Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami  miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi  ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada  urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Maskapai operasional penerbangan di Tanah Air saat ini masih kekurangan armada pesawat, karena sejumlah pesawat yang selama ini dioperasikan berada pada masa perawatan. Meski begitu, kondisi ini masih terselamatkan karena demans atau permintaan penumpang juga belum membaik. Analis penerbangan indepen Gatot Raharjo mengatakan, kekurangan armada idealnya tidak dibebankan kepada maskapai, sebab hal itu memerlukan biaya tinggi di tengah ketidakpastian global. Sebaliknya, kebutuhan pesawat diperuntukkan untuk pemerintah dan masyarakat. Idealnya, untuk menjangkau wilayah di setiap pulau besar Indonesia, dibutuhkan setidaknya 600-700 armada. "Sebelum Covid jumlah armada kita mencapai lebih dari 500 pesawat, bahkan kebutuhan ada di 600-700 pesawat. Tapi, yang butuh pesawat itu, harusnya masyarakat dan pemerintah, bukan maskapai. Karena maskapai hanya menyesuaikan demand saja. Pemerintah punya tanggung jawab membuka rute penerbangan seluas-luasnya, sementara masyarakat di pedalaman tentu butuh angkutan pulau," ucap dia. (Yetede)

Pelarangan study tour yang dilakukan pemerintah memukul usaha UMKM. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha harus melihat potensi atau tren di sektor lain. Kepala Pusat Ekonom Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Faras Adha mengingatkan kepada para pengusaha di skala UMKM harus melihat trend dengan adanya pelarangan study tour/karya wisata. "Tren kedepan UMKM tidak bisa bergantung lagi kepada karya wisata di masa libur sekolah Juni-Juli ini. Sehingga harus berpikir  alternatifnya sampai seperti apa. Misalnya perubahan  segmen pasar kepada keluarga, atau segmen komunitas masyarakat,"  kata dia. Para pelaku UMKM juga harus memperhatikan pemasaran atau dari promosinya yang harus menyasar ke segmen tertentu. "Jadi misalnya keluarga, artinya fitur-fitur atau layanan dari destinasi kepala wisata itu yang memang ramah keluarga, ramah anak, atau jadi ramah kepada ibu-ibu, misalnya kalau kita menargetkan berbasis komunitas," kata Faras. Untuk mendorong usaha para pelaku UMKM perlu mengingatkan dari sisi pemesanan. "Misalnya pemesananya yang lebih mudah secara daring. Karena semakin banyak masyarakat yang masuk katagori milenial dan gen Z, sehingga apa-apa sekarang online, kata dia. (Yetede)

Gelombang PHK di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan kian meluas ke lebih banyak sektor usaha. PHK yang pada 2024 mayoritas menimpa sektor industri manufaktur, awal tahun ini mulai menjamah sektor media massa, perhotelan, dan pariwisata. Tak hanya dialami hotel-hotel di daerah, hal yang sama juga mulai menerpa hotel-hotel di Ibu Kota. Survei Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukanm sebanyak 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan okupansi. Sebanyak 66,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah oleh pemerintah sejak awal 2025. PHRI Jakarta mencatat, keterisian kamar (okupansi) hotel di Jakarta saat ini tidak lebih dari 50%, yakni 47% untuk hotel berbintang dan lebih rendah lagi untuk hotel nonbintang. Sementara itu, menurut data statistik, okupansi hotel Jakarta sebelum efisiensi dilakukan oleh pemerintah adalah sekitar 55%. Padahal, tamu pemerintahan selama ini berkontribusi 20-40 dari total tamu hotel di Jakarta. (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan, ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin lingkungan perusahaan nikel akan dicabut jika terbukti aktivitas pertambangan itu melanggar ketentuan hkum yang berlaku. Hal itu disampaikan Menteri LH /Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6). Hanif menyampaikan, KLH/BPLH telah menerima laporan terkait dampak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat sejak Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Berdasarkan peninjauan KLH/BPLH, empat perusahaan tersebut mempunyai izin usaha pertambangan (IUP). Namun, hanya PT GN, PT ASP, dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT GN beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030 hektar. Pulau Gag termasuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu, PT ASP, perusahaan PMA asal China, menambang nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Atas kelalaian perusahaan ini, KLH/BPLH telah memasang papan peringatan penghentian aktivitas. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tahapan pengawasan sedang berjalan, mulai dari pengambilan sampel di laboratorium hingga melibatkan ahli untuk memproyeksikan kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tutur Hanif.

Sementara, PT KSM membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP tak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam menambang nikel di Pulau Batang Pele. KLH/BPLH tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan PT ASP dan PT GN. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungannya akan dicabut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat seluruh aktivitas tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. ”Saya datang ke sini (Pulau Gag) untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil. Pemerintah menegaskan, meski perusahaan memiliki izin resmi, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi. (Yoga)

Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.

Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).

PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)

Kebijakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 14% pada momen libur Lebaran kemarin belum mampu mendongkrak jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri. Bada Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2025 mencapai 5,45 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 7,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 5,86 juta orang. Padahal pada periode 24 Maret hingga 7 April 2025 kemarin, pemerintah memberikan insentif berupa diskon harga tiket pesawat untuk penerbangan dometik kelas ekonomi sebesar 14%. Sebagai catatan, cuti bersama Lebaran 2024 berlangsung dari tanggal 8-15 April 2024. Sedangkan tahun ini, diterapkan mulai dari tanggal 28 Maret hingga 3 April 2025. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kembali menerbitkan lima pekat stimulus ekonomi. Salah satunya diskon berupa tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah sebesar 60% pada periode Juni-Juli 2025. Anggaran untuk diskon tiket pesawat mencapai Rp 430 miliar. (Yetede)

Industri hotel dan restoran di Jakarta tengah terpuruk. Sebanyak 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian sepanjang kuartal 1-2025. Hal ini terungkap dari survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta. Bahkan ada hotel yang punya okupansi hanya 40%. Ketua Badan Pimpinan PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono  menerangkan, akibat kondisi tersebut, banyak pelaku usaha  yang terpaksa melakukan pengurangan  tenaga kerja, serta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional. "Industri di tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian  hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkatkan tajam dan membebani kelangsungan usaha," kata dia. BPD PHRI DKI Jakarta telah mengidentifikasi  faktor utama yang menyebabkan kondisi sektor perhotelan memburuk. Pertama,  penurunan tingkat tingkat hunian yang berimbas ke penurunan pendapatan. Sebanyak 66,7 responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. (Yetede)

Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Surabaya harus mempertimbangkan banyak aspek berdasarkan kajian atas potensi sehingga mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, pembangunan proyek ini harus dilihat berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebutuhan masyarakat sebagai pembentukan permintaan yang utama. "Rencana ini sebenarnya sudah lama dan masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional. tapi pembangunannya harus mempertimbangkan supply and demans, dan kondisi perekonomian kita. karena siapapun investornya mau itu pemerintah atau swasta atau dari China harus melihat pengembalian modalnya berapa lama," ujarnya kepada Investor Daily.  Ia mencontohkan, untuk realisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai seratus triliun lebih dengan pengembalian modal dalam jangka 40 tahun. hal itu memberikan gambaran setiap tahun jumlah pengembalian keuntungan yang bisa dicapai pengelola KCJB setiap tahunnya harus hati-hati," ucapnya. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong terciptanya ekosistem industri penerbangan di tanah Air mampu memiliki daya siang dengan negara lain. Setiap tahap awal pemerintahan bakal mengembangkan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, menciptakan ekosistem industri penerbangan di dalam negeri harus bisa dilakukan bertahap, salah satunya dengan mendorong ekosistem bisnis layanan fasilitas dan perawatan atau Maintance Repair and Overhaul (MRO) di Tanah Air dengan memanfaatkan Bandara Internasional Kertjati di Jawa Barat. “Untuk ekosistem MRO, saya optimis hars bias bergerak seperti yang kami lakukan di Bandara Kertajati.

Segala upaya kami lakukan, dimana  kemarin Garuda Maintance Facility (GMF) AeroAsia sudah beroperasi di kawasan Aerospace Park Kertajati meski baru sebatas perawatan helicopter,” ujar Menhub Dudy. Menurutnya lahan untuk pengembangan Bandara Internasional Kertajati sebagai Kawasan Aerospace Park juga sudah tersedia. Sehingga dengan beroperasinya GMF diharapkan mampu mengundang para pelaku usaha lain yang berkecimpung di sektor aviasi dan kargo untuk bisa berinvestasi Aerospace Park. “Dengan adanya GMF kita berharap bisa  memantik industri aviasi lain bisa masuk ke Kertajati,” Bandara Kertajati tidak hanya berfungsi sekedar bandara, namun juga bisa berkembang dengan ekosistem aviasi yang lebih besar seperti MRO, kargo dan penerbangan haju hingga umroh. (Yetede)