Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran dijadwalkan kembali melakukan pembayaran kompensasi energi Rp 163,3 triliun Oktober ini, Rp 132,1 triliun akan dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero), sedangkan Rp 31,2 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari total anggaran kompensasi yang disepakati dengan Banggar DPR Rp 293,5 triliun untuk tahun ini, pemerintah telah mencairkan sebesar Rp 104,8 triliun sampai dengan September 2022. Kompensasi energi diberikan kepada Pertamina dan PLN terkait dengan penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

“Kompensasi ini akan kami usahakan bisa tercairkan pada bulan Oktober ini karena seluruh persyaratan sudah (dipenuhi), dari sisi review BPK maupun koordinasi dengan tiga menteri. Tentu kami akan melakukan proses pencairan pada minggu depan dari Dirjen Anggaran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara online, Jumat (21/10). Menkeu mengaku sudah menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM serta Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pembayaran kompensasi itu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Adapun untuk subsidi, kami akan tetap mengikuti jadwal. Jadi, untuk ini Pertamina akan mendapatan pembayaran yang cukup besar, demikian juga dengan PLN,” ucap Sri Mulyani. Melalui Perpres 98/2022, pemerintah merevisi alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya konsumsi.  (Yoga)

Tarakan Field Manager Pertamina EP Isrianto Kurniawan mengatakan bahwa persiapan sudah mencapai 80%. Lokasi pengeboran berada di Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Pengeboran ini akan menambah produksi migas di Tarakan Field sebagai bagian dari Zona 10 Regional 3 Kalimantan Subholding Upstream. Saat ini, produksi minyak Tarakan Field berkisar di angka 1.920 barel minyak per hari (bph) dan produksi gas mencapai 2,2 juta kaki kubik per hari (MMscfd). “Akhirnya proses pengeboran sumur Pamusian dapat dilakukan. Saat ini, perlengkapan pengeboran sudah mayoritas tiba di lokasi, dan ditargetkan akhir bulan Oktober 2022 ini tajak sumur dapat dilakukan,” ujarnya pada Rabu (19/10). Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa pengeboran sumur Pamusian sempat tertunda karena membutuhkan waktu persiapan hingga 2 tahun.

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).

Direktur Pemasaran Korporat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan didampingi Direktur Utama PPN Alfian Nasution berjabat tangan dengan Direktur PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Budi Santoso disaksikan Direktur Utama PT Adaro Power Dharma Djojonegoro seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Green Fuel Project antara BPI dan PPN di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/9). Kerja sama tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Adaro mentransformasi bisnis menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan

JAKARTA, ID – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang yang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas, berhasil menemukan gas dan kondensat di Sumur Eksplorasi Sungai Rotan (SRT)-1XST yang berada di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. General Manager Zona 1, Muzwir Wiratama, menjelaskan dari hasil Uji Kandungan Lapisan (Drill Stem Test/DST) pertama (DST#1A) yang dilakukan pada lapisan batu gamping Formasi Baturaja, berhasil ditemukan gas sebesar 13,27 juta standar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD) dan kondensat 235 barel per hari (Barrels Condensate Per Day/BCPD). “Status per 24 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB, sumur eksplorasi SRT-1XST sedang melakukan extended flow dengan observasi selama 8 jam dan kemudian akan dilanjutkan dengan test build-up pressure selama 72 jam,” terang Wira dalam keterangan tertulis, Senin (29/8). “Lokasi temuan ini dekat dengan fasilitas pemrosesan gas yang sudah ada di PHE Jambi Merang. Sehingga dapat segera diproduksi untuk mendukung pencapaian target produksi migas nasional dan ketahanan energi negeri,” tutur Jaffee. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), operator Blok Rokan di Provinsi Riau, menargetkan produksi minyak di Blok Rokan bisa mencapai 170 ribu barel per hari (bph) pada akhir 2022. Salah satu optimisme manajemen dengan target tersebut karena masifnya kegiatan, terutama pemboran sumur di Blok Rokan sepanjang tahun ini. "Pada Desember 2022 kami menargetkan produksi minyak menembus level 170 ribu bph, jumlah rig sudah siap pengalaman kami pemboran rata-rata per hari satu sumur. Nanti 2023 akan ngebut lagi karena di awal tahun nanti bisa langsung kerja," kata Jaffee saat webinar “Capaian dan Tantangan Pengelolaan Satu Tahun Blok Rokan oleh PHR” yang diselenggarakan ReforMiner Institute, Kamis (18/8). Selain Jaffee, narasumber lain pada webinar tersebut adalah Anggota Dewan Energi Nasional Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Jaf fee menjelaskan peningkatan produksi di Blok Rokan merupakan hal yang patut disyukuri lantaran sudah hampir satu dekade ini tidak ada peningkatan produksi dari wilayah kerja tersebut. Apalagi jika dilihat secara alami penurunan produksi minyak di Rokan cukup tinggi. Dia menyebutkan, secara natural data decline rate 26% sekitar 4 ribu bph. Produksi per sumur di bawah 150 bph. Jika mengikuti decline rate, realisasi produksi maksimal 120 ribu bph. (Yetede)

Kinerja operasi PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream Pertamina terus menunjukkan arah yang positif. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja operasi Semester 1 tahun 2022 yang memuaskan. Pencapaian produksi gas dari Januari sampai dengan Juni 2022 mencapai 2.592 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan produksi minyak mencapai 518 MBOPD, sehingga untuk pencapaian produksi akumulatif minyak dan gas, Subholding Upstream Pertamina berhasil mencapai 965 MBOEPD. Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream, Arya  Dwi Paramita, menjelaskan bahwa sinergi dan strategi menjadi kunci dalam keberhasilan Subholding Upstream Pertamina sehingga mencatatkan kinerja unggulhingga semester 1 2022 ini. “Selain sinergi dan strategi, banyak faktor yang mendukung atas capaian di semester 1 tahun 2022 ini, diantaranya dipengaruhi alih kelola Blok Rokan pada bulan Agustus 2021, melakukan kinerja operation excellence serta optimasi biaya di seluruh lapisan,” ujar
Arya, Jumat (5/8). (Yetede)

Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah merealisasikan belanja kompensasi sebesar Rp 104,8 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini termasuk untuk pembayaran seluruh utang kompensasi tahun lalu kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). "Dari Rp 18,5 triliun ditambah Rp 275 triliun, kita sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Juli 2022, Rabu (27/7). Meski demikian, ia tak menampik bahwa penambahan anggaran kompensasi dan subsidi yang hampir mencapai Rp 350 triliun dengan rincian kompensasi sebesar Rp 275 triliun dan subsidi Rp 77 triliun telah berdampak pada beban APBN yang lebih besar. "Secara total hampir Rp 350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, gas dan listrik," kata Sri Mulyani. Sementara itu, pemerintah sudah memiliki kewajiban pembayaran kompensasi hingga semester I-2022, namun besaran kompensasi atau kewajiban pemerintah tengah diperiksa oleh BPKP untuk menentukan berapa besaran yang harus dibayarkan. Kendati demikian, berdasarkan laporan Pertamina kepada Kementerian Keuangan, besaran kompensasi yang harus dibayarkan lebih dari Rp 169 triliun. (Yetede)

Seiring dengan volume produk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang meningkat, PT Pertamina (persero) melaksanakan berbagai upaya  untuk menjaga agar besaran  kuota penyaluran yang telah ditetapkan  Pemerintah tidak terlampaui. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui optimalisasi digitalisasi SPBU yakni menggunakan sistem pendaftaran pengguna BBM jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBT-JBKP), melalui platform MyPertamina. Melalui aplikasi ini, segmen pengguna diharapkan dapat dimonitor dengan baik dan penyaluran kedua jenis BBM  tersebut menjadi lebih tetap sasaran. Aplikasi ini juga digunakan juga untuk menyalurkan LPG bersubsidi kemasan 3 kg. Layaknya sebuah proyek baru, hal ini tentu saja menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Saat ini, sekitar 85% SPBU di seluruh Indonesia telah tersedia dan terkoneksi dengan MyPertamina. Dari sisi pengguna, MyPertamina telah diunduh sebanyak 23 juta dan pengguna aktifnya mencapai 2,5 juta user per bulan. (Yetede)