Ketahanan pangan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045. Hal ini berkaitan erat dengan aspek kuantitas maupun kualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah, sehingga kebutuhan pangan terpenuhi dan masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan terdapat sejumlah tantangan dan kendala,  baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya adalah keterbatasan lahan dan adanya climate change. UN No 18 Tahun 2012 tentangan Pangan mengamanatkan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri.

Untuk menuju ketahanan pangan yang demikian, pangan-pangan yang digunakan Indonesia harus bersumber dari lokal. Namun data menunjukkan, impor pangan Indonesia cukup besar, mulai dari beras, kedelai, gandum, bahkan kacang hijau. Berdasarkan Proyeksi Neraca Beras Nasional 2024 yang dimutakhirkan pada Mei 2024, Indonesia berpotensi mengimpor  beras hingga 5,17 juta ton sepanjang tahun 2024. Realisasi impor beras pada januari-April 2024 telah mencapai 1,77 juta ton, dan rencana impor pada Mei-Desember 2024 sebesar 3,40 juta ton. (Yetede)

OJK berupaya mendorong perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber pendanaan di pasar modal dengan menerbitan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan  dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (POJK 10/2024). Inti aturan ini, ketentuan penerbitan obligasi daerah direlaksasi dengan harapan lebih banyak pemerintah daerah (pemda) masuk pasar modal. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, POJK 10/2024 dikeluarkan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan ketentuan Peraturan OJK yang mengatur mengenai Obligasi Daerah, serta peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Aturan itu bertujuan  mengatasi kendala penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. (Yetede)

Industri perbankan semakin gencar menyalurkan pembiayaan berkelanjutan, terlihat dari data semester I-2024 yang menunjukkan  peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbankan juga berkomitmen terus meningkatkan komposisi pembiayaan berkelanjutan ke depannya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK telah menerbitkan POJK No.51/2017 dimana salah satunya terkait  kebijakan penyaluran kredit/pembiayaan yang mendukung keuangan berkelanjutan.

"Berdasarkan data implementasi Rencana Aksi keuangan Berkelanjutan (RAKB) perbankan posisi Desember 2022, pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan bank mencapai sekitar 24% dari total kredit perbankan," jelas Dian. Dian memaparkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran kredit berkelanjutan, antara lain dukungan kebijakan insentif dari pemerintah untuk sektor rill, ketersediaan  dan transparansi  informasi atas proyek hijau, kebutuhan teknologi dan ekspert  terkait proyek hijau yang masih terbatas dan memerlukan pembiayaan besar, serta dukungan kapasitas SDM. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan bergerak mendatar (sideways) pada pekan ini,  sambil menunggu kabar baik dari data ekonomi yang dapat memicu pergerakan kembali ke level 7.300an. Di sisi lain, pasar surat negara (SBN) Indonesia menjadi primadona investor asing di tengah ancaman resesi global.  "Kami memperkirakan untuk sepekan ke depan pergerakan IHSG cenderung sideways dengan support di 7.181 dan resistance 7.291," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana. Didit mengungkapkan, langkah IHSG disepanjang pekan ini akan dipengaruhi rilis data ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri. Di pasar global, ada rilis inflasi AS dan data industri China. Sedangkan dari dalam negeri ada pengumuman neraca perdagangan Indonesia di pertengahan pekan ini. (Yetede)

Hyundai mengumumkan mereka bakal terjun ke segmen mobil hybrid, meski pemerintah baru saja membatalkan pemberian  insentif di segmen tersebut. Hingga akhir 2024, Hyundai Indonesia berencana akan meluncurkan tiga mobil barunya kepada masyarakat Indonesia. Mobil berteknologi hybrid menjadi satu model baru yang nantinya akan dipasarkan. Chief Operation Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransciscus Soerojpranoto mengatakan, permintaan pasar terhadap mobil hybrid diperkirakan akan terus meningkat. "Bicara soal hybrid, sebentar lagi kami (Hyundai Indonesia) akan meluncurkan salah satu produk hybrid. Apakah Hyundai Indonesia akan membawa model hybrid atau plug in hybrid ini masih belum jelas," kata dia. (Yetede)

Anggaran peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia membengkak, mencapai 87 miliar karena dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta. Presiden Jokowi menilai hal tersebut wajar. ”Iya, namanya dulu (peringatan Proklamasi Kemerdekaan) hanya di satu tempat. Karena ada transisi menjadi (dilangsungkan) di dua tempat. Tapi, kan, bukan lompatan yang anu (Presiden mengangkat tangan ke atas). Saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kemensetneg,” tutur Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menyerahkan SK Hutan Sosial, TORA, dan Sawit Rakyat serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan untuk Masyarakat, di Jakarta, Jumat (9/8).

Mensetneg Pratikno menyampaikan, anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN membengkak. ”Ya, karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak signifikan,” ujar Pratikno, di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (6/8). Selasa (6/8) pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai perayaan HUT Ke-79 RI di IKN terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.

Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi Covid-19. ”Perayaan HUT RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat,” tutur Nur secara tertulis. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bansos, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. (Yoga)