JAKARTA - Dedolarisasi membawa dampak positif bagi pergerakan kurs non-dolar Amerika Serikat. Permintaan akan dolar AS menjadi lebih rendah karena transaksi perdagangan global menjadikan mata uang lokal sebagai preferensi kurs utama, khususnya dalam hubungan bilateral. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menuturkan dedolarisasi melemahkan kurs dolar AS dan memperkuat mata uang domestik, termasuk rupiah. “Rupiah diperkirakan menguat di kisaran 14.500-14.750 per dolar AS hingga akhir tahun nanti,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Penguatan mata uang negara-negara berkembang, di sisi lain, memberikan peluang penguatan impor barang-barang modal. Harga produk barang dan jasa asal AS pun akan menjadi lebih murah sehingga ikut membawa dinamika dalam persaingan perdagangan di pasar global.

Piter melanjutkan, dominasi dolar AS kian goyah kala sejumlah negara dengan ekonomi kuat melempar wacana untuk membentuk mata uang bersama, di antaranya Cina, Rusia, India, dan Brasil. “Mata uang bersama ini diyakini akan menggoyang posisi dolar sebagai mata uang utama dunia.” Sebagaimana diketahui, ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina menjadi momentum bagi banyak negara yang berseberangan dengan Amerika untuk meninggalkan dolar AS dan membuat poros tandingan. (Yetede)

AS lagi-lagi terancam gagal bayar. Uang tunai hasil penerimaan negara dan langkah-langkah di luar kebiasaan yang dikelola Departemen Keuangan AS tak akan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah federal mulai Juni 2023. Situasi darurat keuangan Pemerintah AS itu disampaikan Menkeu Janet Yellen dalam surat resmi kepada Ketua DPR AS Kevin McCarthy. Surat tertanggal 1 Mei itu merupakan surat tindak lanjut atas surat Yellen kepada McCarthy per 13 Januari tentang batas maksimal atau pagu utang Pemerintah AS dan kemampuan Departemen Keuangan AS membiayai operasionalisasi pemerintah federal.

”Pada surat 13 Januari, saya memberi catatan bahwa uang tunai dan langkah-langkah di luar kebiasaan untuk membiayai operasionalisasi pemerintah federal AS akan habis pada awal Juni,” kata Yellen dalam surat terakhirnya. Setelah mengevaluasi realisasi penerimaan pajak federal baru-baru ini, menurut Yellen, perkiraan optimistis menunjukkan bahwa Departemen Keuangan AS tidak akan mampu membayarkan kewajiban-kewajiban pada awal Juni. ”Dan itu  sangat mungkin terjadi sejak 1 Juni jika Kongres tidak menaikkan atau menunda pagu utang,” katanya. Yellen menegaskan, kegagalan Kongres meningkatkan pagu utang pemerintah akan menyebabkan kesulitan bagi warga AS dan mencederai posisi kepemimpinan global AS. Persoalan itu juga akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan AS mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Sejumlah negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau dedolarisasi dengan melakukan diversifikasi mata uang lokal. Sebab, dolar AS relatif rentan terhadap beragam isu terutama yang berkaitan dengan kondisi perekonomian global. “Ada beragam faktor yang kemudian menjadi alasan banyak negara yang mulai mengalihkan penggunaan mata uangnya dan tidak bertumpu hanya kepada dolar AS saja, tetapi lebih ke mata uang yang lebih bervariasi terutama dalam melakukan aktivitas transaksi perdagangan barang dan jasa,” jelas Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Investor Daily, Selasa (25/4/2023). Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), sejak tahun 2018 BI sudah menjalankan kebijakan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal atau disebut local currency transaction (LCT). Kebijakan LCT sudah dijalankan dengan empat negara yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Pada Mei 2023 ini, BI akan melakukan kerja sama mengenai LCT dengan satu negara lagi yaitu Korea Selatan. Yusuf berpendapat, dengan adanya upaya melakukan dedolarisasi akan memudahkan proses settlement terutama dari dua mata negara yang melakukan transaksi perdagangan. Negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan tidak perlu mengkonversi nilai perdagangan mereka ke nilai dolar AS terlebih dahulu namun langsung ke nilai mata uang dari masing-masing negara tersebut. (Yetede)

Menjadi Presiden AS kerap disebut menjadi orang paling berkuasa di Bumi. Namun, siapa sangka, gaji mutakhir presiden negara adikuasa itu tergolong kecil. Ini terungkap dari laporan pajak tahunan Joe Biden pada 2022. Gedung Putih mengumumkannya pada Selasa (18/4). Sebagai Presiden AS, Biden menerima gaji 400.000 USD atau hampir Rp 6 miliar per tahun. Dibandingkan dengan penghasilan rata-rata warga AS senilai 51.480 USD pada 2022, gaji Biden bisa jadi besar. Namun, jika dibandingkan dengan para pendahulunya, nilai riil gaji Biden tergolong kecil. Presiden AS periode 1869-1877, Ulysses S Grant, menerima gaji 50.000 USD per tahun. Dengan nilai sekarang, gaji Grant setara 620.000 USD per tahun. Biden mengakui gajinya dari dulu kecil.

Selama 36 tahun menjadi senator AS, ia memilih bolak-balik Washington-Delaware dengan kereta setiap hari. Alasannya, ia tak sanggup punya dua rumah sekaligus, di Washington dan Delaware. Lewat pengungkapan salinan laporan pajaknya, Biden memberi teladan bahwa pejabat publik harus transparan. Pada masa kampanye, Biden menjanjikan transparansi dalam pemerintahannya sekaligus mengungkap laporan pajaknya selama 22 tahun. Tentu saja, setiap presiden AS mendapatkan sejumlah fasilitas gratis, seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan. Namun, setiap presiden AS harus membayar sendiri makanan dan kebutuhan bulanan keluarga mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Atas nama transparansi dan mencegah konflik kepentingan, kapan presiden-wakil presiden serta para kandidat sukarela mengungkap surat pemberitahuan pajak mereka? (Yoga)

Upaya berbagai negara melepaskan diri dari ketergantungan pada penggunaan mata uang dolar AS atau dedolarisasi mulai menguat. Wacana tersebut kini telah diejawantahkan oleh berbagai negara dengan mengusung transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.Tak cukup dengan model transaksi tersebut, kini aliansi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan alias BRICS akan membuat alat pembayaran baru sebagai cara untuk meninggalkan dolar AS serta euro. Saat ini lima negara tersebut telah menggunakan mata uangnya masing-masing dalam transaksi antar-negara. Gubernur BI Perry Warjiyo belum mendengar usulan konkret aliansi lima negara tersebut akan menerbitkan mata uang baru. "Tapi kami mendengar negara-negara BRICS memang melakukan diversifikasi ke arah non-dolar," ujar Perry setelah mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Selasa kemarin.

Perry mengatakan gagasan diversifikasi penggunaan mata uang juga telah digaungkan Indonesia melalui skema transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT). Menurut dia, skema itu tak lain adalah upaya dedolarisasi atau penggunaan mata uang selain dolar. Saat ini, skema LCT telah dijalin antara Indonesia dan beberapa negara, antara lain Thailand, Malaysia, hingga Jepang. Perry berujar kerja sama tersebut terus diperluas ke negara-negara lain di ASEAN ataupun wilayah lainnya. Terbaru, Indonesia akan menandatangani kerja sama dengan Korea Selatan. (Yetede)

Misi Bank Sentral AS menurunkan suku bunga berat. Ini bukan saja soal stimulus ekonomi dengan jumlah dana berlebihan, penyebab inflasi. Kebijakan fiskal Pemerintah AS yang selalu defisit turut membebani. Ini masih ditambah dengan kebijakan luar negeri AS yang sangat menonjolkan konfrontasi dengan blok China dan berefek inflatoir. Ekonom Jeremy Siegel konstan menentang lanjutan kenaikan suku bunga. Sejak akhir 2022, Siegel memperingatkan kenaikan suku bunga harus diredam karena akan memukul perekonomian. Namun, suara umum menyebutkan inflasi sebesar 5 % masih terlalu tinggi dan suku bunga perlu dinaikkan lagi hingga inflasi mencapai 2 %. Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) Jerome Powell terjepit di tengah dua opini: melanjutkan kenaikan suku bunga atau menghentikannya. Rapat Komite Kebijakan Pasar Terbuka Fed (FOMC), 21-22 Maret 2023, memperlihatkan kegamangan itu.

FOMC menghadapi trilema, terkait pertumbuhan, inflasi, dan krisis keuangan/perbankan yang tidak bisa dicapai bersamaan. Kenaikan suku bunga mencegah pertumbuhan ekonomi dan telah membuat Silicon Valley Bank (SVB) bangkrut. ”Beberapa pembuat kebijakan di Federal Reserve berpikir untuk menghentikan kenaikan suku bunga,” demikian hasil pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, khususnya Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee dan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly menyatakan suku bunga tetap perlu dinaikkan. Jika tidak, risikonya adalah kenaikan inflasi kembali. Goolsbee menyimpulkan, FOMC perlu menaikkan suku bunga ketimbang berpikir semata soal risiko pengetatan kucuran kredit perbankan AS akibat kenaikan suku bunga. Di akhir pertemuan FOMC diputuskan, kenaikan suku bunga hanya sebesar 0,25 %, menjadikan suku bunga naik di kisaran 4,75-5 %. (Yoga)

Menkeu AS Janet Yellen mengatakan bank-bank di AS akan cenderung menjadi lebih berhati-hati dan dapat memperketat penyaluran kredit, menyusul kebangkrutan dua bank daerah baru-baru ini. Kondisi  itu, kata dia, mungkin meniadakan kebutuhan bagi The Federal Reserve (The Fed) untuk terus menaikkan suku bunga. Dalam transkrip wawancara dengan CNN yang dirilis Sabtu (15/04) dan dilansir CNBC, Yellen menjelaskan bahwa tindakan kebijakan untuk membendung ancaman sistemik yang disebabkan kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank bulan lalu telah menyebabkan arus keluar simpanan menjadi stabil dan kondisi pasar telah menjadi tenang.

“Bank cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam kondisi ini. Kami telah melihat beberapa pengetatan standar pinjaman dalam sistem perbankan sebelum episode itu dan mungkin akan ada lagi yang akan datang,” kata Yellen, dalam wawancara yang dijadwalkan tayang pada Minggu (16/04) waktu setempat. Dia mengatakan kondisi tersebut akan mengarah pada pembatasan kredit dalam ekonomi. (Yetede)

Pemerintah AS menandatangani komitmen hibah US$ 649 juta untuk Indonesia melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC). MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah AS ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013-2018, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total US$ 600 juta.

Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April 2023 di Kota Washington DC yang dihadiri Secretary of the US Department of Treasury Janet Yellen; Menkeu Sri Mulyani, Dubes RI untuk AS Rosan Roeslani, dan Vice President Department of Compact Operations of the MCC Cameron Alford. Dalam keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (14/4) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan melalui program ini Pemerintah AS terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara. (Yetede)

Di luar prediksi, laju inflasi AS Maret 2023, yoy, sebesar 5%, turun dari 6% bulan sebelumnya. Meski masih jauh dari target 2%, inflasi Maret dikhawatirkan sebagai sinyal datangnya resesi ekonomi. Setelah sembilan kali kenaikan sejak 17 Maret 2022, fed funds rate (FFR) atau suku bunga acuan Bank Sentral AS tahun ini diperkirakan hanya sekali lagi dinaikkan, sebesar 25 basis poin ke level 5,00%-5,25%. Para analis memperkirakan The Federal Reserve (Fed) tidak lagi agresif menaikkan FFR. Pada pertemuan FOMC 2-3 Mei 2023, FFR hanya dinaikkan 0,25% sebagai respons terhadap kenaikan indeks harga konsumen (IHK) yang di luar perkiraan.

Kenaikan IHK kelompok pangan relatif rendah, yakni 8,5%. Sedang IHK kelompok energi malah minus 6,4%. Kedepan, FFR kemungkinan besar akan diturunkan perlahan untuk mencegah resesi ekonomi. Perkiraan ini membuat pasar saham di Wall Street dan di sejumlah bursa dunia bergairah. Respons positif juga terjadi di pasar kripto. “IHK utama AS melambat lebih dari yang diharapkan. The Fed telah mendekati akhir siklus pengetatan dan pertumbuhan ekonomi tidak panas tapi tidak dingin, menghasilkan lingkungan seperti goldilocks (ideal),” kata analis Christopher Wong dari OCBC di Singapura, Kamis (13/04). (Yetede)

Dana Moneter Internasional atau IMF pada Rabu (12/04) mengingatkan bahwa potensi penurunan ekonomi AS tetap ada, meskipun data-data yang sudah keluar menggembirakan. Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, IMF terkejut dengan kekuatan pasar tenaga kerja AS dan belanja konsumen. Sehingga mendorong lembaganya untuk merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk AS. Komentarnya muncul tak lama setelah data inflasi AS terbaru menunjukkan tanda-tanda penurunan.

“Jika Anda melihat data terbaru, Anda melihat beberapa tanda pelemahan. Itu memberi kita kemungkinan bahwa kita bisa menghindari resesi,” kata dia kepada CNBC, di sela Pertemuan Musim  Semi Bank Dunia-IMF di Washington, DC, AS. IMF pada Selasa (11/04) merilis laporan World Economic Outlook terbarunya, yang mana ekonomi AS diprediksi tumbuh sebesar 1,6% tahun ini, naik dari perkiraan 1% pada 2022. “Jika Anda melihat angka pertumbuhan, kami melihat angka partumbuhan yang sangat rendah untuk AS, sehingga risiko hard landing tetap ada,” kata Gopinath. (Yetede)