Kelanjutan Pilkada Serentak 2020 - Anggaran Cair Bertahap
Kementerian Keuangan memastikan dukungan anggaran melalui APBN secara bertahap untuk menambal kebutuhan tambahan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah pusat akan melihat kapasitas fiskal di 270 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, termasuk mencermati kebutuhan anggaran tambahan yang dibutuhkan.
Berdasarkan usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), total kebutuhan anggaran tambahan pilkada mencapai Rp5,29 triliun.
Dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu, daerah yang membutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi standar protokol kesehatan dalam melanjutkan tahapannya, dapat memulai kegiatannya.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan keputusan menggelar Pilkada pada Desember 2020 salah satunya mempertimbangkan faktor anggaran.
Karena sebagian tahapan Pilkada 2020 telah dilaksanakan, sejumlah anggaran sudah terpakai. Penundaan pencoblosan, misalnya menjadi 2021 akan membawa konsekuensi penyiapan anggaran baru.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan ada 40 kebupaten/kota yang berisiko tinggi untuk kelanjutan tahapan pilkada pada Desember 2020.
Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menilai pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember tidak sesuai dengan paradigma pesta demokrasi yang selama ini berlaku di Tanah Air, yaitu pemilihan tidak boleh berlangsung dalam kondisi bencana, pemilihan tidak digelar bila para pihak terancam keselamatannya, dan pemilihan bukan mekanisme satusatunya untuk mengisi kepala daerah yang habis masa jabatannya.
Bank Dunia - Ekonomi Dunia akan Kontraksi 5,2 persen
Bank Dunia mengeluarkan laporan terbaru proyeksi ekonomi global pada Senin (8/6) di Washington, Amerika Serikat (AS). Kreditor internasional ini menyatakan, ekonomi dunia bakal mengalami kontraksi 5,2% pada 2020 akibat dampak wabah virus corona Covid-19. Ceyla Pazarbasioglu, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kelembagaan, Keuangan, dan Pertumbuhan yang Adil menyebutkan bahwa Proyeksi kontraksi ekonomi global tersebut, akan menjatuhkan 70 hingga 100 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem.
Sejauh ini, para ekonom masih sulit mengukur dampak Covid-19. Bank Dunia menyebutkan Tiongkok nyaris menjadi satu-satunya negara yang diprediksi mencatatkan pertumbuhan tahun ini. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Tiongkok tumbuh hanya 1% tahun ini. Tapi AS diprediksi kontraksi 6,1%, zona euro kontraksi 9,1%, Jepang kontraksi 6,1%, Brasil kontraksi 8%, Meksiko kontraksi 7,5%, dan India kontraksi 3,2%.
Pandemi Jadi Momentum Indonesia Rebut Pasar Wisata Medis Bayi Tabung
President Director PT.Morula Indonesia, dr.Ivan R.Sini , SpOG dalam jumpa pers bertema New Life Begin with Morula IVF yang digelar secara online dalam rangka perayaan 22 Tahun Morula Indonesia, mengatakan akibat pandemi Covid-19, banyak pasien Indonesia tak bisa berobat ke luar negeri. Hal ini antara lain disebabkan sejumlah negara, termasuk Singapura melarang pasien baru, datang berobat ke negeranya. Momentum ini menjadi kesempatan bagi industri rumah sakit Indonesia untuk merebut kembali pasar domestik yang selama ini lari ke luar negeri.
Di klinik pelayanan bayi tabung Morula IVF Indonesia yang dipimpinnya, kata dr.Ivan, terjadi peningkatan pasien sebanyak 20% untuk program Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) atau bayi tabung yang berasal dari pasien yang sudah berobat ke luar negeri dan mengalihkan ke Klinik Morula karena terhalang pandemi.
Untuk menjemput bola, calon pasien program bayi tabung, kata Managing Director PT.Morula Indonesia, Ade Gustian Yuwono, bisa diarahkan ke beberapa pusat layanan Morula Indonesia. “Di bawah payung besar grup BMHS (Bundamedik Healthcare System), menaungi 5 Rumah Sakit Bunda, 10 klinik pelayanan bayi tabung Morula IVF Indonesia, 5 laboratorium klinik Diagnos di seluruh Indonesia yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Padang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Bali, yang siap melayani pasien dari seluruh Indonesia,” tandas Ade.
Masuki New Normal Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Makin Bertumbuh
PT Kliring Berjangka Indonesia Tbk (KBI) optimistis transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) akan semakin bertumbuh saat memasuki era kenormalan baru atau new normal. Ditengah pandemi, transaksi PBK sudah mencatatkan angka yang positif. Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengungkapkan, hingga akhir Mei 2020 transaksi PBK mencatatkan pertumbuhan sebesar 31,8% menjadi sebesar 3,28 juta lot dibanding transaksi pada periode sama tahun lalu sebesar 2,49 juta lot.
Menurut Fajar, volatilitas harga komoditas yang terjadi selama pandemi, justru meningkatkan gairah investor dalam bertransaksi, sehingga hal tersebut mendorong kenaikan volume transaksi yang terjadi di KBI. Di sisi lain, KBI terus berkoordinasi dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk merencanakan peluncuran produk komoditas baru di industri PBK. Meski rilis produk komoditas baru ada di ranah BBJ, namun KBI senantiasa mendukung pengembangan produk.
Pelaku Bisnis Internet Broadband Butuh Stimulus
Pemerintah perlu merelaksasi perizinan dan memberikan stimulus kepada para pelaku bisnis internet jaringan kabel (fixed broadband) agar mereka bisa tetap berinvestasi di tengah pandemi. Pemerintah perlu menggelar ‘karpet merah’ karena sebagian besar investor penyelenggara jaringan telekomunikasi menghentikan investasinya akibat pandemi Covid-19. Padahal, mandeknya investasi akan membuat penetrasi internet di Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain. Hal ini menjadi materi dalam Diskusi bertajuk Yang Berkilau di Tengah Covid itu menghadirkan empat pembicara, yaitu Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif Angga, President Director & Chief Executive Officer (CEO) PT Link Net Tbk Marlo Budiman, serta CEO MNC Play Ade Tjendra.
President Director & CEO PT Link Net Marlo Budiman, mengatakan Indonesia perlu menggenjot investasi, karena data Media Partners Asia (MPA) menyebutkan bahwa penetrasi internet dari para pelanggan fixed broadband atau internet broadband baru sekitar 12,8% dari total penduduk Indonesia. Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengungkapkan, bisnis internet broadband di tengah pandemi Covid-19 secara umum mengalami penurunan yang cukup siginifkan, meski secara trafik meningkat. Jamalul menawarkan konsep kepada para pelaku pemerintahan desa untuk besama-sama berinvestasi dan berbisnis internet, melalui Dana Desa Hasilnya nanti dikembalikan ke desa.
Menurut Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga, saat ini penetrasi internet broadband di Indonesia masih di bawah 15%, sehingga Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di Asean. Karena itu, Arief mengajak semua pemain bisnis telekomunikasi mendorong percepatan penetrasi broadband bersama pemerintah. Marlo Budiman juga mengharapkan hal sama. Marlo berharap pemerintah dapat memberikan support, terutama sinkronisasi perizinan antara pusat daerah. Selama ini, Link Net sering terkendala tumpang-tindih aturan ketika hendak menggelar jaringan ke kota-kota baru atau daerah-daerah baru. CEO MNC Play Ade Tjendra menekankan pentingnya peran pemerintah, terutama melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi, untuk bersama-sama membagun ekosistem digital yang mencakup network, service, dan konten.
Ade mengapresiasi kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 yang telah meringankan beban pelaku industri telekomunikasi, antara lain melalui pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, dan PPh 25. Kecuali itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) selama dua bulan atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan dana universal service obligation (USO).
Jamalul mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikkan trafik sebesar 10-15%. Kenaikan itu terutama terjadi di sektor residensial yang berlanggaranan jaringan broadband, yaitu sekitar 20%. Menurut Marlo Budiman, selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan pelanggan Link Net sekitar 40%. Dari sisi pendapatan (revenue) juga naik. Dari sisi trafik, kata Marlo, terjadi kenaikan sebesar 47%. Trafik itu terutama terjadi pada layanan Netflix yang meningkat 140%, Youtube 33%, dan Google 30%. Marlo mengungkapkan pandemi Covid-19 merupakan game changer sekaligus behavior changer pada 2020.
XL Axiata Bermitra dengan Google Cloud
PT XL Axiata Tbk dan Google Cloud mengumumkan kemitraan strategis untuk melanjutkan transformasi digital. Hal ini dilakukan agar bisa melayani kebutuhan dari jutaan perusahaan yang menjadi bagian dari ekonomi Indonesia yang sedang beralih secara pesat ke era digital. Google Cloud Anthos memungkinkan perusahaan untuk membangun dan mengelola aplikasi berbasis Kubernetes, baik yang ada di pusat data lokal, Google Cloud, atau solusi cloud lainnya tanpa perlu dimodifikasi. Chief Information and Digital Officer XL Axiata Yessie D Yosetya mengatakan, XL Axiata berkomitmen untuk memodernisasi infrastruktur demi meningkatkan fleksibilitas bisnis dan mempercepat deployment aplikasi.
Peluncuran region GCP Google Cloud di Jakarta juga akan memampukan XL Axiata untuk menyimpan, memproses, serta menganalisis data secara real time dan lokal untuk melayani pelanggan lama dan yang baru di Indonesia dengan lebih baik. Pada saat yang sama, XL Axiata juga mengumumkan telah menjadi partner interkoneksi Google Cloud. Dengan kesepakatan ini, keduanya akan bisa menyajikan konektivitas berkecepatan tinggi, layanan cloud, dan peluang pertumbuhan digital terbaik bagi pelanggan di Indonesia.
Akuisisi Rabobank BCA Siapkan Dana 500 M
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) telah menyiapkan dana sekitar Rp 500 miliar untuk mengakuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia dan menjadi pemegang saham pengendali. Setelah diakuisisi, Rabobank akan dilebur (merger) dengan salah satu perusahaan anak BCA untuk memperkuat bisnis dan berkontribusi secara konsolidasi. BCA akan mengambil alih sebanyak 3.719.069 saham yang mewakili 99,999973% dari total saham yang ditempatkan pada Rabobank. Sedangkan anak usaha BCA yakni PT BCA Finance akan memiliki 1 saham yang mewakili 0,000027% dia Rabobank. Executive Vice President Secretariat and Corporate Communication BCA Hera F Haryn mengungkapkan, nilai akhir rencana akuisisi disepakati akan mengacu pada nilai ekuitas Rabobank yang disesuaikan pada saat pelaksanaan akuisisi ditambah dengan premium yang bersifat tetap sebesar US$ 20,5 juta.
Rencananya, BCA mengakuisisi Rabobank menggunakan dana yang bersumber dari laba ditahan perseroan. Adapun pada tahun lalu BCA mencatat perolehan laba bersih Rp 28,57 triliun atau tumbuh 10,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan Rabobank, hingga Desember 2019 total aset yang dimiliki sebesar Rp 2,31 triliun menurun dari tahun 2018 yang sebesar Rp 13,82 triliun. Untuk ekuitas Rabobank juga mengalami penurunan 43% menjadi Rp 628,47 triliun. Namun, modal saham ditempatkan dan disetor penuh meningkat 22,37% dari Rp 1,52 triliun menjadi Rp 1,86 triliun.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja sebelumnya menjelaskan, proses akuisisi Rabobank masih berjalan, dan setelah proses selesai, Rabobank akan digabungkan dengan salah satu anak usahanya. Saat ini, BCA memiliki entitasentitas anak yang bergerak di bidang pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, asuransi jiwa, perbankan, perbankan syariah, sekuritas, remittance dan penanaman modal ventura. Adapun jadwal indikatif atas rencana akuisisi untuk pen-gumuman RUPSLB BCA dilaksanakan pada 23 Juni 2020, pemanggilan RUPSLB BCA dan Rabobank pada 8 Juli 2020. RUPSLB BCA untuk persetujuan rencana akuisisi pada 30 Juli 2020, RUPSLB Rabobank untuk persetujuan rencana akuisisi juga pada 30 Juli.
Indonesia Siap Tampung Relokasi Pabrik dari Tiongkok
Pemerintah Indonesia menyiapkan kawasan industri di Batang, Jawa Tengah untuk menampung pabrik milik perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Jepang yang akan direlokasi dari Tiongkok. Daerah Batang dipilih karena ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya sehingga bisa cepat menangkap peluang relokasi investasi global ke Tanah Air.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah berencana memindahkan pengembangan kawasan industri (KI) di Brebes ke Batang dikarenakan masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Kedua daerah tersebut merupakan kabupaten yang sama-sama berada di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Menurut Erick, langkah tersebut harus dilakukan karena pemerintah harus cepat bergerak mengembangkan kawasan industri untuk menggaet relokasi investor global ke Indonesia terutama Jepang, Korea dan AS yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia enam bulan lagi dan sudah bersiap untuk membangun industri di kawasan tersebut.
Rencananya, pengembangan kawasan industri di Batang akan menggunakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN dengan luas 4.000 hektare (ha) dan sudah ada 300 meter jaringan rel kereta api dan pelabuhan peninggalan Belanda yang akan dikonversi menjadi lahan industri. Ia menjelaskan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan direktur utama PTPN sudah meninjau langsung ke lokasi untuk melihat upaya ini sebagai sebuah langkah percepatan.
Bahlil mengunjungi sejumlah kawasan yaitu Kawasan Industri Brebes, areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX Batang, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Dalam kunjungannya, Kepala BKPM juga melakukan koordinasi dengan Bupati Batang Wihaji untuk pengembangan industri dan investasi yang menelan investasi sebesar Rp 60 triliun. Nantinya pembangkit ini akan membantu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah suplai listrik Jawa-Bali sebesar 5,7%. Jawa Tengah berada pada peringkat empat realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) periode triwulan I-2020 dengan nilai Rp 19,3 triliun (9,1%) dari total realisasi investasi. Investasi PMDN jauh mendominasi senilai Rp 14,6 triliun, sementara investasi PMA sebesar US$ 321 juta (Rp 4,7 triliun)
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan, rencana kepindahan pabrik milik perusahaan asal AS dari Tiongkok ke Indonesia dicetuskan oleh US International Development Finance Coorporation (DFC). Lembaga ini menyebutkan, banyak pelaku usaha AS yang hendak merelokasi pabrik dari Tiongkok, karena tingginya tensi perang dagang antar kedua negara. Kadin, menurut dia, sedang melakukan penjajakan dan pemetaan melalui jaringan pengusaha di negara asal pabrik maupun di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Johnny Darmawan menilai, Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan para pesaing, antara lain dari segi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, pemerintah harus mempersiapkan lokasi pabrik tersebut, serta peraturan yang memudahkan investor masuk Indonesia. Di samping itu, pemerintah perlu mempersiapkan kebutuhan pabrik lainnya, seperti tenaga kerja, infrastruktur, dan energi yang berbiaya kompetitif dibandingkan negara-negara tujuan investasi lain. Sementara itu, Shinta memandang, saat ini pemerintah pusat dan daerah memiliki terlalu banyak regulasi terkait perizinan investasi. Oleh sebab itu, Indonesia harus menyederhanakan aturan regulasi terkait perizinan, ketenagakerjaan, dan juga menyiapkan infrastruktur yang diperlukan oleh pabrik-pabrik yang akan direlokasi tersebut.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto menerangkan, Indonesia memiliki ketersediaan pasar yang besar dan bahan baku yang melimpah. Bahkan, Indonesia dinilai memiliki keunggulan untuk bisa dijadikan sebagai hub manufaktur di wilayah Asean. Selain itu, daya tarik lainnya bagi investor, Indonesia telah menyatakan kesiapan dalam menerapkan industri 4.0 melalui implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Menurutnya, selain masih mengincar penanaman modal dari sektor industri yang menghasilkan produk substitusi impor, pemerintah akan lebih gencar menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja atau sektor padat karya. Dalam situasi Pandemi seperti saat ini, investasi tentunya akan memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja, baik itu yang skala besar atau kecil.
OECD: Pemulihan Ekonomi akan Lamban dan Tidak Pasti
Ekonomi global diperkirakan kontraksi setidaknya 6% tahun ini. Hilangnya pendapatan dan ketidakpastian menjadi dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus corona Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menyatakan, jika sampai terjadi gelombang kedua penularan di akhir tahun, kontraksi itu dapat mencapai 7,6%. Pada kedua skenario di atas, pemulihannya akan berlangsung lambat dan tidak pasti.
Organisasi berbasis di Paris, Prancis ini menggarisbawahi, produk domestik bruto (PDB) global dapat tumbuh sebesar 5,2% pada 2021. Jika krisis Covid-19 tertanggulangi. Tapi hanya sebesar 2,8% jika muncul gelombang infeksi yang kedua. Menurut laporan tersebut, aktivitas ekonomi di 37 negara anggota OECD telah runtuh. Dalam beberapa kasus penurunan mencapai 20%-30%. Selama tidak ada vaksin atau pengobatan atas virus corona Covid-19, OECD menilai upaya menjaga penularan dengan jaga jarak fisik, mengetes orang, melacak, dan mengisolasi yang terinfeksi akan tetap menjadi kunci dalam memerangi pandemi ini. Tetapi dalam kondisi seperti itu, sektor-sektor yang dipengaruhi oleh penutupan perbatasan dan sektor yang membutuhkan kontak pribadi yang dekat, seperti pariwisata, perjalanan, hiburan, restoran, dan akomodasi tidak dapat beroperasi seperti sebelumnya.
Pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia telah mengambil langkah besar untuk melindungi bisnis dan para pekerja dari kejatuhan ekonomi. Tetapi ini juga memiliki konsekuensi, kata laporan itu, karena utang publik bruto naik dengan cepat. Pemerintah dinilai perlu menyesuaikan dukungannya, memungkinkan proses restrukturisasi yang cepat untuk perusahaan, menyediakan penghasilan bagi pekerja di antara sejumlah pekerjaan, pelatihan bagi yang kehilangan pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi pihak yang paling rentan.
Alasan Investor Berani Setor Modal untuk Startup
Investor startup yang juga pendiri Indies Capital, Pandu Patria Sjahrir, menilai situasi pandemi seharusnya dapat menjadi pemicu bagi perusahaan startup Indonesia untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun, pada masa ini keberlangsungan startup masih sangat tergantung dari suntikan modal investor. Selaku investor, Pandu mengaku berani menyuntikkan modal ke startup lantaran melihat masa depan dari sisi pasarnya. Perusahaan digital juga memiliki segmentasi yang luas.
Pandu merupakan salah satu investor Indonesia yang sangat tertarik investasi di perusahaan rintisan. Lewat perusahaan besutannya Indies Capital dan AC Ventures sudah menyuntikkan modal kurang lebih ke 70 perusahaan startup, nilai investasinya bisa mencapai US$ 100 juta. Beberapa startup yang didanai oleh Pandu melalui AC Ventures adalah WarungPintar, Wahyoo, Aruna, Waste4Change, Xurya, Paxel, Akseleran.









