Para pelaku usaha menantikan upaya konkret pemerintah dalam merespons data neraca perdagangan terbaru yang terus menunjukkan penurunan surplus sejak 2023. Beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah perluasan negara tujuan ekspor dan penguatan konsumsi domestik. Kemarin, Jumat (15/3), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis surplus neraca perdagangan yang kian mini dan tinggal menyisakan US$0,87 miliar. Pada saat bersamaan, importasi bahan baku/penolong yang memotret aktivitas manufaktur nasional turut menyusut, sedangkan importasi barang konsumsi menanjak. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar, mengatakan surplus neraca perdagangan memang masih berlanjut selama 46 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Akan tetapi, pemangku kebijakan patut mewaspadai adanya risiko neraca perdagangan yang mengarah ke zona defisit mengingat tren penurunan surplus terus berlanjut. Dia menambahkan, lesunya ekspor disebabkan adanya pelemahan permintaan dari dua kelompok yakni komoditas sumber daya alam (SDA) termasuk migas, serta kelompok nonmigas. Berpijak pada data ini, kalangan pelaku usaha pun menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan perluasan ekspor terutama ke negara-negara yang secara ekonomi lebih solid. Tujuannya agar perluasan ekspor mampu menjadi andalan baru di tengah turunnya permintaan dari negara-negara tradisional yang masih terjabak dalam inflasi, seperti China dan Amerika Serikat (AS). Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan bahwa kinerja ekspor menghadapi hantaman ganda yang berasal dari turunnya kinerja dagang komoditas SDA serta penurunan permintaan dari pasar global yang dibarengi dengan gangguan logistik akibat perang di Laut Merah serta konflik geopolitik yang menekan neraca perdagangan. 

Selain fiskal, dari sisi moneter pebisnis di Tanah Air juga meminta adanya relaksasi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang saat ini masih cukup tinggi, yakni 6%. Tingginya suku bunga acuan tersebut menghambat ekspansi bisnis pelaku usaha karena biaya untuk mengakses pinjaman makin mahal. “Dari sisi moneter, pengusaha mengharapkan adanya penurunan suku bunga pinjaman,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menambahkan pemerintah juga perlu menyegarkan perjanjian dagang dengan para negara mitra. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia telah melakukan Penandatanganan Peluncuran Perundingan Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL-PTA). Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan aksi serupa dengan menegosiasikan kemudahan lalu lintas ekspor dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Per­ekonomian Edi Prio Pambudi, mengatakan salah satu isu yang tengah dibahas adalah kemudahan pelayanan pabean, imigrasi, serta karantina dan keamanan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui Bisnis tidak bersedia memberikan komentar soal strategi fiskal untuk memacu ekspor, termasuk penguatan konsumsi domestik yang diharapkan menjadi penopang di tengah melambatnya perdagangan global. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, memprediksi secara siklus, impor memang meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri terutama barang konsumsi.