Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kekhawatiran terkait rencana pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, mempertanyakan efektivitas pemisahan ini, mengingat pengalaman sebelumnya di mana penggabungan kementerian pada periode pertama Presiden Joko Widodo menyebabkan penyesuaian yang memakan waktu hampir satu tahun dan berdampak pada kinerja kementerian.

Maulana menyoroti bahwa dinamika pemisahan kementerian tersebut mungkin menimbulkan tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Prabowo sebesar 8%. Selain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, rencana pemisahan juga akan berlaku untuk Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua entitas terpisah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah perjalanan pada Agustus 2024 mencapai 75,88 juta perjalanan. Jumlah ini turun 1,77% dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 77,24 juta perjalanan. Pada Januari-Agustus 2024 perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia mencapai 674,60 juta perjalanan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menerangkan, ada beberapa faktor  yang mendorong terjadinya penurunan jumlah wisatawan. Salah satu penyebabnya yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat. "Kita tahu dalam empat bulan kebelakang (Mei-Agustus 2024) menjadi deflasi berarti daya belinya menurun. Dan pariwisata atau leasure ini kan termasuk kebutuhan sekunder, jadi otomoatis akan mendapatkan kondisi yang sama," terang dia. (Yetede)

Dalam lima tahun terakhir, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf Indonesia mengalami perkembangan signifikan meski sempat terhantam keras oleh pandemi Covid-19. Sektor ini mampu bangkit lebih cepat dan bahkan mencatatkan pencapaian yang melampaui ekspektasi. Dengan fokus pada upaya pemulihan, program-program unggulan berhasil mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi yang berarti bagi negara. Bagaimana kinerja Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif lima tahun terakhir? Berikut petikan wawancara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, Kamis (26/9/2024). Apa pencapaian Anda selama menjabat Menparekraf? Seperti yang selalu rutin saya update melalui Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU), memang target indikator kinerja utama kita semua tercapai dengan baik. Bersyukur, setelah pandemiCovid-19 kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. 

Target kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) tahun ini mencapai 14 juta, sementara pergerakan wisnus (wisatawan Nusantara) hingga Juli 2024 sudah mencapai 600 juta, dengan target lebih dari 1 miliar pergerakan wisnus pada akhir tahun. Yang paling menyentuh hati saya adalah terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024, setelah lebih dari 5 juta lapangan kerja hilang selama pandemi. Secara agregat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kini menciptakan 50 juta lapangan kerja. Untuk ekraf, Indonesia kini berada di peringkat tiga besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB, setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pencapaian nilai tambah sektor ekraf mencapai Rp 1.400 triliun, dengan nilai ekspor melebihi target sebesar 27 miliar dollar AS. Kami juga sangat bangga atas pencapaian dalam Indeks Kepariwisataan Dunia, Indonesia kini berada di peringkat ke-22, mengungguli negara seperti Turki, Belgia, dan Malaysia. Namun, kami harus terus meningkatkan kinerja sektor ini agar pencapaian masa depan semakin baik.

Apa saja program andalan Anda? Bagaimana realisasinya? Kami fokus pada tiga program utama. Pertama, desa wisata yang tumbuh pesat setelah pandemi. Saat ini, ada 6.016 desa wisata di seluruh Nusantara dan dua desa, Penglipuran di Bali serta Nglanggeran di Yogyakarta, telah meraih predikat terbaik dunia. Kedua, program Kaara (KEN), di mana kami mengurasi ribuan event dan memilih 100 event terbaik.  Program ini mencakup konser musik, event budaya, olahraga seperti MotoGP, dan MICE (meeting, incentive, convention/conference, and exhibition) yang mampu mendukung pariwisata, termasuk ajang internasional seperti G20 dan ASEAN Summit. Untuk ekonomi kreatif, program Apresiasi Kreatif Indonesia (AKI) sangat dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Lebih dari 6.000 UMKM telah dikurasi dan kini banyak yang berhasil mencatatkan produknya, memperoleh hak kekayaan intelektual, serta menembus pasar ekspor. Jadi, tiga program utama yang menurut saya sangat sukses adalah desa wisata, KEN, dan program AKI untuk UMKM. (Yoga)

Kolaborasi antara industri pariwisata domestik dan pelaku industri internasional berpotensi semakin kuat setelah gelaran Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) pada 2-4 Oktober 2024. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi B. Sukamdani, menjelaskan bahwa pameran dagang pariwisata secara business to business ini dapat mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas. Dia berharap WITF 2024 dapat meningkatkan kinerja sektor pariwisata Indonesia pasca-pandemi Covid-19 dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata utama dunia.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, menyambut baik pelaksanaan WITF 2024 dan optimis bahwa pameran ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi kedua belah pihak. Ketua Steering Committee WITF 2024, Budi Tirtawisata, menambahkan bahwa event global ini menghadirkan 195 buyers dari 38 negara, memungkinkan peserta untuk memamerkan produk dan layanan pariwisata terbaik mereka serta menjalin jaringan bisnis. Dengan kontrak dagang yang diikat antara agen pariwisata asing dan para penjual, WITF diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.

Perpustakaan Nasional atau Perpusnas menginisiasi gerakan inkubator literasi di Kalimantan Tengah. Gerakan ini diharapkan bisa semakin mengangkat kisah-kisah kearifan lokal masyarakat Dayak, sekaligus melestarikan peradaban Dayak. Kekayaan budaya Dayak diyakini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai karya tulis. Inisiasi gerakan ini dimulai dengan diskusi publik yang diselenggarakan Perpusnas di Kota Palangka Raya, Kalteng. Diskusi dengan tema ”Cintai Tra- disi, Bangun Literasi” itu digelar pada Rabu (2/10/2024). Hadir dalam kegiatan itu, Pemimpin Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono, Pelaksana Harian Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng Arthur Mukkin, Pustakawan Ahli Madya Perpusnas Damaji Ratmono, antropolog Dayak di Kalteng Marko Mahin, penulis Ai Gumiar, dan Redaktur Senior Kalteng Pos Rohansyah. Dalam paparannya, Marko Mahin mengungkapkan, begitu banyak tulisan populer tentang orang Dayak di Kalteng yang didominasi kisah fiksi, cerita horor, atau spiritual. Namun, belum banyak tulisan tentang kearifan lokal. Salah satu contoh novel yang begitu laris tentang Dayak di Kalteng adalah cerita fiksi berjudul Kuyang.

Marko mengatakan, cerita itu bahkan sampai dibuat film. Ia berharap dalaM gerakan inkubator literasi Perpusnas itu akan muncul judul-judul baru yang mengangkat keseharian orang Dayak beserta tradisinya ”Misalnya tentang atap rumah orang Dayak mengapa dibuat selalu berlawanan dengan arah angin karena logika leluhur kita saat itu, Kalteng ini panas dan saat itu tidak ada AC (air conditioner) sehingga untuk membuat rumah sejuk atapnyA dimodifikasi dengan cara begitu,” kata Marko Ia menyoroti ladang orang Dayak yang begitu kaya. Di beberapa wilayah, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan dan Barito, setiap berladang, ada 5 sampai 10 jenis benih padi yang ditanam. ”Ada banyak alasan mengapa demikian. Kalau itu diungkap menjadi gagasan dalam menulis, pasti bisa menjadi cerita menarik dan menambah pengetahuan anak-anak muda yang mungkin tidak pernah pergi berladang sehingga tradisi itu terjaga,” kata Marko. Hal serupa disampaikan Edi Wiyono. Menurut dia, dalam program itu, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, peserta didik, dan masyarakat umum untuk mengajukan gagasannya terkait kearifan lokal.  (Yoga)

Taman Nasional Taka Bonerate berpotensi menjadi magnet wisatawan domestik dan mancanegara karena pesona baharinya yang menakjubkan. Namun, akses ke taman nasional ini masih perlu diperbaiki. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah, menyatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan akses, termasuk melalui pelayaran langsung dari Makassar ke Taka Bonerate. Hal ini diprediksi akan meningkatkan kunjungan wisatawan. Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Syaiful Arif, menambahkan bahwa Festival Taka Bonerate, yang akan diadakan pada Oktober 2024, dirancang untuk mempromosikan pariwisata dan budaya lokal. PT Pelni juga mendukung acara ini dengan membuka rute pelayaran sementara ke Pulau Bonerate selama festival berlangsung, meskipun belum ada rencana untuk membuat rute reguler karena kendala infrastruktur.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatf (Kemenparekraft/Baparekraft) fokus mengembangkan 5 Destinasi Super Prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, sejak 2021. Program yang merupakan salah satu instruksi Presiden Jokowi ini dinilai positif  untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia dan  mencipatakan ‘Bali Baru’ yang memiliki kualitas kelas dunia sehingga layak  untuk dikembangkan dan diteruskanlah pemerintahan mendatang.

Pembangunan 5 destinasi Super Prioritas termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Indonesia untuk 5 tahun masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo. Untuk menyukseskan  program ini, telah banyak langkah yang  dilakukan Kemenparekraft seperti membangun dan memperbaiki infrastuktur, kualitas jaringan telekmunikasi, memasarkan produk ekonomi kreatif, hingga menyiapkan SDM unggulan setara Bali. Pembangunan Sirkuit Mandalika serta pelaksanaan MotoGP di kawasan tersebut juga salah satu langkah Kemeparekraft dalam mengembangkan program 5 Destenasi Super Prioritas. (Yetede)

Pelaku usaha dan pakar pariwisata mendukung pembentukan undang-undang pariwisata yang baru ketimbang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemerintah dan DPR perlu menyamakan visi sehingga regulasi baru relevan dengan kebutuhan obyektif pariwisata Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai UU No 10/2009 memang perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Namun, idealnya memang regulasi disusun sebagai undang-undang yang baru. ”Hal yang paling penting, undang-undang ini betul-betul bisa menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang strategis, salah satu sektor yang bisa berkontribusi besar untuk negara,” tutur Hariyadi, Senin (23/9/2024).

Pekan lalu, dalam rapat kerja Komisi X DPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. Kemenparekraf menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah sistematika dan esensi sehingga mengubah materi muatan lebih dari 50 persen. RUU tersebut mengusulkan 69 perubahan, sementara UU No 10/2009 hanya memiliki 70 pasal. UU No 10/2009 disokong empat pilar pembangunan pariwisata, yakni destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. Namun, dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR terdapat 12 aspek ekosistem. Beberapa di antaranya perencanaan, pendidikan, pengelolaan destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. 

Berbasis komunitas Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari RUU Kepariwisataan inisiatif DPR sangat bagus. Sebab, penyusunan regulasi tersebut telah mengacu pada rekomendasi Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations Tourism). Alih-alih masih menekankan pariwisata massal, Azril menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR berpedoman pada pariwisata berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan pergeseran perilaku pengunjung ke personalisasi, lokalisasi, dan berjumlah kecil. Selain itu, struktur klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia telah disesuaikan dengan sektor dan ilmu pariwisata. Dalam RUU itu pula, pariwisata telah dianggap sebagai sektor prioritas dan menjadi urusan wajib. Pendekatan keuntungan telah digeser menjadi pendekatan ekosistem dan partisipatif (participatory). ”Kalau Kemenparekraf beranggapan UU No 10/2009 terbaik, pemerintah masih mengacu pada paradigma pariwisata lama, yaitu mass tourism. Artinya, jumlah visitor (pengunjung) menjadi andalan utama,” ujar Azril. (Yoga)