Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan setidaknya ada tiga permasalahan yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo hingga membuat dia marah saat membuka sidang rapat kabinet pada 18 Juni lalu. Ketiga hal itu adalah implementasi program di bidang kesehatan yang baru mencapai 1,53 persen atau hanya Rp 1,35 triliun dari alokasi total Rp 87,55 triliun. Begitu juga soal kelancaran program bantuan sosial. Menurut Moeldoko, Presiden kesal lantaran sasaran dan kecepatan penanganan wabah corona tak sesuai dengan harapan. Moeldoko menuturkan hal yang paling ditekankan Presiden adalah soal macetnya stimulus kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Presiden Jokowi secara khusus mempertanyakan soal lambatnya pencairan stimulus kredit pasar keuangan. Menurut dia, Jokowi heran kenapa kebijakan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia itu sulit sekali dilaksanakan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, program tersebut berjalan lambat karena pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus melakukan proses pertukaran data, yang birokrasinya memakan waktu. 

Menurut anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, OJK dan LPS memiliki wewenang untuk bisa menjamin kredit dan simpanan masyarakat tanpa perlu adanya jaminan APBN pemerintah. 

Anggota Komisi Keuangan lainnya, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan OJK terkesan sangat memanjakan bank milik negara penerima pinjaman Rp 30 triliun. Padahal, menurut dia, bank-bank tersebut merupakan bank milik pemerintah yang seharusnya mau diberi penugasan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengakui penempatan jaminan negara sebesar Rp 30 triliun dibuat atas masukan OJK yang menerima pendapat bank himbara, yang butuh kepastian ketersediaan likuiditas. Dia mengatakan pada praktiknya bank-bank himbara merupakan sumber likuiditas bank-bank kecil dan lembaga keuangan lain seperti bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat.

Menurut salah satu pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pengurus bank sebenarnya mau saja memberikan pelonggaran kredit besar-besaran tanpa meminta jaminan pemerintah. Tapi, kata dia, dalam krisis seperti ini, bank juga perlu ekstra hati-hati terhadap pengajuan pelonggaran.

Kekecewaan Rere Wulandari tak terbendung. Ia tidak habis pikir tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melambung hingga lima kali lipat dari biasanya.

Kejadian itu berlangsung tepat di tengah masa pandemi Covid-19, saat kegiatan di sanggar budaya Wulangreh yang ia kelola berkurang hingga 90 persen. Bahkan, hampir tidak ada aktivitas. Ketika melihat rekapitulasi tagihan, Rere berujar, hanya ada angka tagihan total dan berapa jumlah daya yang dipakai. Ia mengaku kecewa atas layanan PLN.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, mengatakan kurangnya informasi yang diberikan PLN kepada konsumen menyebabkan terjadinya ledakan keluhan dari konsumen. Kondisi ini diperparah oleh situasi di lapangan setelah 14 juta dari 79 juta meteran listrik diperkirakan kedaluwarsa.

Ardiansyah mengatakan PLN memang telah menyiapkan mekanisme bagi pelanggan yang merasa menerima tagihan tak wajar. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui website Pln.co.id atau berkirim pesan elektronik ke WhatsApp (WA) 0812-2123-123.

Dengan memberi rekapitulasi tersebut, bila konsumen kelebihan bayar, kelebihan tersebut bisa dikompensasi untuk pembayaran bulan selanjutnya. Menurut Ardiansyah, PLN harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik tentang tagihan tersebut.

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta, Joko Kundaryo, mengatakan memang keluhan kenaikan tagihan listrik muncul sejak awal masa pandemi. Namun sejauh ini aduan disampaikan secara online. Adapun tingkat kenaikannya bervariasi, ada pula yang melampaui 100 persen. 

Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, mengatakan hingga saat ini aduan masih terus berdatangan. Ia berharap PLN segera mensosialisasi metode hitungan yang digunakan. Dengan begitu, konsumen bisa melihat langsung tagihannya lewat stand meter atau kWh meter secara transparan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memberikan technical assistance terhadap PT Bank Bukopin Tbk terkait likuiditas dan opersional bank.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, perseroan telah mengirimkan surat balasan ke OJK pada 12 Juni 2020 untuk meminta penegasan tentang kejelasan perincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab BRI sebagai tim technical assistance.

Selain itu, bank pelat merah tersebut juga menerima surat PT Bosowa Corporindo perihal kuasa khusus kepada tim technical assistance, yang akan mendapatkan kuasa khusus menggunakan hak suara Bosowa dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Bukopin.

Jelas kedua surat di atas hanya berkaitan dengan penunjukan BRI sebagai tim technical assistance dan tidak satu pun menyebutkan BRI di minta menjadi pemegang saham pengendali dari Bank Bukopin.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan pendampingan teknis atau technical assistance kepada Bank Bukopin. Kerja sama yang dilakukan adalah pendampingan teknis dalam bidang treasury management.

Emiten berkode saham BBNI di lantai bursa itu juga menepis rencana ketertarikan mengeksekusi atau menjadi standby buyer dari rencana rights issue (PUT V) yang akan dilakukan Bank Bukopin.

OJK sebelumnya menyatakan Kookmin Bank telah melakukan penempatan dana pada escrow account per 11 Juni 2020 sesuai komitmen Kookmin Bank, terkait dengan Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan kerugian hingga Rp 38,8 triliun. Perlu kami sampaikan akhir Maret 2020 terjadi pelemahan nilai tukar terhadap mata uang asing akibat sentimen negatif dan lain-lain,kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 10, Zulkifli mengatakan, perusahaan berkewajiban mencatat selisih kurs. Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs. Meski merugi, Zulkifli mengatakan, secara pendapatan perusahaan memang mencatatkan hasil positif. Total pendapatan perseroan mencapai Rp 72,7 triliun secara year on year (yoy).

Terkait kas perusahaan, PLN saat ini masih menanti janji pemerintah yang akan membayar dana kompensasi tarif listrik tahun buku 2018-2019. Zulkifli menjelaskan, dana kompensasi yang seharusnya pemerintah bayar adalah Rp 45 triliun. Ia mengatakan, pemerintah berjanji membayarkan kompensasi tersebut pada tahun ini.

Menyoal tagihan listrik para pelanggan yang membengkak, PLN menawarkan skema pembayaran tagihan listrik secara bertahap atau diangsur. Mereka yang berhak mencicil tagihan listriknya hanya pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan hingga 20 persen.

PLN mengakui salah satu penyebab adanya tagihan listrik yang melonjak adalah meteran listrik pelanggan yang sudah usang. Hal ini membuat pencatatan listrik masyarakat menjadi tidak sesuai dengan konsumsi sesungguhnya.

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengatakan, informasi yang disampaikan PLN hanya sebatas peralihan skema pencatatan meteran menjadi perhitungan rata- rata pemakaian tiga bulan. Potensi kenaikan daya tidak disampaikan PLN mengingat masyarakat melakukan aktivitas sepenuhnya di rumah selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO ), Senin (29/6/2020) malam, Mempublikasikan lapoiran kebijakan perdagangan negara-negara anggota G-20 Oktober 2019-Mei 2020. Laporan itu menyebutkan, nilai perdagangan yang terdampak pembatasan (restriksi) yang tak terkait langsung dengan pandemi Covid-19 mencapai 418 miliar dollar AS, sekitar 2,8 persen perdagangan negara-negara anggota G-20.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani Berpendapat, data itu merefleksikan ketegangan perdagangan diantara negara anggota G-20 yang masih terjadi. “Disisi lain, ada negara anggota yang tak terlihat langsung dalam ketegangan itu dan berkesempatan memanfaatkan market share (pasar yang terdampak),’ ujarnya saat dihubungi,Selasa. Meski demikian, nilai perdagangan yang terdampak kebijakan fasilitas import dan tak berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19 melonjak.

Secara keseluruhan, WTO mendata, negara-negara anggota G-20 menerapkan 154 kebijakan perdagangan baru pada Oktober 2019-Mei 2020 sebanyak 95 diantaranya bersifat memfasilitasi import dan sisanya membatasi import. Direktur Jendral WTO Roberts azevedo menyoroti kebijakan pembatasan perdagangan yang masih tergolong tinggi. “Hal ini menjadi sorotan karena berpengaruh pada arus perdagangan dan investasi di tingkat global,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas,senin malam.

Di Nusa Tenggara Timur Stok garam industri menumpuk sejak tahun 2018. Sekretaris dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Saba Rajasa, NTT. Lagabus Pian, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (30/6/2020) menyatakan panen garam industri tahun ini dimulai awal Mei dan diprediksi berakhir Desember. Namun 10.000 ton garam sisa panen sejak tahun 2018 masih menumpuk tak terjual.

Upaya Pemerintah memacu produksi garam industri akan sia-sia jika hasil panen petambak tak terserap, sementara import garam terus berlangsung. Tahun 2019 harga garam paling tinggi hanya Rp 700 per kilogram (kg). Tahun ini pihaknya mencoba untuk menjual garam industri dengan harga Rp 900 per kg. Padahal, dalam kondisi normal, harga garam industri Rp 1.200 per kg.

Situasi serupa menimpa petani tebu. Ketika musim panen dan giling tebu tiba harga gula ditingkat petani justru turun. Sekretaris Jendral Asosiasi Gula Indonesia Aris Toharisman menyebutkan, harga lelang gula turun dari Rp 11.700 per kg pada awal Juni 2020 menjadi Rp 11.200-Rp 11.300 per kg saat ini. Sekretaris jendral Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin Mengapresiasi Langkah Komisi VI DPR yang Mengabulkan Usulan asosiasinya agar Kementrian Perdagangan meminta importir gula membeli tebu petani.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (25/6). Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, pemerintah tidak memperpanjang impor agar tidak mengganggu penyerapan produksi gula petani. Ia beralasan, impor selama pandemi Covid-19 untuk mengantisipasi kelangkaan gula di pasar.

Indonesia – Perancis terus memperkuat kerja sama bilateral termasuk pada saat pandemi Covid-19. Hal itu merefleksikan hubungan bilateral yang semakin matang terus berkembang. Duta Besar Indonesia untuk Perancis Arrmanatha Nasir mengungkapkan. “ Banyak pengusaha perancis yang tertarik dengan Indonesia. Mereka mendengar dan membaca berbagai sumber bahwa potensi pasar dan ekonomi Indonesia sangat bagus,” kata Arrmanatha, yang akrab disapa Tata.

Tata dihubungi terkait penyelenggaraan Forum Investasi Insfrastruktur Indonesia (IIIF) yang berlangsung secara daring tertutup, selasa (30/6). Hadir sebagai pembicara utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto. IIIF diikuti pengusaha kedua negara.

“IIIF merupakan suatu kegiatan penting untuk mendorong pengusaha perancis meningkatkan tidak saja investasi, tetapi juga bisnis di Indonesia. Selama ini sudah banyak perusahaan perancis berinvestasi di Indonesia,’ kata Tata. Salah satu tujuan IIF adalah mendorong perusahaan menengah perancis berinvestasi dan meningkatkan bisnis di Indonesia.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/-Bappenas) Menawarkan 41 proyek senilai 439,98 miliar dollar AS hingga 2024, mencakup transportasi, listrik, jaringan gas, logistik, dan eco-city termasuk proyek ibukota baru. Pengusaha perancis Dilaporkan menunjukan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia.

Direktur Utama Holding Industri Pertambangan PT. Indonesia Asahan Aluminium ( Mind Id ), Orias Petrus Moedak menyatakan terdapat enam proyek hilirisasi pertambangan yang proses pembangunannya tertunda akibat wabah korona ( Covid-19 ). Hal ini jelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa ( 30/6 ). Enam proyek hilirisasi yang mengalami penundaan, pertama, Smelter Grade Alumina Reflney ( SGAR ) DI Mempawah Kalimantan Barat milik PT Inalum ( PERSERO ) dan PT Aneka Tambang Tbk ( Persero ). Kedua, proyek upgrading atau peningkatan teknologi tungku reduksi semelter dan refinery alumina milik inalum. Ketiga, proyek Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Tanjung Enim Sumatra Selatan milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan Huadian Corporation. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman juga mempertanyakan smelter feronikel (Feni) milik ANTM yang belum memiliki pasokan listrik meski konstruksi sudah mencapai 97.98%.

Sejak tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dokumen pengusulan Jalur Rempah sebagai warisan budaya tak benda dunia ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Targetnya, tahun ini Jalur Rempah bisa masuk daftar sementara atau tentative list. 

Momen ini menjadi kesempatan emas untuk mengangkat produk-produk rempah khas Nusantara. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 pada bulan Januari hingga April 2020 permintaan rempah-rempah nasional meningkat 19,28 persen menurut catatan Kemendag.

Fakta menunjukkan, harga rempah-rempah Nusantara mengalami pasang surut akibat cuaca, serangan hama penyakit, hingga proses pascapanen yang kurang terjaga. Upaya untuk menjaga kualitas dilakukan di beberapa tempat dengan membuat sertifikat indikasi geografis (SIG). 

Pengakuan dunia terhadap Jalur Rempah Nusantara tentu bukan satu-satunya tujuan mendesak dan utama. Niatan Indonesia mengangkat kembali sejarah Jalur Rempah perlu menjadi kesempatan emas untuk bersama-sama mengangkat martabat rempah-rempah nusantara. Diperlukan kolaborasi kerja sama lintas kementerian/lembaga, pengusaha, petani, peneliti, dan akademisi untuk mengoptimalkan produksi serta kualitas rempah-rempah Nusantara.

Di tengah pandemi Covid-19, pasar ekspor rempah diprediksi prospektif. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, pada Januari-April
2020, saat tren perdagangan dunia turun akibat Covid-19, nilai ekspor rempah Indonesia senilai 218,69 juta dollar AS atau tumbuh 19,28 persen dibandingkan periode sama 2019. Dalam periode itu, komoditas ekspor rempah utama yang naik daun antara lain lada piper utuh yang nilai ekspornya tumbuh 18,7 persen, cengkeh utuh (17,04 persen), pala utuh (12,11 persen), dan bubuk kayu manis (11,61 persen).

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan Muhri, Senin (29/6/2020) mengatakan tren peningkatan itu akan terus menerus naik di tengah kondisi negara-negara yang membutuhkan rempah-rempah untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. “Indikasinya, selama empat bulan pertama tahun ini saja, ekspor rempah-rempah meningkat hamper 20 persen ketika komoditas lain anjlok. Artinya, permintaan akan terus ada, prospeknya besar,” katanya. Meski nilai ekspor rempah relatif kecil dibandingkan ekspor nonmigas lainnya, prospek selama pandemi menunjukkan ekspor rempah akan terus meningkat selama Covid-19.

Anggota Dewan Rempah Indonesia Lukman Basri menuturkan meski pasar ekspor rempah prospektif daya saing rempah Indonesia di pasar global masih rendah. “Ekspor rempah Indonesia terhambat daya saing mutu yang rendah. Rempah Indonesia kerap ditolak karena kadar alfatoksin dan bakteri salmonella yang masih ditemukan di sejumlah jenis rempah, seperti pala dan lada, dua produk rempah andalan Indonesia,” tuturnya. 

Untuk meningkatkan nilai tambah, Indonesia akan mulai memangkas ekspor rempah mentah. Pemerintah juga membantu pengusaha menerbitkan sertifikasi Indikasi Geografis (IG). Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan sertifikasi IG, di antaranya, cengkeh minahasa (Sulawesi Utara), cengkeh moloku kie raha (Maluku Utara), lada putih muntok (Babel), lada hitam lampung, lada luwu timur (Sulawesi Selatan), pala tomandin fakfak (Papua Barat) dan pala kepulauan banda (Maluku).