Program Tabungan Perumahan Rakyat punya tujuan baik, yaitu memenuhi kebutuhan rumah bagi pesertanya. Namun, kewajiban pegawai aparatur sipil negara dan swasta untuk mengikuti program itu dinilai kurang menjawab kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi keuangan pekerja. Tanpa ada jaminan pemenuhan rumah bagi semua peserta dan kemudahan mencairkan dana tabungan, program ini berpotensi hanya akan menambah beban iuran pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar menjelaskan Pekerja tahap pertama yang diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) adalah aparatur sipil negara (ASN), setelah itu di tahap Kedua pekerja di perusahaan badan usaha milik negara dan daerah serta TNI-Polri. Tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal. Tenggat kepesertaan paling cepat untuk kedua tahap ini belum ditentukan.

Meski bertujuan memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, tak semua pekerja merasa diuntungkan dengan program Tapera. Menurut Mawar (23), ASN yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan di wilayah Jakarta Pusat, program Tapera yang bersifat wajib tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas semua pekerja. Ia mengaku tak membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah. Namun karena wajib, ia harus merelakan gajinya dipotong untuk iuran tabungan perumahan mulai tahun depan. Selain iuran tersebut, ada juga BPJS Kesehatan, iuran jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun lewat BP Jamsostek. Yosefhino Frederick (26), PNS yang tinggal di Jakarta, mengatakan, dengan kewajiban iuran Tapera, negara tampak mengatur hak finansial seseorang. Di sisi lain, Yosefhino menilai, kehadiran skema Tapera patut diapresiasi. Skema ini membuatnya memiliki simpanan hari tua yang bersifat produktif, salah satunya untuk memiliki hunian pertama.

Ketua Umum Real Estat Indonesia Totok Lusida berpendapat, Tapera akan menambah potongan bagi pekerja dan perusahaan. Total seluruh potongan atau iuran bulanan untuk pekerja 6,5 persen, sedangkan pengusaha 18,74 persen.

Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh, situasi ini bukan merupakan hal baru, karena sejak ada Taperum, gaji PNS sudah dipotong meski besaran potongannya kecil. Karena kecil, relatif tak terasa, bantuan yang diterima juga tidak terasa. Akhirnya banyak PNS tidak mengambil jatah untuk membeli rumah. Jadi, sebenarnya bantuan itu tidak terlalu berdampak bagi ASN.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, iuran tabungan perumahan rakyat sebaiknya tak diimplementasikan pada masa pandemi Covid-19, tetapi setelah ekonomi pulih. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan BP Tapera untuk mengelola dana dengan baik dan transparan sehingga dapat menghindari masalah dikemudian hari.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengakui ada lonjakan tagihan rekening listrik di luar kewajaran terhadap 1,9 juta pelanggannya. Relaksasi pembayaran tagihan diberikan agar tak memberatkan pelanggan, karena konsumsi listrik meningkat selama kebijakan belajar dan bekerja dari rumah sejak pekan ketiga Maret 2020.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat, masyarakat berhak tahu tentang lonjakan tagihan listrik mereka. Selain itu, harus ada solusi atau penyelesaian, termasuk hal yang harus dilakukan pelanggan. Oleh karena itu, PLN sebaiknya membuka seluas-luasnya kanal pengaduan atas masalah yang menimpa konsumen. Tulus juga menyarankan konsumen untuk rajin dalam memeriksa serta menyiapkan bukti apabila ingin mengadukan pelonjakan, ia juga menggarisbawahi, konsumsi listrik sejak periode bekerja dari rumah umumnya memang naik.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangan resmi mengatakan PLN memberikan relaksasi berupa pembayaran yang diangsur untuk meringankan beban pelanggan. Ia juga membantah isu yang beredar bahwa PLN menaikkan tarif listrik atau menerapkan subsidi silang antargolongan pelanggan.

Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Muhammad Chatib Basri, yang saat ini Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dalam tulisan opini-nya baru – baru ini menyatakan dampak wabah mungkin akan panjang. Sehingga kita perlu menyiapkan persediaan yang baik dan cukup serta menjaga ritme agar tak kehabisan stamina. Perlu bijak dan berani memilih pilihan sulit.

Pertumbuhan ekonomi turun tajam dari 4,97 persen triwulan IV-2019 menjadi 2,97 persen triwulan I- 2020. Padahal, menurutnya periode Januari-Februari belum ada pengaruh signifikan dari Covid-19 terhadap ekonomi. Volume penjualan untuk jasa kesehatan online, farmasi, atau supermarket meningkat dibandingkan periode pra-Covid-19. Konsumsi makanan dan minuman juga masih stabil. Tapi ia menduga kontraksi ekonomi akan berlanjut di triwulan kedua 2020. Majalah The Economist beberapa minggu lalu menurunkan artikel soal perbandingan antara Denmark, yang menerapkan kebijakan lockdown secara ketat, dengan Swedia, yang tak menerapkan lockdown. Menariknya ada pola yang sama: penduduk di kedua negara itu cenderung tinggal di rumah dan menurunkan belanjanya.

Di Malaysia, proses re-opening juga tak mudah dan membutuhkan waktu. Mereka berkilah, jika sebuah usaha misalnya melayani 50 orang, kemudian satu orang saja terkena Covid-19, maka semua orang akan dipanggil dan dikarantina kembali. Lalu usaha akan ditutup. Di China, data menunjukkan pengguna kereta bawah tanah (subway) kembali ramai pada hari kerja, tapi bukan akhir pekan. Artinya, orang memang keluar rumah, tapi untuk bekerja, bukan untuk pelesir. Yang terjadi di China setelah re-opening: produksi meningkat, tetapi permintaan masih sangat lemah.

Studi dari Lin dan Meissner (2020) di National Bureau of Economic Research (NBER) juga menunjukkan bahwa pengangguran tetap tinggi di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS) yang tak menerapkan lockdown hal ini dikarenakan pembukaan dan pemulihan ekonomi belum merata di semua tempat. Di Indonesia, Data menunjukkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan (loan to deposit ratio) menurun akibat menurunnya permintaan kredit. Perhitungan Chatib Basri bersama Fitrania dan Zahro (2016) menunjukkan peningkatan konsumsi akan mendorong investasi satu triwulan kemudian. Namun sebaliknya, peningkatan investasi tak meningkatkan konsumsi secara signifikan. Jadi, jika ingin menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek, tingkatkanlah konsumsi.

Berdasarkan tulisan bersama Rema Hanna dari Universitas Harvard dan Benjamin Olken dari MIT, ia menuturkan perlunya perluasan BLT bagi kelas menengah bawah, program padat karya tunai untuk mendorong terciptanya permintaan, kemudian Bank Indonesia mengikuti dengan ekspansi moneter.

Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam mengaudit dana pemulihan ekonomi nasional untuk BUMN. Dana itu tidak untuk membayar utang perusahaan. Tahun ini, 10 BUMN yang terkena dampak Covid-19 memperoleh dana tambahan Rp 42,07 triliun. Alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu belum termasuk pembayaran percepatan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) senilai Rp 76,08 triliun. Maka, total suntikan dana dari pemerintah kepada BUMN mencapai Rp 118,15 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, berpendapat, sejumlah BUMN memang terkena dampak Covid-19 sehingga pemerintah menyuntikkan dana tambahan. Namun, kebutuhan setiap BUMN tergantung pada tingkat keparahan dampak Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, dana PEN hanya diberikan kepada BUMN yang kinerjanya merosot akibat Covid-19. Adapun dana kompensasi tidak termasuk PEN karena dihitung sebagai utang pemerintah. Ia mencontohkan, penyertaan modal negara melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan disalurkan ke Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk pemberian kredit modal kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Jumat (5/6/2020) menyampaikan, perusahaan BUMN tetap harus mencari dana dari pihak lain untuk membayar utang. Perusahaan BUMN tidak bisa memanfaatkan suntikan dana PEN untuk membayar utang. Pihak ketiga itu antara lain perbankan dan lembaga keuangan.

Berdasarkan data Kemenkeu, PMN akan diberikan kepada empat perusahaan, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 500 miliar.

PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) telah menyalurkan pendanaan senilai Rp 2,41 triliun kepada 506 ribu mitra pelaku usaha mikro hingga Mei 2020. Tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman (TKB) 90 hari tercatat mencapai 99,14 persen.

Pendiri dan CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan, Amartha berkomitmen mendampingi mitra dan masyarakat desa untuk memulihkan ekonomi di perdesaan. Berbagai program bantuan diinisiasi, seperti pemberian masker, penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, serta program edukasi Kesehatan. Ia yakin sektor ultramikro di perdesaan sangat tangguh dan bahkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Dengan rekam jejak pembayaran yang baik, Amartha meyakini pemulihan bisnis dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Dalam mengurangi risiko gagal bayar, Amartha juga telah memperbarui algoritma sistem skor kredit dengan memasukkan parameter yang sensitif terhadap dampak Covid-19 bagi calon mitra.

Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengakui, penyaluran pembiayaan melalui tekfin peer-to-peer (P2P) lending mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah, menyampaikan, masih ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan, seperti distribusi di sektor health care, begitu juga sektor terkait distribusi pangan, produk agrikultur, dan makanan kemasan. Sektor telekomunikasi dan ekosistem daring juga semakin banyak digunakan untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan berpotensi untuk berkembang terus seiring pergeseran perilaku konsumsi masyarakat. Menurut hasil survei AFPI pada pertengahan Mei lalu, sebanyak 90 platform menyatakan memiliki TKB stabil, 34 platform mengalami penurunan TKB, dan enam platform mengaku mengalami kenaikan TKB.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembentukan 350 korporasi petani hingga 2024 mendatang. Korporasi petani ditujukan untuk bisa meningkatkan skala usaha pertanian para petani yang berdampak pada membaiknya kesejahteraan.

Kepala Bagian Perencana Wilayah Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan, sejauh ini terdapat lima proyek percontohan korporasi petani yang sudah dilakukan dan menunjukkan perkembangan positif. Pada era new normal, korporasi petani harus dilakukan agar pengelolaan kegiatan pertanian bertransformasi menjadi suatu ekosistem bisnis. Petani pun menjadi memiliki jiwa kewirausahaan dan benar-benar menjadi pebisnis. Hermanto menjelaskan, secara umum korporasi petani merupakan satu kesatuan badan usaha yang dibentuk oleh dan untuk petani. Konsep korporasi yang diusung juga merestorasi jiwa gotong royong petani yang saat ini mulai pudar. Kementan telah menyusun proses bisnis korporasi petani dimulai dari hulu ke hilir. Dimulai dari petani yang berkumpul menjadi kelompok petani dan gabungan kelompok petani yang memiliki basis budi daya komoditas pertanian. Hanya saja, Hermanto tak memungkiri terdapat hambatan yang dihadapi untuk bisa membentuk korporasi petani secara masif. Utamanya yakni soal pembiayaan dari perbankan.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Anang Noegroho Setyo Moeljono menambahkan, korporasi petani menjadi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021. Sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di perdesaan perlu ditingkatkan untuk menjadi kegiatan usaha modern agar bisa menopang perekonomian. Korporasi petani pun dinilainya dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok komoditas yang selama ini kerap menjadi masalah.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA menargetkan proyek gasifikasi batu bara dapat dikomersialisasikan selambatnya pada 2025. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan front end engineering design (FEED) dan engineering, procurement, construction (EPC).

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menegaskan, perseroan tetap melanjutkan proyek gasifikasi batu bara. Para pemegang saham pun menyetujui untuk perusahaan tetap melanjutkan proyek tersebut, karena proyek tersebut merupakan salah satu langkah perusahaan untuk berkembang dan berekspansi. Hal ini mengingat proyek gasifikasi batu bara juga sudah mendapatkan investor. 
Proyek yang dimaksud adalah proyek gasifikasi batu bara miliknya yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan Air Products and Chemicals Inc yang nantinya akan menghasilkan dimethyl ether (DME). Dalam pengembangannya, dari proyek yang sama juga akan menghasilkan metanol dan monoethylene glycol (MEG).

Arviyan juga menjelaskan, saat ini kemajuan proyek sudah sampai pada tahap FEED. Setelah FEED ini, dalam waktu dekat, kata Arviyan, perusahaan akan segera melakukan lelang proses EPC. Proyek ini menelan investasi 2 miliar dolar AS. Proyek ini, dia melanjutkan, beroperasi secara komersial sekitar 2024. Target angkutan pada 2020 menjadi 27,5 juta ton atau meningkat 13 persen. Untuk volume penjualan batu bara tahun 2020, perusahaan tambang pelat merah itu menargetkan meningkat menjadi 29,9 juta ton. Lewat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun buku 2019, PTBA membagikan dividen sebesar Rp 3,65 triliun yang merupakan 90 persen dari total laba bersih perusahaan tahun 2019. Rasio pembagian dividen yang mencapai 90 persen ini bisa dikatakan menjadi yang terbesar dalam sejarah Bukit Asam dan bisa jadi juga menjadi yang terbesar juga untuk BUMN yang tercatat di bursa, kata Arviyan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut pembayaran dividen perusahaan pelat merah kepada negara untuk tahun buku 2020 akan meleset jauh dari target. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, turunnya setoran kepada negara karena sekitar 90 persen perusahaan milik negara tak mampu beroperasi maksimal karena terdampak Covid- 19, juga banyaknya pendapatan yang penggunaannya dialih kan ke cash flow perusahaan. Pemerintah berencana memberikan relaksasi terhadap BUMN-BUMN dalam hal menyetorkan dividen karena dampak wabah Covid-19. Kondisi ini dimanfaatkan BUMN sektor tambang melakukan ekspansi bisnis. Holding BUMN pertambangan sendiri tahun lalu cukup menjadi penyumbang kantong negara. Holding BUMN pertambangan menyetor Rp 1 triliun lebih kepada negara pada 2019.

Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan Penjualan industri plastik hulu di pasar domestik menurun hingga 60% karena pandemi Covid-19. Akibatnya, industri harus mengalihkan sekitar 30 ribu ton produk per bulan ke pasar ekspor untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis. Dari sisi produksi, menurut Fajar, industri plastik hulu masih relatif stabil. Saat ini, utilisasinya mencapai 90-95% karena industri memiliki kontrak jangka panjang terhadap bahan baku, dan harga minyak juga masih murah.

Dia menilai, pelonggaran PSBB berupa pembukaan kembali pusat perbelanjaan akan meningkatkan permintaan plastik. Sebab, industri plastik bisa masuk lagi pasar modern. Selain itu, dia menuturkan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan salah satu konsumen kemasan plastik, diharapkan bisa kembali beroperasi dengan kapasitas terbatas.Namun, dia mencatat, permintaan beberapa kemasan plastik turun, terutama yang berhubungan dengan pariwisata, seperti kemasan teh, air mineral, minuman karbonasi, dan mi sebesar 60%.Fajar menambahkan, tetap bukanya pasar tradisional di beberapa daerah juga memicu peningkatan permintaan saat Puasa dan Lebaran. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan pemulihan sektor industri manufaktur di dalam negeri yang terkena dampak pandemi Covid-19

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, implementasi kebijakan kenormalan baru (new normal) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi bakal menggerakkan kembali aktivitas ekonomi. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang sempat merosot dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.Hanya saja, ia memperkirakan, untuk pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 bakal turun atau lebih rendah dibandingkan realisasi kuartal I-2020 yang sebesar 2,97%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun ini kemungkinan bisa mendekati 2,3%.

Analis Sinarmas Sekuritas Paulina mengungkapkan, Penurunan biaya energi ditambah restrukturisasi sejumlah utang dengan bunga lebih rendah menjadi katalis positif terhadap kinerja keuangan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Sedangkan penurunan permintaan semen akibat pandemi Covid-19 masih menjadi hambatan paling besar bagi perseroan untuk mendongkrak volume penjualan. Semen Indonesia juga mendapat dukungan sentimen positif dari rencana penerbitan saham baru (rights issue) anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB).SBI sebelumnya mengumumkan rencana rights issue sebanyak 20% saham tahun ini. Sebanyak 15% saham rights tersebut akan diakuisisi Taiheiyo Cement yang diharapkan tuntas bulan depan dan rights issue direncanakan pada Maret 2021 dengan nilai berkisar Rp 2,9-3,6 triliun atau setara dengan valuasi Rp 1,8 juta per ton.

Terkait volume penjualan semen perseroan, menurut Paulina, kemungkinan terjadi penurunan sekitar 10-20% tahun ini. Target tersebut sudah sesuai dengan pelemahan permintaan semen nasional yang hingga April 2020 mencapai 6%. Sedangkan penurunan volume penjualan Semen Indonesia sebesar 4%. Sinarmas Sekuritas merevisi turun asumsi penjualan Semen Indonesia tahun ini dari Rp 40,35 triliun menjadi Rp 37,84 triliun.Meski demikian, Sinarmas Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham SMGR dengan target harga Rp 10.600. Taget harga tersebut mencerminkan asumsi valuasi sebesar Rp 2 juta per ton dan target peningkatan laba bersih menjadi Rp 2,51 triliun. Sedangkan pendapatan diproyeksikan turun menjadi Rp 37,84 triliun pada 2020.

Sementara itu, analis Danareksa Sekuritas Maria Renata mengungkapkan, peningkatan margin keuntungan ditambah pendapatan operasi lainnya menjadi faktor pendongkrak laba bersih Semen Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 66,5% menjadi Rp 446 miliar dengan kenaikan pendapatan sebesar 5,6% menjadi Rp 8,6 triliun yang ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual semen perseroan pada Februari 2020 di sejumlah daerah. Sedangkan DER perseroan masih tinggi mencapai 0,77 kali atau mencapai Rp 26,7 triliun hingga Maret 2020. Meski demikian, setelah dilakukan restrukturisasi sejumlah utang, terjadi penurunan beban bunga sebesar Rp 608 miliar atau 14,5%. Sedangkan kas operasional naik menjadi Rp 1,1 triliun hingga akhir Maret 2020. Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham SMGR dengan target harga Rp 10.700. Target tersebut merefleksikan PE dalam tiga tahun terakhir mencapai 26,7 kali. Target tersebut juga mempertimbangkan rasio dividen tahun dan perkiraan penurunan laba bersih menjadi Rp 2,02 triliun tahun. Pendapatan perseroan juga diharapkan turun menjadi Rp 37,63 trililun.

Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso sebelumnya mengatakan, perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan dengan penurunan 0,64% menjadi Rp 5,88 triliun dan membukukan peningkatan volume penjualan mencapai 4,71% menjadi 7,87 juta ton sampai kuartal I-2020. Perseroan juga terus menggenjot penjualan di kawasan regional dengan mencatatkan total ekspor dari Indonesia mencapai 1,02 juta ton atau tumbuh 23,2% dari periode yang sama tahun 2019. Secara konsolidasi, penjualan domestik dan ekspor Semen Indonesia, termasuk TLCC Vietnam pada periode Januari hingga Maret 2020 mencapai 9,37 juta ton atau naik sebesar 7,04% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 8,75 juta ton.