Kejaksaan Agung membidik tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penempatan aset milik PT Asuransi Jiwasraya. Lembaga itu mulai melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para terdakwa yang saat ini dalam status menghadapi persidangan. 

Dua terdakwa yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Keduanya, bersama empat terdakwa lainnya sudah menjalani sidang pertama pada pekan lalu. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan tim penyidik masih bekerja memeriksa para saksi dan mengumpulkan alat bukti, setelah enam terdakwa diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

Dia memastikan tim penyidik akan menemukan tersangka baru dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp16,9 triliun. 

Pada Selasa kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejagung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Benny Tjokro dan Heru Hidayat. 

Selain Benny Tjokro dan Heru Hidayat, empat terdakwa lain yang saat ini menjalani proses sidang yakni Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim. 

Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat didakwa dengan pasal memperkaaya diri sendiri dan pihak lain serta dakwaan tindak pidana pencucian uang.

Selain perlu meyakinkan Amerika Serikat, pemerintah dinilai sudah saatnya mencermati penyusunan skema pemajakan yang tidak diskriminatif sebagai jalan tengah untuk menghindar dari ancaman retaliasi dan sanksi dari Negeri Paman Sam.

Namun, di sisi lain berkembang juga pandangan yang menuntut pemerintah harus berani mengenakan pajak digital secara tegas terhadap perusahaan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) seperti Netflix, Spotify, dan Facebook. 

Pemerintah kabarnya sedang menyusun sikap resmi guna merespons langkah reaktif pemerintahan Presiden Donald Trump. Sikap resmi ini sedang difinalisasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

Informasi itu juga menyebutkan bahwa langkah hati-hati pemerintah ini didasarkan atas pertimbangan hubungan strategis antara Indonesia dan AS di bidang ekonomi dan politik. 

Dalam catatan Bisnis, secara ekonomi AS merupakan salah satu pasar cukup prospektif bagi ekspor nonmigas asal Indonesia setelah China.

Dimintai pendapatnya, Direktur Eksekutif ICT Indonesia Heru Sutadi menegaskan sikap berani pemerintah bahkan tidak hanya sebatas mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) tetapi juga pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan over the top (OTT) asing. 

Dihubungi terpisah, Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji menjelaskan bahwa posisi AS sangat kuat dalam memengaruhi kebijakan negara lain. Pemerintah Indonesia harus bisa menyiasatinya dengan menyusun skema pemajakan yang tidak diskriminatif. 

Sementara itu Direktur Eksekutif MUC Tax Reasearch Institute Wahyu Nuryanto mengatakan salah satu aspek yang perlu dipahani dalam pengenaan pajak digital di Indonesia adalah PPN sebagaimana diatur dalam PMK No.48/PMK.03/2020. 

Menurut dia, pemerintah sebenarnya hanya tinggal mengkomunikasikan kepada Pemerintah AS bahwa kebijakan tersebut tidak memunculkan jenis pajak baru. 

Konsep pengenaan PPN atas transaksi lewat PMSE sama sekali berbeda dengan konsep DST, pajak transaksi elektronik, atau jenis pajak digital yang telah diterapkan di beberapa negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN KiTa mengungkapkan, hingga 12 Juni 2020, sekitar 355 ribu wajib pajak (WP) telah memanfaatkan insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah bagi dunia usaha untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19. Insentif itu terkait dengan beberapa jenis pajak penghasilan (PPh) dan restitusi pajak. Selain itu, sekitar 192 ribu wajib dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memanfaatkan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Suryo menjelaskan, pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah telah 90%, PPh Pasal 22 impor telah dimanfaatkan 72%, Sedangkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 mencapai 83%. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dari Rp 120, 61 triliun yang disiapkan pemerintah, hingga Mei lalu baru dimanfaatkan 6,8%.

Masyarakat Indonesia mengalami pergeseran kebiasaan dan perilaku berbelanja dari transaksi tunai ke nontunai seiring era new normal akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut tercermin dalam survei yang dilakukan penyedia teknologi pembayaran digital Visa yang melibatkan konsumen dari 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan, survei tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana perilaku konsumen Indonesia berubah menghadapi tantangan saat ini.

Meskipun kesehatan fisik tetap menjadi perhatian utama di seluruh dunia, hasil survei ini menemukan bahwa masyarakat Indonesia sangat peduli dengan kesehatan keuangan mereka. 78% setuju untuk lebih proaktif dalam perencanaan keuangan berbanding 55% responden yang mengindikasikan kekhawatiran akan jatuh sakit.

Banyak konsumen Indonesia yang mencoba e-commerce pertama kalinya, 56% mengatakan kemungkinan besar akan meningkatkan belanja online, jauh lebih tinggi dibandingkan global (35%) dan Asia Pasifik (47%). Dalam hal pengalaman berbelanja, 56% responden mengatakan lebih positif dibandingkan tatap muka, lebih tinggi dari Asia Pasifik (46%) dan global (37%).

Survei ini juga menunjukkan kebiasaan nontunai yang mulai terbentuk di seluruh dunia, termasuk 62% responden di Indonesia, 58% responden di Asia Pasifik dan 64% responden global yang mengatakan lebih menyukai metode nontunai. Intensi untuk membayar di masa depan juga konsisten di seluruh dunia, di mana konsumen di Indonesia (62%), Asia Pasifik (75%) dan seluruh dunia (66%) memilih untuk tetap menggunakan pembayaran elektronik daripada uang tunai ketika aktivas sehari-hari kembali berlanjut.

Perencanaan keuangan juga menjadi perhatian utama banyak responden, dengan 78% responden Indonesia meyakini mereka harus lebih proaktif dalam mengelola keuangan mereka di masa sekarang, lebih tinggi dibandingkan dengan responden di Asia Pasifik (74%) dan global (70%).

Adapun responden Indonesia cukup optimistis dengan pemulihan ekonomi, di mana 64% percaya bahwa perekonomian akan pulih dengan cepat saat tantangan kesehatan saat ini terkendali, optimisme yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 40% responden di Asia Pasifik dan 31% responden global.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan Pertumbuhan ekonomi terancam (turun) dari skenario berat sebesar 2,3% menuju skenario sangat berat sebesar -0,4%. Hal ini disampaikan dalam diskusi Leaders Talk dengan topik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada tiga hal, yakni kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan bantuan untuk dunia usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kendati begitu, ia mengatakan proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang panjang ke situasi sebelum Covid-19.

Adapun pemerintah juga sudah menambah anggaran penanganan pandemi Covid-19 hingga Rp 18 triliun, dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan anggaran diperuntukkan untuk sektoral K/L dan Pemda, yang naik Rp 9 triliun dari Rp 97,11 triliun menjadi Rp 106,11. Kemudian menaikkan anggaran untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 9 triliun dari Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun. Juga sektor kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, dan UMKM Rp 123,46 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II dalam tekanan paling berat dan diperkirakan kontrkasi hingga -3,1%. Hal ini seiring pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap ekonomi nasional

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, kebijakan penerimaan perpajakan 2021 tetap diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan dan transisi ekonomi pascapandemi Covid-19. Meski demikian, insentif perpajakan akan diberikan secara lebih selektif, tepat, dan terukur yaitu untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan investasi, mendorong transformasi ekonomi, serta mengantisipasi perubahan ekonomi global.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan umum perpajakan 2021 tersebut disusun juga dengan memperhatikan kinerja rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021, tekanan terkait penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan juga datang dari penerapan Omnibus Law Perpajakan yang diperkirakan efektif mulai tahun depan. Secara total, perkiraan penerimaan perpajakan yang hilang akibat pemberlakuan Omnibus Law Perpajakan adalah 0,5% hingga 0,6% dari PDB.

Terkait dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah tahun ini menyiapkan insentif perpajakan yang cukup besar yaitu Rp 129,66 triliun. Ini terdiri atas insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun dan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp 9,05 triliun.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintahan akan melakukan redesain penganggaran 2021. Sistem pengelolaan keuangan akan dibuat menjadi satu paket mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, maupun implementasi laporan untuk audit. Langkah redesain penganggnaran akan dijalankan secara bersama sama dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Adapun langkah redesain anggaran dilakukan berdasaskan tiga undang-undang yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Department Head Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani menjelaskan, pihaknya menilai perilaku konsumen pada tatanan normal baru (new normal) akan kembali pada kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman hal ini didasari ketidakyakinan apakah masih akan memiliki pendapatan atau tidak, apakah usahanya akan bangkrut atau tidak, jadi lebih memilih menunda pembelian barang yang tidak dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan untuk properti, kendaraan, hingga pariwisata akan ditunda sehingga kredit konsumer dari sektor-sektor tersebut pada tahun ini sulit pulih.

Hal tersebut menyebabkan KPR per April 2020 hanya tumbuh 6,4% secara tahunan (year on year/ yoy), untuk kredit pemilikan apartemen (KPA) tumbuh 10,2% (yoy), sehingga total kredit properti hanya 6,6% (yoy). Untuk total penjualan mobil menurun 90,6% (yoy) per April 2020, kendaraan komersial menurun 87,6% (yoy), penjualan kendaraan penumpang juga menurun 91,3% (yoy) dan , total penjualan sepeda motor turun 79,3%.

Untuk sektor transportasi dan pariwisata, Penduduk Asia Pasifik cenderung lebih yakin untuk kembali traveling setelah lebih dari satu tahun. Ditinjau dari insentif yang diperlukan, diskon tiket transportasi sebesar 25% adalah yang paling diharapkan oleh masyarakat. Lokasi di Indonesia yang paling terdampak adalah Yogyakarta dan Bali.

Head of Equity Research, Strategy and Consumer PT Mandiri Sekuritas Adrian Joezer mengungkapkan, pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan berdampak pada restrukturisasi kredit yang mulai melambat. Pasalnya, sejumlah sektor bisa kembali menjalankan usahanya. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menambahkan, memasuki kuartal kedua kondisi perbankan masih solid terlihat dari likuiditas yang masih ample dan permodalan yang tebal 22,3% per April.

Mandatori penggunaan biodiesel 30% (B30) telah menjadi program prioritas nasional, sehingga program tersebut harus diteruskan guna membantu menyelamatkan dan memulihkan ekonomi pascapandemi Covid-19. Untuk itu, semua pemangku kepentingan terkait program B30 sebaiknya berbagi peran atau menanggung beban bersamasama agar program tersebut tetap bisa dilaksanakan.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih meyakini kondisi pandemi Covid-19 bersifat temporer. Keyakinan ini diperkuat dengan prediksi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa tahun depan kondisi perekonomian dunia pulih, bahkan tumbuh di atas 4%, dan pemulihan juga akan terjadi di Indonesia.

Salah satu proses pembangunan yang harus dilanjutkan adalah program B30. Semua pemangku kepentingan yang terkait program B30, saran Sri Adiningsih, sebaiknya berbagi peran atau menanggung beban bersama-sama agar program itu tetap bisa dilaksanakan.

Produsen biodiesel harus melakukan efisiensi supaya produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif. Sementara itu, pihak pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 2,78 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk keberlanjutan program tersebut. Menurut Sri Adiningsih, pengalokasian anggaran negara itu tidak perlu dipersoalkan mengingat B30 yang merupakan bagian dari program energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) ini di awal-awal pelaksanaannya memang butuh biaya yang tidak murah. Brasil dan Jerman juga melakukan langkah ini.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat MP Manurung mengatakan, program B30 inilah yang menyelamatkan harga tandan buah segar (TBS) petani. Harga TBS petani pada Februari-Mei 2020 relatif stabil Rp 1.600-1.800 per kilogram (kg), pada periode sama 2019 hanya Rp 1.100 per kg bahkan ada yang di bawah Rp 1.000 per kg. Pasalnya, industri biodiesel per tahunnya membutuhkan sekitar 7,80 juta ton CPO. Hal lain yang memicu hal ini adalah kebijakan Lockdown dari Pemerintah Malaysia dan tambahan permintaan dari industri sanitasi dunia. Sejak pandemi Covid-19 ini, permintaan dunia akan produk-produk sanitasi, seperti sabun mandi, detergen, dan hand sanitizer, meningkat.

Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi UI, Anwar Nasution dalam Opini-nya di Kompas mengatakan Wabah virus korona yang tengah berlangsung telah memorak porandakan sisi penawaran dan sisi permintaan perekonomian dan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia sehingga merangsang pelarian modal

Ia menambahkan, dalam keadaan seperti ini, fundamental ekonomi terasa lemah, sistem pajak, penghasilan devisa, dan kelemahan pokok dalam industri keuangan nasional. Pemerintah tak punya surplus anggaran dan surplus neraca pembayaran luar negeri untuk membelanjai keperluan pengeluaran yang meningkat. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sangat rendah, hanya separuh dari rata-rata negara-negara berkembang yang sepantar dengan Indonesia. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, 1966-1998, seluruh defisit APBN hanya dibelanjai dari sedekah atau hibah dan pinjaman lunak dari konsorsium negara-negara donor Barat (IGGI). Setelah IGGI dibubarkan mulai awal Orde Reformasi, pembelanjaan defisit APBN beralih ke pinjaman dari non IGGI, termasuk China yang syarat-syaratnya lebih mahal

Sementara itu, lanjutnya, ekspor Indonesia tetap bergantung pada bahan mentah, terutama minyak kelapa sawit dan batubara. Walaupun negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum mampu membuat Arab Saudi menjadi pasar untuk melayani Jemaah umrah dan haji yang ramai sepanjang tahun. Satu-satunya pilihan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memobilisasi modal adalah dengan menjual surat utang atau saham ke luar negeri. Sekitar dua pertiga dari SUN di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah milik investor asing yang sangat rawan pada pelarian modal, bergantung pada gejolak kurs rupiah dan perbedaan tingkat suku bunga antara di dalam dengan di luar negeri. Praktik ini dianggap tidak tepat karena dapat memicu inflasi, seperti pada 1965 dan 1966 yang mengakibatkan inflasi 650 persen hanya dalam setahun. Tingkat laju inflasi baru dapat diturunkan oleh Orde Baru setelah konsorsium negara-negara donor Barat mendirikan IGGI dan menyediakan hibah serta bantuan untuk menutup defisit APBN.

Sebagai solusi pembenahan ekonomi, ia berpendapat, pilihan yang tersedia adalah meningkatkan penerimaan, menggalakkan ekspor industri manufaktur, dan membangun industri keuangan. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan audit pajak Metode menghitung pajak sendiri (self assessment) juga memerlukan audit agar tidak terjadi penggelapan pajak. Orientasi perekonomian perlu diubah menjadi berorientasi pada ekspor. Kementerian Agama perlu ikut membantu membuka restoran, hotel, penginapan, dan pertokoan Indonesia di Tanah Suci. Industri tabungan dana pensiun, asuransi, dan bank tabungan pos perlu dikembangkan

Untuk menampung industri padat karya yang terganggu di China akibat virus korona, pantai timur Sumatera, Pulau Jawa, serta Kalimantan Barat dan Timur dapat dikembangkan sebagai alternatif lokasi penampungan bagi industri padat karya yang tutup di China. Industri itu mencakup industri tekstil dan pakaian jadi, komponen dan suku cadang, serta perakitan industri elektronik dan otomotif. Sumatera dan Kalimantan sangat kaya akan tenaga listrik sumber daya air dan Batubara.

Kuatnya budaya kekeluargaan di Indonesia membuat publik merindukan silaturahmi secara langsung yang tidak dapat dilakukan selama masa pembatasan sosial berskala besar. Silaturahmi dan berwisata menjadi keinginan terbesar yang hendak dilakukan jika pembatasan sosial berakhir.

Selama PSBB berlangsung, terlihat publik melakukan beberapa kebiasaan baru. Jajak pendapat Kompas pada 16-23 Mei 2020 menunjukkan, imbauan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah diikuti sebagian besar responden. Aktivitas yang dilakukan di rumah antara lain beribadah, berolahraga, dan berbelanja. Khusus soal belanja, Responden yang sebelumnya tak pernah berbelanja secara daring sekarang memilih cara itu.

Seiring rencana penerapan normal baru yang ditandai dengan pelonggaran secara bertahap, Hingga 31 Mei, 102 pemerintah kota/kabupaten yang tersebar di 23 provinsi diberi kewenangan menerapkan tatanan normal baru oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah pusat berpesan bahwa keberhasilan penerapan normal baru tergantung dari kedisiplinan masyarakat.

Silaturahmi Silaturahmi menjadi kegiatan yang paling banyak dinantikan untuk bisa dilakukan publik pada saat PSBB berakhir. Silaturahmi kepada keluarga, kerabat, dan teman menjadi aktivitas yang disebutkan oleh 42,7 persen responden. Dimana sebagian besar menyatakan belum puas dengan silaturahmi secara daring (online) yang dilakukan saat Idul Fitri lalu akibat kebijakan PSBB. Aktivitas silaturahmi secara fisik sangat dirindukan terutama oleh kalangan milenial Dewasa sampai Baby Boomer (berusia > 31 tahun). Rencana terbesar kedua adalah berwisata dengan 13,5 persen responden yang diungkapkan paling banyak oleh generasi milenial muda (<30 tahun) dan diikuti generasi milenial matang (31-40 tahun).

Kota Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Malang, Jakarta, Medan, Lampung, dan Kendari menjadi beberapa kota yang paling banyak disebut akan dikunjungi setelah PSBB berakhir. Sementara itu, tempat wisata, seperti Pantai Kuta, kawasan Puncak Bogor, Dunia Fantasi Ancol, Candi Borobudur, Danau Toba, dan Gunung Bromo, menjadi tempat favorit yang disebut-sebut hendak segera dikunjungi.

Peluang emas ini harus dimanfaatkan oleh industri pariwisata. Penerapan protokol keamanan dan kebersihan, higienitas, serta saluran penjualan yang lebih menyesuaikan dengan karakter pelanggan menjadi kunci untuk bangkit menyambut gelombang wisatawan. Sepanjang protokol kesehatan dijalankan dan dipatuhi, sektor pariwisata diharapkan kembali bergairah.

Selain aktivitas bepergian, aktivitas ibadah di masjid, gereja, dan tempatibadah lain juga dirindukan sebagian responden, termasuk perjalanan ibadah, seperti ziarah, umrah, dan naik haji.