Pemerintah tetap mewaspadai gejolak ekonomi global dengan menyiapkan berbagai opsi bantalan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan status waspada perlu disiapkan guna mencegah risiko global yang masih eskalatif. Sejauh ini, menurutnya, ekonomi Indonesia masih terjaga baik dibuktikan dengan neraca perdagangan Indonesia tetap mencatatkan surplus sebesar US$3,48 miliar pada Oktober 2023. Surplus neraca perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 42 bulan secara beruntun. Secara kumulatif, lanjutnya, surplus neraca perdagangan Indonesia periode Januari hingga Oktober 2023 telah mencapai US$31,22 miliar. Dengan pencapaian itu, dia berharap bisa menopang posisi neraca berjalan Indonesia, yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap penguatan sektor eksternal dan terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dia memaparkan ekspor Indonesia pada Oktober 2023 tercatat US$22,15 miliar atau turun 10,43% secara tahunan (year-on-year/YoY) karena high base effect tahun lalu serta menurunnya harga komoditas pada tahun ini. Dia melanjutkan penurunan ekspor terjadi pada semua sektor yaitu sektor industri pengolahan sebesar 5,03% YoY, pertambangan 28,57% YoY, dan pertanian 21,58% YoY. Febrio menjelaskan kinerja perdagangan yang melambat tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi di negara-negara mitra dagang Indonesia, sebagai konsekuensi dari pelemahan ekonomi global. Meskipun perekonomian Amerika Serikat (AS) dalam tren menguat, tegasnya, impor asal Paman Sam secara keseluruhan masih terkontraksi. Demikian pula perlambatan aktivitas ekonomi di kawasan Asean, yang menyebabkan ekspor ke Singapura dan Malaysia terkontraksi masing-masing sebesar 4,73% dan 2,28% secara MtM. Sementara itu, Fabio menyatakan ekspor Indonesia ke China masih tumbuh sebesar 11,96% MtM di tengah perlambatan ekonomi Negeri Panda itu. Di sisi lain, impor barang konsumsi dan barang modal tumbuh masing-masing sebesar 3,83% dan 11,08% YoY.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus pada Oktober 2023. Namun, surplusnya mengecil dibandingkan Oktober 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan barang pada bulan lalu sebesar US$ 3,48 miliar. Angka tersebut lebih rendah dari US$ 5,59 miliar pada Oktober 2022. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz melihat, ini sebagai bukti bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia perlahan menipis. "Pergerakan ini menegaskan bahwa tren penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia sedang berlangsung," terang dia kepada Kontan, Rabu (15/11). Di sisi lain, data BPS memperlihatkan, nilai ekspor barang Indonesia pada bulan lalu US$ 22,15 miliar atau naik 6,76% mom. "Kenaikan nilai ekspor pada Oktober 2023 didorong oleh peningkatan ekspor non minyak dan gas," tutur Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Rabu (15/11). Pudji memerinci, ekspor non migas Oktober 2023 sebesar US$ 20,78 miliar atau naik 7,42% mom. Kenaikan terutama pada golongan bahan bakar mineral (HS 27) yang naik 24,61% mom, kemudian logam mulia dan perhiasan atau permata (HS 71) naik 43,1%, serta alas kaki (HS 64) naik 39,55%. Sedangkan ekspor migas pada Oktober 2023 turun 2,38% mom menjadi US$ 1,37 miliar, yang didorong penurunan nilai ekspor minyak mentah sebesar 11,85% mom. Di saat yang sama, BPS mencatat, secara total impor Indonesia pada Oktober tahun ini US$ 18,67 miliar atau naik 7,68% mom. Aktivitas impor memang lebih besar pada Oktober 2023. Hal itu tecermin dari peningkatan impor barang modal dan impor barang konsumsi. Pada bulan lalu, impor barang modal tercatat US$ 1,82 miliar atau naik 11,08% secara tahunan (yoy). Sedangkan impor barang konsumsi sebesar US$ 3,42 miliar atau naik 3,83% yoy. Sedangkan dari sisi ekspor, Fiaz melihat koreksi harga komoditas berkontribusi pada penurunan pendapatan ekspor. Dia meyakini, pola tersebut akan bertahan setidaknya hingga akhir 2023. Ini pun akan mempengaruhi pergerakan neraca transaksi berjalan. Dari kalkulasi Faiz, transaksi berjalan di sepanjang 2023 akan mencatat defisit di kisaran 0,4% produk domestik bruto (PDB). Bahkan, ada kemungkinan melebar menjadi 1,0% PDB pada 2024.

Dari sekian banyak dampak buruk pagebluk virus Corona terhadap perekonomian Indonesia, defisit transaksi berjalan bukanlah salah satu di antaranya. Sebaliknya, kondisi pandemi justru mendorong neraca transaksi berjalan yang sebelumnya hampir selalu defisit, menjadi surplus. Sebelum pandemi, setiap tahunnya Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan hingga lebih dari US$30 miliar. Namun, sejak paruh kedua 2020 hingga awal 2023, transaksi berjalan mengalami surplus bahkan mencapai lebih dari US$12,6 miliar pada 2022. Anomali ini tentu sangat menarik. Apalagi, dua pembentuk utama transaksi berjalan yakni neraca perdagangan jasa dan neraca pendapatan, sebenarnya justru mengalami defisit yang makin lebar. Defisit jasa pada 2022 bahkan menembus US$20 miliar atau tiga kali lipat defisit prapandemi, sebagai efek anjloknya kunjungan wisatawan asing karena penyebaran virus Corona. Sayangnya, kondisi ini tidak bertahan lama. Pada kuartal kedua tahun ini, sejalan dengan terus melemahnya harga komoditas, neraca transaksi berjalan pun kembali jatuh defisit. Anomali nan menarik itu pun menjadi sebuah ironi. Ketika kondisi perekonomian membaik, performa neraca transaksi berjalan justru memburuk. Selain ketergantungan terhadap ekspor komoditas yang masih relatif besar, anomali transaksi berjalan ini juga disebabkan oleh belum mampunya pemerintah mengatasi defisit pendapatan primer dan defisit jasa yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Meredam defisit pada pendapatan primer memang merupakan bagian yang paling sukar. Memang Indonesia bukan satu-satunya yang langganan defisit pada jasa transportasi ini. Banyak negara berkembang lain juga menghadapi masalah yang sama. Akan tetapi, sejumlah negara tetangga terbukti mampu mengembangkan sektor jasa andalan yang dapat meredam defisit jasa transportasi yang mereka alami, sehingga neraca perdagangan jasa mereka pun berhasil surplus. Sebut saja, Thailand dengan sektor pariwisata yang menjadi andalannya, atau Filipina yang memiliki tenaga kerja terampil dalam jasa telekomunikasi lintas negara dan berbagai jasa bisnis lainnya. Transformasi ekonomi yang tengah digalakkan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan perbaikan kinerja transaksi berjalan. Dari sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menekan defisit transaksi berjalan, tulisan singkat ini menekankan pada sektor-sektor jasa yang menjadi kunci, yakni pariwisata dan jasa transportasi laut.

Kinerja dagang yang menjadi salah satu mesin ekonomi Indonesia masih melaju di tengah ragam tantangan global yang membayangi. Namun, semua patut waspada lantaran lajunya mulai masuk di jalur lambat. Setidaknya, kondisi itu tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023 atau surplus ke-38 bulan secara berturut-turut. Surplus itu dipicu oleh nilai ekspor yang lebih tinggi pada Juni 2023 sebesar US$20,61 miliar, dibandingkan dengan nilai impor yang mencapai US$17,15 miliar. Dengan pencapaian itu, kinerja dagang selama Semester I/2023 tetap membukukan akumulasi surplus hingga US$19,93 miliar. Sayangnya, surplus itu mulai masuk di jalur lambat karena turun 20,24% secara tahunan (year-on-year/YoY). Tren surplus yang terus menciut selama 6 bulan pertama 2023, juga selaras dengan penurunan total nilai impor pada periode yang sama tahun ini. Sepanjang Semester I/2023, BPS mencatat impor mengalami kontraksi hingga 6,42% menjadi US$108,72 miliar. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menyampaikan bahwa penurunan nilai impor terbesar, baik secara tahunan maupun bulanan, terjadi pada kelompok bahan baku atau penolong yang menopang aktivitas produksi domestik. Selama Juni 2023, nilai impor bahan baku atau penolong sebesar US$12,36 miliar atau turun 19,24% secara bulanan (month-to-month/MtM).

“Kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan dan lembaga keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3% YoY dan 7,6% YoY,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. Data BI mencatat ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, hingga pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta. Merespons indikator kinerja dunia usaha teranyar, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno memprediksi impor bahan baku untuk manufaktur bakal ter­ungkit pada Semester II/2023, seiring dengan ramainya permintaan pada periode kampanye terkait dengan Pemilu 2024. Dia memperkirakan kenaikan nilai impor bahan baku kemungkinan sekitar 10%.

Sinyal perlambatan ekonomi mulai terlihat jelas di depan mata. Impor bahan baku/penolong mencatatkan penurunan sepanjang paruh pertama tahun ini. Pertanda mesin-mesin produksi mulai mendingin seiring dengan penurunan harga komoditas dunia. Secara kumulatif neraca perdagangan masih membukukan surplus besar, meskipun dalam tren menyusut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun data bulanan menyebutkan kenaikan surplus dagang. Badan Pusat Statistik melaporkan, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,45 miliar pada Juni 2023. Surplus ini merupakan torehan positif selama 38 bulan berturut-turut sejak April 2020. Angka tersebut sekaligus mematahkan proyeksi ekonom yang memperkirakan surplus perdagangan pada Juni 2023 sekitar US$1,3 miliar. Pun membalikkan keadaan dari bulan sebelumnya yang ‘hanya’ sur­plus US$440 juta. Namun, secara semesteran, cuan dagang menyusut. Sepanjang paruh pertama tahun ini Indonesia membukukan surplus US$19,93 miliar. Angka itu lebih rendah US$5,06 miliar atau 20,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyusutan surplus sejalan dengan penurunan nilai ekspor. Koreksi nilai ekspor dapat dimaklumi karena harga komoditas turun, dan perlambatan ekonomi yang mengguncang penjuru dunia. Akan tetapi, menurut harian ini, yang patut diwaspadai adalah penurunan impor bahan baku yang cukup signifikan sepanjang paruh pertama tahun ini. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menambah produk pembiayaan perdagangan, terutama yang berpihak kepada usaha kecil yang ingin melakukan ekspor. Model pembiayaan di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi bagi pebisnis yang minim underlying asset. Stimulus lain yang dapat diberikan kepada dunia usaha adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, harga minyak mentah dunia menyusut di level US$70-an per barel.

JAKARTA,ID-Ekspor Indonesia kembali melanjutkan tren kontraksi pada Juni 2023 dengan tumbuh minus 21,18%, setelah sempat naik 0,99% pada bulan sebelumnya. Dengan kinerja impor yang diperkirakan akan lebih baik dari ekspor, defisit neraca perdagangan bisa kembali datang lebih cepat dari perkiraan. Akibatnya rupiah pun bakal mendapatkan tekanan tambahan karena pasokan valuta asing ke perekonomian berkurang. Oleh karena itu, sejumlah langkah perlu segera dilakukan agar kemerosotan ekspor bisa ditahan dan rekor surplus neraca perdagangan yang mencapai 38 bulan berturur-turut pada Juni lalu bisa terus diperpanjang. Langkah-langkah itu diantaranya hilirisasi, menjaga nilai tukar (kurs) rupiah agar tidak merosot, menyederhanakan perizinan ekspor  lewat digitalisasi, menambah model dan akses pembiayaan ekspor, serta mengoreksi regulasi neraca komoditas. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor pada Juni 2023 yang mencapai US$ 20,61 miliar itu turun 5,08% dibanding Mei 2023 (mtm) dan 21,18% dibanding Juni 2022 (yoy)/ Penurunan kinerja ekspor dimulai Februari 2023 saat hanya tumbuh 4,14%, setelah pada Januari 2023, dan pada April 2023 kontraksi makin dalam yaitu menjadi 29,42%. (Yetede)

Neraca perdagangan Juni 2023 berpotensi mencetak surplus di tengah kontraksi ekspor dan impor. Bahkan, nilai surplus di Juni berpeluang lebih besar, setelah menyusut Mei lalu. Sejumlah ekonom yang KONTAN hubungi memperkirakan, surplus neraca perdagangan Juni berkisar US$ 0,96 miliar hingga US$ 1,99 miliar. Namun, kemungkinan surplus menyusut juga ada, yakni hanya US$ 200 juta saja. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan Mei lalu sebesar US$ 440 juta, dengan nilai ekspor sebesar US$ 21,72 miliar dan nilai impor US$ 21,28 miliar. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, surplus neraca perdagangan Juni 2023 sebesar US$ 971 juta, meningkat dibandingkan dengan angka surplus pada bulan sebelumnya. Dari hitungan David, nilai ekspor pada Juni 2023 bakal tergerus 9,97% month to month (mtm) dan kontraksi 25,23% year on year (yoy). Tapi, kinerja ekspor yang anjlok juga dipengaruhi penurunan harga batubara dan minyak kelapa sawit mentah. Sementara nilai impor pada Juni 2023, dia meramalkan, turun 12,69% mtm. Secara tahunan, kinerja impor juga bakal anjlok 11,54% yoy. Sementara Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan, nilai ekspor Juni hanya US$ 20,73 miliar, merosot 20,52% yoy dan turun 4,55% mtm. Penyebab kontraksi ini adalah penurunan harga minyak sawit mentah hingga 12,5% mtm dan harga batubara 13,1% mtm. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, penurunan kinerja perdagangan tersebut juga tak lepas dari efek basis tinggi (high base effect) pada Mei 2023.

Dalam laporan terbaru yang dirilis 1 Juli 2023, Bank Dunia menyatakan Indonesia kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country) dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia sebesar 4.580 USD pada tahun 2022, naik 9,8 % dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 USD. Dengan capaian itu, Indonesia kembali masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini memiliki PNB per kapita berkisar 4.466 USD-13.845 USD. Sebelumnya, akibat terpukul pandemi Covid-19, Indonesia sempat turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income country) pada 2020.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (4/7) meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia itu terjadi akibat pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. Di sisi lain, Indonesia juga mendapat berkah ledakan harga komoditas pada tahun lalu. Namun, ia menilai, masih banyak pekerjaan rumah untuk mempertahankan status sebagai negara berpendapatan menengah atas itu. Apalagi untuk naik kelas menjadi negara bependapatan tinggi. ”Kalau pendapatan per kapita tinggi, tetapi ketimpangan juga masih tinggi, sama saja sia-sia karena pembangunan sekarang baru dinikmati segelintir orang,” katanya. Strategi hilirisasi di sektor mineral dan batubara sejauh ini dinilai belum mampu mendorong pembangunan yang berkualitas meski mampu mendongkrak kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Perihal kinerja dagang, Indonesia boleh sedikit lega. Walaupun terus diterjang berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, neraca perdagangan nasional pada Mei 2023 masih sanggup mencetak surplus. Kendati demikian, amat keliru jika lekas jemawa dengan pencapaian tersebut. Terlebih, surplus neraca perdagangan kali ini jauh lebih rendah ketimbang April 2023, maupun pada Mei 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada Mei 2023 surplus US$440 juta, melanjutkan pencapaian positif pada 36 bulan sebelumnya. Namun, angka itu masih lebih rendah ketimbang pencapaian pada April 2023 yang surplus US$3,94 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat US$2,91 miliar. Demikian pula jika dibandingkan dengan Mei 2022, yang tercatat surplus sebesar US$2,9 miliar. Tak pelak, ramalan sejumlah kalangan bahwa surplus neraca perdagangan pada tahun ini bakal menyusut pun kian menuju nyata. Perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia dituding menjadi salah satu biang keladi. Tengok saja data dagang dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, dua destinasi ekspor terbesar bagi Indonesia setelah China. BPS mencatat ekspor ke Paman Sam sepanjang Januari—Mei 2023 anjlok 23,16% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi US$9,4 miliar, sedangkan ekspor ke Uni Eropa pada periode yang sama juga turun 13,64% YoY menjadi US$7,4 miliar. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menyatakan pasar tradisional terutama AS dan Uni Eropa memang tengah mengalami pelemahan. Faktor lain yang juga perlu dicermati adalah tren penurunan harga komoditas di perdagangan global. Beruntungnya, gejolak harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO yang belakangan terjadi, tak menyeret kinerja dagang Indonesia pada Mei 2023 lantaran ada sektor lain yang moncer yaitu kendaraan dan bagiannya (kode HS 87) yang naik 60,20% menjadi US$373 juta. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani memprediksi impor barang modal, bahan baku/penolong, dan bahan konsumsi terus meningkat seperti ke kondisi prapandemi Covid-19.

Jika diukur dari realisasi neraca dagang, maka sejauh ini Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan catatan surplus neraca dagang terus-menerus selama 36 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Malah, realisasi pada April tersebut menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Kendati demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang pada April tersebut juga menyisakan rasa waswas. Musababnya, baik ekspor maupun impor pada periode itu menunjukkan kontraksi. Realisasi ekspor pada April 2023 hanya US$19,29 miliar, atau turun 17,62% dari bulan sebelumnya dan lebih rendah 29,4% dari periode yang sama 2022. Catatan penurunan itu merupakan yang terburuk sejak Februari 2009. Bahkan ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit pada April 2023 tak luput dari kontraksi akibat seretnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Situasi tak jauh berbeda juga tampak pada realisasi impor. Pada April 2023 impor melorot 25,45% secara bulanan menjadi US$15,35 miliar. Jika situasi tersebut berkepanjangan, maka kinerja industri khususnya sektor manufaktur amat mungkin terganggu karena produktivitas yang menurun. Dus, pemerintah dan semua pihak terkait pun harus aktif mencari solusi untuk menjaga kinerja dagang tetap dapat berkembang atau minimal tak melorot lebih dalam. Hambatan regulasi harus segera dibereskan. Demikian pula hambatan teknis yang mestinya dapat lebih cepat ditangani. Terlebih belakangan sejumlah pelaku usaha justru menilai impor tersendat lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah. Baiknya segera dicari pangkal persoalan untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya.