PABRIK-pabrik atau smelter timah  di Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, senyap. Dari pantauan Tempo di sembilan smelter, Jumat, 5 April 2024, tak terlihat kegiatan produksi sama sekali. Sekretaris jenderal Asosiasi Penambang dan Olahan Pasir  Mineral Indonesia Rudi Syahwani mengkonfirmasi hampir semua pabrik  peleburan timah  di bangka Belitung tutup, setidaknya sejak tiga bulan terakhir. Dia mencatat hanya Arsari Group perusahaan milik Hasjim Djojohadikusumo yang beroperasi, itupun baru-baru ini. Menurut Rudi, tutupnya smelter dipicu masalah administrasi. Pemerintah baru menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang pada akhir Maret lalu. Normalnya, persetujuan terbit pada awal tahun. Konsekuensinya adalah nihil pasokan timah untuk diolah. Menurut Rudi, para pemilik smelter khawatir mengolah pasir timah ilegal seperti yang tengah diusut aparat penegak hukum di tengah masifnya pertambangan timah ilegal di bangka Belitung. "Mereka menyadari, tidak mengolah timah dari dari izin usaha pertambangan ( IUP ) mereka sendiri," ujarnya kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Pabrik-pabrik peleburan atau smelter timah di kawasan industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung senyap. Dari Pantauan Tempo, dari sembilan  smelter, jumat, 5 April 2024, tak terlihat kegiatan produksi sama sekali. Pintu masuk ke smelter-smelter tertutup rapat, dari dalam terlihat hanya beberapa orang yang mengenakan pakaian satuan  pengaman sedang duduk. Ketika dihampiri mereka mengatakan hanya karyawan outsourching yang ditugaskan menjaga aset smelter. Sudah beberapa bulan ini tidak ada aktivitas, baik pengiriman pasir timah maupun proses peleburan timah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan dan Pengolahan Pasir Mineral Indonesia Rudi Syahwani mengkonfirmasi hampir semua pabrik peleburan timah di Bangkabelitung tutup, setidaknya sejak tiga bukan terakhir. DIa mencatat hanya Arsari Group- Perusahaan milik Hasjim Djojohadikusumo- yang beroperasi. Itupun baru-baru ini. Menurut Rudi, tutupnya smelter dipicu masalah administrasi. Pemerintah baru menyetujui  rencana kerja dan anggaran  biaya (RKAB) perusahaan tambang pada akhir Maret lalu. Normalnya, persetujuan terbit pada awal tahun. Konsekuensinya adalah nihil pasokan timah untuk diolah. (Yetede)

Kegiatan tambang timah ilegal di Bangka Belitung menurun drastic seiring dengan penanganan kasusdugaan korupsi dalam tata niaga timah oleh Kejaksaan Agung. Pemerintah akan membentuk satuan tugas tata niaga timah setelah penanganan kasus dugaan korupsi rampung. Sinergitas pemerintah pusat dan pemda menjadi kunci pembenahan tersebut.

Direktur Bangka Belitung Resources Institute (BRiNST) Teddy Marbinanda mengatakan, langkah Kejaksaan Agung berdampak signifikan terhadap kegiatan tambang illegal di Bangka Belitung. “Secara garis besar (kasus dugaan korupsi tata niaga timah) ada efeknya. Signifikan menekan kegiatan tambang illegal, tapi masih ada beberapa penambang liar yang beroperasi,” kata Teddy di Jakarta, Jumat (15/3). (Yetede)

JAKARTA,ID-Laba bersih emiten-emiten yang tergabung dalam MIND ID anjlok 46,58% pada semester I-2023 menjadi Rp 4,08 triliun dibanding periode sama tahun lalu Rp8,76 triliun akibat turunnya  harga komoditas baru. Penurunan laba terutama dialami oleh PT Timah Tbk (TINS) yang mencapai 98,49% dan PT Asam Tbk (PTBA) sebanyak 54,92%. Sementara PT Aneka tambang Tbk (ANTM) mempu mencatatkan kenaikan laba bersih 23,84% pada semester I-2023 dibanding periode sama 2022. mengatakan, laba periode berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan pada paruh pertama 2023 turun 98,49% menjadi Rp16,29 miliar dibanding periode sama tahun lalu Rp1,08 triliun. Anjloknya laba bersih tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan perseroan sebanyak 39,9% dari Rp7,47 triliun menjadi Rp4,57 triliun. Penurunan pendapatan itu dipengaruhi  merosotnya harga komoditas logam timah dunia. "Penurunan sebagian harga logam pada akhir semester I-2023 ditengah permintaan global yang lemah dan peningkatan persediaan logam timah di gudang LME mengakibatkan harga logam timah bergerak fluktuatif cenderung menurun," kata Fina dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (1/9/2023). (Yetede)

Penurunan volume penjualan dan harga rata-rata logam timah menekan kinerja PT Timah Tbk (TINS). Kinerja jatuh secara top line maupun bottom line. Dalam laporan keuangan yang terbit di Bursa Efek Indonesia (BEI), TINS mengantongi pendapatan Rp 4,57 triliun pada semester I-2023. Merosot 38,82% dibandingkan raihan Rp 7,47 triliun pada semester I-2022. Laba bersih TINS merosot lebih tajam dengan hanya mencapai Rp 16,26 miliar pada semester I-2023. Padahal, di periode serupa 2022, laba TINS sempat tembus Rp 1,08 triliun. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS, Fina Eliani membeberkan terjadi penurunan sebagian harga logam pada akhir semester I-2023. Hal ini terjadi di tengah permintaan global yang lemah dan peningkatan persediaan logam timah di gudang perusahaan tersebut. Hingga kuartal II-2023, TINS memproduksi bijih timah sebanyak 7.755 ton Sn. Perinciannya, dari produksi darat 2.653 ton Sn, lalu dari laut 5.102 ton Sn. Produksi bijih timah mengalami penurunan 22% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dengan volume 9.901 ton Sn. Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Felix Darmawan melihat langkah TINS masih cukup berat di sisa tahun ini. Felix belum melihat ada katalis positif yang signifikan terhadap outlook pasar dan harga timah global. Apalagi di semester I-2023 ini, produksi TINS merosot 16% secara tahunan. Sedang Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora menilai, prospek kinerja TINS bisa tertopang potensi industri di dalam negeri. Yakni dari industri komponen otomotif dan kendaraan listrik, meski untuk jangka waktu lebih panjang 

Pemerintah mulai mengirim sinyal lebih terang akan menunda kebijakan pelarangan ekspor tembaga dan timah pada Juni 2023. Salah satu pertimbangannya, proyek smelter tembaga molor akibat pandemi Covid-19. Pelaku industri timah belum siap menggarap produk hilir berupa tin plate, tin solder dan tin chemical. Merujuk Undang-Undang Nomor 3/ 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tiga tahun setelah beleid terbit, semua mineral mentah yang diekspor harus melalui proses peningkatan nilai tambah di Tanah Air. Ini artinya, pemerintah harus men-stop ekspor mineral mentah. Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Rabu (8/3) menjelaskan, sejak Januari 2020, bijih nikel sudah dilarang ekspor. "Juni 2023 bijih bauksit pasti dilarang. Namun (konsentrat) tembaga, timah (tin ingot), dan emas, masih dalam proses, tergantung kebijakan pimpinan, keputusan Pak Presiden," ungkap dia. Khusus konsentrat tembaga, Irwandy bilang, pemerintah mempertimbangkan kendala pembangunan smelter akibat pandemi Covid-19. Saat ini, dua smelter yang akan mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda terus menunjukkan perkembangan. Smelter yang dibangun PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan selesai akhir 2024. Ihwal komoditas timah, sejatinya saat ini sudah menjadi tin ingot dengan kadar kemurnian mencapai 99,99%. Kata Irwandy, di sini tugas Kementerian ESDM sudah selesai. Menurutnya, hilirisasi timah di Indonesia akan menghasilkan tiga jenis produk, yakni pelat timah (tin plate), timah solder (tin solder), dan timah kimia (tin chemical).

Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah menjelang realisasi larangan ekspor timah pada Juni 2023. Kemenperin mencatat penghiliran yang berjalan selama ini belum optimal. Tidak seperti nikel atau batu bara, hilirisasi untuk bijih timah sudah berjalan lebih awal. Menurut Kemenperin, produksi logam timah sudah mencapai 80 ribu ton pada 2022. Sayangnya, baru 5 % yang bisa terserap oleh industri domestik. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan serapan yang rendah ini terjadi karena terbatasnya industri di hilir. Komoditas logam timah digunakan pada banyak sektor, seperti otomotif, elektronika, dan kimia. "Namun dalam aplikasinya digunakan dalam jumlah sedikit," katanya kepada Tempo, kemarin, 27 Februari 2023.

Sebagai gambaran, kandungan timah pada produk komputer hanya 6 %. Kemenperin sedang berupaya memacu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk memicu serapan domestik. Dirut PT Timah Tbk, Achmad Ardianto, menuturkan kepastian pasar penting dalam konteks penghiliran. Sebab, kebijakan pemurnian ini bakal diikuti larangan ekspor. Artinya, semua produksi bijih hanya bisa berputar di dalam negeri. "Apabila timah tidak terserap di dalam negeri, produsen mengalami kendala dan menjadi persoalan pemasukan negara," tuturnya dalam acara diskusi di Jakarta pada 23 Februari lalu. (Yetede)

Umur aset sumber daya mineral berupa bauksit, timah dan tembaga yang dimiliki oleh Indonesia sangat lama sehingga ketersediaan pasokan ketiga komoditas ini dapat dioptimalkan untuk mewujudkan hilirisasi mineral di dalam negeri. Hilirisasi pengolahan ketiga mineral ini di dalam negeri dapat menjadi alternatif sumber penerimaan pajak yang baru bagi Negara di masa yang akan datang.

Pabrik pengolahan bijih tembaga yang existing di Indonesia hingga saat ini masih pada tahap pemurnian sedangkan pabrik pengolahan bijih timah hanya sampai pada sebagian tahap forming sehingga hilirisasi tembaga, bauksit dan timah di Indonesia dapat dikatakan belum terintegrasi hingga produk akhir. Namun seperti halnya hilirisasi nikel, potensi pajak yang bisa tergali belum optimal karena hilirisasi yang sudah dilakukan belum menciptakan rantai pasok dalam sebuah industri yang terintegrasi di dalam negeri.

Hilirisasi tembaga dan bauksit yang sedang dirintis oleh pemerintah menimbulkan adanya ekosistem baru dalam rantai produksi pengolahan kedua mineral tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak rekanan ketiga perusahaan tersebut juga seharusnya perlu diawasi karena peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan ketiga smelter ini seharusnya juga diiringi dengan peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan rekanan masing – masing.