Tempo, Jakarta - Industri perbankan nasional mulai membukukan kinerja positif pada pengujung tahun ini. Bank-bank kategori BUKU IV atau modal jumbo kompak melaporkan realisasi perolehan laba yang melonjak pada triwulan III 2021.Raihan positif itu tak lepas dari perbaikan kondisi perekonomian nasional seiring dengan kian terkendalinya kasus penularan Covid-19 dan masifnya program vaksinasi nasional. 

Transformasi digital yang kian masif dilakukan setahun belakangan juga berkontribusi positif meningkatkan efisiensi dan pendapatan nonbunga perbankan. Baik giro maupun tabungan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,5 persen dan 11,7 persen.

Tempo, Jakarta - Penerimaan negara diharapkan mencatatkan hasil menggembirakan pada akhir tahun ini. Adapun realisasi penerimaan pajak Januari-September 2021 mencapai Rp 850,1 triliun atau setara dengan 69,1 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 182,9 triliun atau tumbuh 29 persen dan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul Rp 320,8 triliun atau tumbuh 22,5 persen. Jika dirinci, pos penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri, dimana pertumbuhannya pada kuartal III mencapai 18,5 persen. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan terkontraksi 9,4 persen. 

Capaian positif tersebut ditopang oleh pemulihan ekonomi yang berlangsung dan mampu mengerek konsumsi serta belanja masyarakat. Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan berujar pemerintah bakal mengoptimalkan berbagai upaya untuk menggenjot realisasi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.229,59 triliun pada 2021. Upaya pertama ialah mengawasi kepatuhan pembayaran pajak di sektor usaha yang mencatatkan pertumbuhan tinggi, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Perekonomian digital memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi secara inklusif di tengah pandemi Covid-19. Sektor keuangan dinilai mampu mengakselerasi transformasi digital, didorong oleh pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal akselerasi sektor keuangan digital dengan peningkatan literasi keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan transformasi digital di sektor keuangan. Momentum pembatasan sosial dapat dimanfaatkan oleh sektor keuangan untuk mengadopsi layanan keuangan digital guna mendorong pemulihan ekonomi.

Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang warung melalui Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Skema ini berbeda dengan sebelumnya, saat bantuan diberikan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). TNI dan Polri dilibatkan untuk mencairkan ketegangan yang kerap terjadi dengan pedagang kaki lima serta pemilik warung makan saat penegakan disiplin protokol kesehatan.

TNI dan Polri bisa mempercepat penyaluran bantuan sampai ke penerima, sekaligus mengeliminasi potensi penyalahgunaan bantuan. Poin utama penyaluran BLT adalah jaminan tidak adanya tumpang-tindih penerima. Banyaknya kanal penyaluran BLT, dari pemerintah kabupaten/kota hingga TNI dan Polri,memunculkan risiko penerima bantuan ganda. Sinkronisasi data sampai saat ini merupakan sebuah kemustahilan di Indonesia sehingga akan terjadi tumpang-tindih penerima bantuan. 

Lebih dari 2.000 laporan hasil analisis dan pemeriksaan transaksi mencurigakan yang berpotensi merugikan negara diberikan PPATK kepada penegak hukum. Tindak lanjutnya masih rendah. Tindak lanjut penegak hukum atas laporan hasil pemeriksaan serta laporan hasil analisis yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masih rendah. Selain ditengarai terkendala anggaran dan kapasitas penegak hukum, hal ini dinilai juga disebabkan Indonesia belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Rabu (29/9/2021),mengatakan, PPATK mendukung pengungkapan perkara dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuat laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara. Selama kurun waktu 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.607 laporan hasil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHA dan LHP tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi tidak semuanya ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, PPATK terus berkoordinasi dan meminta aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti semua laporan tersebut.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta bantuan kepada perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Wall Street untuk keluar dari ancaman gagal bayar utang pemerintah yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Oktober mendatang.

Yellen dilaporkan telah menghubungi sejumlah chief executive officer (CEO) perusahaan keuangan besar seperti Jamie Dimon dari JPMorgan Chase & Co., Jane Fraser dari Citigroup Inc., Charlie Scharf dari Wells Fargo & Co., Brian Moynihan dari Bank of America, dan seorang pejabat senior Goldman Sachs Group.

AS untuk pertama kalinya terancam default atau gagal membayar utangnya yang per Agustus 2021 mencapai US$ 28,4 triliun atau setara Rp 404.501 triliun, menurut data Statista. Posisi utang tersebut telah mencapai batas maksimal sehingga AS tidak bisa menambah utang tanpa kebijakan penangguhan.

Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2021 tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2021 sebesar Rp 7.198,9 triliun atau tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan komponen uang beredar sempit (M1) sebesar 9,8 persen (yoy) dan uang kuasi 5,9 persen (yoy).

Dia mengatakan Dinamika pertumbuhan M2 pada Agustus 2021 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 21,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 38,4 persen (yoy).

Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit kepada sektor swasta domestik tumbuh lebih tinggi sehingga menahan perlambatan pertumbuhan uang beredar. Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 6,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Konglomerasi di Indonesia semakin memperkokoh posisinya di industri keuangan, terutama dalam industri keuangan non bank (IKNB). Terbaru, PT Astra International Tbk (ASII) memutuskan untuk merambah layanan keuangan berbasis teknologi dengan meluncurkan AstraPay. Astra sendiri sebelumnya telah memiliki banyak anak usaha di sektor keuangan, seperti asuransi dan multifinance. Bahkan, beberapa anak usahanya termasuk pemain yang memiliki kontribusi besar di tiap industrinya. Misalnya saja, Asuransi Astra Buana yang hingga semester I-2021 mencatatkan aset sebesar Rp 14,34 triliun. Perusahaan pun mencatat peningkatan laba bersih sebesar 15% menjadi Rp 597 miliar yang didorong hasil investasi yang tinggi. Tak hanya itu, bisnis pembiayaan konsumen yang dimiliki juga memiliki kinerja yang positif. Laba bersih PT Federal International Finance (FIF) yang fokus pada pembiayaan sepeda motor juga meningkat sebesar 3% menjadi Rp 949 miliar di semester pertama kemarin dengan total aset yang dimiliki Rp32,59 triliun. Direktur Sinarmas Multiartha, Dani Lihardja pun menyebutkan bahwa sektor asuransi menjadi yang memiliki kontribusi kinerja yang paling besar. Menurutnya, hal ini dikarenakan situasi pandemi mengubah perilaku konsumen yang mementingkan produk asuransi.

Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Dalam pertemuan yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger.  Ada tujuh isu keuangan global terkini yang akan dibahas. Pertama, koordinasi dalam memulihkan ekonomi global. Kedua, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung perekonomian jangka panjang. Ketiga, acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh Central Bank Digital Currency (CBDC). Keempat, memperkuat sistem pembayaran untuk aktivitas pembayaran lintas negara (cross border payment). Kelima, mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim (sustainable finance)untuk menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, pelaksanaan global taxation principal, berupa insentif pajak, pajak dan digitalisasi, penghindaran pajak, hingga Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Satu per satu pemerintah lewat tangan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mulai memanggil para debitur pengemplang dana BLBI. Setelah sebelumnya memanggil empat debitur, pemerintah kini langsung memanggil 13 debitur sekaligus. Dalam pengumuman pemanggilan di media nasional, Rabu (15/9), Ketua Satgas BLBI, Rionald Selaban langsung memanggil 13 nama obligor. Antara lain; Andrus Roestam Moenaf dan Pingkan Warrow.  Yang menarik, dalam daftar nama pemanggilan tersebut, ada dari keluarga Bakrie, Yaitu ada Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie serta Anton Setianto dari PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan tersebut punya utang sebesar Rp 22,7 miliar. 

Satgas juga memanggil Thee Ning Khong, The Kwen le, PT Jakarta Kyoel Steel Works Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry Selain itu Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djapar, Eddy Heryanto Kwanto, dan Mohamad Toyib. Satgas BLBI memastikan, jika para debitur atau pengemplang dana BLBI ini tidak menunjukkan batang hidungnya di Lapangan Banteng, akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.  Total kewajiban BLBI mencapai Rp. 110,45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban di atas Rp 50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, Satgas akan mengumumkan pemanggilan ini ke publik. Boyamin pesimistis cara pemanggilan ini efektif menagih utang. Ia menilai lebih efektif jika dipidanakan.