Sebanyak 50 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan dari PT Pertamina (Persero) turut meramaikan pergelaran balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Jumat (13/10/2023), UMKM binaan tersebut akan menjual beragam produk makanan dan minuman, serta suvenir khas Lombok. (Yoga)

JAKARTA,ID-PLN Energi Indonesia (PLN EPI) menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan PT Elektrika Konstruksi Nusantara (EKN) dalam pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit menjadi cofiring Biomassa. Kesepakatan ini diakukan pada acara Indonesia International Heating Technology Exhibition (HEATECH) di JIEXPO Jakarta, Jumat (6/10). MoU ini disaksikan secara langsung oleh Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBT), Milton Pakpahan, serta Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) Kalimantan Barat, M. Ariyanto. Dalam sambutannya Trois Dilisusendi menyampaikan apresiasi pada ke dua pihak yang telah bersepakat memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai co-firing Biomassa di pemangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Yetede)

Setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubidi jenis pertamax dari Rp 13.300 per liter menjadi Rp 14.000 per liter mulai Minggu (1/10) ada kekhawatiran konsumen pertamax beralih ke pertalite. Pertalite adalah BBM bersubsidi yang dijual Rp 10.000 per liter. Regulasi penggunaan BBM bersubsidi mendesak segera dikeluarkan. Berdasarkan catatan Kompas, harga pertamax Rp 14.000 per liter menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Pada 3 September 2022, Pertamina juga menaikkan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Bertahan hingga 30 September 2022, harga pertamax lalu turun menjadi Rp 13.900 per liter per 1 Oktober 2022. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu, membenarkan bahwa setidaknya dalam setahun terakhir harga pertamax sudah lebih intens mengikuti dinamika harga minyak mentah global. Oleh karena itu, penyesuaian harga per 1 Oktober 2023 juga mengikuti perkembangan yang terjadi.

Dengan adanya selisih Rp 4.000 per liter antara pertalite dan pertamax, ada potensi migrasi pengguna dari pertamax ke pertalite yang lebih murah. Pertamina berharap hal itu tidak terjadi. Di sisi lain, menurut Irto, para pengguna pertamax umumnya sudah memahami jenis BBM yang sesuai untuk kendaraannya. ”Harapannya konsumen pengguna BBM nonsubsidi tidak migrasi ke pertalite. Segmen ini umumnya memahami perlunya BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya,” ujar Irto. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi dari Jakarta, mengatakan, ”Karena selisih harga itu, konsumen rasional akan pindah ke pertalite. Apabila itu terjadi, akan memperbesar porsi subsidi salah sasaran pertalite dan membebani APBN, mengingat pembatasan (pembelian BBM bersubsidi) saatini belum dilakukan,” ucapnya. (Yoga) 

Molornya penyelesaian revitalisasi kilang PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, yang membuat biaya proyek kian membengkak, memperlihatkan penyakit ego sektoral menjadi kronis di perusahaan negara kita. Ironisnya, masalah ini terjadi di antara sesama anak perusahaan Pertamina, yang seharusnya bekerja sama memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan selesai sesuai dengan target.

Ongkos proyek peremajaan kilang Pertamina atau refinery development master plan (RDMP) di Balikpapan diduga membengkak hingga sekitar Rp 18,36 triliun. Pembengkakan biaya ini terdeteksi sejak tahun lalu, sebagian besar karena masa tunggu akibat pandemi Covid-19. Konsorsium kontraktor, yakni SK Engineering & Construction Co, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sebetulnya sudah mengajukan amendemen kontrak 30 persen lebih besar dibanding nilai awal proyek. Namun hingga kini Pertamina belum menyepakati nilai baru tersebut. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, potensi pembengkakan biaya semakin tinggi.

Lambatnya pengambilan keputusan mengenai nilai baru sebetulnya hanya satu dari sekian banyak penyebab berlarut-larutnya proyek. Sejak awal proyek ini bergulir, anak perusahaan Pertamina yang menggarap proyek ini, yakni PT Pertamina Kilang Internasional beserta PT Pertamina Kilang Balikpapan, ditengarai tak kompak. Upaya Pertamina menunjuk konsultan proyek pun sia-sia karena anak perusahaan minyak pelat merah ini kerap tak satu suara, meski belakangan Direktur Proyek Infrastruktur Kilang Pertamina Internasional, Kadek Ambara Jaya, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan proyek tersebut. (Yetede)

PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) terus menggali potensi pendanaan hijau (green financing) untuk memperkuat kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Perseroan ditaksir memerlukan  total pendanaan sekitar US$ 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun. Pertamina Geothermal atau lebih dikenal dengan PGE, santer dikabarkan tengah melobi lembaga perbankan untuk memperoleh pinjaman (loan) bersifat berkelanjutan (Enveronmental Social Governance/ESG) sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp15,3 triliun. Bukan hanya itu, anak usaha PT Pertamina ini juga akan menerbitkan obligasi hijau (green bonds) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun. Direktur Keuangan Pertamina Georhermal Nelwin Ardiansyah menjelaskan, green bonds itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi panas bumi terpasang sebesar 350 megawatt dalam dua tahun kedepan. PGEO tengah berambisi menjadi operator panas bumi terbesar di Indonesia dan kedua di Asia dengan kapasitas produksi mencapai 1 gigawatt. Sampai saat ini, Nelwin menyebut, Pertamina Geothermal sudah memiliki kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt dan akan meningkat menjadi 1 gigawatt. (Yetede)

Hasrat ekspansi Pertamina Group sedang menggebu-gebu dan menggotong sejumlah aksi korporasi. Perusahaan energi pelat merah ini pun menyiapkan anggaran jumbo untuk membiayai ekspansi tahun ini. Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menyatakan, semua aksi korporasi tersebut bertujuan menjaga ketahanan energi, cara menaikkan produksi migas, sekaligus memperkuat bisnis sektor energi baru tebarukan (EBT). Oleh karena itu, "Tahun ini Pertamina Group menyiapkan total belanja modal sekitar US$ 9 miliar," kata dia kepada KONTAN, kemarin (8/9). Dana sebesar itu digunakan untuk menambah produksi migas hingga menambah aset di bisnis EBT. Di sektor migas, misalnya, Pertamina mengakuisisi sejumlah blok migas di dalam dan luar negeri demi mencapai target produksi migas 1 juta barel per hari hingga tahun 2030. Tahun ini, PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha Grup Pertamina di bisnis hulu migas, menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai US$ 5,7 miliar. Masih di lini bisnis energi hijau, Pertamina New Renewable Energy (PNRE) juga menjajaki kerjasama pengembangan listrik tenaga surya berkapaistas 100 MW di Afrika Selatan. "Rencana itu masih tahap diskusi," kata Dannif Danusaputro, Chief Executive Officer (CEO) PNRE, kemarin.

JAKARTA – Usulan penghapusan Pertalite yang akan diimplementasikan tahun depan kembali mencuat kendati sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa kali menyangkal rencana tersebut. Gagasan itu muncul dari PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan Program Langit Biru yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Pertamina tengah melakukan pengkajian untuk meningkatkan kadar oktan BBM bersubsidi menjadi RON 92. Caranya adalah mencampur Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. "Program tersebut merupakan hasil pengkajian internal Pertamina. Belum ada keputusan apa pun dari pemerintah," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, kemarin, 31 Agustus 2023.

Nicke mengatakan akan mengusulkan rencana tersebut kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, kata dia, harga Pertamax Green 92 akan ditentukan pemerintah. "Tidak mungkin jenis BBM khusus penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya." (Yetede)

PT Pertamina (Persero) ingin mengganti produk BBM jenis pertalite dengan pertamax green 92 dengan cara mencampur pertalite dengan etanol pada 2024. Lantaran pasokan etanol dalam negeri belum memadai, ethanol fuel grade diharapkan bisa dipenuhi impor. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8) mengatakan, pihaknya ingin melanjutkan program Langit Biru ke tahap II. Pada 2024, Pertamina berencana menaikkan RON 90 (pertalite) ke RON 92 (pertamax).

”Karena aturan KLHK menyatakan octane number (RON) yang dibolehkan di Indonesia minimum 91. Ini sangat pas. Dari aspek lingkungan bisa menurunkan emisi karbon, lalu mandatory bioenergi bisa kami penuhi,” kata Nicke. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR dan pemerintah untuk meluncurkan pertamax green 92. Produk BBM itu akan dihasilkan dari campuran pertalite dengan etanol sehingga nilai oktan meningkat menjadi 92. Nicke menekankan, hal tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina dan belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Kalaupun menjadi program pemerintah, harganya akan regulated (disubsidi/kompensasi) dan tak mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. (Yoga)