JAKARTA, ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, hilirisasi timah memakan waktu dua tahun. Adapun produk turunan hilirisasi timah adalah dalam bentuk tin solder, tin chemical dan tin plate. Hal ini merupakan hasil kajian kelompok kerja lintas instansi yang dibentuk Kementerian ESDM sejak 6 bulan lalu. Kajian disusun dalam menyikapi rencana larangan ekspor pada Juni mendatang. Keputusan larangan ekspor tersebut menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan produk timah yang diekspor saat ini sudah dalam bentuk balok. Artiannya tidak ada ekspor bijih timah atau timah mentah. Bila laranganekspor diterapkan maka 95 persen balok timah tidak terserap di dalam negeri. Pasalnya selama ini hanya 5 persen balok timah yang terserap. Ridwan mengungkapkan kelompok kerja yang dibentuk tersebut melakukan kajian teknis dan keekonomian. Hasil kajian tersebut sudah disampaikan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Kami mengantisipasi kalau larangan ekspor timah dilakukan dalam waktu yang enggak terlalu lama,” kata Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (1/2). (Yetede)

Pemerintah berencana melarang ekspor timah dalam waktu dekat untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas mentah. Namun, wacana itu dinilai perlu diiringi kajian strategi yang matang untuk mendorong hilirisasi industri serta memperkuat ekosistem timah dari hulu ke hilir di dalam negeri. Hilirisasi dibutuhkan karena selama ini 98 % timah diekspor ke luar negeri. Hanya 2 % hasil produksi timah di hulu yang diserap di sektor hilir oleh industri dalam negeri. Jika larangan ekspor timah mentah mendadak dikeluarkan tanpa memastikan berjalannya hilirisasi dan ekosistem industri di dalam negeri, pasokan timah akan menumpuk dan tak terserap optimal.

”Kita harus menciptakan ekosistem industri hilir supaya ada yang menampung hasil produksi di hulu. Perlu dipetakan dari sekarang, produksi timah kita paling potensial diolah untuk membuat turunan produk apa saja? Nilai tambahnya paling besar di sektor apa?” kata peneliti Center of Industry, Trade, and Investment di Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Kamis (22/9). Ia mencontohkan, hasil olahan timah berpotensi digunakan untuk komponen elektronik, otomotif, serta konstruksi bangunan. Namun, akibat struktur industri timah yang masih ”bolong” dan kebiasaan mengekspor timah dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah, industri lokal di sektor-sektor itu kerap menggunakan komponen impor yang biasanya dari China dan negara Asia Timur lain. (Yoga)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan timah RI mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, yakni 4,74 juta ton. "Timah kita nomor dua di dunia. Nomor satu China. Tidak ada yang bisa lawan China," ungkapnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/6). Sementara itu posisi pertama, yakni China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Brazil yang memiliki cadangan timah dunia sebesar 15 persen. Ridwan menyebut 91 persen dari cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di daerah tersebut mencapai 482 IUP. Sementara, total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 862.761,98 hektare (ha). Lebih lanjut, Ridwan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat memang akan melarang ekspor timah secara mentah. Jokowi ingin negara mengekspor produk olahan timah sehingga nilai tambahnya meningkat.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan pihaknya akan menyiapkan industri pengolahan timah dalam jumlah yang masif. "Jadi kalau nanti kami betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk tin ingot, itu berarti kami harus menyiapkan industri pengolahan (timah) dalam jumlah masif," kata dia. Tidak hanya itu, Ridwan juga mengaku pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak agar mau menjadi investor dalam menyiapkan industri hilirisasi tersebut. Menurutnya, hilirisasi timah mampu meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menawarkan konsep ekosistem timah untuk mencegah pertambangan ilegal dan menambah pendapatan negara. Menurut Achmad, hal keberadaan smelter swasta itu bisa dimanfaatkan kala pemerintah akan melakukan ekspor dengan nilai tertentu dan membutuhkan kapasitas di luar kemampuan PT Timah. "Tentu kapasitas smelter swasta adalah alternatif yang tepat untuk bisa memenuhi target ekspor pemerintah dalam langkah menstabilkan harga dan menentukan harga timah dunia," ujarnya. Oleh karena itu, sambung Achmad, pemerintah perlu membuat skema di mana bijih timah bisa tetap dikelola secara legal namun diamanatkan kepada smelter swasta. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama peleburan. Dengan kata lain, bijih timah masih milik PT Timah dan pemerintah memberikan ongkos kepada smelter untuk proses peleburan. "Konsep ini tentu saja perlu dipertajam dengan stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti ekosistem yang ditawarkan memang ekosistem yang bisa diterima oleh semua pihak," tandasnya.

PT Timah Tbk (TINS) optimistis target produksi tahun ini bakal tercapai. Emiten pelat merah ini menargetkan produksi logam timah sebanyak 33.000 ton pada 2022. Salah satu strategi untuk mengejar target produksi ini ialah dengan menambah armada kapal laut. TINS telah menambah satu unit kapal hisap dengan investasi sekitar Rp 60 miliar. Selain itu, TINS juga menambah lima unit kapal hisap dengan skema kemitraan. Sehingga, saat ini ada 50 unit kapal hisap dan tiga unit kapal keruk yang beroperasi. TINS juga masih melanjutkan sejumlah proyek, salah satunya smelter ausmelt. Hingga saat ini, kemajuan ausmelt milik TINS sudah mencapai 93%. Ardianto menyebut, saat ini proses sudah sampai pada commissioning peralatan dan sudah dilakukan self running. "Operasional ditargetkan pada semester kedua 2022, namun kami kejar di kuartal ketiga 2022," sambung dia. Alwin Albar, Direktur Pengembangan Usaha TINS, menyebut, smelter ini memiliki kapasitas 40.000 ton per tahun. Tingkat utilisasi akan mencapai 50% dari kapasitas pada tahun pertama. Pada tahun kedua, tingkat utilisasi akan bertambah menjadi 75%. Kapasitas penuh akan tercapai pada tahun ketiga.

Harga timah di Pasar Fisik Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) / Jakarta Futures Exchange (JFX). pada Selasa (19/10) mencapai harga yaitu USD 39.800 per metrik ton. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak Timah Murni Batangan diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta.

Selama Oktober 2021, harga timah murni batangan di BBJ telah mengalami peningkatan sebesar 18,2%, di mana pada awal perdagangan pada 1 Oktober 2021, harga yang terjadi sebesar US$ 33.670 per metrik ton. Kenaikan harga di pasar fisik timah murni batangan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan permintaan pasar, khususnya untuk ekspor.

Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia) (Persero) dalam siaran persnya, Selasa (23/3), “perlu tata niaga yang baik terkait transaksi timah dalam negeri, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada negara dan masyarakat,” pungkasnya.

Adanya perdagangan timah dalam negeri ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 53 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa transaksi timah murni batangan wajib diperdagangkan di bursa. Terkait Pasar Fisik Timah Murni Batangan, telah berjalan di Bursa Berjangka Jakarta sejak tahun 2019.

Mekanisme trading pada dasarnya sama dengan transaksi timah luar negeri yang membedakan hanya di lottase bahwa 1 lot = 1 ton sedangkan untuk ekspor 1 lot = 5 ton.

Jenis timah yang diperdagangkan juga sama dengan untuk ekspor, yaitu TLEAD300,200,100,50 dan TPURE099.

Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menyebutkan, pada awal pembukaan perdagangan dalam negeri yang dilakukan pada hari Senin 22 Maret 2021, telah terjadi transaksi sebanyak 150 Lot dengan berat 150 ton dengan harga transaksi Rp 356.408.648/ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat aturan pelarangan ekspor raw material atau konsentrat timah. Regulasi itu demi menekan kebocoran ekspor tinah ke luar negeri.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengungkapkan, saat ini tata niaga timah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada pula Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/2018 juncto Permendag No 33/2015.

Melalui aturan itu, timah yang dapat dijual ke luar negeri harus melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sampai mencapai batasan minimum kadar Sn>99,9%. “Dan dalam bentuk timah murni batangan dengan ukuran dan bentuk tertentu, “ ungkap Yunus.

Kedua beleid itu juga memuat ketentuan di mana ekspor konsentrat timah dilarang karena belum memenuhi batasan dan ketentuan di atas. jika ada indikasi atau praktik ekspor pasir timah, maka pelanggar akan dikenakan sanksi hukum.

Manajemen PT Timah Tbk (TINS) menyatakan proyek smelter atau fasilitas pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt Furnace terhambat pandemi korona. Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Muhammad Zulkarnaen mengatakan, penyelesaian proyek smelter ini bakal mundur dari jadwal semula yang ditetapkan perusahaan ini, yakni pada tahun 2021. “Pandemi ini mengakibatkan kemunduran penyelesaian proyek ini sehingga diperkirakan selesai tahun 2022”, kata dia, Jumat (9/10) .

Kendati begitu, Zulkarnaen memastikan sampai saat ini belum ada perubahan alokasi dana belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek tersebut. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek smelter ini mencapai US$ 80 juta.

Proyek smelter ini dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare (ha). TINS menggandeng PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk menggarap proyek smelter tersebut. Saat smelter ini beroperasi, TINS dapat memproduksi 40.000 ton timah per tahun. Dari proyek ini, perusahaan ini berpotensi memperoleh pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA tahunan sekitar US$ 126,31 juta.

Selama semester pertama tahun ini, TINS mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 18,49% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,98 triliun. Mereka juga menderita kerugian bersih sebesar Rp 390,07 miliar di semester I-2020. Di periode yang sama tahun lalu, anak usaha Holding BUMN Pertambangan (Mind Id) ini masih membukukan laba bersih senilai Rp 205,29 miliar.

Manajemen TINS menaruh harapan bahwa kinerja bisnisnya akan membaik di sisa tahun ini lantaran harga timah cenderung membaik. Mengutip Bloomberg, harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) di level US$ 18.270 per ton pada Jumat (9/10) lalu. Jumlah itu meningkat 6,37% (ytd). Tren kenaikan harga timah mulai terjadi memasuki kuartal kedua tahun ini. Di pertengahan Maret lalu, harga timah global sempat jatuh ke level US$ 13.000 per ton.

Sekretris Jendral ( Sekjen ) AETI, Jabin Suffianto menyampaikan dari sekian banyak smelter Timah di Riau dan Babel hanya tersisa tujuh yang masih aktif. Ia menyampaikan banyak smelter swasta yang tutup lantaran tidak bisa memenuhi kriteria dan syarat yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memberikan syarat harus menunjukkan adanya tanda tangan Competent Person Indonesia ( CPI ) di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ( RKAB ). Syarat tersebut juga menyangkut verifikasi data cadangan yang ada di RKAB perusahaan smelter.