Para pelaku usaha menantikan upaya konkret pemerintah dalam merespons data neraca perdagangan terbaru yang terus menunjukkan penurunan surplus sejak 2023. Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah perluasan negara tujuan ekspor dan penguatan konsumsi domestik. Kemarin, Jumat (15/3), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis surplus neraca perdagangan yang kian mini dan tinggal menyisakan US$0,87 miliar. Pada saat bersamaan, importasi bahan baku/penolong yang memotret aktivitas manufaktur nasional turut menyusut, sedangkan importasi barang konsumsi menanjak. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar, mengatakan surplus neraca perdagangan memang masih berlanjut selama 46 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Akan tetapi, pemangku kebijakan patut mewaspadai adanya risiko neraca perdagangan yang mengarah ke zona defisit mengingat tren penurunan surplus terus berlanjut. Dia menambahkan, lesunya ekspor disebabkan adanya pelemahan permintaan dari dua kelompok yakni komoditas sumber daya alam (SDA) termasuk migas, serta kelompok nonmigas. Berpijak pada data ini, kalangan pelaku usaha pun menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan perluasan ekspor terutama ke negara-negara yang secara ekonomi lebih solid. Tujuannya agar perluasan ekspor mampu menjadi andalan baru di tengah turunnya permintaan dari negara-negara tradisional yang masih terjabak dalam inflasi, seperti China dan Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan bahwa kinerja ekspor menghadapi hantaman ganda yang berasal dari turunnya kinerja dagang komoditas SDA serta penurunan permintaan dari pasar global yang dibarengi dengan gangguan logistik akibat perang di Laut Merah serta konflik geopolitik yang menekan neraca perdagangan. 

Selain fiskal, dari sisi moneter pebisnis di Tanah Air juga meminta adanya relaksasi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang saat ini masih cukup tinggi, yakni 6%. Tingginya suku bunga acuan tersebut menghambat ekspansi bisnis pelaku usaha karena biaya untuk mengakses pinjaman makin mahal. “Dari sisi moneter, pengusaha mengharapkan adanya penurunan suku bunga pinjaman,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menambahkan pemerintah juga perlu menyegarkan perjanjian dagang dengan para negara mitra. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia telah melakukan Penandatanganan Peluncuran Perundingan Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL-PTA). Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan aksi serupa dengan menegosiasikan kemudahan lalu lintas ekspor dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Per­ekonomian Edi Prio Pambudi, mengatakan salah satu isu yang tengah dibahas adalah kemudahan pelayanan pabean, imigrasi, serta karantina dan keamanan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui Bisnis tidak bersedia memberikan komentar soal strategi fiskal untuk memacu ekspor, termasuk penguatan konsumsi domestik yang diharapkan menjadi penopang di tengah melambatnya perdagangan global. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, memprediksi secara siklus, impor memang meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri terutama barang konsumsi.

Kementerian Perdagangan berani menetapkan target surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 pada kisaran US$21,6 miliar hingga US$54,5 miliar setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024 memang telah berakhir pada Jumat (23/2), tetapi optimisme menyambut 2025 sudah terasa. Terlebih, ajang pemilihan umum (Pemilu) selesai digelar pada 14 Februari 2024. Akan tetapi, pimpinan teras Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih realistis menetapkan target surplus neraca perdagangan pada tahun depan.Hal tersebut merujuk data surplus neraca perdagangan pada 2023 yang hanya sebesar US$36,93 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan perolehan surplus neraca dagang pada setahun sebelumnya sebesar US$54,46 miliar.Akhirnya, Kemendag menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2025 menjadi sebesar US$21,6 miliar sedangkan batas atas sebesar US$54,5 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas pada 2025 juga ditetapkan pada kisaran US$258,7 miliar hingga US$265,2 miliar.Hal yang sama juga berlaku pada tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2024 sebesar US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar. Meski target batas bawah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai target surplus neraca dagang itu sangat rasional. 

 Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menambahkan ada sejumlah strategi guna tetap mempertahankan surplus neraca dagang pada tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, Kemendag siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau yang dikenal sebagai Tri Karsa Transformasi Perdagangan untuk mencapai target tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada regulasi pemerintah dalam mendukung dan menstimulasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang juga menilai pencapaian target surplus perdagangan tergantung pada kondisi geopolitik. Makin cepat masalah perang di Rusia-Ukraina hingga Hamas-Israel selesai, dia menilai pangsa ekspor akan kian cepat kembali bergairah. Di sisi impor, pengusaha mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, penggunaan instrumen trade remedies yang lebih proaktif, mempercepat subtitusi BBM, serta lebih serius meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pangan/agrikultur nasional sehingga mengurangi beban penciptaan surplus perdagangan dari sisi impor.

Pandangan berbeda datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan target surplus neraca dagang pada 2024 dan 2025 yang ditetapkan pemerintah cukup realistis mengacu range surplus yang cukup besar yakni pada kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. Direktur Eksekutif Indef Es ther Sri Astuti juga menyebutkan target tersebut dapat tercapai apabila terjadi windfall pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat berbeda. Dia melihat target pemerintah tersebut overoptimistis. Alih-alih mematok target di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar, menurutnya angka yang paling realistis yakni pada kisaran US$25 miliar hingga US$29 miliar di 2024 dan US$16 miliar hingga US$20 miliar di 2025.

Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)  mengalami surplus US$ 8,6 miliar pada triwulan IV-2023, meningkat signifikan dibanding dengan kinerja kuartal sebelumnya yang defisit US$ 1,5 miliar. Adapun surplus  neraca pembayaran tersebut mendorong penguatan nilai tuker rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada Kamis (22/2/2024) ditutup meningkat, didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI). Pada ahir perdagangan Kamis, rupiah menguat  45 poin atau 0,29% menjadi Rp15.590 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.635 per dolar AS. Sedangkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) bank Indonesia paada Kamis naik ke level Rp 15.630 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.658 per dolar AS. (Yetede)

Kementerian Perdagangan optimistis neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus sepanjang 2024 pada kisaran US$31,6 miliar sampai dengan US$53,4 miliar ditopang peningkatan ekspor nonmigas. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa target surplus neraca perdagangan itu cukup rasional mengingat total surplus pada 2023 tidak mencapai US$40 miliar.“Saya pikir sangat rasional kita mematok angka tersebut dengan asumsi bahwa kita mencapai angka lebih tinggi dari 2023,” katanya seusai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2024 di salah satu hotel di Semarang, Rabu (21/2).Menurutnya, target batas bawah surplus neraca dagang sepanjang 2024 memang lebih rendah dibandingkan dengan perolehan pada 2023. Sebagai informasi, Kemendag pada 2023 mematok surplus neraca dagang pada kisaran US$38,3 miliar—US$38,5 miliar. Dia melanjutkan Kemendag juga mematok target nilai ekspor nonmigas sebesar US$260 miliar sepanjang 2024. Jerry berharap ekspor nasional makin meningkat per tahunnya mengingat Indonesia telah menerapkan program penghiliran guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.Pada 2025, Kemendag juga telah menetapkan target surplus neraca dagang sebesar US$21,6 miliar—US$54,4 miliar, dengan nilai ekspor nonmigas pada kisaran US$258,7 miliar—US$265,2 miliar. Menurutnya, kebijakan penghiliran yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu upaya menyejahterakan masyarakat. Alasannya, kebijakan itu memberikan banyak manfaat positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja, hingga memberikan kepastian bahwa produk dalam negeri dapat ekspansi ke kancah internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan ekspor nonmigas pada Januari 2024 terjadi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Tercatat, ekspor sektor pertambangan anjlok sebesar 23,93%, sedangkan industri pengolahan turun 4,13% secara bulanan. Anjloknya ekspor tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama ekspor, seperti batu bara dan nikel, serta susutnya permintaan global akibat perlambatan ekonomi global. Beberapa produk utama ekspor nonmigas yang mengalami kontraksi terdalam, diantaranya bijih, terak dan abu logam (HS 26) turun 41,26%; logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) 35,61%; bubur kayu (HS 47) 21,42%; ampas/sisa industri makanan (HS 23) 21,20%; serta bahan bakar mineral (HS 27) 20,81%.Untuk mencapai target surplus pada 2024 pada kisaran US$31,6 miliar sampai dengan US$53,4 miliar, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengungkapkan siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau Tri Karsa Transformasi Perdagangan. Ketiganya yakni Transformasi Struktural, Integrasi Kewilayahan, dan Penerapan Tata Kelola Perdagangan yang baik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai target surplus neraca perdagangan yang ditetapkan Kemendag cukup realistis. “Dari sisi impor pun kalau memang ada perlambatan dari global nampaknya kita juga akan mengimpor lebih sedikit sehingga kemudian on balance, terdampak dua-duanya ekspor dan impor kita,” jelasnya.Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menggenjot ekspor nasional agar lebih kompetitif, alih-alih mengandalkan komoditas ekspor utama seperti nikel, minyak kelapa sawit, dan batu bara.

Urusan kinerja neraca dagang, Indonesia memang ‘jagonya’. Buktinya, sudah 45 bulan berturut-turut neraca perdagangan nasional surplus. Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 surplus US$2,01 miliar, yang diperoleh dari nilai ekspor sebesar US$20,52 miliar minus nilai impor US$18,51 miliar. Kendati demikian, jika ditelusuri lebih jauh sejatinya ada hal yang cukup merisaukan. Salah satunya adalah deru mesin produksi manufaktur yang berisiko makin lirih terdengar. Gelagat itu tampak jika melihat data BPS yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai impor, terutama bahan baku/penolong. Artinya, suplai bahan baku industri manufaktur tak sekencang periode sebelumnya. Dus, hasil produksi salah satu sektor andalan penopang ekspor itu pun berisiko seret. 

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan bahwa impor bahan baku/penolong pada Januari 2024 menyusut 2,96% (year-on-year/YoY) menjadi US$13,48 miliar daripada bulan yang sama 2023 senilai US$13,89 miliar. BPS mencatat, bahan baku/penolong menyumbang 72,81% dari total impor pada Januari 2024 yang mencapai US$18,51 miliar. Mengacu data terdahulu, rupanya penurunan impor bahan baku/penolong sudah berlangsung sejak Januari 2023. Bila dihitung Januari 2023-Januari 2024, total nilai impor bahan baku/penolong telah anjlok 10,51% menjadi US$174,63 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan mengungkap sejumlah faktor yang memicu penurunan impor bahan baku/penolong pada awal 2024. Beberapa di antaranya yakni permintaan domestik yang lesu, penurunan harga komoditas impor, serta pola musiman, di mana sebagian perusahaan masih menyimpan sisa stok bahan baku tahun lalu. Kementerian Perdagangan juga segera mengimplementasikan kebijakan dan pengaturan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 pada Maret 2024. 

 Sebaliknya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Khamdani menyatakan perlambatan pertumbuhan impor bahan baku/penolong pada Januari 2024 dipicu kebijakan restriksi terhadap impor dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2023 sebagai perubahan PP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan peningkatan impor barang konsumsi dan barang modal secara tahunan masing-masing sebesar 11,03% YoY dan 10,16% YoY mengindikasikan permintaan domestik yang kuat. Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat pemerintah perlu mewaspadai kenaikan impor barang konsumsi terutama dari China. Pada Januari 2024, nilai impor barang konsumsi naik 11,03% secara tahunan menjadi US$1,77 miliar.

Nilai ekspor Indonesia turun 11% menjadi US$ 258 miliar pada 2023, dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 291 miliar. Ekspor terpukul oleh pelemahan harga komoditas dan ekonomi mitra dagang. Sejalan dengan itu, surplus neraca perdagangan Indonesia tergerus 33% menjadi US$ 36,94 miliar sepanjang 2023 dari 2022 sebesar US$ 54,4 miliar. Namun, patut dicatat, Indonesia sukses mencetak surplus perdagangan selama 44 bulan beruntun. Tahun 2023, impor Indonesia turun 3,8% menjadi US$ 221 miliar dari sebelumnya US$ 237 miliar. Perinciannya, impor migas naik 5,35% menjadi US$ 35 miliar, sedangkan nonmigas turun  5,5% menjadi US$ 186 miliar. Imbasnya, ekspor bahan bakar mineral turun 20,7 % menjadi US$ 43,5 miliar, sedangkan minyak hewani/nabati turun 19% menjadi US$ 28 miliar pada 2023. (Yetede)

Masih lemahnya aktivitas ekspor-impor menjadi batu sandungan bagi performa neraca transaksi berjalan pada tahun ini yang diperkirakan defisit, setelah pada tahun lalu mencatatkan surplus 1% dari produk domestik bruto (PDB). World Bank dalam Prospek Ekonomi Indonesia Desember 2023, memperkirakan neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit 0,1% dari PDB pada tahun ini, akibat terus menyusutnya neraca transaksi barang alias aktivitas ekspor-impor. Proyeksi tersebut lebih optimistis dibandingkan dengan prediksi kalangan ekonom yang mengestimasi defisit transaksi berjalan tahun ini di kisaran 0,2%—0,4% terhadap PDB. Dalam laporan terpisah berjudul Migration and Development Brief 39, World Bank (Bank Dunia) memandang terbatasnya defisit transaksi berjalan terbantu oleh meningkatnya remitansi pekerja migran pada tahun ini, yakni US$11 miliar, naik dibandingkan dengan realisasi 2022 senilai US$9,71 miliar. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho mengatakan faktor itulah kemudian yang mendorong bank sentral untuk memproyeksikan neraca transaksi berjalan dalam rentang yang cukup longgar. "Current account 2023 kami perkirakan berkisar antara defisit 0,4% PDB sampai dengan surplus 0,4% PDB. Jadi relatif balance," katanya. Tekanan pada tahun depan masih tak kalah berat. Hal ini tecermin dari ekspektasi pemerintah yang dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa moderasi harga komoditas sumber daya alam (SDA) akan berlanjut pada 2024.

Bahkan, World Bank memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan pada warsa depan berada pada posisi defisit 0,7% terhadap PDB. "Untuk tahun 2024 defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% PDB, sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik yang terus berlanjut. Defisit ini masih aman," tegas Wahyu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan kinerja neraca perdagangan yang masih surplus mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia yang masih terjaga di tengah peningkatan risiko global. Defisit transaksi berjalan memang tidak selalu dikonotasikan negatif, sepanjang pergerakannya dikendalikan oleh derasnya aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Dalam konteks ini, defisit transaksi berjalan bisa dimaknai positif karena disebabkan oleh masuknya investasi asing yang memberikan daya dorong ke ekonomi karena terpacunya sisi produksi. Di sisi lain, harapan dari investasi asing masih kecil mengingat maraknya aksi wait and see pelaku usaha baik di dalam maupun luar negeri. Ini lantaran adanya proses politik pergantian kepemimpinan di Indonesia mulai akhir tahun ini hingga pelantikan pada Oktober tahun depan. Kalangan ekonom memandang perdagangan masih menjadi penekan utama transaksi berjalan baik pada tahun ini maupun tahun depan. Di sisi lain, kenaikan remitansi pekerja migran masih belum mampu mengompensasi penggerusan ekspor tersebut. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan defisit transaksi berjalan akan berlanjut pada tahun depan seiring dengan perlambatan ekonomi dunia yang membatasi geliat ekspor. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menambahkan faktor lain yang perlu dibenahi oleh pemerintah adalah neraca jasa, yang belum mampu sepenuhnya pulih seperti prapandemi.

Tingginya tekanan geopolitik yang disebabkan sejumlah perang seperti Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, membuat dinamika perekonomian global masih berada pada fase yang kurang menguntungkan seiring dengan turunnya permintaan agregrat.Akan tetapi, harapan percepatan pemulihan ekonomi dunia kembali muncul setelah produk domestik bruto global meningkat dengan laju tahunan sebesar 3,2% dalam 6 bulan pertama 2023 dibandingkan dengan paruh kedua tahun lalu. Kenaikan ini membawa perkiraan lembaga internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atas pertumbuhan PDB global pada 2023 menjadi 3%, naik dari estimasi 2,7% pada Juni lalu. Dalam laporan OECD, pertumbuhan ekonomi dunia hingga paruh pertama tahun ini bergerak cukup mengesankan dari perkiraan sebelumnya. Demikian halnya dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang merevisi naik pertumbuhan PDB global 2023 menjadi 3% pada September dari perkiraan sebelumnya di Juli sebesar 2,8%. Beberapa lembaga lain juga melakukan perbaikan proyeksi didasari ketahanan ekonomi yang relatif baik di Amerika Serikat, Jepang, dan pasar emerging market. Banyak indikator yang memperlihatkan kuatnya daya tahan perekonomian a.l. tecermin dari tingkat inflasi rendah, suku bunga yang stabil, Purchasing Managers’ Index manufaktur yang berada dalam level ekspansif, belanja masyarakat yang meningkat serta indeks penjualan riil yang tumbuh. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan, Indonesia ternyata masih mampu mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada November 2023 tercatat surplus US$2,41 miliar. Surplus neraca perdagangan barang November ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar US$4,62 miliar dengan komoditas penyumbang surplus adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati, kemudian besi dan baja. Secara kumulatif, hingga November 2023, total surplus neraca perdagangan barang Indonesia mencapai US$33,63 miliar atau lebih rendah US$16,91 miliar atau setara 33,46% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk menjaga prospek ekspor dan memitigasi seluruh tantangan ke depan, pemerintah perlu menyiapkan serangkaian strategi agar dapat memastikan ekspor terus tumbuh, seperti melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor dan mendorong kemudahan berbisnis yang bila perlu dibarengi serangkaian insentif tambahan.

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat  Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 1,5 miliar pada  kuartal III-2023, turun tajam hingga 79,7% dibandingkan dengan defisit  pada kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 7,4 miliar. Kondisi tersebut ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial yang membaik. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, NPI pada kuartal III-2023 menunjukkan  perbaikan signifikan dengan defisit senilai US$ 1,5 miliar. BI menilai kinerja NPI kuartal III-2023 yang baik mampu terus menopang ketahanan  eksternal Indonesia. "Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respon bauran kebijakan yang didukung sinergi  kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat sektor eksternal," jelas Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (21/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$ 3,48 miliar memberikan  sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menerbitkan intrusmen Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) guna memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia tersebut berada dalam kondisi surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Oktober 2023 tercatat naik US$ 0,07 miliar dibandingkan  capaian pada September 2023 (month to month/mtm), namun turun US$ 2,12 miliar dibandingkan capaian pada periode yang sama 2022 (year on year/yoy). "Disisi lain, rupiah akan menguat karena dipengaruhi faktor eksternal dari laju inflasi Amerika Serikat (AS) Oktober 2023 yang melambat, yakni 0% dengan perkiraan sebelumnya 0,1% (mtm), dan year on year 3,2% dengan ekspektasi 3,3%. Adapun data klaim pengangguran AS meningkatkan 13 ribu menjadi 231 ribu meningkat 220 ribu," jelas dia. (Yetede)