PT Pertamina (Persero) mengungkapkan pendataan konsumen bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite menjadi langkah awal menuju penerapan mekanisme  subsidi langsung. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Direksi Pertamina, Rabu (6/7) kemarin. Hanya saja belum dibeberkan secara gamblang waktu pelaksanaan subsidi langsung tersebut. Perusahaan energi plat merah itu telah membuka pendaftaran mulai 1 Juli kemarin. Pendaftaran dilakukan bertahap yang diawali pada 11 kabupaten/kota yakni Kota Padang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Manado, dan Kota Bukittinggi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pendaftaran terhitung awal Juli tersebut diperuntukkan baik masyarakat umum. Nantinya nelayan, petani, usaha kecil menengah, serta bidang logistik yang menggunakan BBM subsidi pun didata. (Yetede)

Aplikasi MyPertamina akan efektif cegah penyimpangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi dalam APBN. MyPertamina harus segera diimplementasikan karena kuota solar bersubsidi dan Pertalite tahun ini bakal habis pada September atau Oktober  mendatang jika tidak ada langkah-langkah antisipasi. Di sisi lain, PT Pertamina (persero) harus mendapat dukungan  dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) berupa verifikasi, dan penyelarasan data, sehingga data MyPertamina sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah. Kecuali itu, pemerintah harus seegera  mereivisi Peraturan Presiden  No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Pertamina akan menggunakan platform MyPertamina  agar penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran. Untuk itu, PT Pertamina Patra Niaga, anak Perusahaan Pertamina , mulai 1 Juli ini melakukan pendataan terhadap pengguna BBM jenis solar bersubsidi dan Pertalite melalui laman subsiditepat.mypertamina.id. (Yetede)

Bank Dunia (World Bank) memproyeksi alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) naik menjadi 1,5 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. Kepala Ekonom Bank Dunia Dunia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, "Kami memperkirakan subsidi yang dibayarkan kepada BUMN untuk mengkompensasi penjualan listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar diproyeksi naik dari 0,7 persen dari PDB pada 2021 menjadi 1,5 persen dari PDB pada 2022," ungkap Rab dalam dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) Launch, Rabu (22/6). "Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi dalam jangka pendek dan membantu mempertahankan permintaan domestik," jelas Rab.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi mencapai Rp21,7 triliun per Februari 2022. Dana ini untuk mensubsidi BBM, LPG, dan listrik. "Penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun," ujar Sri Mulyani. Pemerintah menyalurkan subsidi BBM Sebanyak 1,39 juta KL pada Februari 2022. Jumlahnya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,18 juta KL. Realisasi subsidi LPG sebesar 632 juta kg per Februari 2022. Angkanya juga naik dari Februari 2022 yang hanya 603 juta kg. Begitu juga dengan penyaluran subsidi listrik yang mencapai 38,2 juta per Februari 2022. Realisasi tersebut naik dari posisi Februari 2021 yang sebanyak 37,2 juta. (Yoga)

Setelah meraih laba bersih US$ 2,05 miliar-setara  Rp29,7 triliun pada kurs Rp14.500 per dolar AS-,kinerja PT Pertamina (Persero) akan terus  membaik seiring dengan efisiensi dan transformasi  yang tengah dilaksanakan. Namun, melihat situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini yang tengah didera inflasi tinggi, Pertamina akan memprioritaskan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (public service obligation/PSO). Sebagai BUMN, Pertamina harus mencapai dua hal, yakni meraih profit dan melaksanakan PSO. Akan tetapi, melihat turunnya daya beli masyarakat, Pertamina tahun ini lebih memprioritaskan PSO. "Kalau harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak, dan itu akan sangat memberatkan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Garaha Pertamina, Jakarta, Rabu (8/6). Pada tahun 2021,kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara Rp 200,7 triliun, terdiri atas pajak, dividen, BPBP, signature bonus, dan pembayaran minyak mentah dan kondensat bagian bagian negara. (Yetede)

PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina berkomitmen untuk menghadirkan produk pelumas dengan kualitas tinggi sesuai dengan standar pabrikan mesin dunia, baik dengan segmen otomotif maupun industri. Kerugian dengan adanya pelumas palsu  bukan hanya dirasakan oleh konsumen, namun juga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Technical Specialist PTPL Nurudin memberikan gambaran umum terkait bahaya dan dampak penggunaan pelumas palsu. "Secara jangka pendek, penggunaan pelumas palsu dapat  menurunkan performa mesin karena efek pelumasan komponen mesin yang kurang baik. Secara jangka panjang, penggunaan pelumas palsu akan membuat mesin tidak reliabel, umur mesin tidak dapat mencapai ekspektasi sesuai umur desainnya dan pada saat jadwal maintenance  mungkin lebih banyak parts yang harus diganti. Semua juga bergantung pada kadar kepalsuan pelumas." tuturnya. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) terus menggenjot penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam berbagai proyek strategis nasional. Hasil, penggunaan TKDN yang direalisasikan tahun 2021 mencapai 60% atau senilai Rp9,73 triliun. Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari mengatakan realisasi  TKDN Pertamina telah diverifikasi  seluruh oleh surveyer Indonesia. Realisasi tersebut mencakup Pertamina Group baik holding maupun subholding. "Salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk memastikan implementasi penggunaan TKDN di perusahaan berjalan optimal adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan Pedoman Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2020/" kata Heppy dalam keterangannya  di Jakarta, Senin (6/6). (Yetede)

Dalam rapat kerja Menkeu Sri Mulyani dengan Badan Anggaran DPR pada 19 Mei 2022, terungkap bahwa tingginya harga minyak mentah dunia membuat keuangan Pertamina tertekan. Pasalnya, harga jual BBM eceran yang dijual Pertamina masih di bawah harga yang sesungguhnya. Harga jual eceran BBM yang dimaksud adalah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Pertalite yang dijual Rp 7.650 per liter saat ini sudah menjadi barang bersubsidi. Dengan harga keekonomian sekitar Rp 12.500 per liter, ada selisih sekitar Rp 4.850 per liter. Selisih ini ditanggung PT Pertamina (Persero) dan akan diganti kas negara dengan mekanisme kompensasi. Adapun Pertamax, yang harga keekonomiannya di kisaran Rp 16.000 per liter, dijual seharga Rp 12.500 per liter. Per 1 April 2022, harga Pertamax dinaikkan menjadi Rp 12.500 per liter dari semula yang Rp 9.000 per liter.

Masalahnya, sejak keputusan menaikkan harga Pertamax diambil, sebagian konsumen yang semula memakai Pertamax beralih ke Pertalite. Dengan demikian, total selisih harga yang ditanggung Pertamina semakin besar. Dampak bagi kas perusahaan adalah tersendatnya cash flow lantaran pembayaran kompensasi kerap terlambat atau tak dibayar penuh. Kompensasi di 2021 yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina saja mencapai Rp 83,8 triliun. Apabila situasi ini terus berlanjut, kas Pertamina bakal tertekan lebih dalam. Pada Maret 2022 saja, arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi), pada akhir tahun ini kas Pertamina bisa defisit 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina.

Semua ini bermula dari tingginya permintaan dunia akan energi seiring pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Harga minyak yang sempat di kisaran 40 USD per barel saat pandemi mulai, perlahan beranjak ke level 70 USD per barel. Harga minyak kian meroket saat Rusia menyerbu Ukraina lewat operasi militer pada Februari 2022. Rusia, sebagai salah satu produsen minyak utama dunia, dikenai sanksi oleh AS dan sekutunya atas serangan tersebut. Sanksi tersebut mengganggu ekspor atau penjualan minyak mentah dari Rusia. Sesuai hukum pasar, pasokan yang berkurang di tengah tingginya permintaan menyebabkan harga minyak melonjak melewati level 100 USD per barel. Per Minggu (5/6/2022) sore, mengutip laman Bloomberg, harga minyak mentah jenis Brent ada di level 119 USD per barel. (Yoga)

Pertamina menghadirkan produk green energy, Pertamina Renewable Diesel (Pertamina RD)  sebagai bahan bakar hijau Generator Set (Genset) bagi electric vehicle (EV)  yang digunakan para pembalap mobil dunia yang bertanding di ajang internasional Jakarta E-Prix 2022 di Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022 mendatang. Pertamina RD merupakan produk terbaru dari bahan bakar nabati, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), telah diluncurkan dan disiapkan untuk mendukung Jakarta E-Prix 2021. Saat ini, kilang Pertamina telah mampu menghasilkan bahan bakar nabati HVO dan Bioavtur atau Sustainable Avation Fuel (SAF) merupakan salah satu langkah strategis Pertamina  dalam mendukung transisi energi hijau seperti HVO dan SAF mulai tumbuh di berbagai negara. Penggunaan Pertamina RD di ajang Jakarta E-Prix 2022 ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Suppy Pertamina International, Taufik Adityawarman, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution dan Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo, Muhammad Taufiqurrohman di Jakarta (31/5). (Yetede)

Dorongan agar Pertamina menaikkan harga BBM RON 92 alias Pertamax kian menguat. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan, sudah saatnya Pertamina menaikkan harga Pertamax. Menurut dia, jika merujuk pada keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga keekonomian Pertamax telah mencapai Rp 16.000 per liter, jauh melebihi harga jual saat ini yang sebesar Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter. "Sudah saatnya Pertamina untuk mengembalikan harganya, ya enggak jauh-jauhlah dari harga keekonomian. Walaupun tidak di harga ekonomi tersebut, tapi tidak boleh terlalu jauh juga (di bawah)," ujar dia dalam keterangannya tertulis, Rabu (30/3). Arya menjelaskan, konsumsi Pertamax mencapai 13% dari konsumsi BBM nasional. Selain itu, Pertamax juga sejatinya dikonsumsi kelompok masyarakat kelas atas. 

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar membayar utang kepada PT Pertamina (persero) sekitar Rp 100 triliun, guna menjaga kontak arus keuangan perusahaan. "Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang kepada Pertamina untuk menjaga arus keuangan perusahaan," kata Pimpinan RDP Aria Bima dalam membacakan butir kesimpulan. Komisi DPR juga menyoroti kelangkaan BBM subsidi jenis Solar yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Lebih lanjut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduga, kelangkaan maupun antrian solar subsidi lantaran tidak tepat sasaran. Pihaknya menemukan kendaraan tambang maupun perkebunan sawit  yang seharusnya tidak membeli solar subsidi ikut dalam antrian tersebut. "Butuh kepmen yang bisa menjadikan juknis juklak mengatur siapa yang berhak mengkonsumsi maupaun volumenya berapa. Industrikan tumbuh kita tetap suplai meski sudah over kuota," ujarnya. (Yetede)