Celah wajib pajak perorangan maupun korporasi nakal menghindari kewajiban perpajakan makin sempit. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini punya kewenangan kuat atas praktik anti penghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan kewenangan  itu. Selama ini, Ditjen Pajak berwenang mengintip rekening keuangan milik orang pribadi dengan saldo minimal Rp 1 miliar. Bahkan, Ditjen Pajak bisa memelototi rekening keuangan entitas tak ada batas nominal. Lembaga keuangan wajib melaporkan informasi itu kepada Ditjen Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kini pemerintah mempertegas hal tersebut. Lewat Pasal 30A PMK 47/2024 terbaru, pemerintah menegaskan larangan kesepakatan atau praktik yang bertujuan menghindari kewajiban atas akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan. Bahkan, Ditjen Pajak juga punya kewenangan menentukan kesepakatan yang termasuk dalam penghindaran itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti juga bilang, PMK 47/2024 menambah satu tahapan baru, yaitu penelitian yang diatur Pasal 31. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, sudah saatnya Ditjen Pajak melakukan pengawasan berdasar rekening keuangan. Sebab, "Selama ini data rekening keuangan sulit untuk dibantah oleh wajib pajak, dan sedikit sengketa antara petugas pajak dengan wajib pajak jika berdasarkan rekening bank," jelas dia. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mewanti-wanti petugas pajak agar lebih objektif dan terukur. Sebab melalui PMK ini, mereka punya kewenangan lebih luas dalam menetapkan kesepakatan atau praktik penghindaran kewajiban perpajakan. "Jangan sampai menimbulkan abuse dari kewenangan ini," kata Fajry.

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan kemungkinan lonjakan utang di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan berbagai program populis yang akan dijalankan, rasio utang pemerintah bisa naik signifikan. Dalam 2024 Article IV Consultation edisi Agustus 2024, IMF mengimbau pemerintah dalam lima tahun ke depan mengelola belanja dengan baik. Sebab, belanja yang lebih tinggi bisa membuat defisit fiskal mencapai batas maksimal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan. Akibatnya, tren utang akan naik bertahap. Bahkan, berisiko menembus 41% PDB pada 2029, melampaui level saat pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 40,7% PDB. "Meskipun angka ini berada di bawah batas maksimum utang PDB sebesar 60%, hal ini membawa risiko signifikan berupa potensi pelanggaran batas atas defisit 3% PDB," jelas IMF dalam laporan tersebut. Adapun Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 609,7 triliun, setara 2,70% PDB.

Angka itu melebar dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB. Sementara itu, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2024 sebesar Rp 8.444,87 triliun setara 39,13% PDB. Dengan penarikan utang yang masih akan dilakukan hingga akhir tahun, kemungkinan posisi sekaligus rasio utang pemerintah meningkat. Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin memperkirakan, rasio utang pemerintah bahkan bisa melonjak hingga 41% PDB pada 2026 apabila pemerintah tidak berhati-hati, dan terus melakukan financial engineering dengan melempar pekerjaan dan proyek besar ke BUMN yang dibiayai dengan penyertaan modal negara (PMN) hingga penjaminan utang. Ia melihat, rasio utang pemerintah juga akan semakin parah mengingat rasio pajak belum akan naik dalam tiga tahun ke depan. Ini merupakan buntut dari perlambatan ekonomi, beban bayar utang yang besar, dan insentif pajak berlebih yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo memastikan visi dan misi alias program yang sudah dirancang telah mempertimbangkan perlambatan ekonomi. Bahkan, menurut dia, TKN telah melakukan simulasi anggaran dengan risiko perlambatan ekonomi tersebut.

Ambisi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai nilai kapitalisasi pasar saham sebesar Rp 22.000 triliun di tahun 2027 disambut dengan keyakinan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Tapi nampaknya perlu kerja keras buat mencapai target itu.  Sebelumnya, Tim Ekonomi Prabowo-Gibran pernah mengungkapkan optimisme nya bisa mencapai target tersebut di tahun 2027. Angka ini sebenarnya melampaui target yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan peta jalan ( roadmap ), OJK hanya mematok kapitalisasi pasar BEI bisa mencapai Rp 15.000 triliun di tahun 2027. Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengatakan, pihaknya optimistis bisa mencapai target tersebut. Tapi, untuk mencapainya BEI membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. "Kami perlu suplai yang besar, yaitu initial public offering (IPO). Kami perlu dukungan dari anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan yang cukup besar," katanya setelah konferensi pers peringatan HUT Pasar Modal ke 47 Tahun, Senin (12/8).  Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy mengatakan, dalam pipeline , BEI sudah telah mengantongi dua rencana IPO dari perusahaan dengan aset berskala jumbo alias perusahaan mercusuar ( lighthouse company ). Pengamat Pasar Modal Indonesia dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, target Rp 22.000 triliun nampak terlalu besar untuk digapai. Kecuali, BEI bisa mendungang perusahaan asing untuk IPO.

Kinerja emiten sektor bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) masih dibayangi sejumlah tantangan. Emiten sektor EBT hanya mampu mencetak kenaikan laba tipis, dibarengi pendapatan yang menurun. Tengok saja PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), emiten EBT dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pendapatan BREN turun 2,32% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi US$ 290,07 juta di enam bulan pertama 2024. Emiten dari grup konglomerasi milik Prajogo Pangestu ini mengerek keuntungan meski minimalis. Laba bersih BREN tumbuh tipis 0,53% yoy menjadi US$ 57,95 juta. Analyst Stocknow.id, Dinda Resty Angira menilai, kinerja emiten EBT pada separuh pertama tahun ini tak terlepas dari pengaruh makro ekonomi dan tantangan global. Dinda mengamati, penurunan pendapatan emiten EBT terjadi akibat harga jual dan volume penjualan yang melandai. Di sisi lain, peningkatan laba bersih menunjukkan sebagian emiten mampu melakukan efisiensi operasional. Research Analyst Phintraco Sekuritasi, Aditya Prayoga turut melihat emiten EBT masih punya ruang yang besar untuk bertumbuh. Terutama untuk jangka yang lebih panjang, dengan dorongan dari komitmen pemerintah menggenjot bauran EBT dalam pembangkit listrik nasional. 

Salah satu segmen EBT yang memiliki potensi pengembangan besar adalah panas bumi. Pemerintah juga telah menetapkan target ambisius guna membantu mencapai tujuan Nol Emisi pada tahun 2060. Sedangkan PGEO mempunyai PER 16,17 kali, ARKO 52,43 kali dan KEEN 8,02 kali. Kalkukasi Dinda, rata-rata PER pada industri dan sektor energi terbarukan berada di level 74,44 kali. Dus, secara valuasi saham BREN tergolong overvalued. Dinda menyarankan investor mencermati posisi valuasi emiten sembari mempertimbangkan potensi pertumbuhan bisnis.Dinda pun menilai saham PGEO dan ARKO layak untuk dikoleksi.

Tahun 2023 mengobrak-abrik jiwa dan tubuh Melati (26) pekerja pendidikan di Banten. Tulangnya betisnya patah akibat jatuh di kantor. Meski dokter memintanya beristirahat sebulan, pihak kantor memintanya tetap masuk. Ia merasa, kantornya tidak memedulikan keselamatan kerja karyawan. ”Saat itu saya mengalami kecelakaan kerja di kantor dan dilarikan ke rumah sakit. Surat dokter menyatakan saya harus istirahat sebulan lebih, ternyata saya diminta masuk kantor dan tak boleh cuti,” tuturnya, Kamis (1/8). Dia meminta manajemen kantor agar ruang kerjanya berada di lantai dasar sehingga mudah diakses, namun tak dikabulkan. Mau tak mau dia harus naik turun tangga. Ketika dia meminta bantuan, rekan kantor mengecapnya menyusahkan orang lain.

Namun, demi memenuhi kebutuhan hidup, ia bertahan di kantornya. Akibatnya, kesehatan mentalnya terganggu dan merambat ke kondisi fisik. Dia menderita penyakit asam lambung hingga enam bulan. Dia juga merasa pusing dan deg-degan. ”Saya sampai muntah dan panas dingin. Waktu mau konsultasi ke psikiater dengan prosedur BPJS Kesehatan, saya sulit mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan yang dikunjungi karena ada kuota pasien. Akhirnya saya biarkan,” ucapnya. Satu kantor dengan orang yang memicu gangguan mental membuat fisik Naka (33), pekerja swasta di Jakarta, karut-marut, sejak 2023. ”Aku sampai tremor dan muncul bintik-bintik di badanku. Penyakit asam lambungku juga kumat,” katanya.

Psikolog menganalisis, gangguan kesehatan mental yang dialaminya berbahaya karena menimbulkan sakit fisik. Ia mengaku tak bisa keluar dari permasalahan itu sehingga mesti bertahan. Fokus pada hal positif yang bisa diambil dari masalah sekaligus menetapkan batasan terhadap sosok pemicu menjadi stratgi bertahan. Gangguan fisik akibat kesehatan mental yang tertekan berimbas pada kariernya. ”Aku tidak jadi dipromosikan. Aku sekarang mementingkan kesehatan. Kalau aku sakit, siapa yang tanggung jawab,” tuturnya. Menurut Widya Shintia Sari, psikolog klinis di Jakarta, hambatan itu muncul karena kurangnya komunikasi asertif antargenerasi pekerja dalam satu kantor.

Komunikasi asertif berarti menyampaikan sesuatu secara obyektif tanpa muatan emosi. Jika tidak didiskusikan secara asertif, persoalan yang dihadapi sulit teratasi sehingga dapat menimbulkan stres. Apabila merasa lingkungan kantor mengganggu kesehatan mental, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi meminta pekerja melaporkannya pada layanan aduan masyarakat. ”Kami akan menginvestigasi setiap laporan. Jika terbukti benar, terdapat sanksi administratif hingga rekomendasi penghentian kegiatan usaha,” katanya, Sabtu (3/8). Tanpa solusi, pekerja yang mengalami gangguan kesehatan mental semakin berat menjalani hari-harinya di kantor. (Yoga)

AS sudah mengoperasikan mobil tanpa pengemudi. China baru saja meluncurkan mobil dengan teknologi sejenis. Liu Yi adalah satu dari 7 juta pengemudi taksi dalam jaringan di China. setahun terakhir ini beralih profesi menjadi pengemudi taksi daring setelah terkena PHK dari tempatnya bekerja sebelumnya di sektor konstruksi. Tapi, kini Liu gundah. Warga Wuhan, kota 1.170 km selatan ibu kota Beijing itu, sering melihat calon konsumen, termasuk tetangganya, memilih memesan layanan taksi swakemudi (robotaxi) disbanding taksi daring atau taksi konvensional (Kompas.id, 9/8/2024). Langkah China memperbolehkan pengoperasian taksi swakemudi, membuntuti AS yang tahun lalu membolehkan taksi tanpa pengemudi di jalan raya.

Awal Agustus 2023, kota San Francisco memasuki era baru mobil swakemudi setelah Komisi Utilitas Umum California (CPUC) memberi lampu hijau pada perusahaan kendaraan otonom Cruise dan Waymo untuk ekspansi tanpa batas. Cruise yang dimiliki oleh Cruise LLC adalah perusahaan mobil swakemudi yang didirikan pada 2013 oleh Kyle Vogt dan Dan Kan. Cruise adalah anak perusahaan General Motors. Waymo adalah mobil yang merupakan produk dari Waymo LLC, yang sebelumnya dikenal sebagai Google Self-Driving Car Project, perusahaan teknologi yang merupakan anak perusahaan dari Alphabet Inc, perusahaan induk Google. China dan AS tampak bersaing dalam setiap pengembangan teknologi. Mereka saling susul untuk mengumumkan capaian mereka.

Kedua negara dengan cepat membuat teknologi swakemudi dan membereskan berbagai syarat operasionalisasi kendaraan swakemudi hingga bisa unggul dibanding negara-negara lain. Teknologi ini dicapai oleh negara yang memiliki tradisi riset yang kuat, SDM memadai, serta melakukan investasi yang besar dalam pengembangan teknologi. Jika Indonesia ingin ikut dalam kompetisi ini, berbagai kalangan harus menyiapkan tiga hal tersebut. Di samping itu, kendaraan swakemudi mensyaratkan pola-pola berkendara yang teratur sehingga dengan mudah dibangun algoritmanya. China memiliki masalah seperti ini, tapi dalam waktu singkat bisa menyelesaikannya sehingga pengoperasian kendaraan ini bisa aman. Apabila kita menoleh pada masalah lalu lintas kita, sepertinya kita masih jauh dari impian pengembangan mobil swakemudi. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024 diperkirakan sulit mencapai level 5 %. Berbagai indikator telah menunjukkan pelemahan, mulai kinerja industri manufaktur yang tak ekspansif sampai berlanjutnya tren pelemahan konsumsi masyarakat. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi perlambatan. Indikasi lesunya perekonomian triwulan III-2024 bisa dilihat dari kinerja dua kontributor utama pembentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, dari sisi lapangan usaha, industri manufaktur yang merupakan motor utama perekonomian mulai melambat pada triwulan III. Pada Juli 2024, Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur yang dirilis S&P Global menunjukkan, performa industri manufaktur Indonesia masuk ke zona kontraksi di level 49,3.

Performa terendah dalam tiga tahun terakhir. Kedua, dari sisi pengeluaran, ada tren perlambatan konsumsi rumah tangga. Selama tiga triwulan terakhir, konsumsi masyarakat hanya bisa tumbuh di bawah level 5 %. Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan PDB sangat dominan, yakni 54,53 %, di atas motor pertumbuhan lain, seperti investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah. Berdasar data historis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan III biasanya lebih rendah dari triwulan II, karena pada triwulan III tidak ada faktor musiman yang bisa mendongkrak belanja masyarakat, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan musim liburan sekolah.

Ini bukan indikasi yang menjanjikan. Sebab, pada triwulan II, konsumsi rumah tangga pun sudah melambat dan hanya mampu tumbuh 4,93 %. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, indikator-indikator tersebut membuat prospek pertumbuhan ekonomi ditriwulan III akan jauh lebih menantang dari sebelumnya. ”Ada potensi, terlebih kalau melihat kondisi PMI Manufaktur yang sudah mulai terkontraksi per Juli, pertumbuhan (triwulan III) bisa di bawah 5 %,” kata Josua, Minggu (11/8). Kinerja industri manufaktur triwulan III kemungkinan akan sedikit terbantu sinyal positif bank sentral AS, The Federal Reserve.

The Fed diperkirakan memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024, yang akan menjadi stimulus positif bagi perusahaan manufaktur. Sebab, ada indikasi rupiah menguat dan suku bunga kredit menurun menyusul kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar, yang bisa membantu meringankan beban biaya produksi industri manufaktur. Namun, ancaman pelemahan tetap ada, khususnya akibat pertumbuhan ekonomi China yang pada triwulan II-2024 sudah di bawah 5 %. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, pelemahan ekonomi China akan berdampak pada permintaan ekspor Indonesia sehingga menurunkan kinerja industri pengolahan. (Yoga)

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit dan berkontribusi pada PDB nasional sebesar 65 %. Apa yang diperlukan agar kinerja UMKM lebih optimal. Menurut Khairul Ihsan (33) peternak di Padang, Sumbar, “ Jika melihat kondisi saat ini, perpajakan sudah mengimpit pengusaha menengah ke bawah sehingga membuat kami lambat bangkit. Harapannya ke depan, pemerintah bisa menerbitkan regulasi yang berpihak pada sektor ekonomi menengah ke bawah, misalnya di sektor usaha kami, peternakan ayam, perlu pembatasan bagi principle besar untuk melakukan budidaya ayam broiler dan ayam petelur langsung, di mana seharusnya sektor ini dipegang masyarakat atau peternak rakyat.”

“Di tengah era disrupsi digital, pasar bebas, dan kondisi pasar tak menentu, kita sebagai pengusaha kecil harus bisa menemukan kembali ”makna mengapa” (why factor) dari usaha yang kita jalankan, agar tetap memiliki kemampuan bertahan dan lincah beradaptasi serta relevan dengan keinginan pasar. Harapannya, pengusaha memiliki kemudahan akses terhadap kelas-kelas self development dan workshop dari para praktisi sebagai fondasi yang menguatkan jati diri brand owner untuk menghadapi dunia usaha saat ini,” ujar Maya Rosmalinda (39) pemilik mamayaya.project, Jakarta

“Selama menjalankan bisnis, banyak tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Contohnya, tantangan permodalan. Banyak UMKM sulit mendapat modal untuk ekspansi, produksi atau kebutuhan operasional lain. Tantangan lain ialah kompetisi yang ketat dengan perusahaan besar. Dinas-dinas pemda semestinya dapat membantu dan memberi peluang agar kami semakin bertumbuh dan berkembang, bahkan di tengah situasi perekonomian yang tidak baik-baik saja,” ujar Mesni Johara, pemilik UMKM ”Goenagoni”, Semarang. (Yoga)

Kemenkominfo merilis daftar berisi 21 penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang memiliki 42 layanan jasa pembayaran yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi daring. Di antaranya, Shopee Pay, aplikasi mitra Finpay milik Finnet yang merupakan bagian dari Telkom Group, beberapa BPR dan internet banking milik BRI. Kemenkominfo telah mengirim surat peringatan supaya dilakukan audit internal secara komprehensif. Hasil audit wajib diserahkan kepada kementerian paling lambat tujuh hari kerja setelah surat peringatan dikirim. Menkominfo Budi Arie Setiadi, dalam siaran pers, Sabtu (10/8) di Jakarta, mengatakan, surat peringatan yang dialamatkan kepada 21 PSE dikirim pada Jumat.

Langkah Kemenkominfo sesuai Pasal 35 Ayat (1) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang intinya adalah Kemenkominfo berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. ”Kami menemukan ke-21 PSE dengan 42 produk jasa pembayarannya terindikasi dimanfaatkan untuk saluran pembayaran judi daring. Kami meminta mereka agar melakukan pemeriksaan internal/audit secara komprehensif dan mendalam untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak dimanfaatkan untuk judi daring atau aktivitas ilegal lainnya,” tuturnya. Budi menyampaikan, mereka memiliki waktu tujuh hari setelah surat peringatan dikirim untuk melaporkan hasil pemeriksaan internal.

Bila dalam tujuh hari Kemenkominfo belum menerima hasil pemeriksaan, mereka akan dikenai sanksi administratif, seperti pemutusan atau pencabutan tanda daftar PSE. Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, berpendapat, jika pemerintah sampai menutup bank perkreditan rakyat (BPR) untuk menekan judi daring, itu adalah langkah yang berlebihan. Eksistensi BPR krusial dalam membantu UMKM yang membutuhkan pembiayaan, tetapi tidak mendapatkannya dari perbankan besar. ”Faktor utama dalam pemberantasan judi daring bukan menutup saluran transaksi, tetapi soal penegakan hukum pada bandar dan penyelenggara judi daring serta kerja sama lintas negara dengan negara yang melegalkan judi daring,” ucapnya. (Yoga)

Konflik berkepanjangan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit di Kalteng belum menemui titik terang. Pemda setempat meminta perusahaan segera memenuhi kewajiban memberikan 20 % kebun plasma kepada warga atau menggantinya dengan kegiatan usaha, seperti koperasi. Plt Kadis Perkebunan Kalteng Rizky Badjuri mengatakan, konflik lahan sawit yang berlarut-larut sangat memprihatinkan. Konflik itu dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya, upaya kelompok tertentu yang memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan yang melanggar hukum atau ilegal, seperti pencurian. Kelompok-kelompok ini datang dari banyak daerah untuk mengambil buah sawit yang dipanen di lokasi-lokasi yang disengketakan.

”Soal ini memang arahnya pidana. Jadi aparat penegak hukum yang berwenang menjelaskannya lebih detail,” kata Rizky, Minggu (11/8) di Palangka Raya. Situasi konflik di lahan sawit di Kalteng kembali mencuat setelah pekan lalu, Selasa (6/8) siang, ratusan mobil pikap lengkap dengan egrek atau alat panen buah sawit mendatangi kebun perusahaan sawit di Desa Bukit Buluh, Kecamatan SeruyanTengah. Mereka memanen buah sawit dilahan yang dikelola perusahaan dengan alasan sawit itu ditanam di atas lahan milik masyarakat. Akibatnya, empat orang ditangkap polisi dan dua mobil pikap mereka disita.

Warga lain yang mengetahui penangkapan mendatangi kantor perusahaan, membakar mes karyawan, dan meminta polisi membebaskan orang yang ditangkap. Sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan seorang warga terluka di bagian kaki. Konflik lahan di Seruyan dilatari tuntutan warga akan bagian 20 % kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan. Hal itu, diatur PP No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Permenytan No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 11 Permentan No 26/2007, diatur soal kewajiban perusahaan sawit membangun kebun untuk masyarakat dengan luas paling sedikit 20 % total luas areal kebun yang diusahakan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono disela kunjungannya ke Kalteng beberapa waktu lalu mengatakan, kebun plasma memang kewajiban perusahaan. Namun, ada perusahaan yang tidak menyedikannya dalam bentuk lahan, tetapi bentuk usaha. Penggantian kebun plasma dengan kegiatan usaha, menurut Rizky, sudah dilakukan oleh sebagian perusahaan di Kecamatan Seruyan Tengah. Ada tujuh koperasi yang sudah dibentuk untuk menerima manfaat dari perusahaan sawit dalam bentuk kegiatan usaha di Seruyan. Namun, soal penggantian kebun plasma dengan kegiatan usaha ini juga masih berpolemik. ”Soal kebun atau lahan plasma masih polemik, KLHK bilang tidak wajib dalam bentuk lahan, BPN bilang wajib bentuk lahan. Namun, kalau menuruti polemik, masalah ini tidak selesai-selesai,” kata Rizky. (Yoga)