Rombongan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 tiba di terminal penumpang Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara, Sabtu (24/2) setelah menempuh 10 jam perjalanan dari Dermaga Pangkalan Utama TNI AL XIII Tarakan. Rombongan ERB 2024 terdiri dari pegawai BI, prajurit TNI AL, dan anggota Baznas. Misinya, memberi layanan penukaran uang rupiah dan layanan kesehatan, juga menyalurkan bantuan program sosial kepada masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Harian Kompas dan beberapa media lain bergabung dalam rombongan ini. Warung Muliyati (48) hanya berjarak 10 langkah dari Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia (PB-02) Sebatik. Meski Muliyati mengantongi identitas warga negara Indonesia, warungnya terletak di luar patok perbatasan atau berdiri di wilayah negeri jiran. Warung yang diba ngun Muliyati pada Juni 2023 itu kerap disambangi pelancong yang tergugah untuk melihat batas negara sekaligus mengunjungi Wisata Rumah Dua Negara.

”Di sini, orang bisa membayar pakai dua mata uang, ringgit dan rupiah, ada juga yang pakai QRIS. Tapi, paling banyak pembayaran pakai rupiah,” katanya. Peredaran kedua mata uang itu menjadi fenomena yang wajar mengingat kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan hanya dibatasi garis imajiner yang memisahkan teritori dua negara. Beberapa meter dari patok perbatasan, sejumlah prajurit TNI selalu mencatat lalu lalang warga lintas negara. Barang dagangan di warung Muliyati yang banyak diminati pembeli adalah ragam produk minuman saset buatan Malaysia. Kehidupan di perbatasan tidak hanya berkait urusan ekonomi bagi Muliyati, tetapi juga menyangkut urusan keluarga. Muliyati menikah dengan warga negara Malaysia dan dikaruniai enam anak. ”Saya orang Indonesia, tetapi menikah dengan orang Malaysia. Anak saya Malaysia semua. Tapi, saya tetap cinta Indonesia,” imbuhnya.

Sugianto (66) pemilik kebun sawit di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan, menceritakan, tak sedikit orang Malaysia yang tinggal di perbatasan membeli hasil kebun sawitnya. Kendati demikian, Sugianto yang kerap singgah di warung Muliyati untuk sekadar menikmati secangkir kopi masih menyimpan uang rupiah dalam jumlah lebih banyak ketimbang ringgit. Ringgit yang ia terima akan ditukarkan dengan rupiah di bank atau digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di kota Tawau, Sabah, Malaysia, yang terpisah perairan laut dengan Pulau Sebatik, karena lebih dekat dan harga barang-barang kebutuhan pokok di Tawau pun lebih murah ketimbang di kota terdekat di wilayah Indonesia. Harga 10 kg beras, 27 ringgit 60 sen atau Rp 90.000. Sementara beras domestik Rp 130.000 per 10 kg. Harga minyak goreng di Malaysia Rp 16.000 per liter. Sementara minyak goreng dalam negeri Rp 20.000 per liter. (Yoga) 

Meskipun secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia masih stabil, pergerakan nilai tukar rupiah ke depan masih bisa melemah akibat dinamika global dan domestik terkini, termasuk kondisi politik yang kian panas. Rupiah pun diprediksi baru akan menguat pada paruh kedua tahun 2024 setelah ketidak pastian dalam dan luar negeri berakhir. Nilai tukar rupiah pada akhir Desember 2023 ditutup menguat 1,1 % secara tahunan dibandingkan akhir tahun 2022. Kondisi ini pun masih lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan ASEAN, seperti baht Thailand yang menguat 0,76 % dan peso Filipina yang menguat 0,62 % secara tahunan. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (30/1) ditutup di level Rp 15.796 per USD. Meski demikian, BI mengantisipasi adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah di awal tahun akibat banyaknya ketidakpastian dan gejolak terkini. BI pun memperkirakan nasib rupiah masih akan serba tak pasti pada awal tahun dan baru menguat pada paruh kedua tahun 2024.

”Berdasarkan faktor-faktor fundamental itu, semestinya memang rupiah menguat. Tetapi, kalau dalam jangka pendek ini ada faktor-faktor yang menimbulkan sentimen, itu bisa berpengaruh menekan nilai tukar. Bukan hanya rupiah, melainkan juga mata uang seluruh dunia,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1). Ia mencontohkan beberapa sentimen yang sedang ramai akhir-akhir ini, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah dan Laut China Selatan, berita tentang kebijakan ekonomi China yang menghentikan peminjaman saham tertentu agar pasar sahamnya tidak merosot, serta ”tebak-tebakan” pasar mengenai kebijakan The Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya (fed fund rate).

Kondisi dalam negeri yang semakin panas menjelang  perhelatan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang ikut berdampak pada stabilitas rupiah. Berdasarkan tren pemilu selama ini, depresiasi rupiah biasanya  mencapai puncak sebelum tahun pemilu dan mengalami moderasi sepanjang tahun pemilu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meskipun perkembangan rupiah secara historis lebih dipengaruhi oleh faktor global, dinamika domestik dan factor sentimen menjelang pemilu ikut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Akibat investor yang wait and see, nilai tukar rupiah biasanya akan melemah. Menkeu Sri Mulyani menambahkan, secara umum stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter-fiskal pemerintah dan BI. Selain itu, prospek ekonomi Indonesia yang positif juga akan menarik masuknya aliran modal(capital inflow) ke dalam negeri. (AGE/BK (Yoga)

Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder. Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing. Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik sebesar Rp3,20 triliun selama periode 22-25 Januari 2024.  Hal ini tidak terlepas dari ekspektasi investasi asing mengenai sikap Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang belum akan terburu-buru menurunkan suku bunga acuan. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter  BI Edi Susianto mengatakan, terjadinya capital outflow karena adanya sentimen global terkait menurunnya ekpektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve segera menurunkan suku bunga acuan. Prediksi terkait sikap Federal Reserve ini ditopang rilis data ekonomi yang memberikan sinyal bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup resilen, ditambah beberapa kondisi di Jepang dan Eropa. Sementara itu, data kurs jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp 15.829 per dolar AS pada Jumat  (26/1/2024)

Nilai tukar rupiah terus melemah menuju level psikologis Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Narasi suku bunga acuan AS akan bertahan lebih lama di level tinggi menimbulkan tekanan pada mata uang global, termasuk mata uang Garuda. Dikutip dari Bloomberg, rupiah berada di posisi Rp 15.615 per dolar AS pada awal pekan lalu terjun bebas hingga hingga menembus level terendah Rp 15.826 dalam sepekan pada Kamis (25/1). Pada perdagangan Jumat (26/1), rupiah di pasar spot naik tipis ke posisi Rp 15.825. Dalam sepekan, rupiah sudah turun 1,34%. Sejak awal tahun, rupiah sudah terkoreksi 2,76% terhadap dolar AS. Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong mengatakan, ekspektasi suku bunga acuan AS bakal dipangkas pada bulan Maret 2024 mulai runtuh. Ini tercermin dari probabilitas The Federal Reserve memotong suku bunga pada Maret turun hingga ke bawah 50%. Sementara itu, stimulus China yang diharapkan berdampak positif untuk pasar Asia, belum mampu mengangkat rupiah. "Nilai tukar rupiah sangat mudah menembus level harga Rp 16.000 per dolar AS apabila Bank Indonesia (BI) tidak rutin intervensi," ujar Lukman, Minggu (28/1). Research And Development Handal Semesta Berjangka, Alwi Assegaf melihat, rupiah tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, indeks dolar AS baru-baru ini mencapai level tertinggi enam pekan terakhir. Pemicunya adalah sentimen yang menguatkan aset safe haven seperti dolar AS dan ekspektasi The Fed memangkas suku bunga di awal tahun ini yang perlahan memudar. Penguatan dolar AS juga berkat dorongan dari kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun yang kini berada di atas 4%. Tingginya imbal hasil (yield) obligasi AS dapat menarik lebih banyak dana investasi ke negari Paman Sam sehingga yang berdampak pada penguatan dolar AS.Pergerakan USD/IDR secara teknikal sudah overbought, sehingga memberi peluang rupiah bakal menguat. Hanya saja, Alwi mengamati, level 16.000 mungkin bakal menjadi area psikologis rupiah pada akhir kuartal I-2024, seiring narasi suku bunga tinggi masih membayangi pasar.

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan, BI rate, sebesar 6%, suku bunga deposit  facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), 16-17 Januari 2024. Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) tergelincir 0,58% ke level 7.200, kemarin, setelah BI mengumumkan kebijakan suku  bunga. Koreksi indeks sejalan pelemahan bursa saham Asia. Hal itu dipengaruhi  sikap pelaku pasar yang menurunkan ekspektasi penurunan  suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed), dalam waktu dekat. Ini terjadi seiring pernyataan Gubernur The Fed Christopher Waller bahwa The Fed tidak bisa terburu-buru menurunkan suku bunga. Hal ini mendongkrak imbal hasil obligasi AS 10 tahun sebesar 11,9 basis poin menjadi 4,0695%, sedangkan yield obligasi di Eropa berfluktuatif. (Yetede)

Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024. Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.

Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.  Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.

Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 kian tebal tiga bulan jelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Bank Indonesia (BI) menyampaikan likuiditas perekonomian melanjutkan tren positif. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melaporkan, posisi M2 mencapai Rp8.573,6 triliun atau tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/YoY). Erwin menilai, pertumbuhan tersebut relatif stabil dari bulan sebelumnya yang tumbuh 3,4% YoY ke Rp8.505,4 triliun. Artinya, dalam kurun waktu sebulan, peredaran M2 naik senilai Rp68,2 triliun. Kinerja uang beredar ditopang oleh penyaluran kredit moncer. Penyaluran kredit pada November 2023 tumbuh sebesar 9,7% YoY yang lebih pesat dibandingkan dengan realisasi pada Oktober 2023 dengan pertumbuhan 8,7% YoY. Berbeda dengan pertumbuhan kredit, tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi sebesar 15% YoY. Tagihan bersih pemerintah pusat ini melanjutkan kontraksi sebulan sebelumnya yakni 11,7% YoY. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 0,3% YoY atau melambat dari 6,1% YoY pada Oktober 2023. Uang kuasi yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan lainnya, baik rupiah maupun valuta asing atau valas, serta simpanan giro valas tumbuh 4,9% YoY yakni menyentuh Rp3.820 triliun. Realisasi tersebut naik dari posisi bulan sebelumnya di angka Rp3.788,5 triliun. Kondisi uang beredar sejalan dengan proyeksi ekonom yang menggambarkan efek penyelenggaraan Pemilu. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meramal selama empat bulan sebelum pemilu dan satu bulan setelah pemilu, tren M2 sejak Pemilu 2004 selalu meningkat.

Perhelatan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Euforianya mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri.  Kemeriahan ”hajatan” lima tahunan itu secara tidak langsung turut menggerakkan perekonomian lebih masif dari biasanya. Sebagaimana terjadi pada beberapa periode pemilu sebelumnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah pada tahun politik cenderung lebih besar (Kompas.id, 9/11). Perputaran roda ekonomi yang lebih cepat itu seiring dengan semakin banyaknya uang yang beredar saat pemilu. Pada pemilu tahun depan, perputaran uang diperkirakan naik hingga Rp 100 triliun. Proyeksi tersebut berkaca pada tren yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Merujuk data BI, uang yang beredar di masyarakat pada momentum Pemilu 2014 dan 2019 meningkat di kisaran Rp 23 triliun-Rp 52 triliun, yang mengacu pada uang tunai yang dipegang masyarakat, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (M1).

Masifnya peredaran uang di masyarakat saat pesta demokrasi juga tampak dari lebih tingginya penarikan uang dari lembaga keuangan. BI menyebutnya dengan net outflow uang tunai positif. Artinya, outflow atau penarikan uang tunai lebih besar daripada inflow atau penyetorannya. Pada April 2019, penarikan uang tunai oleh masyarakat mencapai Rp 74,9 triliun, sedangkan besaran penyetoran senilai Rp 51,6 triliun. Tak dapat dimungkiri, pemilu juga turut berperan dalam menggerakkan ekonomi, terutama dalam masa jelang pemilihan. Salah satunya melalui peredaran uang yang masif untuk berbagai keperluan belanja politik demi mendulang popularitas partai ataupun sosok yang berkontestasi. Periode April 2023 hingga 29 Juni 2023, Meta Platform melaporkan, nilai transaksi iklan politik dan pemilu di sejumlah kanal media sosial mencapai Rp 10,9 miliar, yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menyebutkan, pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,05-0,1 % pada tahun ini (Kompas.id, 1/11). (Yoga)