SINGAPURA, ID — Implementasi perjanjian perdagangan bebas regional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi sepuluh negara anggota Asean dan lima negara mitra —Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru— mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjanjian ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dan rantai pasok menjadi lebih lengkap. Dalam 13 tahun ke depan, terutama 2025-2035, pertumbuhan ekonomi harus bisa melaju di atas 6% agar Indonesia terhindar dari middle income trap. RCEP membuka akses pasar ke negara-negara yang mewakili 27% perdagangan dunia, 29% produk domestik bruto, dan 30% populasi dunia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Singapura, Selasa (30/08/2022). Dalam RCEP, banyak item penurunan tarif yang membuat ekspor Indonesia semakin kompetitif. Pada kuartal kedua 2022, kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 24,68%, sedang investasi sebesar 29,85%. (Yetede)

SINGAPURA, ID — Implementasi perjanjian perdagangan bebas regional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi sepuluh negara anggota Asean dan lima negara mitra —Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru— mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjanjian ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dan rantai pasok menjadi lebih lengkap. Dalam 13 tahun ke depan, terutama 2025-2035, pertumbuhan ekonomi harus bisa melaju di atas 6% agar Indonesia terhindar dari middle income trap. RCEP membuka akses pasar ke negara-negara yang mewakili 27% perdagangan dunia, 29% produk domestik bruto, dan 30% populasi dunia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Singapura, Selasa (30/08/2022). Dalam RCEP, banyak item penurunan tarif yang membuat ekspor Indonesia semakin kompetitif. Pada kuartal kedua 2022, kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 24,68%, sedang investasi sebesar 29,85%. (Yetede)

SINGAPURA, ID – Perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat harga pangan tetap tinggi. Hal itu juga memperburuk tekanan yang sudah timbul akibat gangguan rantai pasokan serta perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakin krisis pangan global ini bukan disebabkan masalah ketersediaan pangan, melainkan lonjakan harga. Menurut Arif Husain, kepala ekonom Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) -badan di bawah PBB, Ukraina adalah produsen utama komoditas seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Meski ekspornya secara global dibatasi akibat invasi Rusia, “Perang telah memperburuk situasi yang sudah parah. Krisis ini tentang keterjangkauan, artinya ada makanan yang tersedia, tetapi harganya sangat tinggi,” ujarnya. Sedangkan Husain berpendapat bahwa krisis saat ini sebagian besar berasal dari harga tinggi dan masalah keterjangkauan. Hal tersebut, lanjutnya, dapat berubah menjadi krisis ketersediaan pangan jika krisis pupuk tidak diselesaikan. (Yetede)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

AS menolak mengembalikan miliaran dollar AS uang milik bank sentral Afghanistan yang dibekukannya. Padahal, dana itu diperlukan untuk mengatasi kondisi Afghanistan yang makin memburuk. ”Sekitar 25 juta orang hidup dalam kemiskinan. Pengangguran bisa mencapai 40 %,” kata Martin Griffiths, Koordinator Bantuan Darurat PBB, dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Senin (29/8) di New York, AS. (Yoga)

”Ekonomi dunia akan membayar mahal untuk perang di Ukraina, termasuk pertumbuhan yang melemah, inflasi yang menguat, dan potensi kerusakan jangka panjang pada rantai pasok global,” sebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada laporan 8 Juni 2022. Hari ini, lebih dari tiga bulan berselang setelah proyeksi tersebut dirilis, situasi mutakhir cenderung menguatkan perkiraan OECD ketimbang memoderasinya. Tak salah pula jika berbagai lembaga internasional menerawang ekonomi global muram pada 2022 dan 2023. Ini terefleksi pada revisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 di semua lembaga keuangan dan ekonomi internasional.

Pada 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan global melambat menjadi 2,9 % dari proyeksi Mei 3,6 %. Persoalan strategis yang selalu muncul dan menjadi salah satu dasar pertimbangan utama, yakni gangguan rantai pasok global. Awalnya, gangguan rantai pasok global terjadi saat pandemi Covid-19. Gangguan terparah terjadi pada 2020-2021. Bersama dengan pergeseran permintaan, berkurangnya tenaga kerja, dan faktor-faktor struktural, gangguan rantai pasok global menjadi ”badai yang sempurna” bagi perekonomian dunia. Berkobarnya perang Rusia-Ukraina mulai 24 Februari dan belakangan adanya lockdown di sejumlah kota industri di China, sebagaimana laporan JP Morgan per 25 Mei, membawa risiko-risiko baru. Kedua faktor itu, berikut berbagai sanksi AS dan sekutu terhadap Rusia, memengaruhi pasokan sejumlah sektor, di antaranya barang konsumen, pangan, metal, kimia, dan sejumlah komoditas.

Laporan OECD menyebutkan, pengaruh besar dari perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi global terjadi karena kedua negara itu adalah eksportir penting untuk sejumlah komoditas pasar. Secara agregat, kedua negara memasok 30 % ekspor gandum, 15 % jagung, 20 % pupuk dan gas alam, serta 11 % minyak bumi. Rantai pasok global juga sangat bergantung pada ekspor Rusia dan Ukraina untuk metal dan gas. Harga dari komoditas-komoditas tersebut meroket tajam setelah perang, termasuk saat gangguan produksi atau ekspor nihil. Rajan Menon, peneliti senior di Institut Saltzman untuk Perang dan Perdamaian Universitas Columbia, dan DanielR DePetris, kolumnis hubungan internasional Newsweek, pada artikel di Politico, 11 Agustus 2022, menyatakan, saat ini tidak ada tanda-tanda dari para pihak bertikai mengupayakan kesepakatan. Hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. (Yoga)

Bank Sentral AS atau The Fed dinilai lambat mengambil langkah menaikkan suku bunga. Ekonomi dunia pun bakal terdampak dan bisa runyam. Inflasi di AS sampai dengan Kamis (25/8) melejit terlalu jauh meninggalkan tingkat suku bunga inti The Fed. Inflasi juga lebih tinggi dari suku bunga riil di pasar. Jika The Fed tetap lamban menyadari serta lambat menaikkan suku bunga, inflasi tinggi akan sulit diturunkan bahkan akan bertahan lama. Efeknya adalah dampak inflatoar ke seluruh dunia mengingat dollar AS merupakan alat utama transaksi global.

Kebijakan moneter AS menjadi perhatian karena akan berpengaruh terhadap nilai tukar USD pada mata uang lokal. Ketika The Fed membiarkan suku bunga acuan, mata uang lokal cenderung tetap rendah sehingga konsumsi tidak bisa direm, akibatnya inflasi terus naik. Oleh karena itu, ada yang menyebut hal ini sebagai inflasi impor, inflasi yang terjadi di AS merembet ke negara-negara lain. Namun, jika The Fed menaikkan suku bunga, akan berdampak pada penurunan inflasi dan pada perdagangan karena sejumlah komoditas akan berharga mahal akibat kenaikan nilai tukar. Hal itu juga akan menimbulkan risiko rentetan pada korporasi dan pelarian modal dari beberapa pasar uang negara yang sedang berkembang.

Sepertinya pilihan pahit akan diambil, yaitu The Fed menaikkan suku bunga. Kelambatan melakukan tindakan sepertinya hanya menunda masalah yang lebih berat lagi. Oleh karena itu, hal yang lebih penting adalah persiapan korporasi dan juga otoritas sejumlah negara untuk menghadapi dampak atau risiko pengetatan suku bunga AS tersebut.  Otoritas di Indonesia juga harus bersiap menghadapi masalah yang tidak ringan ini. (Yoga)

Perusahaan ritel baju di AS mengobral dan memberi diskon besar atas produk mereka agar tumpukan di rak berkurang. Akibat tekanan inflasi, konsumen di negara itu memangkas anggaran untuk belanja baju. Kantor berita Reuters, Jumat (26/8), melaporkan, konsumen usia muda dan berpenghasilan rendah menahan diri untuk membeli baju pada harga normal dan menunggu ada promo. (Yoga)

Pandemi memang sudah mengubah banyak hal. Di dunia kerja muncul fenomena karyawan dalam jumlah besar mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas (great resignation). Kini muncul tren baru yang bernama quiet quitting. Karyawan sesungguhnya tidak keluar dari pekerjaan tetapi mereka hanya bekerja pas-pasan. Tidak ada ambisi, tidak rela kerja lembur, dan bekerja jauh di bawah kemampuannya. Istilah diam-diam ”mengundurkan diri” dari pekerjaan tersebut muncul di sebuah akun media sosial Tiktok. Setelah itu merebak komentar yang memperlihatkan bahwa banyak orang juga sepemikiran. Mereka kemudian merasa bergabung dalam gerbong kereta yang satu ini.

Di AS fenomena ini terkonfirmasi dari survei produktivitas karyawan. Pada triwulan kedua tahun ini produktivitas karyawan turun 2,5 %, penurunan tertinggi setelah Perang Dunia Kedua. Sejumlah perusahaan mengeluhkan keadaan ini. Beberapa perusahaan kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja dan juga membatalkan perekrutan karyawan baru. Google bahkan secara terus terang mengatakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terkait dengan produktivitas karyawan yang turun. Karyawan seperti membentuk ”lingkungan baru”. Mereka tidak keluar dari pekerjaan tetapi mereka tidak mau mencapai sesuatu yang lebih tinggi atau juga mereka ogah-ogahan mencapai sesuatu melampaui tugasnya. Temuan fenomena quiet quitting ini seharusnya membuat banyak pihak mencari cara-cara yang tepat agar dunia kerja makin produktif. (Yoga)

LONDON, ID – Golongan rumah tangga di Inggris saat ini dihadapkan pada kenaikan tagihan listrik dan gas sebanyak 80% pada Jumat (26/8). Krisis biaya hidup ini semakin buruk pada saat Inggris tak lama lagi memasuki musim dingin. Regulator Kantor Pasar Gas dan Listrik The Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) mengatakan, batas atas harga energinya – untuk menetapkan harga konsumen tanpa kesepakatan tetap dengan pemasok – akan naik mulai 1 Oktober, dari 1.971 poundsterling saat ini menjadi rerata 3.549 pounds (US$ 4.197) per tahun. Kondisi lebih parah diprediksi terjadi pada Januari tahun depan karena Ofgem melanjutkan pembaruan batasannya, dimana tagihan energi rata-rata diperkirakan mencapai 5.000 pounds atau lebih. Ofgem pun menuding penyebab kenaikan batas harganya dikarenakan lonjakan harga gas grosir global pasca pencabutan pembatasan terkait pandemi Covid-19 dan pembatasan pasokan dari Rusia. “Semua orang akan mendapat masalah,” tutur Diane Skidmore (72 tahun), yang tinggal di panti sosial di London selatan dan berpenghasilan 600 pounds sebulan.  (Yetede)