lebih dari enam bulan. Sementara untuk bunga deposito dalam mata uang rupiah, dikenakan tarif PPh sebesar 7,5% untuk tenor satu bulan, 5% untuk tenor tiga bulan, dan 0% untuk tenor enam bulan atau lebih. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai, insentif yang ditawarkan belum terlalu menarik. "Karena yang lebih eksportir butuhkan adalah kebijakan mengenai kurs," kata dia kepada KONTAN.

Posisi cadangan devisa Juli 2023 tercatat 137,7 miliar dollar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar 137,5 miliar dollar AS. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (7/8/2023), menjelaskan, kenaikan itu, antara lain, dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. (Yoga)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Juli 2023 naik menjadi US$ 137,7 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US$ 137,5 miliar. Peningkatan posisi cadangan  devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, posisi cadev tersebut, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Selain itu, posisi cadangan devisa berada diatas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. "BI menilai cadagan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga  stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023). Bank sentral optimistis cadangan devisa kedepan akan tetap memadai. Optimisme tersebut didukung  oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga serta dukungan dari respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Yetede)