Jakarta - Setahun terakhir, mata uang kripto kian populer di Indonesia dan global. Kantor akuntan publik dan konsultan RSM Indonesia menilai mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan (counterfit) atau digandakan (double-spend). Beberapa contoh mata uang kripto antara lain Bitcoin, Litecoin, Peercoin, dan Namecoin, serta Ethereum, Cardano, XRP, dan EOS. Di berbagai negara termasuk Indonesia, mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender). 

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) tengah merumuskan pembuatan mata uang digital Central Bank Digital Currency (CBDC). Nantinya, produk ini akan diberi nama Digital Rupiah. BI menjelaskan CBDC atau Digital Rupiah dalam implementasinya harus disesuaikan kondisi ekonomi dan konteks digitalisasi. Digital Rupiah yang tengah dirumuskan oleh BI tidak sama dengan mata uang kripto. CBDC adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. Digital Rupiah memenuhi definisi instrumen keuangan, sehingga dapat dicatat sebagai kas.

Mata uang kripto memiliki beberapa karakter di antaranya distribusinya dicatat menggunakan kriptografi sebagai jaminannya, tidak diterbitkan oleh otoritas berwenang, serta tidak ada perjanjian atau akad atau pemegang dengan pihak lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka mata uang kripto bukanlah instrumen keuangan, karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan. 

(Oleh - IDS)

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan telah merampungkan seluruh persyaratan maupun teknis operasional antara China dan Indonesia. Indonesia telah sepakat membentuk kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung atau local currency settlement (LCS).

Kesepakatan ini telah diteken pada September tahun lalu. LGS diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian perdagangan dan investasi langsung antara kedua negara. Gubernur Perry Warjiyo mengungkapkan bahkan bank sentral sudah menunjuk bank dan mekanisme teknis sudah diselesaikan.

Perry mengungkapkan operasional atau implementasi ini disatukan dengan program pendalaman pasar keuangan. Dengan demikian, bank-bank yang disepakati dan ditunjuk LCS ini tak hanya memfasilitasi perdagangan dan investasi yuan dan rupiah tapi juga diarahkan untuk diimplementasikan program pendalaman pasar uang.

Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 terlihat mulai menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, kerja ekstra tetap perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengingat serapan anggaran oleh daerah secara agregat masih di bawah 25 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk 8 juta kelompok penerima hingga kini serapannya masih rendah. Dari alokasi dana tersebut, realisasinya baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen. Kami meminta seluruh daerah segera meningkatkan akselerasi dalam penyerapan anggaran desa. Dengan demikian, masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.

 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, sepekan terakhir mulai terlihat adanya kenaikan penyerapan dana penanganan Covid-19 dalam anggaran pemerintah daerah.

Hal ini terjadi setelah dilakukan asistensi dan pemantauan kepada seluruh provinsi. Asistensi dilakukan mengingat pada masa pandemi pola belanja anggaran pemerintah daerah masih sama dengan saat kondisi normal. Dengan kata lain, serapan anggaran baru menanjak pada akhir tahun.

Total penyesuaian APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 secara agregat provinsi/kabupaten/kota pada 9 Juli 2021 Rp 37,07 triliun. Pada 17 Juli 2021, nilai anggaran ini naik menjadi Rp 37,29 triliun.

Kementerian Keuangan melakukan pengalihan fokus (refocusing) dan realokasi anggaran untuk menambal kebutuhan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN). Yang diminta melakukan refocusing adalah seluruh kementerian dan lembaga negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga negara menghemat belanja barang dan belanja modal, khusus yang bersifat non-operasional. Refocusing juga menyasar sisa anggaran belanja yang belum terserap hingga 30 Juni 2021. Namun skema ini tidak berasal dari alokasi belanja pegawai, belanja operasional, anggaran tahun jamak (multiyears contract), maupun dana penanganan pandemi yang dialokasikan oleh berbagai lembaga.

Akhir pekan lalu, Sri Mulyani mengatakan negara membutuhkan tambahan Rp 55,21 triliun untuk program PCPEN tahun ini. Kebutuhan anggaran mungkin meningkat jika pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Anggaran PCPEN pun naik dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Sri menyebutkan potensi anggaran hasil refocusing mencapai Rp 26,2 triliun. Pemerintah memangkas pagu belanja perjalanan dinas, renovasi gedung, maupun dari tunjangan kinerja aparat sipil negara (ASN). Kementerian Keuangan juga menyisir daerah yang belum melakukan penyesuaian dan refocusing anggaran.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah, mengatakan, bila potensi refocusing belanja digabung dengan penarikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 5 triliun, akan ada Rp 31 triliun dana tambahan. DPR, menurut Said, meminta pemerintah menyiapkan skenario anggaran terburuk bila tingkat kasus harian Covid-19 tak juga reda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dijadwalkan melakukan pertemuan pada Senin (19/7) waktu setempat, dengan regulator Kelompok Kerja Presiden urusan Pasar Finansial (President’s Working Group on Financial Markets) untuk membahas peranan yang dapat dimainkan stablecoin dalam sistem keuangan. Menurut pengumuman yang dikeluarkan Departemen Keuangan (Depkeu) AS pada Jumat (16/7), pertemuan tersebut akan melibatkan perwakilan-perwakilan dari Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (Office of the Comptroller of the Currency) dan Korporasi Asuransi Deposit Federal (Federal Deposit Insurance Corporation). 

“Menyatukan regulator akan memungkinkan kami untuk menilai potensi manfaat stablecoin sambil mengurangi risiko yang dapat ditimbulkannya kepada para pengguna, pasar, atau sistem keuangan. Mengingat pertumbuhan pesat dalam aset digital, penting bagi lembaga-lembaga untuk berkolaborasi dalam regulasi sektor ini dan pengembangan rekomendasi untuk otoritas baru,” ujar Yellen dalam sebuah pernyataan Jumat, yang dikutip CNBC. Stablecoin sendiri merupakan mata uang digital yang dirancang agar tidak terlalu fluktuatif dibandingkan mata uang kripto (cryptocurrency) lainnya dengan mengelompokkan nilai pasarnya ke aset luar, seperti dolar AS.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 7,9 triliun untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk lewat skema penyertaan modal negara (PMN) pada semester kedua tahun ini. Injeksi modal tersebut bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan tujuh ruas jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan investasi pemerintah PT Waskita Karya diharapkan dapat menyokong kondisi keuangan Waskita. Namun demikian, harus disertai dengan perbaikan bisnis perusahaan, seperti divestasi ruas tol potensial untuk mengurangi beban utang. "Kami meminta Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar keduanya (Waskita Karya dan Hutama Karya) melakukan reformasi agar neracanya bisa sehat dan menjalankan fungsi pembangunan namun tetap bisa akuntabel dari sisi keuangannya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/9) lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rio Silaban mengatakan, suntikan dana tersebut menggunakan mekanisme PMN. Sebab, dana yang diberikan kepada PT Waskita Karya untuk menjalankan penugasan dari proyek pemerintah. Nantinya perusahaan harus melaporkan pemanfaatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari sisi kas pemerintah, rencana pemberian PMN kepada PT Waskita Karya tidak akan menambah beban belanja negara di tahun ini. Sebab, otoritas fiskal mengalokasikannya dari cadangan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Suntikan modal ke PT Waskita Karya berlanjut 2022. Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun di 2022 untuk pelat merah tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, utang Waskita Karya naik Rp 64,94 triliun pada 2020 akibat karena mengambil alih proyek-proyek jalan Tol Trans Jawa yang tidak diselesaikan swasta.

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar threshold atau ambang batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ditingkatkan menjadi maksimal Rp 8 juta per bulan, naik dari PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta atau Rp 54 juta setahun. “Sehingga akan semakin banyak wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPh) OP,” ujar anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam saat Rapat Kerja berasama Kementerian Keuangan, Rabu (30/6).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah beberapa kali menaikkan PTKP untuk mendorong konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, ia menilai bahwa kenaikan PTKP tersebut menjadi bagian dari reformasi perpajakan pada 2008-2016. Pada periode tersebut, kata dia, pemerintah mulai fokus pada kemudahan berusaha setelah melewati masa perlambatan ekonomi dunia pada 2008. "Angka ini adalah angka penghasilan tidak kena pajak yang paling tinggi kalau di dalam persentase terhadap income per capita dibandingkan negara-negara lain di dunia," kata Menkeu.

(Oleh - HR1)

JAKAR TA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) ultramikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Izin holding BUMN ultramikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden, tinggal proses ke depan,” kata Sri Mulyani dalam ke terangannya di Jakarta, Selasa (22/6). Menkeu memastikan, holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, tidak akan berdampak negatif terhadap bisnis ketiga perusahaan negara tersebut. Bahkan dia menegaskan holding BUMN ultramikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pascaholding BUMN UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah se besar 1,5%. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal atau unbankable. “Ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks), untuk menunjang pertumbuhan ekosistem digital sektor keuangan dan perbankan. Adapun perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara online dan ditandatangani.

Kolaborasi antara BRI Agro dengan KoinWorks menjadi salah satu strategi BRI Agro sebagai house of fintech and home of gig economy untuk memperluas akses permodalan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai sektor bisnis. Kerja sama dengan fintech lending merupakan langkah BRI Agro dalam menjadi house of fintech dan perbankan dapat saling berkolaborasi dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kerja sama yang telah dilakukan BRI Agro selama ini dengan beberapa fintech yang ada di Indonesia telah menunjukan hasil yang positif.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Bank Dunia menyarankan empat kebijakan agar perekonomian Indonesia bisa pulih pascapandemi pandemi Covid-19. Meski tingkat resesi indonesia lebih kecil dari resesi dunia, namun jutaan orang telah kehilangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih kecil, sehingga sekitar tiga juta orang jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Kondisi pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan, namun juga menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Seluruh negara saat ini berupaya untuk mengakhiri resesi secepat mungkin dan membangun ekonomi pascapandemi yang lebih kuat, memiliki ketahanan tinggi, dan lebih berkesinambungan.

Empat rekomendasi pemulihan ekonomi itu meliputi pertama, memutus mata rantai penyebaran virus, sebab ini menjadi prasyarat penyelesaian permasalahan baik di sektor kesehatan maupun perekonomian. Memberikan vaksinasi dan upaya kesehatan pun menjadi utama untuk mengendalikan pandemi dan membangun rasa percaya dari pelaku ekonomi. Pemerintah harus melakukan akselerasi vaksinasi. Pada saat yang sama, testing dan tracing terus dilakukan serta upaya untuk restriksi mobilisasi. 

Kedua, menjaga kebijakan moneter serta menstimulasi kredit untuk terus bertumbuh. Hal ini dilakukan dengan cara mengelola sektor keuangan serta beberapa kerentanan perbankan. Ketiga, memberikan dukungan fiskal jangka pendek, namun tetap menjaga kesinambungan fiskal di jangka menengah. Pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap rumah tangga miskin dan usaha kecil menengah (UKM) sehingga pemulihan bisa berjalan dengan baik. Keempat, meningkatkan penciptaan lapangan kerja produktif baik bagi perempuan dan laki-laki. Pandemi memberikan tantangan lapangan pekerjaan bagi Indonesia.

(Oleh - IDS)