Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan II-2022 tercatat surplus 2,4 miliar USD setelah pada triwulan sebelumnya defisit. Surplus ini memperkuat cadangan devisa Indonesia pada Juni 2022, yakni 136,4 miliar USD. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Sabtu (20/8) mengatakan, neraca pembayaran surplus karena transaksi berjalan meningkat serta defisit transaksi modal dan finansial mengecil. (Yoga)

Indonesia memiliki riwayat cemerlang untuk urusan kinerja dagang. Paling tidak hal itu tecermin dari surplus neraca perdagangan yang berlangsung selama 26 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Bahkan, neraca perdagangan Indonesia selama semester I/2022 yang mencapai US$24,89 miliar merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kendati demikian, pada semester kedua tahun ini tantangan untuk menjaga kinerja dagang bakal makin berat lantaran adanya tren penurunan harga sejumlah komoditas ekspor serta risiko penurunan permintaan dari sejumlah negara. Jika dicermati, harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa bulan belakangan turun jauh dari puncaknya yang sempat melampaui 7.000 ringgit per ton. Kontrak berjangka CPO pengiriman Oktober 2022, kontrak teraktif di Bursa Derivatif Malaysia, pada Jumat (12/8) ditutup menguat 3,7% secara harian ke 4.420 ringgit per ton. Harga bijih besi juga melandai setelah memuncak pada April 2022 di posisi US$162 per ton. Kontrak berjangka bijih besi pengiriman September bertengger di US$109,8 per ton di Bursa Singapura pada Jumat (12/8). Hanya harga batu bara yang menunjukkan tren stabil kendati sempat mengalami penurunan tipis. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan neraca perdagangan Indonesia Juli 2022 surplus US$3,85 miliar. Menurutnya, harga komoditas yang tinggi tetap mendukung kinerja ekspor pada Juli 2022, kendati bakal melemah sejalan dengan aktivitas perdagangan global yang melambat.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank berupaya menurunkan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) hingga di bawah 5%. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini berkutat dengan rasio pembiayan macet yang cukup tinggi. "Ukuran kalau kami berhasil memperbaiki kualitas adalah NPF di bawah 5% ini. Walaupun itu sebenarnya ketentuan untuk perbankan, akan tetapi lakukan dari waktu ke waktu," ujar Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Operasional LPEI, Agus Windiarto, kepada Tempo Jumat lalu. Berdasarkan laporan tahunan 2021, NPF LPEI mencapai puncaknya sebesar 13,96% pada 2019. Selepas itu, angka pinjaman bermasalah lembaga pembiayaan ekspor itu mulai melandai, tapi tetap di atas 5%, yakni 11.49% pada 2020 dan 7,12% pada 2021.  (Yetede)

Pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus guna menjaga neraca perdagangan domestik tetap positif, di tengah ancaman krisis pangan dan energi, yang memicu lonjakan inflasi global. Strategi menjaga neraca dagang perlu disiapkan sejak dini setelah ada perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama Indonesia seperti India, China, Amerika Serikat, Thailand dan Korea Selatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelima mitra dagang utama itu mengalami tekanan atau penurunan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2022 sebagai dampak krisis pangan dan energi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan beratnya kondisi ekonomi mitra dagang itu masih ditambah kebijakan pembatasan ekspor di berbagai negara yang berlaku sepanjang Mei 2022. Setidaknya, ada lima negara yang melakukan kebijakan restriksi ekspor yang berdampak terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia.

Beruntungnya, neraca dagang Indonesia pada Mei 2022 masih surplus US$2,9 miliar kendati jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar US$7,56 miliar.  Sebaliknya, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2022 yang mencapai US$21,51 miliar tetap naik 27% dibandingkan dengan ekspor bulan yang sama 2021. Presiden Joko Widodo sebelumnya, (10/6), meminta kemandirian pangan harus menjadi prioritas di tengah krisis dan pembatasan ekspor pangan sejumlah negara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai perlu ada konsistensi terhadap kemandirian pangan untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap positif di tengah situasi saat ini.

Kementerian Perdagangan memproyeksikan surplus neraca dagang tahun ini berada di rentang US$31,4 miliar—US$31,7 miliar atau merosot sekitar 11,39% dibandingkan dengan surplus 2021. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri mengatakan penyesuaian proyeksi neraca niaga itu berdasar pada outlook harga komoditas global yang cenderung turun pada awal tahun ini. Kemendag tengah mewaspadai sejumlah faktor yang berpeluang menurunkan torehan neraca perdagangan pada tahun ini. Selain potensi merosotnya nilai komoditas dari siklus sepanjang 2021, implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa juga diantisipasi. “Kami juga akan menggenjot ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor nontradisional sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap Uni Eropa. Khususnya untuk produk-produk yang dikenakan pajak karbon seperti semen, besi baja, alumunium, pupuk dan listrik.” Sementara itu, Koordinator Wakil Ketua Umum III Kadin bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani memproyeksikan surplus neraca perdagangan pada tahun ini susut, karena tren pemulihan rantai pasok di tingkat global. Alhasil, siklus super komoditas perlahan bakal mereda pada tahun ini

Kinerja ekspor dan  impor Indonesia tahun  lalu diperkirakan tetap tinggi. Namun, impor naik lebih tinggi sehingga surplus neraca perdagangan Desember 2021 mulai menyusut. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, surplus neraca perdagangan bulan lalu sebesar US$ 3,28 miliar, sedikit turun dibanding surplus bulan November 2021 yang sebesar US$ 3,51 miliar. Menurut Josua, hal ini sejalan dengan penurunan tipis nilai ekspor, yang diikuti dengan peningkatan nilai impor.

Neraca perdagangan indonesia pada Juni 2021 USS 1,32 miliar. Surplus neraca perdagangan terjadi karena ekspor lebih tinggi daripada impor. Nilai ekspor indonesia pada Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar. Angka ini naik 9,52% dan bulan sebelumnya dan naik 54,46% periode yang sama tahun lahu. Sedangkan nilai impor pada Juni 2021 sebesar USS 17,23 milliar. Angka ini naik 21.03% mtm dan naik 60,12% yoy.

Mengenai impor migasnya naik. Karena minyak mentah naik besar, hasil minyak turun 14,32%, sedangkan impor gas turun 23,57%. Sedangkan untuk impor non migasnya naik 22.66%. Jadi untuk empat migas naik 11,44% diantaranya minyak mentah.

Berikut data neraca perdagangan Indonesia 2021, Januari surplus US$ 2 millar, Februari surplus US$ 2,01 miliar, Maret surplus USS 1,57 miliar, April surplus US$ 2,19 miliar, Mei surplus USS 2,36 miliar dan Juni surplus US$ 1,23 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan periode Juni 2021 sebesar US$ 1,32 miliar. Angka itu lebih rendah dibanding surplus pada Mei 2021 yang sebesar US$ 2,7 miliar. BPS juga melaporkan nilai ekspor pada Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar atau naik 9,52 persen dibanding pada Mei. Sementara itu, jika dibanding pada Juni 2020, nilai ekspor naik 54,46 persen.

Adapun nilai impor pada Juni naik 21,03 persen dari Mei lalu menjadi US$ 17,23 miliar. Sedangkan jika dibanding pada Juni 2020, nilai impor naik 60,12 persen. Berdasarkan penggunaan barang, semua kategori barang impor meningkat pada Juni, baik barang konsumsi, bahan baku/penolong, maupun barang modal.

Namun tidak semua komoditas berjaya. Harga minyak sawit mentah (CPO) pada Juni turun 11,98 persen secara bulanan dan merosot 54,99 persen secara tahunan. Penurunan itu diikuti oleh pelemahan harga minyak kernel sebesar 7,26 persen secara bulanan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, berujar bahwa penyusutan surplus neraca perdagangan sangat wajar terjadi pada Juni. Sebab, selama ini surplus perdagangan terjadi karena industri nasional mengalami kontraksi produktivitas. Begitu produktivitas industri nasional mengalami normalisasi, Shinta mengungkapkan, impor juga akan mengalami normalisasi atau peningkatan, sehingga surplus perdagangan turun.

Menurut Shinta, peningkatan impor terjadi karena belum ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro ataupun darurat, sehingga pemulihan ekonomi nasional hingga pertengahan Juni sangat kuat dan stabil. Bahkan Shinta melihat ada normalisasi permintaan global terhadap produk manufaktur nasional yang didukung oleh pemulihan daya beli dan peningkatan aktivitas ekonomi di pasar-pasar besar, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Tren peningkatan ekspor di tengah pandemi Covid-19 tengah dibayangi lonjakan tarif kargo peti kemas. Hal ini membuat eksportir dan importir menambah biaya operasional dan bersiasat untuk mereduksi beban biaya tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2021 surplus 5,52 miliar dollar AS. Nilai ekspornya 48,9 miliar dollar AS atau melejit 17,11 persen dibandingkan dengan periode sama 2020, sedangkan nilai impornya 43,38 miliar dollar AS atau meningkat 10,76 persen. Kenaikan ekspor dan impor tersebut menunjukkan geliat aktivitas industri nasional.

Namun, tren peningkatan permintaan global dan domestik ini dibarengi dengan lonjakan tarif kargo peti kemas atau kontainer. Freightos Baltic Index (FBX) mencatat, Indeks Kargo Kontainer Global(Global Container Freight Index) dalam kurun waktu setahun ini melonjak drastis. Indeks yang menggambarkan biaya pengiriman kargo peti kemas global per 30 April 2021 sebesar 4.375 dollar AS per kontainer setara 40 kaki (forty-foot equivalent unit/FEU). Angka ini meningkat tiga kali lipat daripada posisi 1 Mei 2020 yang sebesar 1.451 dollar AS per FEU.

Merujuk pada Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) periode 18 Desember 2009 - 9 April 2021, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga menunjukkan, tarif ke Amerika Selatan dan Afrika Barat lebih tinggi daripada wilayah perdagangan utama lainnya. Pada awal 2021, misalnya, tarif angkutan dari China ke Amerika Selatan melonjak 443 persen dibandingkan dengan 63 persen pada rute antara Asia dan pantai timur Amerika Utara.

Terkait dampaknya terhadap harga produk ekspor dan impor, hal itu bergantung dengan metode pembayaran pengiriman. Jika menggunakan sistem free on board (FOB), harga produk relatif tidak akan naik. Apabila dengan sistem cost, insurance, dan freight (CIF), harga produk bisa bisa meningkat.

FOB merupakan penyerahan barang yang sudah disepakati antara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir) di mana penetapan harga yang dihitung berdasarkan pada nilai barang ditambah semua biaya sampai barang tiba di atas kapal (on board). Adapun CIF lebih menekankan pada kewajiban eksportir menanggung biaya perjalanan hingga sampai di pelabuhan negara tujuan, biaya pengangkutan muatan dan kargo, serta biaya asuransi barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kenaikan biaya pengiriman kontainer secara global memang melonjak antara 200 persen dan 500 persen dari kondisi normal. Hal ini terjadi sejak ekonomi China mulai pulih pada Agustus 2020. Bagi eksportir besar, imbasnya akan relatif lebih sedikit lantaran pengiriman mereka berbasis kontrak dan produknya banyak terkait dengan rantai pasok nilai global. Yang perlu dicermati adalah bagaimana eksportir kecil yang kelasnya masih usaha atau industri kecil menengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur menjadikan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai proyek strategis dalam mengendalikan inflasi dengan memasok bahan pangan ke luar daerah dari Jatim terus dimaksimalkan sebagai strategi pengendali inflasi dan meneguhkan Jatim sebagai lumbung pangan nusantara.

Dikatakan Khofifah, mengenali kebutuhan daerah yang memiliki potensi bisa disuplai oleh Jatim menjadi penting. Seperti pengiriman ayam karkas hari ini, merupakan tindak lanjut dari keglatan Misi Dagang Jatim dengan Maluku Utara yang digelar di Ternate awal bulan April lalu.

Berdasarkan data tahun 2020, perdaganganantar daerah Jatim nilainya mencapai Rp 91 trilliun, Data ini ternyata menunjukkan betapa besar potensi perdagangan antar daerah. Bahkan dibandingkan ekspor. Dimana ekspor Jatim tahun 2020 defisit Rp 8,1 trilliun.