Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan perkembangan pembebasan lahan proyek pembangunan kompleks kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur, sudah mencapai 92 persen dari total 841 hektare. Nilai proyek yang mangkrak ini tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar Rp 211,9 triliun.

Sejak kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dan Rosneft terbentuk pada 2017, proyek pembangunan tertunda lama yang salah satunya disebabkan kendala pembebasan lahan.

Proyek kilang minyak Tuban dimiliki oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petro kimia, yang merupakan usaha patungan antara Pertamina sebesar 55 per sen dan Rosneft PJSC (Rusia) sebesar 45 persen.

Proyek ini bagian dari New Grass Root Refinery (NGRR) yang dibangun Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi.

Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) pada 18 April 2019 bahkan telah memberikan arahan tegas untuk memfasilitasi investor di sektor petrokimia untuk dapat diberikan insentif investasi tax holiday.

Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi menyampaikan, hal ini ditangkap oleh BKPM dengan sangat serius dengan melakukan langkah- langkah penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif dan perizinan-perizinan.

Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri di dalam negeri sehingga Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor, ketergantungan akan impor minyak, dan dapat membangun ketahanan industri nasional.

Kepala BKPM membentuk tim khusus dalam internal BKPM untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban, karena proyek ini akan memberikan dampak positif secara langsung, di antaranya penyerapan hingga 20 ribu tenaga kerja.

Vice President Corporate Communicaton Pertamina Fajriyah Usman menyatakan, progres RDMP Balikpapan saat ini masih on the track, meski pun dalam pelaksanaan pengerjaannya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Megaproyek RDMP dan GRR merupakan proyek strategis nasional yang telah ditetapkan terus dijalankan untuk memastikan ketahanan dan kemandirian energi nasional dapat segera terwujud.

PT Pertamina (Persero) menghapuskan kuota penerima diskon cashback bagi konsumen pembeli bahan bakar minyak (BBM) seri Pertamax dan Dex. VP Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, kuota tersebut ditiadakan untuk merespons animo masyarakat yang tinggi. Fajriyah mengatakan animo terhadap cashback ini besar, sebab itu per hari ini (kemarin) kami buka target konsumen yang bisa dapat cashback kepada seluruh pengguna aplikasi My Pertamina. Fajriyah memastikan, saat ini, sudah lebih dari 3.666 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia yang sudah dapat melakukan transaksi dengan My Pertamina. Kebijakan ini juga menjadi jawaban Pertamina yang belum bisa menurunkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku, tak mudah bagi perusahaan untuk menurunkan harga BBM. Hal ini disebabkan sektor hilir Pertamina hanya berkontribusi sebesar 20 persen dari total pendapatan perusahaan. Nicke juga mengeklaim, harga jual BBM favorit masyarakat relatif murah dibandingkan harga regional. Mayoritas konsumsi BBM masyarakat, yakni solar, Premium, dan Pertalite. Untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin ketersediaan BBM, Pertamina tetap melanjutkan upaya digitalisasi SPBU. Dengan adanya alat ini, pihak SPBU maupun Pertamina dapat memantau stok BBM di tangki tersebut secara otomatis. Sehingga, ke depannya, jaminan ketersediaan stok di SPBU menjadi lebih baik. Selain untuk memantau ketersediaan stok, dengan adanya ATG di tangki pendam SPBU ini, titik serah produk yang sebelumnya di terminal BBM Pertamina bisa digeser ke tangki pendam SPBU. Ini merupakan upaya Pertamina untuk terus menjalankan proses bisnis dengan lebih akuntabel dan transparan, terutama kepada mitra bisnis.

PT Pertamina (Persero) menjajaki ekspor bahan bakar minyak akibat berlimpahnya stok di kilang dan tangki menyusul penurunan permintaan dalam negeri. Penurunan penjualan terjadi pada semua jenis bahan bakar. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan permintaan BBM nasional merosot hingga 34,9 persen. Di antara semua jenis bahan bakar, avtur mengalami penurunan paling drastis. Pertamina menjajaki pasar ekspor avtur demi mengurangi pasokan yang kini cukup hingga 91 hari. Cina menjadi salah satu sasaran pasar ekspor perusahaan pelat merah itu. Selain avtur, Pertamina memiliki kelebihan pasokan solar. Nicke mengajukan izin penutupan keran impor solar kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan pasokannya terserap.

Pengendalian pasokan juga dilakukan dengan mengurangi pengolahan minyak mentah di sejumlah kilang. Nicke menuturkan perusahaan akan sekaligus memanfaatkan momentum tersebut untuk memelihara kilang. Untuk meningkatkan penjualan produk lainnya, perusahaan menggandeng ojek online untuk mengantarkan langsung produk BBM dalam kemasan kepada pelanggan. Produk lain seperti elpiji dan pelumas pun tak luput dalam layanan ini. Direktur Pemasaran Retail Mas’ud Khamid menyatakan pengemudi ojek online yang berpartisipasi dalam program ini akan mendapat pengembalian duit (cashback) maksimal Rp 15 ribu. Namun insentif hanya dibatasi untuk 10 ribu pengemudi setiap hari. Pertamina juga memberikan cashback sebesar 30 persen atau maksimal Rp 30 ribu kepada 2.000 konsumen untuk pembelian melalui aplikasi MyPertamina.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan rencana ekspor Pertamina ke Cina dapat menjadi alternatif terbaik untuk penyerapan avtur. Namun, selain ekspor, Abra melihat ada peluang penyerapan avtur di pasar domestik dari industri pesawat kargo.

PT Pertamina (Persero) berencana menggenjot impor di tengah kelesuan harga minyak mentah dunia. Kegiatan produksi di sejumlah kilang dipangkas untuk efisiensi. Harga minyak Brent yang menjadi acuan minyak mentah Indonesia (ICP) kemarin anjlok ke kisaran US$ 25 per barel lebih rendah dari asumsi ICP pemerintah. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memutuskan untuk memanfaatkan momentum penurunan harga tersebut dengan menambah kuota impor minyak mentah dan bensin jenis RON 92. Tambahan impor itu akan disimpan sebagai cadangan pasokan untuk tahun depan saat kondisi mulai membaik.

Nicke menyatakan impor minyak akan didatangkan secara bertahap. Pembelian bertahap juga sengaja dilakukan untuk mengatur tempat penyimpanan tambahan minyak. Pertamina akan mengutamakan tempat penyimpanan miliknya sendiri dengan mengatur lifting per tiga bulan sekali. Nicke menyatakan keputusan menggenjot impor juga ditujukan untuk menurunkan harga pokok penjualan produk. Meski begitu, harga jual eceran BBM tidaklah serta-merta bisa menurun. Pasalnya, perusahaan harus menutup biaya operasional yang tak sebanding dengan harga jual produk. 

Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Muhammad Ichsan berpendapat bahwa idealnya, penurunan harga minyak dunia ini juga sejalan dengan penurunan harga BBM di dalam negeri agar dapat membantu meringankan beban pekerja. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan menilai belum ada urgensi untuk menurunkan harga BBM saat ini. Pasalnya, penyesuaian itu tidak menjamin harga barang lainnya turut turun. Ia mengkhawatirkan terjadi shock inflation ketika harga kembali melonjak. Sedangkan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan harga BBM tetap dibutuhkan saat ini. Dengan begitu, Pertamina dapat memberikan bantuan stimulus dengan menurunkan harga BBM untuk kendaraan logistik lantaran adanya aturan pembatasan kegiatan terkait Covid-19.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan izin kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan restorasi di Tuban, Jawa Timur. Reklamasi mungkin dilakukan hingga 200 Hektar, untuk keperluan proyek Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang terintegrasi dengan pelabuhan. Lahan reklamasi jika berkaitan dengan pelabuhan, izinnya dikeluarkan oleh Kemenhub. Pembangunan kilang minyak tersebut akan menyerap 20 ribu orang pekerja yang saat ini baru 2500 yang direkrut. Pembangunan Kilang Pertamina GRR Tuban ditargetkan selesai 2026. Proyek ini termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Kilang tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan avtur sebanyak 4 juta liter perhari dari kapasitas kilang sebesar 300 ribu barel per hari. Selain itu diharapkan juga menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk gasoline dan diesel, serta 4,25 juta ton petro kimia per tahun. Kilang tersebut juga memiliki standar produksi terbaik yakni Euro 5.

Demi memaksimalkan pengembangan sejumlah lapangan minyak dan gas (migas), PT Pertamina tidak berniat mencari mitra bisnis untuk mendukung proyek tersebut. Apalagi Pertamina mulai mengelola blok migas yang cukup strategis, seperti Blok Mahakam sejak awal 2018 lalu. Dengan mengelola Blok Mahakam, Pertamina membutuhkan pendanaan jumbo. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, menyatakan Pertamina sedang mencari mitra untuk Blok Mahakam.  Kendati demikian, Nicke memastikan semuanya berlangsung secara internal. Ia pun enggan membeberkan lebih jauh mengenai proses pencarian mitra strategis ini. Pertamina memang perlu membangun kongsi bisnis. Sebab, hingga kini Pertamina baru menggandeng mitra bisnis di 30% blok migas yang mereka kelola. Sementara, rata-rata perusahaan migas global menjalin kemitraan untuk 80% blok migas yang dikelola. Cuma, manajemen Pertamina belum memasang target berapa persentase peningkatan investasi pihak ketiga tersebut.

Saat ini, Pertamina mengelola 99 aset migas di dalam dan luar negeri melalui sejumlah anak usaha. Nicke bilang, mitra yang mereka incar adalah perusahaan yang sudah berpengalaman dalam mengimplementasikan teknologi yang sudah terbukti. Selain itu, Pertamina turut menjadikan aspek finansial calon mitra sebagai bahan pertimbangan.

Di sisi lain, Pertamina belajar dari apa yang terjadi di Blok Mahakam. Sejak mengelola Blok Mahakam pada 2018, produksi blok tersebut cenderung menurun hingga kini. "Tahun 2017 pengeboran hanya empat sumur, sehingga ketika Pertamina masuk, kami melakukan eksplorasi secara masif," tutur Nicke. Lewat upaya eksplorasi, laju penurunan yang semula mencapai 57% berhasil ditekan hingga 25%. Belajar dari pengalaman itu, Nicke memastikan Pertamina terus berdiskusi agar bisa terlibat lebih awal dalam masa transisi pengelolaan blok migas.

BPH Migas menduga ada penyelewengan pemakaian solar bersubsidi. Para pelakunya adalah pengguna kendaraan untuk aktivitas perkebunan dan pertambangan. Hal itu ditengarai dari realisasi konsumsi kuota JBT yang melesat tinggi. Oleh karena itu, BPH Migas secara resmi melarang kendaraan bermotor pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam buah untuk menggunakan solar. BPH Migas pun akan melakukan penyelidikan terhadap 10 provinsi yang tingkat konsumsi solarnya sudah melampaui kuota bulanan. Kesepuluh provonsi itu adalah Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, serta Bangka Belitung. Untuk mengurangi penyelewengan terjadi, BPH Migas meminta Pertamina segera merampungkan program noozle atau digitalisasi pencatatan jual-beli solar di SPBU. Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina berdalih, program noozle molor lantaran ada sejumlah kendala. Misalnya, sebagian besar konstruksi dan fasilitas alat SPBU masih menggunakan model lama sehingga butuh waktu untuk memasang alat digitalisasi.

Indonesia terancam defisit gas pada tahun 2035 lantaran kebutuhan gas yang meningkat tak dibarengi dengan peningkatan cadangan gas baru. Pertamina berupaya mencari cadangan gas baru. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan sejumlah infrastruktur baru seperti gudang gas atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

Pemerintah terus mendorong pengembangan industri petrokimia nasional. Salah satu upayanya dengan mendorong PT Pertamina melakukan refinery development master plan (RDMP) terhadap empat kilang minyak yang eksis dan dua kilang baru. Upaya lain adalah dengan menarik investasi dari luar negeri seperti yang dilakukan perusahaan energi asal UNi Emirat Arab, Mubadala. Mubadala Investment Company berencana menggandeng PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. untuk membangun pabrik petrokimia senilai US$2,5 miliar atau setara dengan Rp35 triliun sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor produk tersebut. Selain itu, Perusahaan migas ADNOC turut meneken comprehensive partnership framework dengan PT Pertamina dengan nilai investasi US$1,3 miliar-US$2,5 miliar. 

Dominasi Pertamina di bisnis SPBU mulai diusik. Para pesaingnya mencoba aneka strategi untuk mencuil kue bisnis pompa bensin. Mereka menyasar daerah yang tak terjangkau SPBU komersial di perkotaan. Mereka juga menawarkan kemitraan untuk mendirikan SPBU mini dengan sasaran pelaku UMKM daerah. Meskipun demikian, Pertamina merasa tak terusik dengan kehadiran para pesaing. BPH Migas mengingatkan pendirian SPBU oleh sejumlah badan usaha pelu berkonsultasi dengan BPH Migas karena berkaitan dengan alokasi penyediaan dan distribusi BBM.