;

Pertumbuhan Bisnis Tekfin, Luar Jawa Melesat

B. Wiyono 12 Aug 2019 Bisnis Indonesia

Pertumbuhan bisnis teknologi finansial atau tekfin peer-to-peer (P2P) lending di berbagai wilayah mencatatkan pertumbuhan pesat, melebihi tingkat pertumbuhan di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat bisnis tekfin. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agregat total pinjaman yang disalurkan tekfin P2P lending pada Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 97,6% (year-to-date) dibandingkan dengan akhir tahun lalu senilai Rp22,6 triliun. Pertumbuhan pinjaman yang terjadi di luar Jawa justru mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Pertumbuhan pinjaman Jawa tercatat meningkat 96,2% (year-to-date), sedangkan pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi, yakni sebesar 107,19% (year-to-date) dari akhir tahun lalu. Belum padatnya pasar di luar Jawa membuat pertumbuhan tekfin P2P lending di berbagai wilayah menjadi sangat pesat. Belum tingginya penetrasi tekfin P2P lending di luar Jawa juga membuat tingkat pertumbuhannya relatif lebih tinggi.

Navigasi Perpajakan, Skema Penghitungan Cadangan Diperketat

B. Wiyono 12 Aug 2019 Bisnis Indonesia

Pemerintah memperketat mekanisme penghitungan cadangan yang bisa dikurangkan sebagai biaya. Langkah ini dilakukan, karena aturan yang berlaku saat ini kerap digunakan sebagian korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus disetor ke negara. Salah satu klausul yang akan diubah adalah ketentuan mengenai agunan. Selain soal agunan, kebijakan lain yang akan diubah dalam aturan yang baru mencakup implementasi skema cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Aturan Konsultan Pajak, IKPI Soroti RUU Konsultan Pajak

B. Wiyono 12 Aug 2019 Bisnis Indonesia

Saat ini di DPR tengah bergulir RUU Konsultan Pajak. RUU ini dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu poin pentingnya adalah perluasan peran konsultan pajak. Di satu sisi, syarat lulus uji kompetensi pendidikan khusus profesi konsultan pajak yang harus diadakan oleh organisasi konsultan pajak dikhawatirkan menimbulkan monopoli profesi oleh organisasi konsultan pajak.  RUU Konsultan Pajak yang sekarang ada di DPR adalah inisiasi DPR. IKPI adalah salah satu sumber informasi yang sewaktu-waktu diminta oleh DPR melalui RDP (rapat dengar pendapat).


Karpet Merah bagi Investasi Mobil Listrik

Budi Suyanto 09 Aug 2019 Kontan

Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Perpres tentang Kendaraan Bermotor Listrik. Aturan itu akan menjadi motor penggerak bagi industri untuk mengembangkan kendaraan bermotor dengan energi listrik. Presiden Jokowi berharap mobil listrik nantinya bisa beredar dengan harga terjangkau. Untuk itu, ada beberapa insentif yang bakal diberikan, antara lain: penghapusan PPnBM.

Tahap awal, kendaraan listrik bisa impor dengan insentif PPnBM 0%. Bertahap ada kewajiban kandungan lokal dari baterai 60%, lainnya 35% selama tiga tahun, dan tahun berikutnya 45%. Agar murah, subsidi harga mobil listrik dari Pemda, termasuk bebas ganjil genap, tarif parkir lebih murah.

Duniatex Group Mengakui Alami Kesulitan Keuangan

Budi Suyanto 09 Aug 2019 Kontan

Kesulitan keuangan membuat salah satu entitas Duniatex Group, PT Delta Dunia Sandang Textile (DSST) gagal membayar bunga senilai US$ 11 juta dari sindikasi senilai US% 260 huta. Masalah menjadi pelik ketika kondisi ini menjadi efek domino ke entitas lainnya seperti perusahaan tekstil besar PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) yang mengambil pasokan bahan baku dari DSST. Saat ini, para kreditur Duniatex tengah membicarakan skema restrukturisasi dengan AJ Capital sebagai pihak yang ditunjuk untuk membuat proposal restrukturisasi utang.

Bom Waktu Utang China

Budi Suyanto 09 Aug 2019 Kontan

Profesor keuangan di Universitas Peking, Michael Pettis, memperingatkan utang besar yang membebani perekonomian Tiongkok. Pemerintah China harus cepat melakukan reformasi ekonomi domestik karena masalah utang ini sangat serius, seperti bom waktu. Kendati memberi lampu kuning, ia yakin China bisa meredam krisis ini.

Era Mobil Terbang di Kota-Kota Besar Sudah di Depan Mata

Budi Suyanto 09 Aug 2019 Kontan

Jepang berambisi menjadi pemimpin industri mobil terbang. Negara Sakura ini menargetkan mobil terbang bisa digunakan mengangkut barang di tahun 2023 dan membawa orang di 2030. Dilansir dari Bloomberg, mobil NEC Corp berhasil melayang tanpa penumpang selama hampir satu menit di ketinggian tiga meter saat uji coba di pinggiran Tokyo. Sebetulnya Jepang bukanlah satu-satunya negara yang bermimpi untuk menghadirkan mobil terbang. Dubai, Singapura, dan Selandia Baru juga telah menyatakan niat yang sama. Google dan Uber Technologies Inc juga mengembangkan proyek mobil terbang.

Ombudsman Ikut Menyigi Blackout Listrik PLN

Budi Suyanto 09 Aug 2019 Kontan

Ombudsman memberikan tiga catatan sebagai dasar penyelidikan PLN, yaitu:

1. Lemahnya komunikasi publik PLN dalam menyampaikan informasi yang lengkap, akurat, dan cepat terkait pemadaman listrik.

2. Sistem komando dan kelembagaan PLN tidak tanggap menghadapi kondisi krisis.

3. Langkah PLN mengundang PTN untuk investigasi kejadian pemadaman listrik massal tidak tepat karena PTN tersebut punya kerja sama dengan PLN.

Regulasi Kendaraan Ramah Lingkungan, Selamat Datang Mobil Listrik

B. Wiyono 09 Aug 2019 Bisnis Indonesia

Era pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri bakal segera dimulai, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden tentang mobil ramah lingkungan itu. Kehadiran perpres itu pun disambut positif oleh pelaku usaha yang telah lama menunggu kejelasan regulasi tersebut. Pengembangan kendaraan listrik dalam jangka panjang membutuhkan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal. Perpres kendaraan listrik akan mendorong agen pemegang merek untuk menciptakan pasar mobil listrik di dalam negeri. Perpres tentang percepatan mobil listrik berisi pembagian tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, penelitian dan pengembang, serta regulator.

Kasus Suap Bawang Putih, (Mengejar) Pemburu Rente Impor Pangan

B. Wiyono 09 Aug 2019 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap 11 orang yang diduga melakukan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Suap itu diduga terkait dengan impor bawang putih atau produk hortikultura lainnya. Sebelumnya, KPK juga menangani kasus serupa, seperti dalam impor daging sapi yang melibatkan petinggi partai. Kemudian, Badan Reserse dan Kriminal Polri juga menangani kasus suap impor garam oleh oknum pejabat di Kementerian Perdagangan pada 2015. Telah terdapat sejumlah praktik suap dan korupsi yang melibatkan komoditas pangan, seperti garam, daging sapi hingga bawang putih. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan kuota impor pangan. Jika hampir 100% pangan itu diimpor, pemerintah tidak perlu menerapkan sistem kuota. Jangan sampai kuota impor hanya menjadi bancakan para pemburu rente.


Pilihan Editor