Bank Indonesia (BI) berencana membeli surat berharga negara (SBN) untuk membantu keuangan negara dalam penanganan covid-19. Rencananya, bank sentral akan membeli SBN hingga Rp439 triliun, terdiri dari Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang diumumkan kepada publik hari ini.

Ia menjelaskan penerbitan SBN tersebut dibagi menjadi dua kluster. Pertama, bank sentral akan berkontribusi atas seluruh biaya bunga SBN untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum batas (limit) penerbitan yakni Rp58 triliun di 2021 dan Rp40 triliun di 2022.

Dengan demikian, pemerintah tidak menanggung pembayaran bunga sama sekali, alias bunga nol persen. Adapun bunga penerbitan SBN itu mengacu pada tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan. Suku bunga itu di bawah suku bunga pasar.

Kluster kedua, pemerintah akan menanggung suku bunga dari penerbitan SBN sebesar Rp157 triliun tahun ini dan Rp184 triliun tahun depan. Namun, bendahara negara memastikan pembayaran suku bunga tidak menjadi beban lantaran suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan berada di bawah suku bunga pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan peraturan tentang bank umum, termasuk di dalamnya bank digital, serta tentang penyelenggaraan produk bank umum. Peraturan OJK (POJK) ini merupakan upaya mendorong industri perbankan agar lebih efisien, berdaya saing, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. POJK Bank Umum tersebut tidak memberikan beban baru kepada bank, tetapi justru memberikan landasan yang lebih baik. Selain itu, POJK tersebut menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi.

“Pada dasarnya POJK Bank Umum tidak memberikan beban baru kepada bank. Tetapi, justru memberikan landasan yang lebih baik supaya mereka cepat mengakselerasi perbankan digital,dan kita juga akan pertegas pengertian mengenai bank digital. Aturan ini fresh, yang pertama dapat adalah Grup Berita Satu,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam Zooming with Primus bertajuk “Strategi Perbankan di Era Pandemi” yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8/2021). POJK baru tersebut meliputi POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/ POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/ POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, ketiga POJK tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape, dan ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.“POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.402 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis (19/8) sore. Posisi tersebut melemah 0,21 persen dibandingkan perdagangan Rabu (18/8) sore di level Rp14.372 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp14.414 per dolar AS, atau melemah dibandingkan posisi hari sebelumnya yakni Rp14.384 per dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah bersama mayoritas mata uang lain disebabkan rencana pengetatan (tapering) kebijakan moneter The Fed diperkirakan mulai tahun ini. Kondisi itu memicu penguatan dolar AS lantaran tapering berpotensi mengurangi likuiditasnya di pasar.

Dalam risalah pertemuan 27-28 Juli yang dirilis semalam, pejabat The Fed melihat potensi untuk mengurangi pembelian obligasi tahun ini jika ekonomi terus membaik seperti yang diharapkan. Ibrahim mengatakan pengurangan pembelian obligasi itu berdampak positif bagi dolar AS karena The Fed tidak membanjiri pasar dengan uang tunai.

JAKARTA – Pemerintah memastikan belanja negara pada 2022 masih diutamakan untuk penanganan Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dibuat selentur mungkin untuk mengantisipasi pandemi. Pemerintah menambah belanja dari Rp 2.697,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 2.708,7 triliun pada tahun depan. “Refocusing dan realokasi akan dilakukan secara otomatis, sehingga diharapkan tidak akan terjadi disrupsi jika ada lonjakan jumlah kasus Covid-19. APBN harus siap,” kata Sri Mulyani, kemarin. Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan skenario jika jumlah kasus Covid-19 kembali melonjak dan menyebabkan pembatasan mobilitas serta aktivitas perekonomian. Dia mengatakan akan ada anggaran tambahan untuk mendukung program kesehatan dan perlindungan sosial. “Harus ada anggaran kementerian/lembaga yang dialihkan. Jika tidak, kita bisa terus lanjutkan upaya pemulihan,” katanya. Jatah anggaran perlindungan sosial pada 2022 mencapai Rp 153,7 triliun. Anggaran itu mencakup perlindungan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, dan kartu prakerja. Sedangkan program tambahan berupa bantuan sosial tunai, kartu sembako PPKM, dan bantuan kuota Internet jika dibutuhkan.

Dari sisi pendapatan, pemerintah membidik Rp 1.840,7 triliun, naik dari target pada 2021 sebesar Rp 1.735,7 triliun. Pendapatan terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun. Menurut Sri, target penerimaan perpajakan yang naik 9,5 persen telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melemahkan kinerja sektor perekonomian. Adapun PNBP akan kembali terjadi normalisasi karena harga komoditas tahun depan mungkin akan membaik. Untuk mencapai target penerimaan pajak Sri Mulyani mengatakan bakal mendorong perluasan basis pajak yang mengkombinasikan kenaikan kepatuhan wajib pajak serta edukasi. Berikutnya adalah perluasan kanal pembayaran pajak, penegakan hukum, hingga reformasi teknologi informasi dan proses bisnis. “Insentif pajak akan diberikan dengan lebih selektif,” ujarnya. Jika target ini tercapai, Sri Mulyani optimistis defisit anggaran bisa turun Rp 100 triliun menjadi Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Tahun 2022 akan menjadi tahun terakhir defisit di atas 3 persen,” ucap Sri Mulyani.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu berdisiplin menjaga target defisit APBN, sebelum akhirnya kembali ke defisit 3 persen. Said mengatakan, jika penerimaan perpajakan nasional pada 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptimalkan pembiayaan di luar utang. Sebab, kata dia, tingkat bunga utang yang harus dibayar setiap tahun saat ini sudah memangkas ruang gerak fiskal yang cukup signifikan, yaitu mencapai Rp 300 triliun. “Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalkan kontribusi dividen perusahaan milik negara dan investasi,” katanya.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan outlook penerimaan negara harus sejalan dengan risiko asumsi pertumbuhan ekonomi. “Jika risiko asumsi pertumbuhan ekonomi masih tinggi, akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih rendah atau shortfall,” ujar Josua. Menurut Josua, pemerintah sebenarnya sudah berupaya menekan belanja. Hal ini tampak dari kenaikan belanja sebesar 0,6 persen, jauh jika dibanding pada tahun ini yang mencapai 3,9 persen. “Ini terbaca sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal pemerintah, karena memperhitungkan risiko ketidakpastian pandemi dan ekonomi global yang berpotensi menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.”

Sektor perbankan meningkatkan kewaspadaan akibat munculnya peningkatan risiko kredit segmen korporasi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, terus melanjutkan upaya pemberian keringanan atau restrukturisasi kredit kepada korporasi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Jika hal tersebut belum cukup, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Atturidha, mengungkapkan, sebagai upaya mitigasi, perseroan telah membentuk pencadangan yang cukup sebagai salah satu opsi ketika terjadi penurunan kualitas kredit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi korporasi dalam negeri yang mengalami penurunan kinerja menjadi fokus Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pasalnya, jika tidak segera diantisipasi, hal itu dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dia memastikan KSSK bakal terus memantau secara mendetail perkembangan segmen korporasi di berbagai level usaha.

Tak hanya itu, KSSK juga mendapat laporan adanya peningkatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada paruh pertama tahun ini tercatat ada 199 permohonan PKPU dan 36 permohonan kepailitan yang diajukan. "Kami senantiasa memperhatikan risiko-risiko yang muncul, termasuk saat ini yang diperhatikan adalah risiko dari restrukturisasi dan kenaikan PKPU serta kepailitan," ucap Sri Mulyani.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja ungkap nasib bank digital yang ada di Indonesia. Menurutnya akan hanya tiga bank yang memiliki kemampuan untuk berlanjut.Dia mengungkapkan hal ini berdasarkan sejarah bank yang sempat berjumlah 200-an bank pada tahun 1990. Lalu saat ini hanya 7-8 bank besar yang menguasai 60-70% market share."Awal tahun 1990, kita punya 200 bank lebih, apa yang terjadi 1998, secara alam terfilterisasi, sehingga sekarang mungkin bank-bank besar 7-8 bank sudah menguasai sekitar 60-70% dari market share. Jadi, bank digital juga demikian saya pikir, hanya tiga yang punya kemampuan untuk berlanjut," jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di program Money Talks, dikutip Kamis (12/8/2021).

Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara dunia. Jahja menuturkan kemungkinan di setiap negara hanya akan ada tiga bank yang bertahan.Misalnya saja Korea Selatan yang saat ini hanya memiliki satu bank digital dan memiliki keuntungan yakni KakaoBank. Selain itu di Thailand juga hanya ada satu bank saja."Di Jepang ada Rakuten, income perkapita tinggi sekali tapi hanya ada 1-2 bank yang berhasil. Thailand, ada satu. Artinya, di setiap negara, at the end of the day (pada akhirnya), itu enggak akan lebih dari tiga, menurut saya," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak tidak menganggap remeh isu perubahan iklim. Persoalan ini nyata dan bahkan sudah mulai terasa di berbagai belahan dunia. "Sebelum 2045 kita akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement, semua negara melakukan komitmen untuk mengurangi CO2 karena dunia ini sudah menghangat," ungkap Sri Mulyani dalam webinar, Rabu (4/8/2021). "Banjir yang tidak pernah terjadi, terjadi. Di Jerman sampai terjadi banyak sekali korban. Kebakaran hutan, kekeringan, ada juga turunnya es atau salju di berbagai daerah yang belum menghadapi ini jadi climate change is real karena dunia sudah menghangat di atas 1%. Kita menghindari untuk menghangat," tegasnya.

Masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim, termasuk Indonesia. Hanya saja, sebagai negara berkembang, Indonesia tetap harus mendorong perekonomian demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi. "Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting. Komitmen climate change tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Kita akan terus mengakselerasi untuk climate change maupun dalam forum global yang lain," papar Sri Mulyani.

Kebutuhan Indonesia untuk mengatasi hal tersebut cukup besar, yaitu sekitar Rp 3.700 triliun sampai 2030 mendatang. Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai. Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," pungkasnya

Bitcoin bergerak menguat menembus level US$ 40.000 per btc. Kamis (29/7), berdasarkan data coinmarketcap pada pukul 18.10 WIB, harga bitcoin berada di level US$ 40.197,46 per btc. Dengan demikian, kurs mata uang kripto ini mencetak penguatan 26,19% dalam seminggu. Harga bitcoin menguat dipicu langkah sejumlah bank dan pengelola dana investasi secara terbuka menerima pengelolaan investasi berbasis aset kripto. Terbaru, ada Bank of America dan JP Morgan yang mengumumkan bersedia mengelola aset kripto. CEO Indodax Oscar Damarwan meyakini, pengelolaan investasi di aset kripto akan membawa institusi keuangan menanam modal di aset kripto. Menurut dia, masih banyak bank yang saat ini sedang mengevaluasi dan melihat peluang ikut masuk ekosistem aset kripto. 

Jerry Ng merupakan salah satu bankir senior yang baru-baru ini masuk ke dalam deretan orang terkaya di Indonesia. Jerry memulai debutnya dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes di penghujung tahun 2020. Namun, kini dia telah menembus posisi 5 besar orang terkaya dalam daftar tersebut. Cuma butuh sekitar hitungan bulan bagi Jerry untuk menembus 10 besar orang terkaya di indonesia.

Dalam daftar terkini The World's Real-Time Billionaires yang dihimpun Forbes, Jerry perhari ini Rabu (28/7) menempati posisi 5 dengan total harta Jerry NG mencapai US$ 4,7 miliar atau sekitar Rp 68 triliun (kurs Ap 14.500), Hartanya pun naik sekitar US$ 296 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun per hari ini.

Kesuksesan Jerry Ng mengumpulkan harta sebanyak itu tak lain tak bukan berasal dari kesuksesannya mengakuisisi dan memimpin Bank Jago. Menjabat sebagai komisaris utama dari perusahaan tersebut.

Dalam catatan, tahun 2019, Jerry dan rekannya Patrick Walujo mengakuisisi 51% saham Bank Artos. Jerry mengantongi porsi saham 37,65% melalul perusahaan Metamorfosis Ekosistem Indonesia (MEI), dan Patrick 13,35% melalui Wealth Track Technology Limited.

Boston - Inovasi Tiongkok dalam uang digital dinilai sudah mengungguli Amerika Serikat (AS) dan dianggap berpotensi mengganggu status dolar AS sebagai mata uang utama dunia untuk cadangan devisa. Tiongkok sudah meluncurkan yuan digital kepada lebih dari satu juga warganya. Sedangkan AS masih fokus pada risetnya. Kedua lembaga yang melaksanakan riset itu sedang meneliti bagaimana mata uang digital itu di mata warga AS. 

Masalah privasi menjadi salah satu sumber perhatian, sehingga para peneliti dan analisis saat ini sedang mengamati bagaimana efek dari peluncuran yuan digital di Tiongkok. Masalah lainnya adalah akses. Menurut hasil survei Pew Research Center, sebanyak 7% responden mengaku tidak menggunakan internet. Di kalangan warga kulit hitam, proporsinya mencapai 9% dan di antara warga berusia 65 tahun ke atas mencapai 25%. Sementara warga dengan disabilitas mencapai tiga kali lipat dibandingkan warga yang normal yang mengatakan tidak pernah memakai internet. 

(Oleh - IDS)