Tren evolusi sektor keuangan saat ini mengarah kepada struktur dan karakteristik baru yang bersifat 4D, yaitu digital, deepening, desegregation, dan disruptive. Tren ini tidak hanya berlangsung di Indonesia tetapi juga terjadi secara luas di seluruh dunia, sebagaimana dieksplorasi di dalam studi-studi yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2020), International Monetary Fund (Boot, et al., 2020), dan Bank for International Settlements (Feyen, et al., 2021). Tren ini diperkirakan bakal terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Evolusi ini tentunya harus segera direspons oleh otoritas terkait di setiap negara agar perubahannya sejalan dengan kebutuhan perekonomian nasional dan terus melindungi kepentingan konsumen sektor jasa keuangan melalui penyusunan kerangka kebijakan dan rencana aksi pengembangan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. 

 Untuk merespon evolusi 4D ini ada 4S kerangka kebijakan yang penting untuk dilakukan, yaitu pertama, sistem pengawasan sektor jasa keuangan harus mengikuti tren digitalisasi industri yang sangat cepat. Dalam kaitan itu, otoritas terkait sudah saatnya mengembangkan sistem pengawasan berbasis artificial intelligence (AI), big data and analytics, dan natural language processing (NLP). Kedua, meningkatkan sosialisasi, edukasi dan market conduct. Financial deepening dan pertumbuhan industri jasa keuangan yang pesat dan masif tidak diiringi dengan penguatan edukasi kepada masyarakat dan penguatan pengawasan market conduct kepada industri, sehingga terjadi kesenjangan (gap) antara literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Ketiga, struktur organisasi pengawas sektor jasa keuangan harus ditingkatkan integrasinya agar pengawasan berjalan secara efektif dan optimal dalam merespons tren deepening and desegregation di sektor jasa keuangan.

Bareskrim Polri telah menangkap para petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta akhir pekan lalu. Kepolisian juga menetapkan Direktur Operasional KSP Indosurya, Suwito Ayub masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan Mengungkapkan, Suwito Ayub mangkir dalam pemanggilan untuk dimintai keterangan pekan lalu. Ia beralasan sedang sakit dengan mengirim surat keterangan sakit.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) memperkirakan, dana kelolaan investasinya bakal mencapai  Rp 1.000 triliun pada tahun 2026. Saban bulan BP Jamsostek menerima premi dari para pekerja senilai Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Dengan pengembangan investasi ditambah keanggotaan baru pekerja, BP Jamsostek optimistis bakal mampu mendapatkan dana hingga Rp 1.000 triliun dalam 4 tahun-5 tahun  ke depan. Dalam breakfast meeting dengan beberapa media, Jumat (18/2), Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyatakan, sampai 31 Desember 2021, dana kelolaan investasi BP Jamsostek telah mencapai Rp 553,5 triliun. Angka ini tumbuh 13,64%. Selain pasar keuangan yang masih terbatas, BP Jamsostek  berharap bisa mengembangkan dana pekerja lebih maksimal. Usulan BP Jamsostek, "Barangkali bisa dibuka opsi investasi ke luar negeri, off shore investment," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri depan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan depan), Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg (kiri depan) dan Senior Deputi Gubernur Bank Sentral Italia Luigi Federico Signorini (kanan depan) dan kepala delegasi pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia mengikuti sesi foto bersama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2). Pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Februari 2022 itu merupakan rangkaian pertemuan di Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia. Terdapat enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Normalisasi kebijakan bank sentral sejumlah negara, terutama The Fed, membawa risiko hengkangnya arus modal asing dari pasar keuangan dalam negeri. Namun Kementerian Keuangan (Kemkeu) optimistis, obligasi pemerintah tahun ini masih menarik dan diminati investor. Sementara itu, penyebab di 2021 karena arus modal keluar lebih banyak disebabkan oleh sentimen investor terhadap isu tapering off The Fed. Alhasil, kepemilikan asing terhadap obligasi negara saat ini tinggal tersisa 20%. Sementara untuk tahun ini, ia meyakini berbagai sentimen, termasuk kenaikan suku bunga The Fed, sudah diperhitungkan (priced in) oleh investor. 

Kinerja bank besar tumbuh kencang sepanjang 2021, setelah tahun sebelumnya anjlok dalam akibat pandemi. Beberapa bank bahkan telah meraup laba melebihi pencapaian tahun sebelum pandemi mencuat. Pertumbuhan kinerja bank-bank ini, salah satunya ditopang fee based income yang meningkat cukup baik. Bank Central Asia (BCA) mengantongi pendapatan non bunga Rp 21,427 triliun sepanjang 2021 atau tumbuh 6% year on year (yoy). Fee based income tumbuh 11,5% yoy menjadi senilai Rp 14,68 triliun.   Adapun Bank Mandiri membukukan pendapatan non bunga konsolidasi sebesar tumbuh 9% yoy dengan Fee based income menyumbang Rp 12,2 triliun atau naik 12,6% yoy. Pertumbuhan fee based income Bank Mandiri ditopang transaksi e-channel yang meningkat 20,1% jadi Rp 2,84 triliun. Pendapatan dari Livin, SMS Banking dan internet banking Rp 1,43 triliun atau naik 48,6%. Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) membukukan pertumbuhan pendapatan non bunga 14% yoy menjadi Rp 32,4 triliun. Fee based income berkontribusi Rp 16,5 triliun atau tumbuh 9% yoy.

Badai pandemi membuat semua negara mengalami kemunduran dalam pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Namun hal itu tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk teguh bangkit secepatnya. Tak salah jika jargon green recovery menjadi momentum yang sangat signifikan dalam mendorong asa kebangkitan. Sebagai bagian dari komunitas global, kinerja pemerintah dalam pencapaian isu keberlanjutan akan terus dicermati sebagai bentuk pelaksanaan filosofi environment integrity. Terkait krisis iklim, badai pandemi telah menempatkan isu lingkungan, perubahan iklim, dan ketahanan masyarakat menjadi isu utama.

Pemerintah dan Bank Indonesia secara resmi telah membuka masa persidangan pertama Sustainable Finance Working Group (SFWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia. Pemerintah menganggap penting terciptanya lingkungan yang memungkinkan dalam membantu pasar keuangan agar dapat mendukung pencapaian target Paris Agreement dan Agenda 2030. Persidangan awal dari SFWG sendiri dipimpin oleh co-chairs Amerika Serikat dan China serta dimoderasi oleh United Nations Development Programme (UNDP). Sedianya pertemuan tersebut akan membahas berbagai laporan kemajuan G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah didukung oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20.

Indonesia Parking Association mengklaim perusahaan pengelola parkir belum bisa meraup untung sepanjang tahun lalu, kendati pandemi Covid-19 relatif terkendali. Ketua Indonesia Parking Association (IPA) Rio Octavian mengatakan kondisi arus kas perusahaan perparkiran telanjur seret selama 2 tahun terakhir terimbas kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. “Dua tahun kemarin kami suffer. Artinya, tabungan atau uang-uang modal dari banyak perusahaan parkir sudah terkikis, bahkan perusahaan yang tidak kuat banyak yang gulung tikar,” katanya, Rabu (26/1).

Menurutnya, sebagian besar perusahaan pengelola parkir mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 70% pada 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat minus 30%. Hanya saja, Rio menegaskan torehan itu belum membawa pengelola parkir mencatat profit sepanjang 2021. Dia menegaskan perusahaan pengelola parkir membutuhkan waktu 2 tahun hingga 3 tahun untuk dapat memulihkan kembali arus kas yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, katanya, kerja sama bisnis dengan pemilik lahan masih terbilang timpang untuk keberlanjutan usaha operator perparkiran.

Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ”Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 % tahun ini, kami memproyeksikan pertumbuhan sejumlah sektor industri jasa keuangan akan ikut terakselerasi,” Untuk sektor perbankan, OJK memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit 2022 sekitar 7,5 % plus minus 1 %. Target ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit 2021 sebesar 5,2 %.

OJK juga menetapkan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank pada 2022 sebesar 10 % plus minus 1 %. Di sektor industri keuangan nonbank, OJK menargetkan pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan, industri asuransi jiwa, industri asuransi umum, hingga dana pensiun. Piutang pembiayaan ditargetkan bertumbuh 12 % plus minus 1 %. Adapun aset industri asuransi jiwa dan industri asuransi umum tumbuh 4,66 % dan 3,14 %. Sementara aset dana pensiun tahun ini diproyeksikan tumbuh 6,47 %.

Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi berkata, penyebaran kasus Covid-19 yang semakin terkendali di paruh terakhir tahun lalu menjadi modal untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.  Presiden meminta industri jasa keuangan agar terus memberikan dukungan dan keberpihakan pendanaan pada sektor riil, khususnya UMKM. ”Sektor ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini porsi kredit UMKM dalam industri perbankan baru 20 % total kredit. Saya ingin ini ditingkatkan jadi 30 % pada 2024,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)

Di tengah beban berat yang ditanggung pemerintah dalam menangkal ketidakpastian global, Bank Indonesia menjadi tumpuan dengan dilibatkan dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di pasar Surat Berharga Syariah Negara valuta asing. Bank Indonesia (BI) berperan sebagai penata usaha dan pembayar imbalan dan/atau nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) valuta asing (Valas). Adapun biaya yang timbul dari kegiatan tersebut berasal dari anggaran operasional bank sentral. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pembiayaan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah menuturkan keteribatan bank sentral dalam SBSN Valas merupakan tindak lanjut dari fungsi bank sentral di pasar Surat Utang Negara (SUN) Valas atau global bond. “Semua biaya terkait dengan pelaksanaan tugas penata usaha ditanggung oleh BI. Jadi bukan membiayai penerbitan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/1).

SBSN Valas atau sukuk global menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah, termasuk dalam rangka merespons pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menuturkan bank sentral tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penata usaha dan pembayar imbalan SBSN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai penerbitan sukuk global negara pada tahun lalu mencapai US$3 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya US$2,5 miliar. Kendati mengokohkan postur fiskal, kebijakan ini berisiko menggerus anggaran internal BI yang sejak 2020 membantu pemerintah dalam memenuhi pembiayaan APBN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB II.