Kalangan bankir memperkirakan target pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 10-12 persen bakal tak tercapai. Pasalnya, hingga triwulan III tahun ini, laju pertumbuhan kredit masih melambat, terutama pada segmen kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan perbankan sebenarnya jor-joran menggenjot kinerja kredit, termasuk secara perlahan menurunkan bunga kredit seiring dengan langkah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis point dalam empat bulan terkahir.

Adapun BCA pada triwulan III 2019 masih mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 10,9 persen. Angka ini di atas rata-rata industri yang hingga September lalu hanya tumbuh 7,89 persen. Menurut Jahja, pelemahan kredit terutama terjadi pada segmen konsumsi. Pihak dari Citibank juga mengungkapkan bahwa target pertumbuhan kredit yang sebelumnya dipatok mencapai 8 persen pada 2019 pun diperkirakan sulit tercapai. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memilih untuk merevisi target pertumbuhan kreditnya tahun ini dari sebelumnya 10-12 persen menjadi 8-9 persen. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, tetap optimis target pertumbuhan kredit tahun ini bakal tercapai. Sebab, tingkat suku bunga kredit terus menunjukkan kecenderungan untuk turun.

Kementerian Perhubungan mengusut penyebab lonjakan tarif barang yang diangkut kapal tol laut, seperti yang dikeluhkan sejumlah kepala daerah. Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub-Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut Dalam Negeri Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili, mengungkapkan adanya dugaan monopoli angkutan barang yang berawal dari pengoperasian trayek tol laut di Kepulauan Maluku. Dia menduga operator kapal menerapkan sistem penjatahan angkutan barang kepada pihak tertentu, yang berujung monopoli.

Berdasarkan prosedur yang berlaku, kata Hasan, pengirim barang menitipkan barangnya kepada jasa ekspedisi atau shipper. Shipper mengirim barang itu kepada peniaga yang diistilahkan sebagai consignee. Hasan akan mengumpulkan seluruh operator, shipper, dan consignee dari beberapa trayek tol laut pada Sabtu mendatang di Surabaya. Aturan kuota dan jenis barang diatur lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 002/72/14/DJPL-18. Volume barang di setiap trayek sudah dihitung berdasarkan kuota penduduk, ketersediaan barang, dan realisasi daya angkut trayek di tahun sebelumnya. Saat ini pengguna tol laut tak lagi menikmati tarif normal seperti tahun sebelumnya. Padahal subsidi tol laut tahun depan akan menembus Rp 400 miliar.

Satgas Waspada Investasi telah menutup 1.773 entitas peer-to-peer (P2P) lending ilegal, 68 gadai swasta ilegal, dan 263 kegiatan usaha tanpa izin hingga Oktober 2019. Fintech ilegal yang terjaring terdiri dari platform yang melakukan kegiatan bisnis P2P lending, tetapi tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech ilegal tersebut tidak hanya terdaftar, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan kode etik, yakni menerapkan bunga tinggi dan biaya denda yang tinggi sehingga cenderung merugikan masyarakat.

Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister Luhut Panjaitan has backed Investment Coordinating Board's (BKPM) decision to temporarily stop nickel ore exports. He arguing the temporary export ban, which will last between one an two weeks, was necessary to give customs and excise officers, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Maritime Security Agency (Bakamla) and the Navy time to investigate alleged violations. Luhut emphasized that the temporary ban was aimed only at disciplining the country's mineral ore exporters and was not intended to replace the initial plan to later on implement a permanent ban. This policy affecting the global market for the metal. The nickel price rose 1,2 percent to US$160.980 a ton on the London Metal Exchange on Monday.

Pelanggaran impor tekstil dan produk tekstil di pusat logistik pusat berikat (PLB) marak terjadi dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang dari pajak impor di PLB mencapai Rp 450 miliar pada 2018 dan diprediksi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), terjadi pembiaran terhadap praktik kecurangan penurunan harga (undervalue) dan volume di kawasan PLB. Pada tahun 208 dan sepanjang tahun 2019, penurunan harga impor TPTP mencapai 73% dan importir di PLB hanya membayar pajak tidak sampai 30% dari seharusnya. Indef mencatat terjadi undervalue impor untuk produk dengan nomor HS 6006 asal Tiongkok sebesar 71,07% selama 2014-2018. Praktik ini meningkat pasca-diterbitkannya Permendag Nomor 64 Tahun 2017 yang membuka keran impor produk TPT dan kemudahan kegiatan impor melalui PLB.

Riset Google menyebut hanya 104 juta orang dari 400 juta orang dewasa di Asia Tenggara yang sudah sepenuhnya menikmati layanan finansial. Sekitar 98 juta orang tergolong underbanked atau sudah mempunyai rekening bank tetapi tidak cukup akses ke kredit, investasi dan asuransi. Sementara sejumlah 198 juta orang tergolong unbanked atau tidak mempunyai rekening bank. Jutaan usaha skala kecil dan menengah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Padahal akses ke layanan keuangan menjadi kunci menggerakan ekonomi internet.

Pada 19 Juni 2019, Presiden Joko Widodo melontarkan keresahanya tentang kinerja perdagangan dan investasi. Kinerja investasi dan perdagangan internasional mengecewakan. Padahal 2 aktivitas ekonomi itu merupakan sektor kunci untuk menekan defisit neraca perdagangan dan transakasi berjalan. Menurut pihaknya kebijakan investasi dan urusan perizinan tidak ada tendangan apa-apa.

Di sektor investasi presiden gusar karena Indonesia tidak terpilih sebagai lokasi ekspansi perusahanaa-perusahaan China yang terkena dampak perang dagang AS-China. Dari 33 perusahaan China yang hendak berekspansi ke Asia Tenggara, sebanyak 23 perusahaan memilih Vietnam sedangkan 10 perusahaan lainnya memilih Thailand, Malaysia dan Kamboja. Hal ini menunjukan masih ada persoalan dalam iklim investasi di Indonesia.

Bank Dunia dalam tinjauan harga komoditas pada 29 Oktober 2019 menyebutkan harga komoditas dunia direvisi turun. Beberapa komoditas itu adalah minyak mentah, batu bara, CPO, karet dan logam. Hal itu menjadi tantangan perbaikan kinerja perdagangan Indonesia mendatang.

Industri tekstil dan produk tekstil nasional ,makin tertekan 10 tahun terakhir. Pelaku usaha berharap kebijakan pemerintah menumbuhkan industri tekstil dalam negeri, bukan sebaliknya.

Terkait penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil, Indef merekomendasikan sejumlah langkah :

• impor tekstil dan produk tekstil mesti dilengkapi persetujuan dan pertimbangan dari kementerian teknis. Hal ini berujuan untuk menjaga kesesuaian volume dan jenis barang yang diimpor sehingga kebocoran terhindar
• industri dalam negeri perlu dilindungi antara lain melalui bea masuk impor produk tekstil
• membenahi PLB (pusat logistik berikat)
• parameter kualitas air limbah pun disetarakan dengan negara lain

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia Suharno Rusdi berpendapat pasar tekstil global diproyeksikan terus tumbuh menjadi 1,23 triliun dollar AS pada tahun 2025. Ironisnya, utilisasi pabrik di dalam negeri rendah yakni rata-rata 49% artinya banyak mesin yang tidak jalan. Sebagai perbandingan di China berkisar 78-80%, Vietnam 70-80% dan Bangladesh 80-84%.

Pihaknya mendengar dari orang-orang yang mengimpor kain dari China bahwa harga di gudang 60% lebih rendah dari harga pasar di Indonesia. Sementara dipedagang perantara 40% lebih rendah dan di pedagang akhir 20%. Dalam kondisi seperti itu produk dalam negeri sulit bersaing.

Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memulai pemangkasan jabatan eselon tiga dan empat dari lingkup internal mulai November 2019. Upaya itu diikuti dengan pemetaan dan persiapan untuk menerapkan hal serupa pada semua instansi negara dari pusat hingga daerah paling lama selama 1 tahun.

Deputi bidang kelembagaan kemenpan dan RB Rini Widyantini mengatakan, saat ini Kemenpan dan RB telah mengategorikan jabatan fungsional menjadi 196 jenis. Jenis itu masih sangat mungkin bertambah seiring dengan pengalihan besar-besaran yang terjadi akibat pemangkasan birokrasi.

Pemerintah dinilai perlu mendorong kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekosistem industri teknologi finansial (tekfin), terlebih saat menghadapi ancaman resesi. Kondisi perekonomian secara makro diliputi ketidakpastian, seiring dengan alotnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Hal tersebut menurutnya berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu menyusun strategi yang komprehensif untuk menjaga stabilitas perekonomian, salah satunya dengan mengoptimalkan ekosistem industri tekfin. Dalam cakupan ekonomi makro, tekfin dapat memperkuat financial deepening sehingga memerlukan pengembanggan yang kuat. Pemerintah perlu mengembangkan kolaborasi dalam mengembangkan tekfin, kolaborasi tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.