Sejak dimulai pada 2017, program penyaluran BBM Satu Harga telah menjangkau 451  titik di berbagai pelosok Tanah Air. Hingga kini BBM Satu Harga sudah disalurkan 1,4 juta kiloliter. Sampai tahun 2024, penyaluran BBM Satu Harga ditargetkan mencapai 573 titik. Pengawasan terhadap penyalurannya diperkuat agar benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Pada Kamis (24/8) pagi diresmikan satu SPBU di Desa Mandungo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Di tempat itu pula diresmikan secara jarak jauh tujuh SPBU BBM Satu Harga lainnya, lima di NTT dan dua di NTB. Vice President Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo mengatakan, Pertamina berkomitmen untuk mendorong pembukaan SPBU BBM  Satu Harga di berbagai pelosok Nusantara yang masih kesulitan mendapat BBM dengan harga tidak wajar.

”Komitmen ini adalah amanah yang diberikan Presiden Jokowi kepada kami,” katanya. Pencapaian program BBM Satu Harga, ujarnya, tidak lepas dari dukungan Kementerian ESDM, BP Migas, pemda, dan pengusaha yang mau membangun SPBU. Program itu dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan lokasi, pelelangan, hingga pembangunan fisik SPBU yang memerlukan waktu cukup lama. Distribusi dari terminal BBM ke SPBU juga sering menghadapi tantangan yang tidak mudah. Distribusi BBM Satu Harga ke beberapa wilayah terpaksa menggunakan pesawat udara seperti di Papua, menggunakan kapal motor di daerah kepulauan, dan kendaraan darat yang melewati medan rusak berat ke sejumlah wilayah pedalaman. Dalam sistem BBM Satu Harga, Pertamina menanggung semua ongkos pengiriman BBM dari terminal pengisian BBM ke setiap SPBU agar harga penjualan ke masyarakat juga sama seperti yang ditetapkan pemerintah. Pertalite, misalnya, dijual Rp 10.000 per liter. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Pertamina International Shipping (PIS) mendukung target net zero emission 2060 Pemerintah Indonesia sekaligus ikut turut andil dalam mengurangi polusi udara  dengan menerapkan kebijakan dekarbonisasi di sejumlah lini bisnis dan operasional perusahaan. CEO PIS Yoki Firnandi memaparkan berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), industri shipping dunia tercatat berkontribusi hingga 3% dalam emisi karbon dunia. "Namun bukan berarti dengan prosi  tersebut kita tidak melakukan  sesuatu untuk mengurangi  polusi dan emisi. PIS sebagai bagian dari internasional players harus memenuhi  regulasi dan standar bisnis yang berkelanjutan ke depannya," kata Yoki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/08/2023). PIS, kata Yoki, selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam operasionalnya melalui inisiatif jangka pendek maupun panjang. Saat ini, inisatif yang pailng efektif secara terus dalam mereduksi karbon di industri perkapalan adalah dengan menerapkan peningkatan efisiensi operasi, seperti pembersih lambung kapal secara terus menerus, pemasangan energi saving device, dan pengaturan kecepatan  kapal pada kecepatan optimum/ekonomis. (Yetede)

Berulangnya problem kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan mendesaknya pembenahan tata kelola elpiji bersubsidi. Dengan sistem pendistribusian terbuka, celah subsidi salah sasaran akan selalu ada. Merespons ramainya kabar kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah, seperti di Jatim, Bali, dan Sumut, beberapa waktu terakhir, Kementerian ESDM meminta PT Pertamina (Persero) memantau distribusi hingga ke konsumen akhir. Bukan hanya hingga pangkalan, sebagaimana kewenangan Pertamina. Apalagi, berdasar catatan Kementerian ESDM, penyaluran elpiji bersubsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun. Sebaliknya, pada periode yang sama, penyaluran elpiji nonsubsidi justru turun 10,9 % per tahun.

Pertamina memastikan pasokan elpiji 3 kg aman, di tingkat nasional, saat ini ada 699 stasiun  pengisian bulk elpiji (SPBE), 5.200 agen, dan 244.000 pangkalan. Penambahan jumlah pangkalan terus diupayakan guna mempermudah masyarakat memperoleh elpiji bersubsidi. Pendataan pelanggan elpiji 3 kg dilakukan pemerintah dan Pertamina pada tahun ini, sebagai upaya transformasi menuju subsidi tepat sasaran. Tahun depan, ditargetkan hanya warga yang terdaftar yang bisa membeli elpiji 3 kg. Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi juga sempat digulirkan pemerintah tahun lalu. Namun, reaksi publik tak seperti yang diharapkan, karena tetap memerlukan peningkatan daya. Program pun dibatalkan. Potensi besar pengganti elpiji sebenarnya ada pada jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Namun, pengembangannya secara nasional relatif kecil. Perlu pembangunan infrastruktur masif untuk memacu jaringan gas (jargas) rumah tangga ini. (Yoga)

Beberapa pekan terakhir, kelangkaan elpiji 3 kg kembali terjadi di sejumlah daerah. Tak kurang, Presiden kembali mengingatkan, gas melon hanya untuk warga miskin. Penyebab kelangkaan masih sama, yakni persoalan harga, tata niaga, dan distribusi.  Disparitas harga yang sangat tajam antara elpiji 3 kg yang bersubsidi dan elpiji 12 kg yang nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi beralih menggunakan elpiji 3 kg. Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok miskin. Konsumsi elpiji 3 kg menjadi melonjak dan beban subsidi juga membengkak.

Peningkatan penggunaan elpiji 3 kg ini juga membuat stoknya di pasar menjadi langka dan memicu panic buying di masyarakat. Konsumen yang berhak menjadi dirugikan  karena sulit mendapatkan dan, kalaupun ada, harganya melambung. Dari sisi Pertamina, pasokan dilaporkan tidak bermasalah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam beberapa kasus juga mengendus adanya persaingan tidak sehat dalam tata niaga dan distribusi elpiji 3 kg. Terus berulangnya kelangkaan elpiji 3 kg dengan pola yang sama memunculkan desakan untuk pembenahan, baik dari sisi harga, distribusi, maupun kebijakan subsidi. Termasuk dengan memperketat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam distribusinya.Pertamina juga diminta menertibkan dan mengawal distribusi sampai konsumen untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran. (Yoga)

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg  atau elpiji bersubsidi sampai ke konsumen yang membutuhkannya. Hal itu penting dilakukan agar, di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”, subsidi betul-betul hanya dinikmati masyarakat yang berhak. Dari data Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun, menjadi 7,8 juta ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 % per tahun, menjadi 0,46 juta ton pada 2022. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg, secara daring, Kamis (3/8) mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan: apakah telah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu  (14/6) PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Karena itu, penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan 8,22 juta ton atau di atas kuota 8 juta ton. Pemerintah mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya warga terdaftar yang mendapatkan pelayanan elpiji 3 kg dapat dilakukan tahun depan. Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan KTP dilakukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati kalangan yang berhak. (Yoga)

Persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram atau elpiji subsidi masih kerap terjadi akibat ketidaklancaran distribusi dan ketidaktepatan sasaran. Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) terus turun ke masyarakat di tingkat bawah untuk memastikan persoalan tersebut teratasi. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDMTutuka Ariadji, di Jakarta, Senin (31/7) mengatakan, saat ini ada aturan dari Pertamina bahwa alokasi penjualan elpiji 80 % ke pengguna akhir (di pangkalan resmi) sehingga maksimal ke pengecer 20 %. Namun, sosialisasi dirasa kurang masif. Menurut Tutuka, ketersediaan elpiji sebenarnya cukup dan kendala ada pada pendistribusian.

”Saya sudah sampaikan ke Pertamina, harus turun ke bawah membantu masyarakat. Harus tertangani  dengan baik. Tak bisa jika hanya menyuruh masyarakat beli ke pangkalan. Kalau tidak ada kendaraan bagaimana? Mengambil itu perlu waktu,” ujarnya. Di sisi lain, keberadaan pengecer elpiji subsidi juga menjadi tantangan dalam pendataan konsumen yang dicocokkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pasalnya, pembeli yang membeli dari pengecer, bukan pangkalan resmi elpiji, menjadi tidak terdaftar/teregistrasi. Ia menambahkan, pendataan dan pencocokan data, yang ditargetkan selesai akhir 2023, bertujuan agar penyaluran elpiji subsidi lebih tepat sasaran. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) siap bermitra dengan Inpex Corporation untuk mengelola gas Blok Masela di laut lepas Maluku. Kemitraan dengan Inpex di Masela meliputi perdagangan dan pengangkutan gas alam cair (LNG), pembangunan jaringan pipa gas, serta pembangunan kilang amonia. Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Jumat (28/7/2023), Pertamina akan melibatkan seluruh lini bisnis dalam pengembangan Blok Masela. (Yoga)

Pencarian sumber daya minyak dan gas non konvensional, yakni jenis shale oil dan shale gas, terus dilakukan PT Pertamina (Persero) lewat penajakan sumur eksplorasi di Lapangan Gulamo, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pencarian migas non konvensional menjadi tumpuan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, kemampuan produksi minyak konvensional Indonesia saat ini 600.000 barel per hari. Padahal, konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah atau BBM sebanyak 1 juta barel per hari.

”Untuk mengurangi impor, diperlukan upaya menambah cadangan minyak di dalam negeri, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi minyak dan gas non konvensional. Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar dan harus dieksploitasi demi menjamin keamanan energi masyarakat,” ujar Arifin dalam acara peresmian pengeboran perdana migas nonkonvensional oleh PT Pertamina Hulu Rokan, Kamis (27/7) di Lapangan Gulamo. Menurut rencana, setelah pengeboran perdana eksplorasi migas non konvensional di Lapangan Gulamo, Pertamina akan melanjutkan kegiatan serupa di Lapangan Kelok, yang masih menjadi bagian wilayah kerja Rokan pada November mendatang. (Yoga)

Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa menambah pasokan elpiji kemasan 3 kilogram dengan total 1.023.511 tabung. Menurut Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, Kamis (27/7/2023), tambahan pasokan dilakukan selama periode 25-31 Juli 2023. Salah satu tujuannya meredam gejolak di masyarakat, menyusul menyeruaknya isu kelangkaan pasokan. (Yoga)

Desa memegang peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa menjadi salah satu cita-cita PT Pertamina (Persero) melalui tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) yang diturunkan dalam program Desa Wisata, Desa Energi Berdikari dan pemberdayaan kewirausahaan difabel atau Difabelpreneur. VP CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman mengatakan perseroan menjalankan TJSL dengan tiga tema utama, yang meliputi sustainable environment, sustainable education, dan sustainable economy. Program ini juga merupakan komitmen Pertamina menjalankan environmental, social & governance (ESG) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).“Kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lokasi binaan untuk terus bisa mengembangkan dan memajukan sosial ekonomi masyarakat. Jadi, ketika komunitasnya sudah kuat, dibentuk kelembagaan pengelolaan, dukungan ketersediaan fasilitas dasar untuk mendukung nilai sosial, ekonomi dan lingkungannya,” jelasnya saat ditemui Tim Jelajah BUMN 2023 Bisnis Indonesia belum lama ini. Misalnya untuk pemberdayaan masyarakat yang termarjinalkan seperti kelompok difabel, perseroan berusaha untuk mengubah stigma negatif terhadap mereka. Fajriyah mengatakan, sejak 2019 lalu, perseroan sudah menginisiasi kegiatan Difabelpreneur dan saat ini sudah memiliki tiga kelompok binaan di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Masing-masing kelompok memiliki fokus keahlian berbeda, seperti menjahit, kerajinan batik dan wirausaha menjual BrightGas. Program ini pun telah memberikan multiplier effect hingga Rp1,8 miliar per tahun dengan 47 program pemberdayaan. Tercatat, dari 47 program yang berjalan total energi yang dihasilkan di antaranya 110.000 Wp PLTS; 16.000 Wp Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Matahari & Angin); 605.000 m3/tahun Gas Metana & Biogas; 8.000 Watt Micro Hydro(Pemanfaatan Aliran Air) dan 6.500 L/year Biodiesel yang dikonversi dari limbah rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pertamina saat ini memiliki 13 desa wisata binaan. Untuk provinsi Jawa Tengah tersebar di Desa Wisata Pertamina Nglanggeran Yogyakarta; Desa Wisata Pertamina Kolak Sekancil Cilacap, Jawa Tengah; Desa Wisata Pertamina Wonopotro Ecoedutourism Boyolali, Jawa Tengah; Desa Wisata Pertamina Larep Kabupaten Semarang Jawa Tengah dan Desa Wisata Pertamina Wringinputih Borobodur Magelang, Jawa Tengah serta Desa Wisata Pertamina Karangredjo Borobudur Magelang Jawa Tengah. Sementara di wilayah Jawa Barat dan Timur tersebar di Desa Wisata Pertamina Cinta Bumi Tanggap Api Jambi Merang, Kebun Raya Bogor Jawa Barat; Desa Wisata Pertamina Puntang Kab Bandung Jawa Barat; Desa Wisata Pertamina Kampung Kreasi Sidokumpul Gresik Jawa Timur dan Labuhan Madura, Jawa Timur. Di Riau, terdapat dua desa yakni Desa Wisata Pertamina Permata Hijau Bengkalis, Riau dan Desa Wisata Pertamina Koto Mesjid Riau. Salah satu desa wisata Pertamina yang dikunjungi tim adalah Wringinputih di Magelang, Jawa Tengah. Desa wisata ini mengembangkan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wringinputih sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak perekonomian. Direktur BUMDes Wringinputih Rizal Arif Windriatmoko mengatakan Balkondes Pertamina Wringinputih yang mendapatkan dukungan dari Pertamina memproyeksikan pendapatan hingga Rp3 miliar pada 2023. Angka tersebut meningkat 248,83 persen dari Rp860 juta dibandingkan capaian sepanjang 2022. Ketua Kawista Desa Mernek Waluyo mengatakan bukan hanya sebagai tempat wisata, tempat ini juga memudahkan kelompok tani mengadakan pertemuan. Kawista juga dikenal sebagai tempat pengujian varietas seiring kerja sama dengan Balai Benih Sukamandi, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka menguji benih dengan tujuan mencari yang cocok dengan keadaan geografis di Desa Mernek. Petani di luar Kecamatan Maos juga bisa melakukan pengujian benih di sini.