Indonesia -European Union  Comprehensive Economics Partnerts Agreement (IEU-CEPA) diharapkan ekspor Indonesia sebesar 5,4%. Adapun Uni Eropa berkomitmen memberikan akses pasar optimal untuk produk prioritas Indonesia antara lain minyak sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan. Indonesia juga berkomitmen meningkatkan akses pasar produk pertanian dan manufaktur untuk Uni Eropa. Hubungan ekonomi antar Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. Populasi Uni Eropa  yang sebanyak 450 juta jiwa dengan PDB mencapai US$ 19,5 triliun. Sementara itu, jumlah warga di Indonesia sebanyak 282 juta  dengan PDB US$ 1,4 triliun. Pada 2024, Uni Eropa menyumbang 6,5% atau sekitar US$ 17,35 miliar dari total ekspor Indonesui yang sebesar US$ 264,70 miliar. Dalam kurun waktu  2021 hingga 2024, kinerja ekspor Indonesia ke Uni Eruoa menunjukkan tren dinamis. (Yetede)

Eskalasi perang dagang akibat manuver tarif impor oleh Amerika Serikat berdampak besar terhadap kinerja perdagangan global, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dari penurunan tajam surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 menjadi hanya US$0,16 miliar, turun drastis 96,3% dari bulan sebelumnya. Deputi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa ini adalah surplus terendah dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 10,77%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa dampak perlambatan perdagangan global akibat kebijakan proteksionis AS terasa sejak April dan Mei 2025. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang akan diterapkan mulai Juni atau Juli guna menopang perekonomian nasional dan menjaga daya saing ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penyempitan surplus perdagangan bukanlah kejutan karena struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas, serta belum adanya perlindungan perdagangan domestik yang kuat. Ia mendorong pemerintah agar memperluas pasar ekspor melalui relaksasi pembiayaan, subsidi standar pasar, serta percepatan perjanjian dagang internasional seperti IEU-CEPA dan FTA lainnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa tekanan eksternal diprediksi akan terus berlanjut, terutama hingga Juli 2025 saat tarif balasan AS berlaku penuh. Oleh karena itu, sinergi kebijakan domestik dan strategi ekspor baru menjadi kunci mempertahankan stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden AS.

Kebijakan tarif resiprokal AS yang diinisiasi Presiden Donald Trump  menekan ekspor nasional. Pada April 2025, ekspor Indonesia turun 10% secara bulanan (moth to month/mtm) menjadi US$ 20,7 milira dari US$ 23,2 miliar. Pada bulan itu, berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas Indonesia ke AS turun 20,8% menjadi US$ 2 miliar dari US$ 2,6 miliar. AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia selain Asean, Uni Eropa China, Jepang, dan India. Ekspor ke Uni Eropa terpangkas 20,13% menjadi US$ 1,38 miliar  secara bulanan, sedangkan ke China turun 7% menjadi US$ 4,8 miliar. Penurunan ekspor terdalam mengarah ke Australia sebesar 39,5%, lalu Korea Selatan sebesar 28,19%, sedangkan India terpangkas 7,24%. BPS mencatat, dibandingkan April 2025 (yoy), ekspor bulan lalu masih tumbuh 6,6% dari US$ 19,6 miliar. Perinciannya, ekspor minyak dan gas turun 19% menjadi US$ 1,1 miliar, sedangkan nonmigas tumbuh 7,1% menjadi US$ 19,5 miliar.  Per April 2025, total ekspor mencapai US$ 87,3 miiar, dari US$ 81,9 miliar, tumbuh 6,6% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 81,9 miliar. Pada periode itu, ekspor migas turun 8,4%, sedangkan nonmigas tumbuh 7,68%. (Yetede)

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 800 juta pada kuartal 1-2025 akibat pengaruh perlambatan perekonomian global. Meski masih dalam kisaran aman, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menjaga kondisi NPI, karena menjadi salah satu penilaian bagi investor dan pelaku ekonomi terhadap perekonomian suatu negara. Berkaitan itu, BI memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2025 diperkirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berkelanjutan, dan deficit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menuturkan, transaksi berjalan mengalami defisit US$ 200 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1-2025. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2025 yang sebesar US$ 1,1 miliar atau 0,3% dari PDB. (Yetede)

 

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Performa neraca perdagangan diperkirakan akan tetap berada dalam tren surplus pada Maret 2025. Namun, surplus tidak setinggi bulan sebelumnya lantaran ekspor terkontraksi dan impor meningkatnya karena permintaan domestik saat Ramadan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan  mengumumkan kondisi neraca perdagangan pada Senin (21/4/2025). Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata  Faisal Rachman memperkirakan akan turun menjadi US$ 2,62 miliar pada Marte 2025. Angka ini lebih rendah dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2025 yang sebesar UA$ 3,12 miliar. Nilai ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun sebesar 3,52% secara yoy pada maret 2025, pembalikan dari pertumbuhan 14,05% yoy yang tercatat pada Februari 2025. Pada Maret 2025 ekspor diproyeksikan mengalami kontraksi, sejalan dengan pola musiman historisnya selama periode Ramadan. Ekspor cenderung menurun selama periode Ramadan didorong oleh pergeseran fokus kepermintaan domestik menjelang Lebaran. Sedangkan impor pada Maret 2025 diperkirakan meningkat menjadi 6,48% yoy pada Maret 2025, naik dari 2,30% yoy pada Februari 2025. Impor didorong oleh peningkatan musiman permintaan domestik selama periode Ramadan. (Yetede)

Rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi perdagangan berisiko menggerus surplus neraca dagang nasional, terutama terhadap AS yang selama ini menjadi kontributor surplus terbesar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan peningkatan impor produk energi (seperti elpiji, fuel oil, dan gasoline), agrikultur (gandum, kedelai), serta barang modal sebagai strategi diplomatik agar tarif ekspor Indonesia ke AS dapat dikurangi.

Pemerintah akan  meningkatkan impor minyak dan gas (migas) serta sejumlah komoditas lain dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi terkait penerapan tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Namun, peningkatan impor ini hanya merupakan pengalihan impor yang sebelumnya dilakukan dari negara lain, sehingga tidak menambah beban APBN maupun mengurangi surplus neraca dagang keseluruhan. Produk lain yang akan ditingkatkan impornya dari Negeri Paman Sam tersebut adalah kedelai dan gandum. Selain tidak diproduksi  di dalam negeri sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan permintaan impor itu, diharapkan terbuka jalan bagi pelonggaran kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS tercatat sebagai negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia selama 2024 dengan nilai sebesar US$ 16,84 miliar, disusul India (US$ 15,39 miliar). Komoditas ekspor penyumbang surplus perdagangan dengan AS adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US$ 3,69 miliar, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) US$ 2,48 miliar, serat alas kaki US$ 2,34 miliar. 

Surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2025, tercatat sebesar US$ 3,13 miliar, turun US$ 380 juta dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa meskipun surplus berkurang, Indonesia telah mempertahankan surplus perdagangan selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Surplus neraca perdagangan diperkirakan berlanjut Februari 2025, namun menyusut dibanding bulan sebelumnya, karena harga komoditas sedang mengalami moderasi yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Berdasar data BPS, neraca perdagangan surplus US$3,45 miliar pada Januari 2025. BPS akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Februari 2025 pada hari ini, Senin (17/3/2025). Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang memprediksi surplus neraca perdagangan akan menurun menjadi US$ 3,16 miliar, ditopang oleh ekspor yang tumbuh 9,1% secara tahunan (year on year/yoy), terutama dari komoditas minyak kelapa sawit dan batu bara, yang masíh mendapat dukungan harga cukup kuat di pasar global. Impor diperkirakan kontraksi 3,2% (yoy), seiring efisiensi anggaran pemerintah, perlambatan proyek infrastruktur, serta pelemahan harga minyak dunia yang mengurangi beban impor energi.

"Neraca perdagangan diperkirakan tetap surplus US$ 3,16 miliar pada Februari 2025. Hal ini menunjukkan ketahanan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global,” jelas Hosianna, Minggu (16/7/2025). Dia menilai laju ekspor Indonesia masih cukup tangguh meskipun sedang berhadapan dengan ketidakpastian global. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Febru-ari 2025 akan menyempit, didorong stabilisasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi China. Ekspor pada Februari 2025 diperkirakan mengalami kontraksi secara bulanan, namun tetap bertahan. (Yetede)