Sengkarut gagal bayar di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) semakin kusut. Bukannya terurai, satu persatu masalah baru muncul. Bak kapal, tak ada lagi nakhoda di Wanaartha.Jajaran direksi dan komisaris independen Wanaartha Life menyatakan mundur per 31 Oktober 2022. Alasan utama mundurnya mereka adalah tak sanggup lagi menjalankan perusahaan dengan kondisi saat ini. Mereka menyebutkan penambahan modal bukanlah kewajiban dari direksi. Kondisi semakin ruwet saat Mahkamah Agung memutuskan, aset Wanaartha senilai Rp 2,4 triliun sudah disita oleh negara melalui Kejaksaan Agung, Direktur Wanaartha Life, Ari Prihadi tak banyak berkomentar terkait pengunduran dirinya. Ia mengisyaratkan, pengunduran diri masih perlu menunggu persetujuan beberapa pihak. Kini harapan nasabah ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan kasus ini. Kuasa hukum sejumlah nasabah Wanaartha Life, Benny Wulur bilang alternatif terbaik kondisi saat ini ialah mempailitkan perusahaan dengan persetujuan OJK. Dengan kekosongan manajemen tidak akan mudah untuk menyelesaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diminta OJK.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berhasil mengantongi aset obligor mencapai Rp 28,85 triliun sampai dengan 28 Oktober 2022. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Purnama T Sianturi mengatakan, nilai tersebut dalam bentuk uang tunai ke kas negara, penetapan status penggunaan ke lembaga, hibah, serta melalui bentuk barang milik negara (BMN).

OJK bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) syariah menggelar rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta menyemarakkan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah). Perayaan Hari Santri Nasional dibuka dengan opening ceremony yang dilaksanakan secara serentak di lima pondok pesantren pada 22 Oktober 2022, dipusatkan di Ponpes Al-Munnawir Krapyak, Bantul dan diikuti Ponpes Darunnajah, Jakarta, Ponpes Mathla’ul Anwar Leuwipanjang, Banten, Ponpes API Syubbanul Wathon Secang, Magelang, dan Ponpes Al-Anwar, Bangkalan. Pelaksanaan kegiatan dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang hadir secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi santri.

Santri didorong memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan (inklusi) pada lembaga jasa keuangan formal. “Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk dapat mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah essential life skill atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan oleh kita semua,” jelas Friderica dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10). Tingkat literasi keuangan yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong yang marak terjadi di masyarakat. Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional meliputi Talkshow Edukasi Keuangan Syariah, Launching Gerakan Santri Menabung, dan Tabligh Akbar/Doa Bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan. Puncak dan closing ceremony Hari Santri Nasional direncanakan pada 28 Oktober 2022 yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan MoU antara OJK dengan MES. (Yoga)

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, dalam acara edukasi keuangan syariah di Bantul, DI Yogyakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis OJK pada 2019, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada 2019 masing-masing sebesar 8,93 % dan 9,1 %. Adapun literasi dan inklusi keuangan konvensional masing-masing 37,72 % dan 75,28 %. (Yoga)

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law sektor keuangan terus digodok. Payung hukum terkait industri keuangan termasuk financial technology (fintech) lending dalam bentuk UU didorong segera dibentuk agar industri ini memiliki kekuatan hukum terkait penyelenggaraan bisnisnya. Untuk itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Frederica Widyasari bilang, OJK sebagai lembaga pengawasan industri keuangan, telah mengusulkan adanya saksi bagi perusahaan fintech lending jika melanggar aturan dalam penyelenggaraan bisnisnya dalam RUU P2SK. Selama ini menurutnya, banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal karena perusahaan-perusahaan bodong itu mampu mencairkan dana lebih cepat dibanding yang legal. Sebab, pinjol legal butuh waktu untuk identifikasi peminjam hingga profil kredit untuk memitigasi risiko. Adapun pinjol ilegal tidak memiliki tahapan-tahapan mitigasi risiko seperti itu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menimbang ulang pemberlakuan kebijakan penetapan tarif premi asuransi kendaraan. Sejak tahun 2017, regulator mengatur batas bawah dan batas atas tarif premi atau kontribusi di lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda. Saat ini, OJK mempertimbangkan untuk menyerahkan penentuan premi ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, regulator tidak akan campur tangan dalam penentuan besaran premi. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), HSM Widodo menyebut, saat ini yang diperlukan industri adalah menaikkan batas-batas tarif, yang disesuaikan dengan akumulasi inflasi yang ada selama ini. Ia menduga, jika saat ini pembatasan tarif dihilangkan, perang tarif sangat mungkin terjadi. Di masa lalu, alasan OJK menetapkan batas bawah dan batas atas adalah terjadinya perang tarif di antara pemain. Persaingan semacam itu dicemaskan akan merugikan nasabah dan industri.

Inklusi Keuangan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam sesi diskusi “Peran BUMN dalam memperluas Keuangan Inklusif” pada Trade Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G20: SOE International Conference di Bali pada Senin, 17 Oktober 2022. Upaya mewujudkan inklusi keuangan dibahas bersama oleh perwakilan negara-negara G-20, pemerintahan, pimpinan perusahaan BUMN, hingga akademisi maupun peneliti. Professor Jay K. Rosengard, Adjunct Lecturer Harvard Kenedy School mengapresisasi kontribusi besar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN dalam mendorong dan menciptakan inklusi keuangan dan serta dalam penerapan ESG di Indonesia. Kontribusi tersebut tidak semata-mata datang tiba-tiba, namun merupakan buah dari upaya panjang BRI memberdayakan UMKM sebagai backbone utamanya bisnisnya. “Dua dekade lalu, ketika teknologi dalam pertanian mulai merambah, BRI berperan aktif dalam membiayai pembelian beras, pupuk, pestisida serta biaya hidup tunjangan selama masa transisi dan edukasi yang diupayakan bersama pemerintah. Dan ini didorong ke BRI dalam program yang disebut “BIMAS (Bimbingan Massal)”, program bimbingan massal, dan ini adalah awal atau cikal bakal microbanking secara nasional di BRI. Dan apa yang terjadi dari waktu ke waktu adalah petani mengadopsi teknologi baru dan membentuk perspektif revolusi hijau. Ini adalah kesuksesan yang luar biasa, Indonesia berubah dari pengimpor beras terbesar dunia menjadi pengekspor beras bersih dalam waktu sekitar satu generasi, 20 tahun” ungkap Jay.

Jay membeberkan pembiayaan yang disalurkan BRI merupakan pendorong utama produktivitas pelaku UMKM. “Adopsi teknologi ini sangat meningkatkan produktivitas petani yang tentu saja meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Tetapi semua hal tersebut tidak mungkin terjadi bila tidak ada pembiayaan dari BRI untuk meningkatkan produktivitas mereka,” terang Jay. Dua puluh tahun lebih berselang, BRI telah tumbuh menjadi bank dengan aset terbesar serta penyalur utama kredit UMKM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan proporsi kredit UMKM di BRI yang sudah mencapai 83% dari total kredit atau Rp920 triliun pada kuartal II-2022. Komitmen BRI dalam sisi pembiayaan juga ditunjang oleh implementasi ESG yang unggul sehingga BRI dapat terus tumbuh berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan UMKM. “BRI merupakan contoh dari suksesnya green revolution. BRI juga dapat saya katakan sebagai World’s biggest & most successful profitable microbanking. It’s a great untold story. BRI dapat menjalankan bisnisnya sebagai commercial bank dengan membukukan laba Rp24,88 triliun dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 dan sebagian di antaranya dikontribusikan kepada pemerintah melalui dividen serta pajak. BRI juga mampu menghadirkan social development impact ke masyarakat dengan jangkauannya yang luas,” tegas Jay. (Yoga)

RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang berformat omnibus law akan mengamandemen 15 UU di sektor keuangan. Mengingat pentingnya peran sektor keuangan dalam perekonomian nasional, sekaligus keluasan dampaknya bagi masyarakat, kini amat penting untuk memastikan RUU P2SK disusun melalui proses yang berjalan baik dan berkualitas. RUU P2SK disepakati sebagai usulan DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 September 2022. Kini, dalam waktu maksimal 60 hari, pemerintah harus menyusun dan menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan RUU tersebut pada proses legislasi. Ruang lingkup pengaturan ekosistem keuangan dalam RUU P2SK antara lain meliputi perbankan; pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing; perasuransian; asuransi usaha bersama; program penjaminan polis; usaha jasa pembiayaan; usaha modal ventura; dana pensiun; kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; lembaga keuangan mikro; dan konglomerasi keuangan.

Dengan struktur baru ini, tugas OJK bertambah dengan pengawasan kegiatan usaha koperasi serta pengawasan kegiatan usaha ITSK, termasuk bisnis aset kripto. Tugas pengawasan usaha aset kripto ini tak hanya jadi tambahan tugas bagi OJK, tetapi juga bagi BI. Salah satu perubahan yang dipandang krusial dalam RUU P2SK juga terkait proses pemilihan calon pemimpin lembaga sektor keuangan. Proses pencalonan dan seleksi anggota Dewan Komisioner OJK yang selama ini dilakukan pemerintah melalui panitia seleksi yang dipimpin menteri keuangan, dalam RUU ini dialihkan ke panitia seleksi yang dibentuk oleh DPR. Menkeu Sri Mulyani mengharapkan RUU P2SK yang tengah disusun ini dapat menjadi fondasi bagi reformasi sektor keuangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam berpendapat, perkembangan zaman kini memang menuntut amendemen sejumlah UU sektor keuangan. Namun, proses penyusunannya perlu dipastikan dalam koridor aturan yang tepat dan melibatkan banyak pihak. Kendati demikian, Piter pun menyoroti dibukanya kemungkinan campur tangan politik dalam penentuan calon pimpinan otoritas keuangan, seperti BI dan OJK. (Yoga)

Seluruh negara di dunia sedang menghadapi ancaman inflasi global. AS mengalami inflasi 8,3 %, Inggris 9,9 %, dan Uni Eropa 10 % pada Agustus 2022. Inflasi di Indonesia juga mengalami kenaikan, September 2022, inflasi Indonesia naik menjadi 5,95 %, lebih tinggi dari Agustus 2022 yang 4,69 %. Kenaikan inflasi di Indonesia merupakan dampak dari inflasi global dan kenaikan harga BBM. Efek dari inflasi yang paling kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah harga barang dan jasa semakin naik, sementara daya beli menurun. Kita juga bisa melihat banyak PHK di berbagai perusahaan. Namun, kita patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih baik, bahkan kredit perbankan tumbuh 10,62 % pada Agustus 2022.

Berikut cara mengelola keuangan di tengah inflasi global ini; Pertama, kelola pos keuangan dengan baik dan hidup hemat. Atur keuangan dengan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kedua, mencari tambahan pendapatan di luar pendapatan rutin. Kita dapat memanfaatkan hadirnya berbagai platform lokapasar (marketplace) untuk memasarkan produk atau jasa secara daring, misalnya. Hobi membuat kue atau memasak juga bisa dimaksimalkan sebagai sumber penghasilan tambahan. Ketiga, siapkan dana darurat untuk kebutuhan tidak terduga, seperti terkena PHK, mengalami kecelakaan, kehilangan sumber mata pencarian, dan hal buruk lainnya. Keempat, berinvestasi sesuai profil risiko, dengan memilih instrument investasi yang minim risiko dan mendiversifikasikan investasi ke berbagai instrumen. (Yoga)

Kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia tak kunjung menipis. Tingkat inklusi keuangan sembilan tahun terakhir masih 1,5-2 kali lipat di atas tingkat literasi keuangan. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis OJK sejak 2013 hingga 2019, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan tak juga menipis. Pada 2013, selisih antara tingkat literasi dan inklusi keuangan sebesar 37,9 % yang berasal dari tingkat literasi berada pada level 21,8 % dan inklusi keuangan pada level 59,7 %. Pada 2016, selisih keduanya masih lebar, yakni 38,1 % yang berasal dari tingkat literasi sebesar 29,7 % dan inklusi 67,8 %. Tiga tahun berselang, kondisi tak banyak berubah dengan selisih keduanya mencapai 38,2 % dengan tingkat literasi 38,2 % dan tingkat inklusi 76,2 %.

Tahun ini, OJK sudah menjalankan survei, meski data survei selengkapnya baru dirilis secara resmi akhir bulan ini, anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, membocorkan garis besar hasil survei itu, yakni literasi keuangan pada level 49,9 % dan tingkat inklusi pada posisi 84,2 %. Artinya, selisih keduanya mulai mengecil kendati masih tinggi, yakni 34,3 %. Masih jomplangnya angka literasi dengan inklusi ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang baru sekadar mengakses jasa keuangan, tetapi belum betul-betul memahami cara kerja dan risikonya. Rendahnya literasi keuangan ini juga rentan dimanfaatkan penjahat kerah putih berkedok jasa keuangan. Ketidaktahuan masyarakat akan layanan jasa keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan bagi para pelaku penipu berkedok investasi bodong dan pinjaman daring ilegal untuk mengeruk keuntungan secara tak bertanggung jawab dari nasabah. (Yoga)