Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional melalui penerbitan PP No.75/2019 tentang Pelaksanaan UU No.3/2017 tentang Perbukuan. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk pembebasan atau pengurangan bea masuk untuk impor peralatan, bahan baku cetak, dan pembebasan atau pengurangan pajak. Pemberian insentif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan tata niaga perbukuan yang mencakup penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, dan penetapan harga eceran buku.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan atau pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam waktu dekat ini di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini sekaligus menepis wacana akan adanya pembentukan BPN. "Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang, jadi kita tetap beroperasi seperti sekarang," kata Sri Mulyani dalam seremoni penyambutan dan penyerahan memori jabatan di Kantor Kementeiran Keuangan, Jakarta, Rabu (23/10).

Maskapai Garuda Indonesia akan mendatangkan 100 unmanned aerial vehicle/UAV/drone pengangkut kargo udara senilai total US$ 500 juta yang bakal beroperasi mulai 2021. Maskapai pelat merah itu meyakini pemanfaatan pesawat tanpa awak dapat mereduksi biaya logistik hingga 30%. Pemanfaatan drone untuk logistik ini cukup besar. Pasalnya, pertumbuhan lalu lintas kargo udara rata-rata mencapai 11% per tahun. Kontribusi terbesar pertumbuhan tersebut didorong melalui pelayanan angkutan untuk komoditas e-commerce yang kenaikan rata-rata nya mencapai 50% per tahun.

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman perantara atau utang senilai US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun pada pemerintah Indonesia untuk mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur. Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan kata Direktur ADB Winfried F Wicklein.

The government's plan to give greater authority and autonomy to the Directorate General of Taxation seems much closer to realization. However, learning from the experiences of other countries that have developed strong revenue service agencies, there are at two key prerequisites for a semiautonomous state revenue agency (SRA). First, internal-control mechanism for the planned SRA. The provision should include such technical detils as rules on how the governing board (commissioners) and officials of the internal-control departement should be recruited, how the SRA's operations should be audited and how and to whom the SRA should give its accountability. We should magnanimously concede that the main barrier so far has not been due to its lack of autonomy, but rather the lack of integrity and technical competence of many of its officials. The second prerequisite is that the annual tax returns of all tax auditors and other senior executives recruited for the new revenue agency should first be examined and cross-checked against their bank accounts as well as their asset declarations and those of their spouses to confirm their integrity.

Infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Basoeki Hadimoeljono yang ada kemungkinan besar ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Menteri PUPR. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur bakal dilanjutkan dengan target perluasan konektivitas. Targetnya adalah menghubungkan infrastruktur yang selama 5 tahun terakhir telah dibangun dengan kawasan strategi khusus seperti Brebes,Magetan,dan Ngawi yang merupakan kawasan industri untuk memudahkan distribusi barang. Isu infrastruktur juga disinggung oleh Jokowi dalam pidato pelantikannya. Ahad lalu Dia mengatakan akan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru.

Di sisi lain Sri Mulyani mengatakan bahwa sebagian tugasnya ialah meningkatkan kualitas supply chain, membangun investasi, serta mendorong kebijakan yang pro penciptaan lapangan kerja. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance mengatakan daya saing infrastruktur Indonesia relatif rendah. Dia merujuk pada laporan Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum yang menyebutkan peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 50 dari 45 pada 2018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan inovasi keuangan digital bakal terus berkembang. Otoritas akan proaktif membuat kebijakan yang mewadahi perkembangan perbankan digital hingga industri fintech. Pengawasan yang dilakukan berfokus pada tiga hal, yaitu memastikan kesehatan penyelenggara jasa keuangan, perlindungan konsumen, serta dampak untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Hingga saat ini sudah ada 48 penyelenggara inovasi keuangan digital yang tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dari jumlah itu, 34 penyelenggara ditetapkan sebagai contoh model untuk diuji coba dalam regulatory sandbox tersebut dari total 120 permohonan pencatatan yang masuk. Chief Executive Officer Citibank Indonesia, Batara Sianturi, mengatakan industri perbankan menyadari peluang dalam bisnis ekonomi digital saat ini. Perbankan perlahan meninggalkan proses bisnis konvensional yang mengandalkan banyak kantor cabang bergeser ke platform digital, seperti mobile dan electronic banking. Namun menurutnya masih terdapat berbagai hambatan. Menurut dia, ada perbedaan regulasi industri fintech dengan perbankan. Peraturan teknologi keuangan bersifat agile, sedangkan perbankan lebih rigid, khususnya terkait dengan prinsip kehati-hatian.

Garuda Indonesia mulai menguji pesawat nirawak logistik atau drone kargo pada awal tahun depan. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda, Mohammad Iqbal, mengatakan akan melayani rute perintis dengan dua drone berdaya angkut 2,2 ton. Garuda mengajukan rencana amhkutan kargo dengan drone kepada pemerintah sejak Juli lalu. Maskapai pelat merah ini menyepakati pengadaan 150 unit drone kargo dengan produsen asal Cina, Beihang Technology Co.Ltd, dengan perkiraan harga US$ 5 juta (Rp 70 miliar) per unit

Hingga bulan depan, Garuda harus merampungkan sertifikasi penggunaan drone Beihang, sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 tentang operasi drone. Menurut Iqbal, rencana operasi drone pada 2021 bisa mendukung penurunan tarif logistik hingga 30 persen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penghematan diperoleh dari pemangkasan waktu tempuh dibandingkan dengan angkutan kargo biasa yang saat ini dilayani pesawat Boeing 737-800. Kepala Sub-Direktorat Standardisasi dan Prosedur navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan meminta Garuda melayani rute udara yang “sepi” dari penerbangan komersial. Pelaksana tugas Vice President Airport Safety PT Angkasa Pura I (Persero), Salim, memprediksi nilai pasar global penggunaan drone, baik untuk penumpang maupun barang, mencapai US$ 28 miliar pada 2026 mendatang.

Sinergi hulu—hilir industri, penyelesaian konflik lahan, hingga penindakan kasus serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan utama yang menanti regulator di sektor kehutanan. Selama ini pertumbuhan sisi hulu—hilir industri kehutanan relatif kurang berimbang, lantaran sejumlah faktor. Pertama, rendahnya harga kayu akibat distorsi harga kayu dosmetik dan internasional karena larangan ekspor kayu bulat dan kayu gergajian, serta pembatasan dimensi kayu olahan moulding yang boleh diekspor. Kedua, adanya konflik tenurial atau lahan. Ketiga, kendala akses pendanaan untuk investasi kehutanan. Keempat, belum optimalnya pemanfaataan areal izin usaha yang masih terkonsentrasi di hasil hutan kayu.
Adanya karhutla juga membuktikan pemerintah belum serius dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan, gambut, dan lahan. Pemerintah sejatinya wajib melawan semua bentuk pengrusakan hutan dan memberi sanksi kepada semua perusahaan pembakar hutan, dan memastikan hukum ditegakkan kepada mereka yang bersalah. Ketegasan terhadap pelaku pengrusakan hutan bisa dimulai dengan membuka data pemilik izin konsesi dan petanya, agar semua warga negara dapat melakukan pengawasan bersama. Selain itu, adanya komitmen iklim Indonesia adalah jangkar berbagai kebijakan korektif terkait perlindungan hutan dan lahan gambut, yang bertumpu pada moratorium hutan, moratorium sawit, restorasi gambut dan perhutanan sosial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempublikasikan daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mencegah aksi mafia tanah yang berkedok PPAT palsu. Langkah itu dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti adanya temuan tertangkapnya mafia tanah di Jakarta. Modus yang digunakan dalam aksi tersebut bisa terbilang sangat rapi, karena menggunakan PPAT palsu lengkap dengan papan nama PPAT yang palsu juga. Kementerian itu telah melakukan langkah-langkah pemberantasan mafia tanah, baik upaya pencegahan maupun penindakan. Pertama, akan dilakukan penguatan regulasi, alas-alas hak lama akan dibatasi masa berlakunya. Kedua, melalui sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia melalui Program Prioritas Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).