Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022), Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ”Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 % tahun ini, kami memproyeksikan pertumbuhan sejumlah sektor industri jasa keuangan akan ikut terakselerasi,” Untuk sektor perbankan, OJK memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit 2022 sekitar 7,5 % plus minus 1 %. Target ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit 2021 sebesar 5,2 %.

OJK juga menetapkan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank pada 2022 sebesar 10 % plus minus 1 %. Di sektor industri keuangan nonbank, OJK menargetkan pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan, industri asuransi jiwa, industri asuransi umum, hingga dana pensiun. Piutang pembiayaan ditargetkan bertumbuh 12 % plus minus 1 %. Adapun aset industri asuransi jiwa dan industri asuransi umum tumbuh 4,66 % dan 3,14 %. Sementara aset dana pensiun tahun ini diproyeksikan tumbuh 6,47 %.

Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi berkata, penyebaran kasus Covid-19 yang semakin terkendali di paruh terakhir tahun lalu menjadi modal untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi tahun ini.  Presiden meminta industri jasa keuangan agar terus memberikan dukungan dan keberpihakan pendanaan pada sektor riil, khususnya UMKM. ”Sektor ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini porsi kredit UMKM dalam industri perbankan baru 20 % total kredit. Saya ingin ini ditingkatkan jadi 30 % pada 2024,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)

Di tengah beban berat yang ditanggung pemerintah dalam menangkal ketidakpastian global, Bank Indonesia menjadi tumpuan dengan dilibatkan dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di pasar Surat Berharga Syariah Negara valuta asing. Bank Indonesia (BI) berperan sebagai penata usaha dan pembayar imbalan dan/atau nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) valuta asing (Valas). Adapun biaya yang timbul dari kegiatan tersebut berasal dari anggaran operasional bank sentral. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pembiayaan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah menuturkan keteribatan bank sentral dalam SBSN Valas merupakan tindak lanjut dari fungsi bank sentral di pasar Surat Utang Negara (SUN) Valas atau global bond. “Semua biaya terkait dengan pelaksanaan tugas penata usaha ditanggung oleh BI. Jadi bukan membiayai penerbitan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/1).

SBSN Valas atau sukuk global menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah, termasuk dalam rangka merespons pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menuturkan bank sentral tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penata usaha dan pembayar imbalan SBSN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai penerbitan sukuk global negara pada tahun lalu mencapai US$3 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya US$2,5 miliar. Kendati mengokohkan postur fiskal, kebijakan ini berisiko menggerus anggaran internal BI yang sejak 2020 membantu pemerintah dalam memenuhi pembiayaan APBN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan SKB II.

Ketangguhan APBN 2021 terefleksi dari realisasi defisit anggaran Rp 783,7 triliun atau 4,65 % PDB, lebih rendah dari proyeksi defisit APBN 2021 sebesar 5,7 % PDB. Namun pemerintah jangan terlena dan tetap memantau  potensi gangguan ketahanan fiskal demi jaga momentum pemulihan ekonomi. Tahun 2022 dinyatakan sebagai tahun terakhir defisit APBN di atas 3 %. Meski realisasi defisit APBN tahun lalu lebih baik dari target tahun ini, ada tantangan yang ancam stabilitas fiskal negara sepanjang 2022, mencakup pengendalian Covid-19, terutama munculnya varian baru, kerentanan pasar keuangan akibat tapering (bagian pengetatan kebijakan moneter) berbagai bank sentral negara ekonomi maju, serta potensi pelemahan kurs rupiah, hingga lonjakan impor. Belanja pemerintah meningkat seiring pembangunan infrastruktur yang masif, pengetatan stimulus moneter oleh bank sentral, diantaranya Bank Sentral AS (The Fed) berpotesi dorong pelarian modal asing yang bisa melemahkan kurs rupiah, juga berpotensi meningkatkan belanja negara dalam denominasi dollar AS. Euforia atas segala capaian pada 2021 sudah cukup, sekarang waktunya untuk menatap ke depan menjawab tantangan 2022. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UMKM terus memantau proses homologasi sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara KSP Sejahtera Bersama dan ribuan anggotanya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (5/1), menegaskan, saya meminta KSP Sejahtera Bersama benar-benar transparan melaporkan pembayaran dana anggota sesuai tahapan yang diputuskan PKPU, agar seluruh tahapan pembayaran berjalan baik.KSP Sejahtera Bersama terlibat kasus gagal bayar Rp 8,8 triliun. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakpus Agustus 2020, pembayaran dibagi 10 tahap hingga tahun 2025, pembayaran tahap pertama dilaksanakan Juli-Desember 2021.

Sebelumnya, Tim Pengawas KSP Sejahtera Bersama Kemenkop dan UKM bertemu pihak Polda Jabar yang menangani proses pidana manajemen KSP Sejahtera Bersama, diperoleh penjelasan tidak ada hambatan bagi KSP Sejahtera Bersama menjual aset mereka. Bahkan, Polda Jabar tidak memblokir aset KSP Sejahtera Bersama kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN hanya diminta menelusuri aset yang dimiliki KSP Sejahtera Bersama. (Yoga)

Likuiditas sektor keuangan Indonesia November 2021 naik, sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar dalam arti luas (M2) November 2021 mencapai Rp 7.572,2 triliun, tumbuh 11% year on year (yoy). Jumlah ini lebih tinggi ketimbang Oktober 2021 sebesar Rp 7.491,7 triliun, naik 10,5% yoy. BI menyebut kenaikan berasal dari akselerasi uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. Adapun komponen uang kuasi pada November 2021 tercatat Rp. 3.405,8 triliun, tumbuh 7,0% yoy. Angka ini juga naik dari bulan Oktober 2021 yang sebesar Rp 3.393,8 triliun atau tumbuh 6,0% yoy. Asal tahu saja, komponen uang kuasi ini di dorong oleh peningkatan simpanan berjangka dan giro valas. 

Sektor keuangan digital Indonesia berkembang pesat. Bahkan, di tahun 2030 mendatang nilai keuangan digital Indonesia diprediksi mencapai ribuan triliun. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkirakan sektor keuangan digital tumbuh menjadi Rp 4.500 triliun pada 2030, delapan kali lipat dari sekitar Rp 600 triliun pada saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi aset keuangan syariah global akan mencapai 3,69 triliun dolar AS dalam periode 2019-2024 berdasarkan laporan dari Global Islamic Economic Report.“Global Islamic Economic Report memperkirakan keuangan Islam global akan tumbuh 5 persen selama periode 2019-2024. Ini akan mencapai yang diharapkan pada tingkat aset 3,69 triliun dolar AS pada 2024,” kata Menkeu dalam acara AICIF 2021 di Jakarta, Rabu.

Mulai meredanya kasus positif Covid-19 membuat penjualan produk asuransi jiwa melalui bank atau biasa dikenal bancassurance semakin meningkat. Dari data, bancassurance menyumbang premi paling besar dibandingkan kanal lain. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan premi dari bancassurance mencapai Rp 48,23 triliun, atau meningkat 27,3% yoy per kuartal II-2021. Kanal ini menyumbang porsi terbesar, mencapai 46% terhadap total premi industri.

Bisnis, Jakarta -  Geliat bisnis di industri pembiayaan mulai terasa sepanjang tahun ini. Capaian sejumlah perusahaan multifinance sampai dengan kuartal III/2021, sudah melampaui capaian periode yang sama pada 2020. Capaian yang dibukukan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF), misalnya meningkat tajam sampai dengan September 2021. Upaya sentralisasi dan digitalisasi proses, serta terus menambah mitra digital sebagai kanal distribusi merupakan salah satu strategi yang berhasil mendongkrak penyaluran pinjaman. 

Meskipun demikian, total aset WOMF senilai Rp 4,8 triliun masih terkoreksi 23% secara tahunan dibandingkan Rp 6,3 triliun pada September 2020. Adapun, laba bersih selama sembilan bulan tahun ini menyentuh Rp 76 miliar, atau meningkat 34% YoY dibandingkan dengan periode September 2020 senilai Rp 56 miliar. Membaiknya penyaluran pembiayaan menjadi sinyal tren pulihnya perekonomian. Pada kuartal III/2021 ini, porsi penyaluran terbesar diambil pembiayaan multiguna beragunan mobil atau Mobilku Rp 438 miliar. Disusul pembiayaan sepeda motor baru Rp 401 miliar, dan pembiayaan multiguna beragunan motor atau MotorKu Rp 307 miliar.

Bisnis, Jakarta - Tercapainya konsensus global mengenai Pilar 2: Global Anti Base Erosion menyisakan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 menuntut pemerintah menghapus tax holiday yang selama ini menjadi magnet investor sekaligus pendulang penerimaan negara. Secara konkret, pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau pajak penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Esensi ini mencakup dua hal yang menimbulkan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 mengharuskan pemerintah menghapus tax holiday yang menjadi pemanis untuk mengundang investor asing. Bila Indonesia tetap memberikan fasilitas tersebut atau menetapkan tarif pajak korporasi di bawah 15%, pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari perusahaan. 

Hilangnya potensi penerimaan itu disebabkan oleh ketentuan di dalam Pilar 2 yang memberikan kewenangan kepada negara domisili atau negara asal korporasi untuk memungut pajak, jika negara pasar menetapkan tarif di bawah 15%. Tax Holiday tidak akan memberikan keuntungan bagi investor asing maupun Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, fasilitas itu justru memberikan tambahan penerimaan bagi yuridiksi domisili perusahaan induk. Pilar 2 menyisakan problem bagi Indonesia. Peluang meningkatkan penerimaan memang cukup terbuka melalui global minimum tax. Namun, Indonesia wajib meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional dengan adanya tarif pajak minimum itu. Versi terbaru dari tax holiday akan lebih terarah dengan menyasar sektor prioritas yang dianggap memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional.