Harga batu bara berjangka kokas China terpeleset pada pekan lalu dan mencatatkan kerugian mingguan terbesar sejak November 2018. Hal itu terjadi seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meluasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang memudarkan prospek permintaan untuk bahan baku pembuatan baja tersebut. Banyak pabrik baja China telah diperintahkan untuk menutup atau membatasi operasi mulai minggu ini di bawah kampanye anti polusi. China menggulirkan langkah tersebut untuk memperingati perayaan ke-70 Republik Rakyat pada 1 Oktober. China kemungkinan mengambil lebih sedikit batu bara di sisa tahun ini, mengingat mereka bakal membatasi impor.

Partisipasi layanan pembayaran LinkAja dalam gelaran festival kuliner dinilai mendorong kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi nontunai. Pengunjung gelaran tersebut dapat dimanjakan dengan adanya layanan LinkAja melalui transaksi nontunai yang lebih cepat.Partisipasi dalam berbagai gelaran festival kuliner merupakan upaya LinkAja dalam memperkaya use case di seluruh sendi kehidupan. Hal tersebut dinilai dapat membuat layanan pembayaran pelat merah itu makin banyak digunakan masyarakat. Kemudahan transaksi dengan berbagai promo menarik, dapat menjadi insentif adopsi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan bertransaksi nontunai.

Insentif pajak untuk produser film yang memilih Indonesia sebagai lokasi pengambilan gambar kurang efektif tanpa pemangkasan proses perizinan. Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) menyambut baik rencana Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memberikan insentif fiskal berupa pengembalian potongan pajak atau tax refund untuk menarik sineas dari luar negeri melakukan syuting film di Indonesia. Pemerintah menyiapkan skema tax refund lantaran insentif fiskal berupa pemotongan pajak dengan persentase tertentu tak mampu menarik minat sineas untuk melakukan syuting film di Indonesia. Selain itu, adanya pemotongan pajak juga dinilai akan ikut mengurangi target penerimaan pajak tahunan nasional yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan. Sebenarnya faktor utama yang selama ini membuat sineas dari luar negeri enggan melirik Indonesia sebagai lokasi syuting film adalah masalah perizinan. Perizinan untuk melakukan syuting film di Indonesia tidak bisa dibilang mudah lantaran prosesnya panjang dan berbelit. Ada harapan agar pemerintah bisa memberikan kemudahan perizinan bagi sineas yang ingin melakukan syuting film di Indonesia.

Perekonomian global, dalam beberapa pekan terakhir, diprediksi dan diproyeksi terus melambat. OECD dalam proyeksi terbarunya memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global sampai ke titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, dan menyatakan bahwa angka pertumbuhan kurang dari atau sama dengan tiga persen sebagai resesi. Sedikit berbeda IMF menilai perlambatan yang terjadi belum mengarah pada resesi. Perang dagang AS dan Cina jelas menjadi faktor utama pemicu ketidakpastian global, sehingga kegiatan ekonomi diwarnai oleh aksi tunggu akhir dari perang tersebut. Ada tiga kanal yang disarankan kepada pengaku kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Maria Fenech, analis kredit Calamatta Cushieri, perusahaan keuangan Malta. Kanal tersebut adalah mengakhiri perang dagang, melanjutkan kebijakan moneter yang efektif, dan diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai penopang. Akan tetapi ketiga kanal tersebut tetap dibayangi dengan skeptisme.

Aksi jual saham secara masif yang dilakukan investor asing sehingga memicu terjadinya net selling besar-besaran sepanjang Agustus-September bukan berarti terjadi pelarian modal ke luar negeri (capital outflow). Investor asing hanya beralih (switching) dari saham ke Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih aman dan memberikan imbal hasil tinggi. Hal ini tercermin pada kenaikansignifikan kepemilikan asing di SBN. Selama September (month to date), terjadi penambahan kepemilikan asing di SBN atau pembelian bersih (net buying) sebesar Rp 18,72 triliun, dari posisi Rp 1.009,6 triliun per akhir Agustus menjadi Rp 1.028,32 triliun pada 26 September. Kenaikan kepemilikan investor asing di SBN tersebut paralel dengan nilai jual bersih (net selling) asing di pasar saham yang mencapai Rp 9,29 triliun selama Agustus dan Rp 7,25 triliun selama September, sehingga total penjualan bersih asing di pasar saham selama dua bulan tersebut mencapai Rp 16,54 triliun. Sementara itu, net buying asing di SBN sepanjang tahun berjalan tercatat sebesar Rp 113,39 triliun.

Untuk mendukung penggunaan kerndaraan listrik, Dewan Energi Nasional (DEN) menyarankan agar setiap kantor menyediakan stop kontak listrik atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lahan parkir. Tujuanya agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. "Setiap kantor diimbau untuk menyediakan stop kontak listrik di lahan parkiran sepeda motor. Untuk sepeda motor, pengisian baterai kendaraan di rumah atau kantor cukup. Sekali charge sekitar 4 jam, dapat digunakan selama lima hari untuk perjalanan dari rumah menuju kantor, dan sebaliknya," kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto usai mengikuti pawai sepeda motor listrik dari Kantor DEN menuju kantor Kementerian ESDM, Minggu (29/9).

Center of Reform (Core) Indonesia menilai, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur akan berdampak terhadap realisasi penerimaan pajak tahun ini, sehingga diperkirakan hanya sekitar Rp 1.467 triliun. Angka ini setara dengan 93% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,6 triliun. "Saya prediksi sampai akhir tahun target penerimaan pajak sekitar 90-93% dari target APBN 2019," ujar peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet ketika dihubungi lewat sambungan telepon pada akhir pekan lalu. Sementara realisasi pajak sampai Sabtu (31/9) baru mencapai Rp 801,16 triliun atau 50,78% dari target. Ia menjelaskan, sektor manufaktur menjadi penyumbang penting bagi penerimaan pajak. Catatan BPS menunjukan, porsi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2019 sebesar 19,52%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan sektor ini hanya 3,4%, melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 3,88%. Ia menambahkan percepatan restitusi yang dilakukan pemerintah juga ikut mengurangi penerimaan pajak kalau melihat dari setiap sektor. Sektor lain yang menyebabkan shortfall yaitu indikasi melemahnya daya beli dalam negeri. Secara terpidah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga akhir tahun diperkirakan jumlah shortfall akan mencapai Rp 140 triliun. Kondisi perekonomian global juga menyebabkan sejumlah sektor penerimaan pajak mengalami kontraksi.

DPR dan pemerintah telah menyetujui rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertanahan Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR kamis 26 September 2019. Pengesahan ini dinilai bukanya memperkuat sektor pertanahan melainkan justru akan memunculkan masalah-masalah baru.

Permasalahan tersebut tergolong sangat prinsipil, mencakup ruang lingkup, pengaturan komponen cadangan berbasis manusia dan sumber daya baik alam maupun buatan, prinsip kesukarelaan, pengelolaan anggaran serta ancaman pidana. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keamanan yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat diantaranya menyoroti masalah Pasal 4 ayat 2 dan 3 RUU tersebut. Ketentuan itu mengatur bisa digunakanya komponen cadangan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri seperti komunisme atau bahaya terorisme. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masayarakat. Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama yaitu TNI dalam upaya menghadapi ancaman militer dari luar.

Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat merekomendasikan revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas 2020). Revisi UU Pilkada juga harus segera diselesaikan agar tidak menganggu tahapan pilkada. RUU Pilkada juga harus diselesaikan agar tidak menganggu tahapan pilkada.

Selain itu, larangan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif juga diusulkan masuk dalam revisi dua undang-undang tersebut. Mengenai larangan tersebut, Wakil ketua Komisi II fraksi PKB Nihayatul Wafiroh dan anggota komisi II fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sebelumnya larangan itu hanya diatur dalam peraturan KPU sehingga rentan digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Internet bukanlah akhir dari koran cetak. Meski demikian, koran harus berubah dengan mengonsentrasikan diri pada berita-berita yang berbobot dan berkedalaman. Philip Meyer, profesor emeritus university of north Carolina dalam bukunya Vanishing Newspaper (2004) memprediksi koran akan mati pada 2043. Pada 1990 Bill Gates juga meramal bahwa koran akan berakhir pada 2000 tetapi meleset.

Menurut Budayawan sekaligus Jurnalis Senior Sindhunata, kalau koran (cetak) bisa mengoreksi dirinya dengan baik dalam dua puluh tahun mendatang perhitungan Meyer itu tidak akan terbukti. Tapi, Jurnalis Jerman Heribert Prantl koran sendiri malah mempercepat kematianya. Pendek kata, yang dipikirkan pemilik koran hanyalah sektor mana yang bisa mendatangkan uang.

Prantl mengatakan koran justru bisa mengonsentrasikan diri pada hal-hal dan nilai-nilai seperti analisis, penggalian latar belakang, komentar tajam, pencarian bahasa yang berbobot dan menarik, investigasi hal-hal yang mendasar serta pendalaman dan kedalaman. Hal-hal dan nilai-nilai itu jelas tidak diperhatikan dunia interner karena internet lebih memburu kecepatan dan aktualitas. Senada dengan  hal tersebut Sindhunata juga mengatakan, untuk bisa menjalankan itu koran membutuhkan jurnalis-jurnalis dan redaktur-redaktur tangguh yang bisa menawarkan kedalaman, analisis, dan latar belakang atas peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga membuat pemaca merasa amat membutuhkanya.