Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Surabaya harus mempertimbangkan banyak aspek berdasarkan kajian atas potensi sehingga mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, pembangunan proyek ini harus dilihat berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebutuhan masyarakat sebagai pembentukan permintaan yang utama. "Rencana ini sebenarnya sudah lama dan masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional. tapi pembangunannya harus mempertimbangkan supply and demans, dan kondisi perekonomian kita. karena siapapun investornya mau itu pemerintah atau swasta atau dari China harus melihat pengembalian modalnya berapa lama," ujarnya kepada Investor Daily.  Ia mencontohkan, untuk realisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai seratus triliun lebih dengan pengembalian modal dalam jangka 40 tahun. hal itu memberikan gambaran setiap tahun jumlah pengembalian keuntungan yang bisa dicapai pengelola KCJB setiap tahunnya harus hati-hati," ucapnya. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong terciptanya ekosistem industri penerbangan di tanah Air mampu memiliki daya siang dengan negara lain. Setiap tahap awal pemerintahan bakal mengembangkan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, menciptakan ekosistem industri penerbangan di dalam negeri harus bisa dilakukan bertahap, salah satunya dengan mendorong ekosistem bisnis layanan fasilitas dan perawatan atau Maintance Repair and Overhaul (MRO) di Tanah Air dengan memanfaatkan Bandara Internasional Kertjati di Jawa Barat. “Untuk ekosistem MRO, saya optimis hars bias bergerak seperti yang kami lakukan di Bandara Kertajati.

Segala upaya kami lakukan, dimana  kemarin Garuda Maintance Facility (GMF) AeroAsia sudah beroperasi di kawasan Aerospace Park Kertajati meski baru sebatas perawatan helicopter,” ujar Menhub Dudy. Menurutnya lahan untuk pengembangan Bandara Internasional Kertajati sebagai Kawasan Aerospace Park juga sudah tersedia. Sehingga dengan beroperasinya GMF diharapkan mampu mengundang para pelaku usaha lain yang berkecimpung di sektor aviasi dan kargo untuk bisa berinvestasi Aerospace Park. “Dengan adanya GMF kita berharap bisa  memantik industri aviasi lain bisa masuk ke Kertajati,” Bandara Kertajati tidak hanya berfungsi sekedar bandara, namun juga bisa berkembang dengan ekosistem aviasi yang lebih besar seperti MRO, kargo dan penerbangan haju hingga umroh. (Yetede)

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Saat ini mulai banyak pelaku bisnis yang menerapkan sharing economy. Hal ini merupakan sebuah distorsi bagi keberlangsungan industri pariwisata secara luas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, dahulu sharing economy hanya berlaku pada rumah-rumah atau villa. Tetapi sekarang bisnis dengan konsep Sharing Economy ini sudah merambah ke aparteman, membuat pengaruh yang besar. "Sharing Economy ini memang mengerus ya, khususnya di Bali. Tapi ini fenomena sharing economy hampir menyeluruh. Kita juga berharap bahwa regulasi tentang sharing economy ini juga perlu diperhatikan," ucap dia. Sharing economy merupakan model bisnis yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien, karena saling berbagi dalam memanfaatkan aset atau resources. Hariyadi menjelaskan, saat ini ada beberapa  negara yang meninjau terkait aturan mengenai sharing economy contohnya Singapura dan Jepang, yang akan melakukan pengetatan regulasi tentang sharing economy. Dia menganggap trend sharing economy ternyara berdampak besar kepada pendapatan asli daerah tertentu dan juga berkurangnyu pedapatan pemerintah. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator angkutan transportasi darat diminta tegas melakukan pengawasan pada perusahaan otobus (PO). Pasalnya kecelakanaan angkutan umum khususnya bus pariwisata dan angkutan antar kota  antar provinsi (AKAP) masih terus terjadi. Teranyar, kecelakaan tunggal terjadi pada PO Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di ruas jalan Bukit Tinggi-Padang Panjang  di (6/5) pagi. Akibat peristiwa tersebut sebanyak 12 orang meninggal dunia, sedangkan 25 orang penumpang lainnya di laporkan mengalami luka-luka.  Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengatakan, apa yang terjadi pada kejadian kecelakaan tunggal di Padang Panjang merupakam kejadian berulang yang memerlukan pengawasan ketat dari regulator. "Ini kejadian berulang yang tidak kita inginkan. Apalagi bisa dibilang kejadian ini dugaannya kecelakaan tunggal sehingga yang jadi pertanyaan ada dua, pada kelayakan kendaraan atau bisa jadi human error," ujarnya kepada Investor Daily. Ia menjelaskan kecelakaan tunggal bus rentan terjadi meskipun pengemudi memiliki jam terbang yang tinggi. "Ini tanpa mendahului penyelidikan lebih dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kalau melihat video yang beredar dan berdasarkan informasi teman-teman PO di lapangan dugaan saya ini gabungan human error dan sistem pengereman yang bermasalah," ungkap Sani. (Yetede)

Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Maret 2025 mencapai 841,03 ribu, turun sebesar 5,63% secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,18% secara tahunan (yoy). Perjalanan turis lokal atau wisatawan Nusantara (wisnus) juga turun 1,76% secara bulanan menjadi 2,18 juta pada Maret 2025 dari sebelumnya 90,5 juta. Namun, secara tahunan, perjalanan wisnus meningkat 12,61%. Ekonomi menilai penurunan kunjungan wisman disebabkan ketidakpatian ekonomi global, yang salah satunya disebabkan perang tarif bea masuk (BM). Perang yang dikobarkan AS dibawah komando Presiden Donald Trump itu diyakini mengikis laju ekonomi global. Sementara itu, daya beli masyarakat yang melemah disinyalir menjadi menyebab utama turunnya perjalanan turis lokal. Ini dibarengi oleh kenaikan biaya transportasi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, jumlah kunjungan yang melalui pintu masuk utama didominasi wisman dengan moda 79,6%, sedangkan wisman dengan moda angkutan laut dan darat masing-masing 17,26% dan 3,14%. (Yetede)

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta  sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta  masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum  TransJakarta  dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)