JAKARTA,ID-Pasar Modal Indonesia mengukir sejarah baru dengan jumlah perusahaan  tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menembus 900 emiten, setelah PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS), PT Mastersystem Indonesia Tbk (MSTI), dan PT Ikapharmindo Putramas Tbk (IKPM) resmi melantai di bursa pada 8 November 2023. Jumlah ini diyakini terus bertambah sampai akhir tahun, menyusul masih ada 27 calon emiten yang telah masuk pipeline pencatatan saham perdana di BEI. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan, total perusahaan tersebut menjadi sejarah baru sekaligus membawa BEI masuk lima besar global dari segi perusahaan tercatat, dan ketujuh global dari segi fundraising yakni Rp54 triliun. "Ini menunjukkan pasar modal kita  dapat diandalkan dan dipercaya  sebagai sumber modal alternatif untuk bertumbuh besar," kata Iman di BEI, Jakarta, Rabu (8/11/2023). (Yetede)

Perjalanan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengejar target adjusted EBITDA positif masih menantang. Tapi, GOTO belum mengubah target ini karena ada sejumlah strategi yang tengah digeber. Direktur Utama GOTO Patrick Walujo mengatakan, unit bisnis on demand services yaitu Gojek dan bisnis e-commerce Tokopedia bisa mencetak keuntungan pada akhir kuartal IV-2023 nanti. Jika adjusted EBITDA di kuartal keempat nanti bisa positif, total EBITDA yang disesuaikan sepanjang tahun 2023 bisa berada di antara level negatif Rp 4,5 triliun hingga negatif Rp 3,8 triliun. Dus, berkaca dari pencapaian itu, ada potensi EBITDA GOTO berbalik menjadi positif. Namun GOTO juga tampak was-was target tersebut tidak terpenuhi. Patrick memang menegaskan GOTO tak akan mengubah target ini. Tapi dia juga tak menampik kalau ada peningkatan risiko dalam mencapai target tersebut. Di sisi lain, GOTO akan terus menggenjot efisiensi demi mencapai ambisi profit tadi. GOTO akan menekan angka cash burn (penggunaan kas). GOTO memiliki kas dan neraca yang solid. Ini tercermin dari posisi kas, setara kas dan deposito jangka pendek GOTO yang mencapai Rp 25,2 triliun per 30 September 2023. Pada periode itu, tingkat penggunaan bersih kas atau net cash burn GOTO telah berkurang 76% secara tahunan. Head of Investor Relations GOTO Reggy Sutanto mengatakan, hingga saat ini, cash brun GOTO tiap bulannya berada di kisaran US$ 15 juta hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 320 miliar. Research Analyst MNC Sekuritas Alif Ihsanario mengatakan, era suku bunga tinggi juga masih bisa menekan kinerja GOTO. MNC Sekuritas pun memangkas target harga GOTO dari Rp 135 menjadi Rp 120. Tapi, saham GOTO masih direkomendasikan beli. Selasa (7/11), GOTO naik 1,32% ke harga Rp 77 per saham.

Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.

”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis) tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)

Bappebti menerima kurang dari 1 % aduan nasabah dari total nasabah perdagangan berjangka komoditas Sistem Perdagangan Alternatif setiap tahunnya. Pengaduan yang ditangani mayoritas terkait ketidakpahaman nasabah terhadap aturan perdagangan tersebut. Pada 2023, dari total 30.415 nasabah, ada 151 nasabah (0,49 %) yang membuat pengaduan. Tahun sebelumnya, sebanyak 257 nasabah (0,36 %) dari total 69.956 nasabah membuat aduan. Aduan ini terkait sistem perdagangan alternatif (SPA), seperti di perdagangan atau investasi indeks emas, indeks valas, dan indeks harga saham. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023), mengatakan, sebagian besar pengaduan yang sudah mereka klasifikasi terkait masalah ketidakpahaman nasabah pada produk berjangka komoditas itu.

”Mereka harus paham SPA. Kenyataannya, banyak yang tidak paham, tetapi tanda tangan (kontrak). Kalau sudah tanda tangan, kan, ada perikatan,” katanya. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, aduan itu banyak dilayangkan ketika nasabah mengalami kerugian saat berinvestasi. Mereka lalu menuntut ganti rugi atau menuduh kecurangan kepada perusahaan pialang atau Bappebti selaku pengawas perdagangan berjangka komoditas. ”Sekarang, kan, banyak tawaran (investasi) lewat iklan masuk ke publik. Kemudian, mereka tertarik mentransfer sejumlah uang ke akun itu. Kalau enggak terjadi(keuntungan), mereka akan marah karena janji tidak terpenuhi atau tidak sesuai yang diiklankan. Sesederhana itu sebenarnya pengaduan-pengaduan yang terjadi,” ujarnya. (Yoga) 

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

JAKARTA,ID-Sebanyak tiga entitas PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menjajaki peluang untuk ikut serta dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia. Ketiganya saat ini dalam proses melengkapi persyaratan administrasi untuk ikut meramaikan bursa yang baru diluncurkan pada 26 September 2023 tersebut. "Iya, ada tiga Adaro yang daftar (Bursa Karbon Indonesia)," kata Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono pada acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Adaro Power Mustiko Bawono menginformasikan bahwa perusahaan dimaksud, salah satunya adalah PT Tanjung Power Indonesia (TPI). Entitas ini merupakan bagian Energy, yakni di pilar Adaro Power. TPI adalah perusahaan konsorsium yang 65% sahamnya dimiliki Adaro Power, dan sisanya oleh PT East-West Power Indonesia sebagai anak perusahaan Korea East-West  Power Co Ltd sebanyak 35%. (Yetede)

Indonesia telah resmi menyediakan Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) atau Bursa CPO untuk menyediakan pasar fisik CPO, Jumat (20/10). Mekanisme yang dimiliki di Tanah Air dinilai lebih efektif daripada bursa CPO di Malaysia yang telah hadir lebih awal. Head of Risk Management Clearing and Group Controller Indonesia Clearing House (ICH) Yudhistira Mercianto menjelaskan, Indonesia berupaya membentuk referensi harga sendiri, tetapi dengan mekanisme perdagangan yang sedikit berbeda dengan yang dilakukan di negeri jiran. ”Di Malaysia, ada keharusan penjual mengirim CPO ke tangki publik terlebih dahulu, sedangkan di kita langsung ke tangki pembeli.

Misalnya, kita membuat persyaratan harus masuk ke tangki yang dikelola bursa atau kliring, itu akan mengubah proses bisnis mereka (pelaku usaha CPO),” kata Yudhistira, akhir pekan lalu, di Jakarta. Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) selaku penyelenggara bursa dan lembaga kliring seperti ICH menyerahkan mekanisme pengiriman CPO kepada penjual langsung kepada pembeli sesuai kontrak yang ada, tidak sampai pada membuat tangki publik. ”Cara Malaysia, saya pikir enggak cocok karena cost akan meningkat dari penjual ke tangki publik, lalu dikeluarkan lagi ke tangki pembeli. Itu jadi double cost. Kalau bursa ini, penjual yang langsung siap kirim ke pembeli. Jadi, menghemat biaya operasional tangki publik dan juga dari sisi efektivitas pengiriman,” tutur Yudhistira. (Yoga)