Pemerintah akan membentuk holding BUMN pariwisata dan pendukung yang dikomandoi PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Perusahaan yang dulunya bernama PT Survai Udara Penas (Persero) ini akan menjadi induk dari sejumlah perusahaan pelat merah.

Sejumlah BUMN akan bergabung. BUMN-BUMN itu yakni PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau INA, PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau TWC, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam catatan detikcom, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menjelaskan mekanisme pembentukan holding sebenarnya tinggal menunggu peraturan pemerintah (PP) ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target baru realisasi investasi di bidang pelancongan bisa dikejar hingga akhir tahun ini seiring dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap investasi pariwisata tahun ini meningkat 15-20 persen dari target yang dibuat sebelumnya. Menurut Sandiaga, skema sertifikasi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang diterapkan di industri akomodasi terbukti menarik investor. Hal ini tampak dari nyaris separuh realisasi investasi asing di sektor pariwisata pada kuartal pertama 2021 terpakai untuk pengembangan bisnis hotel berbintang. Nilainya berkisar Rp 592 miliar. “Masih percaya diri untuk pembangunan hotel. Saya kira kita menerapkan strategi yang tepat,” tuturnya.

Bisnis akomodasi pun menjadi penerima terbesar investasi dalam negeri pariwisata pada kuartal I 2021, dengan nilai Rp 4,238 triliun. DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Bali menjadi tiga wilayah utama penerima investasi tersebut. “Kami bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersiap karena akan ada revenge tourism,” kata Sandiaga. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan penguatan ekosistem pariwisata sebagai perangsang investasi baru. Menurut dia, pemerintah sering berfokus pada promosi dan melupakan peningkatan kualitas. “Misalnya soal sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih butuh sertifikasi profesi serta pendidikan vokasional.” 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merancang standar penilaian untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan standar ini dibangun agar Indonesia tidak bergantung pada ease of doing business (EODB) dari Bank Dunia, yang kredibilitasnya kini terancam. “Kami ingin ada satu asesmen terhadap competitiveness (daya saing),” kata Sandiaga, kemarin. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan skandal EODB tak sedikit pun mempengaruhi Indonesia. Pemerintah dan pengusaha, kata dia, bisa berfokus membangun sektor bisnis yang tahan krisis lewat investasi baru, misalnya sektor sumber daya air, ekonomi hijau, industri kesehatan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Kepada Tempo, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, mengatakan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata bisa menjadi penampung investasi baru. Dia mencontohkan proyek KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, yang ditargetkan meraup permodalan hingga US$ 2,4 miliar. Ada pula KEK Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang diproyeksikan menarik investasi hingga Rp 164 miliar pada masa pembangunan tiga tahun pertama. “Nilai investasi KEK bisa terus naik dengan adanya usul baru,” katanya.

Meski diliputi keterbatasan infrastruktur, aktivitas pariwisata, perikanan, dan pertanian di Jawa Barat Bagian Selatan terus menggeliat. Sejumlah komoditas tengah diburu pasar mancanegara. Lima orang penerjun melompat dari sebuah pesawat latih, akhir pekan lalu di Batukaras, Pangandaran. Meliuk, mengembangkan parasut  dan mendarat mulus. Kebetulan angin dan cuaca tengah bersahabat, langit bersih biru  dan hujan baru saja turun malam sebelumnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaitkan dukungan pada Pangandaran terkait visinya menjadikan pariwisata lokomotif ekonomi Jabar.

Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIBJ) Salahudin Rafi mengatakan, jika dunia penerbangan kembali pulih Kertajati akan menjadi bagian ekosistem yang menopang Jabar Selatan. "Kita jangan lagi berpikir penerbangan itu point to point, tapi hub. Kertajati bisa jadi pusat pergerakan turis asing, mendarat di Kertajati, lalu melanjutkan tujuan ke Garut, Pangandaran, bisa," Dari hasil survei persebaran penumpang, wilayah jabar Selatan juga masuk dalam catchment area Bandara  Kertajati. Dari total potensi  penumpang yang berada dalam catchment Kertajati sebesar 6,45 juta orang.

Jabar Selatan juga memiliki potensi luar biasa di sektor perkebunan kelapa. Dinas Perkebunan Jabar mencatat selama masa pandemi komoditas kelapa dan produk turunannya menjadi buruan eksportir. Bahkan ada perusahaan di Jabar yang sudah melakukan ekspor sebelumnya ke Jepang dan Arab Saudi."Kelapa adalah  komoditas luar biasa, mulai dari sampai airnya bisa dimanfaatkan. Jadi sapulidi, ketupat, nata de coco, dan sebagainya," kata Kepala Dinas Perkebunan Jabar Hendy Jatnika.

Penutupan hotel secara permanen di kota Denpasar Bali selama pandemi Covid-19 sebagian besar dilakukan oleh pengusaha lokal. Berdasarkan Data Dinas Pariwisata Kota Denpasar, sedikitnya usaha akomodasi yang tutup permanen terdiri atas 11 hotel nonbintang, 2 pondok wisata, dan 3 villa. Secara total, ada 551 jumlah usaha akomodasi di Denpasaar yang terdiri atas 49 hotel bintang, 316 hotel nonbintang, 90 pondok wisata, dan 96 Villa. 

Kepala Dinas Pariwisata Denpasar A. Dezire Mulyani mengatakan hotel yang ditutup permanen tersebut memilik kemungkinan untuk dijual. Namun, tidak bisa memastikan presentase usaha akomodasi milik lokal maupun asing yang ditutup. Nantinya, ketika pariwisata dibuka kembali, hotel-hotel tersebut pun akan siap dibuka. "Semuanya menunggu pasar, kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri. Menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk membuka pintu bagi wisatawan." katanya kepada Bisnis, Rabu (1/9). Dezire menambahkan bahwa pembelian maupun penjualan hotel yang dilakukan pengusaha merupakan bagian dari rencana bisnis yang sudah sangat matang. Dari 48 hotel yang dijual tersebut, terbanyak berada di Badung dengan jumlah 41 hotel berada di Denpasar dan 3 hotel berada di Gianyar. Bali yang seblumnya menjadi Pilot Project pembukaan pintu gerbang internasional justru tidak kunjung pasti dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. "Ini ibarat pasar tidak percaya dengan kondisi pandemi di Bali, berlanjut dengan pengambilan kebijakan perjualan aset." katanya. (YTD)

Penjualan aset properti hotel selama pandemi Covid-19 di Pulau Dewata marak seiring ketidakpastian nasib industri pariwisata. Perjualan aset properti dinilai merupakan strategi pengusaha untuk mempertahankan bisnis utama, tetapi di sisi lain juga berdampak pasif bagi industri pariwisata Bali. Berdasarkan data persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali yang dikutip dari laporan Bank Indonesia terdapat 48 hotel yang telah dijual sebagai bentuk dampak Covid-19 terhadap hotel dan restoran. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indnesia Bali Trisno Nugroho mengatakan penjualan properti akomodasi bisa saja menjadi strategi untuk mempertahankan bisnis utama pengusaha tersebut dimasa Pandemi.

Menurutnya, penjualan hotel tersebut memiliki dua kemungkinan. Pertama, jika hotel tersebut dialihfungsikan maka beresiko hotel ditutup dan berakibat terhadap penurunan kapasitas suplai kamar. Hal ini akan berdampak pada kesimbangan supply and demand kamar sehingg akan menghasilkan harga kamar yang wajar. Sementara itu terkait dengan keuntungan dan kerugian hotel akan ditanggung oleh pembeli yang baru. "Secara makro, penjualan ini tidak akan berdampak siginifikan pada perekonomian Bali," kata Trisno.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan satu-satunya solusi untuk memulihkan pariwisata Bali adalah dengan membuka akses wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik dinilai tidak mampu menutupi biaya operasional yang harus dikeluarkan pengusaha dalam mengoprasionalkan properti  mereka. "Bukan Wisdom tidak menarik, karena tidak beda. Bali di setup dari awal untuk wisatawan mencanegara, sekarang breakfast Rp.50.000, dulu minimal US$20, kemampuan kita sebagai pengusaha di Bali untuk switching market susah, katanya. (YTD)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tengah menggenjot pengembangan destinasi pariwisata di sekitar pelabuhan penyeberangan. Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, mengatakan lahan dan properti perseroan, seperti yang berjarak 500 meter dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung, bisa digarap menjadi tujuan pelancongan untuk penumpang.

Bakauheni Harbour City, yang luas totalnya mencapai 200 hektare, bakal menjadi wisata bahari untuk mendongkrak bangkitan penumpang dari Pelabuhan Merak di Banten, juga dari tembusan jalan tol di Palembang. Aset lahan PT ASDP hanya seluas 80 hektare. Sisanya dari sejumlah pihak yang ikut membentuk perusahaan patungan.

Perusahaan patungan ini menargetkan peletakan batu pertama ikon lokasi tersebut, yakni Masjid Pelabuhan Bakauheni, pada bulan depan. Setelah itu, akan dilakukan pembangunan ikon lain, seperti Menara Siger Lampung. Jatim Park Group pun digandeng untuk menggarap taman wisata Krakatau Park di area tersebut. Destinasi berkonsep water front atau wisata tepian laut itu merupakan proyek kedua PT ASDP setelah pembangunan water front di Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) PT ASDP pada semester pertama tahun depan pun diniatkan untuk menyokong obyek pariwisata anyar itu. Manajemen berharap bisa meraup Rp 3,5 triliun dari IPO. Adapun total kebutuhan investasi PT ASDP dalam lima tahun ke depan berkisar Rp 6,5 triliun.

Sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah menunda pelaksanaan program bekerja dari destinasi pariwisata, wisata vaksin, atau pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement. Ketiga program itu akan dibahas kembali saat evaluasi PPKM darurat. ”Kami mengikuti kelanjutan PPKM darurat dan perkembangan situasi darurat Covid-19 lain,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno saat temu media, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerukan program bekerja dari Bali serta destinasi lain untuk membantu pemulihan industri di kawasan destinasi dan sudah berjalan. Program ini menyasar aparatur sipil negara. Sementara wisata vaksin disebut sebagai program yang sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan dijalankan. Adapun pembukaan kembali pariwisata Indonesia untuk wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement (TCA) ditargetkan mulai Juli 2021. Menurut Sandiaga, info tentang penambahan 15 daerah PPKM darurat, selain Jawa dan Bali, telah disampaikan kepada seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kementerian masih sama, yakni mendorong daerah memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja dan berkoordinasi agar ada penurunan harga tes usap.

Untuk proyek ekonomi kreatif yang telanjur jalan, seperti film, kementerian memfasilitasi proses sampai pascaproduksi. Kementerian tetap menggelar sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). ”Kami mengusahakan agar dana bantuan insentif pemerintah dan hibah bisa cair pada triwulan III-2021,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansja saat dihubungi mengatakan, Asita memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Sebab, konsep PPKM darurat bertujuan positif bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. ”Sejumlah negara sudah memblokir kunjungan dari Indonesia seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Situasi global pun sedang susah meskipun beberapa negara lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19,” tuturnya. Akan tetapi, PPKM darurat dan penundaan program mendatangkan wisatawan akan menyebabkan industri semakin terpuruk. Kunjungan wisatawan domestik juga susah diperoleh. ”Kami berharap PPKM efektif dan tuntas. Jangan terlalu panjang. Kami sudah stuck,” katanya.

Pemerintah membentuk induk (holding) badan usaha milik negara bidang pariwisata untuk mengembangkan ekosistem industri pariwisata di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai perlu dikawal agar keberadaannya mampu meningkatkan kinerja industri pariwisata. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN telah memutuskan untuk mengubah nama PT Survei Udara Penas (Persero) atau Penas menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata.

Kartika menyebut kebutuhan pendanaan berupa penyertaan modal negara (PMN) mencapai Rp 9,318 triliun tahun depan. Dana itu akan menjadi sumber utama permodalan dan akan dipakai untuk restrukturisasi, pengembangan infrastruktur, serta penyelesaian proyek kawasan ekonomi khusus (KEK). Terkait itu, Sandiaga menyatakan, pihaknya mendukung Aviata. Dia menilai pembentukan induk BUMN pariwisata dan pendukungnya sebagai sinergi yang positif. Aviata perlu dipandang sebagai langkah strategis memetakan kebutuhan pariwisata berkualitas yang menjunjung lingkungan berkelanjutan sesuai tren pariwisata pasca pandemi Covid-19.

Pelaku industri perhotelan memperkirakan tingkat hunian hotel turun dari saat ini 20-40 persen menjadi 10-15 persen. Ini merupakan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemerintah diharapkan punya solusi cepat dan tepat agar industri ini bisa bertahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi berbintang di Indonesia pada Mei 2021 rata-rata 31,97 persen atau naik dari 14,45 persen pada Mei 2020. Namun jika dibandingkan dengan TPK pada April 2021, TPK Mei 2021 menurun sebesar 2,66 poin.

Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, Senin (5/7/2021), menyampaikan, penurunan tingkat hunian dipastikan akan memacu hotel menurunkan tarif untuk merangsang kedatangan tamu guna menutupi biaya operasional. Hotel-hotel kecil nonbintang di DKI Jakarta sudah ada yang tidak beroperasi karena tidak sanggup bertahan, tetapi enggan terbuka dan melapor,” ujarnya.

PHRI DKI Jakarta telah memohon agar pemerintah memfasilitasi komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masalahnya ada tunggakan pembayaran biaya untuk akomodasi tenaga medis dan orang tanpa gejala Covid-19. Selama kurun Februari-Juni 2021, total biaya yang belum dibayar ke hotel mencapai Rp 140 miliar. Pelaku industri perhotelan juga berharap pemerintah berani melakukan moratorium, kemudahan, pengurangan, ataupun penghapusan biaya perpanjangan izin-izin yang wajib dipenuhi kepada negara selama tahun 2021. Sebagai contoh, izin operasi mesin diesel, pembuangan air limbah tiga bulanan untuk pemeriksaan kualitas air pada laboratorium, pemutaran musik, pajak reklame, izin genset, dan sertifikasi keselamatan kebakaran.

Secara terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan kembali bahwa pihaknya memahami PPKM darurat akan berdampak buruk bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia berkali-kali menyerukan agar semua pelaku industri, termasuk pelaku industri periklanan atau film yang sedang ataupun akan shooting, diminta berhenti sementara. ”Kita tidak bisa mengambil risiko dan harus mengedepankan faktor kesehatan. Pengaturan penerbangan internasional diperketat juga bertujuan menekan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Warga negara asing, termasuk wisatawan mancanegara, yang akan masuk ke Indonesia harus bisa menunjukkan sertifikat bukti telah divaksin Covid-19, wajib menunjukkan hasil tes usap negatif, dan menjalani karantina. Durasi karantina sebelum beraktivitas di wilayah Indonesia adalah delapan hari. Sandiaga mengatakan, karantina disediakan oleh hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan. ”Kami telah menerima masukan dari PHRI dan akan meneruskannya ke Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.

Kelangsungan bisnis para pengelola destinasi wisata di luar zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kini sangat bergantung pada pengunjung jarak dekat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan pembatasan aktivitas di wilayah Pulau Jawa dan Bali tersebut berimbas pada penguatan protokol kesehatan di wilayahnya. Namun peluang penghasilan harian masih bisa dikejar pengusaha dari turis lokal di dalam provinsi.

Selain wisata air, seperti selam bebas, Lenda menyebutkan rangkaian Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan resor Siladen masih diminati masyarakat Manado pada akhir pekan. Dia mengakui jumlah kunjungan dari luar daerah menurun karena adanya PPKM darurat.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, dia melanjutkan, bisnis wisata Manado sudah didominasi pengunjung domestik. Sepanjang 2019, kota tersebut dikunjungi 1,33 juta wisatawan dalam negeri, sedangkan turis asing hanya 132 ribu. Volume kunjungan domestik tergerus hingga hanya 447 ribu orang pada tahun lalu.