Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Dalam pertemuan yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger.  Ada tujuh isu keuangan global terkini yang akan dibahas. Pertama, koordinasi dalam memulihkan ekonomi global. Kedua, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung perekonomian jangka panjang. Ketiga, acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh Central Bank Digital Currency (CBDC). Keempat, memperkuat sistem pembayaran untuk aktivitas pembayaran lintas negara (cross border payment). Kelima, mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim (sustainable finance)untuk menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, pelaksanaan global taxation principal, berupa insentif pajak, pajak dan digitalisasi, penghindaran pajak, hingga Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Satu per satu pemerintah lewat tangan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mulai memanggil para debitur pengemplang dana BLBI. Setelah sebelumnya memanggil empat debitur, pemerintah kini langsung memanggil 13 debitur sekaligus. Dalam pengumuman pemanggilan di media nasional, Rabu (15/9), Ketua Satgas BLBI, Rionald Selaban langsung memanggil 13 nama obligor. Antara lain; Andrus Roestam Moenaf dan Pingkan Warrow.  Yang menarik, dalam daftar nama pemanggilan tersebut, ada dari keluarga Bakrie, Yaitu ada Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie serta Anton Setianto dari PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan tersebut punya utang sebesar Rp 22,7 miliar. 

Satgas juga memanggil Thee Ning Khong, The Kwen le, PT Jakarta Kyoel Steel Works Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry Selain itu Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djapar, Eddy Heryanto Kwanto, dan Mohamad Toyib. Satgas BLBI memastikan, jika para debitur atau pengemplang dana BLBI ini tidak menunjukkan batang hidungnya di Lapangan Banteng, akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.  Total kewajiban BLBI mencapai Rp. 110,45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban di atas Rp 50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, Satgas akan mengumumkan pemanggilan ini ke publik. Boyamin pesimistis cara pemanggilan ini efektif menagih utang. Ia menilai lebih efektif jika dipidanakan.

Perwakilan keluarga Bakrie sudah datang menemui Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelesaian utang ke negara Rp 22,67 miliar. Perwakilan ini datang setelah ada pemanggilan terhadap PT Usaha Mediatronika Nusantara.

Juru bicara Keluarga Bakrie sudah menanggapi pengumuman Satgas BLBI. Terutama, mengenai pemanggilan Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie untuk menagih piutang negara sebesar Rp 22,67 miliar.

Menurut juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, keluarga Bakrie tidak memiliki utang BLBI. "Bakrie tidak memiliki hutang BLBI, silakan klarifikasi langsung dengan Satgas BLBI," ujar dia kepada Tempo, Selasa, 14 September 2021.

Merespons pernyataan juru bicara keluarga Bakrie, Rionald tetap bersikukuh dengan pemanggilan yang sudah dilakukan. "Usaha Mediatronika, dalam catatan kami, memang ada kewajibannya (utang)," kata Rionald.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 trillun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Temuan itu, meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undanganan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan efektifitas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, agar pemerintah menetapkan grand design, rencana kerja satuan tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

Tak hanya itu, Agung mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap PC-PEN selama tahun 2021 berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 trillun terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Temuan itu, meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undanganan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan efektifitas.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, agar pemerintah menetapkan grand design, rencana kerja satuan tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

Tak hanya itu, Agung mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap PC-PEN selama tahun 2021 berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya.

Sosok Nurhali mendadak jadi bahan perbincangan setelah namanya disebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhali rupanya masuk dalam daftar 10 pejabat terkaja di Indonesia versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Total, Nurhali memiliki harta kekayaan mencapai Rp 1,6 triliun per 17 Februari 2021. Ia pun masuk dalam daftar pejabat terkaya bersama sejumlah menteri.

Bahkan Nurhali ada di urutan ke-7 pejabat tajir di Indonesia. Nurhali adalah Kepala SMKN 5 Tangerang yang beralamat di Jalan Tripraja nomor 1 RT 3 RW 5, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.

New York - Pengawas pasar modal Amerika Serikat (AS) menggunggat sebuah perusahaan pinjaman kripto online dan pemimpin perusahaan atas tuduhan penipuan investasi yang sudah berhasil mengumpulkan dana US$2 miliar. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mendakwa BitConnect, dakwaan yang diberikan atas tindak memberi penawaran dan penjualan sekuritas yang curang dan tidak terdaftar dalam bentuk investasi dalam program peminjaman. 

Pengaduan itu mengatakan para terdakwa mengklaim, bot perdagangan perangkat lunak volatilitas milik perusahaan akan menghasilkan pengembalian investasi yang sangat tinggi atas uang investor. Tetapi menurut tuduhan SEC, pada kenyataannya, dana investor disedot dan ditransfer ke dompet digital yang dikuasai oleh terdakwa. Untuk menarik investor, SEC mengunduh BitConnect, menciptakan jaringan promotor yang dibayar berdasarkan komisi. 

Para terdakwa telah didakwa melanggar undang-undang ketentuan antipenipuan dan pendaftaran federal. Dikatakan, para terdakwa bisa menghadapi pembebasan sementara, pemecatan ditambah dengan bunga, dan hukuman perdata. SEC mengajukan gugatan perdata terkait pada Mei 2021 terhadap lima promotor BitConnect lainnya dan telah diselesaikan dengan dua dari para terdakwa. 

Pandemi berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dengan pertumbuhan serupa huruf ”K”. Kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses bisa melonjak naik. Sebaliknya, mereka yang tak punya, justru akan turun. Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya. Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf ”K”.Seperti percabangan huruf ”K”, kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan mereka yang tidak memilikinya justru akan terus turun.

Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional 2021 bertajuk ”Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital”, Selasa (31/8/2021). Selain Bambang, hadir memberikan kata kunci Presiden Joko Widodo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Executive Secretary United Nation-Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah, dan Chief Executive Officer Madeinindonesia.com Ilyas Bhatt. Hal itu terjadi karena pandemi memicu terbentuknya ekosistem yang mengharuskan penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. ”Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini melebar. Kita harus mewaspadai gejala dan fenomena pertumbuhan huruf K ini,” ujar Bambang.

Bisnis, Jakarta - Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan otoritas di Thailand terkait dengan pengembangan layanan berbasis quick response (QR). Skema itu memungkinkan pengguna layanan tidak perlu menukar uang untuk bertransaksi. Saat ini sudah ada tiga bank yang menjalin pengembangan quick response dengan Thailand yaitu, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Saat program QR antarnegara sudah berjalan terutama bagi bank yang memiliki izin penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) bisa menjadi bank setelmen. 

Adanya QRIS antarnegara akan mengecilkan biaya transaksi. Layanan QRIS dinilai lebih murah dibandingkan dengan masyarakat Indonesia harus menukarkan uangnya di money changer atau mengambil uang di ATM. Selain itu, BI juga meluncurkan Standarisasi Open Application Programming Interfaces (API) Pembayaran (SNAP) antara bank dan ekosistem entitas financial technology (fintech). SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI sebagai seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran. 

SNAP bertujuan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Manfaat SNAP bagi nasabah, nasabah bisa mengakses lebih dari satu bank dan fintech untuk melakukan pembayaran. Adanya standarisasi bahasa, dengan bahasa indonesia. SNAP dapat melindungi data nasabah yang menggunakan pembayaran secara digital. Jika terjadi kebocoran pihak bank atau fintech bisa membantu nasabah, karena sudah dijadikan standarisasi.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, aturan main terhadap bank digital akan ditentukan lebih lanjut setelah diterbitkannya Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum bersamaan dengan dua POJK lainnya. OJK juga akan memberi panduan bank digital agar ke depan dapat mengelola risikonya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dan cyber security. Cyber security menjadi sangat penting di zaman serba digital seperti ini. Sebab, di era digital perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang wajib jadi prioritas.

Karena itu, ke depan, OJK akan memberi panduan untuk bank digital seperti tata kelola, layanan cyber security, hingga penyelenggaraan produk digital. Dalam panduan tersebut juga akan diatur soal data nasabah bank, agar data tidak disalahgunakan.  Dalam POJK 12/2021 dijelaskan bahwa bank digital adalah bank yang melakukan transaksi secara elektronik dan tidak perlu mempunyai cabang yang banyak. Bank digital boleh beroperasi hanya dengan satu kantor pusat, atau menjalankan bisnis dengan kantor fisik dalam jumlah yang terbatas. Pada POJK 12/2021 juga diatur mengenai modal inti pendirian bank baru, yakni sebesar Rp 10 triliun. Sementara modal inti bank yang sudah eksis dan bertransformasi menjadi bank digital harus sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum, yakni sebesar Rp 3 triliun.

Untuk produk bank dasar, bank hanya melaporkan kepada OJK tanpa proses perizinan. Dengan demikian bank boleh langsung melakukan pembuatan produk dasar. Perubahan regulasi ini akan berdampak pada penghematan waktu lebih cepat. Diketahui, belakangan isu keamanan digital marak terjadi. Misalnya kebocoran data 2 juta nasabah dan dijual hacker di Raid Forum beberapa waktu lalu yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Begitu juga dengan 279 juta data peserta layanan kesehatan mengalami kebocoran dan juga dijual di Raid Forum. Kemkominfo sendiri telah memblokir Raid Forum. Kominfo juga turut memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.