Pemerintah mengklaim meskipun pada tahun lalu mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, namun kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan mayoritas negara-negara di kawasan ASEAN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut, ekonomi Indonesia 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di kisaran -1,7% year on year (yoy) hingga -2,2% yoy. Prediksi tersebut Ini lebih baik dibandingkan mayoritas negara ASEAN seperti Malaysia -6% yoy, Filipina -8,3% ?oy, Thailand -7,1% yoy, dan Singapura -6% yoy.

Tak hanya di tingkat ASEAN, Febrio juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu juga masih lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara G2O. Misalnya seperti Prancis yang -9,8% yoy, Jerman -6% yoy, serta India -10,3% yoy. Hanya saja, ekonomi Indonesia lebih buruk ketimbang proyeksi ekonomi China yang yang tumbuh positif 1,9% you.

World Bank dalam publikasinya yang berjudul Global Economics Prospects January 2021 sebelumnya, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 sebesar -2,2% dan sebesar 4,4% pada tahun 2021.

SKK Migas tengah berupaya mengejar produksi minyak 1 juta barel per hari (bopd) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (bscfd) atau 3,2 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada tahun 2030.

Pada tahun 2021, SKK Migas bersama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang didukung kementerian dan lembaga pemerintah lainnya mulai mengejar target itu dengan melakukan pengeboran agresif.

Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Suardin mengatakan pengeboran menjadi kunci penambahan produksi dan cadangan migas di Indonesia.

Ia mengatakan realisasi pengeboran sumur pengembangan tahun 2020 sebanyak 268 sumur. Tahun 2021 ini, SKK Migas mendorong agar pengeboran meningkat lebih dari dua kali lipat dari pengeboran tahun 2020 dengan menargetkan kegiatan pengeboran sebanyak 616 sumur pengembangan.

Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan audit komprehensif terhadap anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Audit dilakukan dengan berbasis risiko meliputi sisi keuangan, kinerja, dan kepatuhan pengelolaan anggaran. Investigasi kemungkinan salah alokasi dana juga tengah dilakukan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Senin (11/1/2021), menuturkan, mismanajemen, korupsi, pemborosan, dan penipuan anggaran berisiko terjadi selama krisis. Terlebih, tak satu pun pemangku kebijakan dan pengelola anggaran pernah menghadapi kondisi krisis Covid-19.

Berdasarkan catatan BPK,total anggaran penanganan Covid-19 yang telah digelontorkan pemerintah mencapai Rp 1.035 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp 937,42 triliun, APBD Rp 86,36 triliun, sektor moneter Rp 6,5 triliun, badan usaha milik negara (BUMN) Rp 4,02 triliun, badan usaha milik daerah (BUMD) Rp 320 miliar, dan hibah masyarakat Rp 625 miliar.

Dalam penyaluran anggaran program PC-PEN, pemerintah telah membuat landasan hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Lonjakan permintaan sepeda pada 2020 seiring dengan meningkatnya minat masyarakat jadi momentum yang perlu dipertahankan industri dalam negeri untuk mengejar pertumbuhan pada tahun ini. 

Hingga saat ini, pabrikan lokal belum mampu memenuhi permintaan sepeda dari dalam negeri yang diyakini mencapai 8 juta unit pada 2020. Adapun, sekitar separuh dari permintaan tersebut dipenuhi oleh sepeda impor. Sepanjang 9 bulan 2020, volume sepeda impor mencapai 28.485,68 ton dengan nilai US$78,36 juta. Realisasi tersebut naik dari 2019 dengan volume sebanyak 25.075,01 ton dan senilai US$56,77 juta. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan (APSMI) Eko Wibowo mengatakan sejak pandemi Covid-19, permintaan untuk semua kelas sepeda melonjak. Alhasil, pada 2020, target penjualan sepeda telah terpenuhi hanya dalam waktu setengah tahun. 

“Kami melihat demand sejak awal kuartal IV/2020 sudah perlahan kembali ke kondisi pada kuartal I/2020, tetapi kami lihat antusias masyarakat masih cukup baik,” tutur Direktur PT Insera Sena William Gozali kepada Bisnis. Namun, dia mengakui tantangan tahun ini akan datang dari daya beli masyarakat yang masih tertekan. Prospek yang baik pada industri sepeda juga dinilai oleh perusahaan komponen PT Ganding Toolsindo. Presiden Direktur Ganding Toolsindo Wan Fauzi mengatakan saat ini pihaknya bahkan tengah menyiapkan produk baru. 

Pandangan berbeda diutarakan PT Roda Maju Bahagia (RMB) yang memproyeksikan permintaan sepeda pada tahun ini akan turun sekitar 20%—30% secara global. CEO RMB Hendra mengatakan meski dengan prediksi penurunan tersebut, pihaknya tetap yakin permintaan untuk produknya masih terjaga karena telah memiliki pasar sendiri. 

Pada perkembangan lain, pelaku industri sepeda dalam negeri kembali menagih janji perbaikan iklim usaha yang lebih bersahabat pada industriawan.  Ketua Umum Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) Rudiyono mengatakan pada tahun lalu kondisi industri sepeda sudah cukup baik di mana ada peningkatan produksi dan permintaan. Bahkan, asosiasi mencatat penjualan sudah menembus dua kali lipat dari 2019 yang sekitar 2—2,5 juta unit.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier mengatakan pihaknya akan berusaha untuk meningkatkan pangsa sepeda lokal pada 2021. Sudah ada dua langkah yang disiapkan. Pertama, mendorong adanya industri komponen sepeda di dalam negeri. Rencananya, pemerintah akan menyubstitusi beberapa komponen sepeda yang diimpor, seperti rantai, gigi, stang, handlebar, sadel, ban, peralatan rem, dan komponen wheel. Kedua, Kemenperin akan meningkatkan kapasitas produksi industri sepeda nasional.

Apa jadinya jika klaim asuransi Anda dipotong pajak penghasilan atau PPh? Menariknya, terdapat perubahan klausul syarat terkait pengecualian klaim dalam UU Cipta Kerja.  Bayangkan Anda merupakan nasabah yang membeli asuransi dengan kontrak selama 25 tahun. Asuransi itu Anda beli untuk menikahkan anak kira-kira pada 25 tahun mendatang, meskipun saat ini anak Anda masih berusia 1 tahun. Pembelian asuransi untuk keperluan di masa yang akan datang seperti itu memang lazim karena memberikan dua keuntungan, yakni adanya manfaat santunan jika Anda selaku pemegang polis meninggal dunia. Lalu, jika selama masa kontrak tidak terjadi risiko, nilai premi dan pengembangannya dapat diperoleh saat jatuh tempo. Katakanlah, Anda dikenakan premi Rp80 juta per tahunnya selama 10 tahun. Sebanyak Rp800 juta telah dibayarkan dalam 10 tahun masa asuransi dan Anda tinggal menunggu 15 tahun selanjutnya untuk memperoleh manfaat, karena asuransi itu merupakan produk dwiguna atau endowment. Premi yang dibayarkan itu akan dikembangkan oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga Anda berhak memperoleh manfaat Rp1 miliar pada akhir masa kontrak polis. Namun saat uang itu akan kembali kepada Anda, terdapat potensi pemotongan PPh terhadap pengembangan nilai dari premi itu. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan jika mengacu kepada ketentuan omnibus law, akan terdapat pemotongan PPh terhadap suatu polis, meskipun besaran dan mekanisme perhitungannya masih belum jelas. Togar menilai bahwa ketentuan baru itu menyiratkan jika pemegang polis tidak mengalami peristiwa kemalangan sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia tetapi melakukan klaim, maka pembayaran manfaat asuransi itu menjadi objek PPh. Hal itu, menurutnya, mengubah esensi dasar asuransi jiwa. Penilaian Togar itu perlu dilihat bersama dengan karakteristik produk-produk asuransi jiwa yang ada saat ini. Banyak asuransi yang sudah mengalami pengembangan dari marwahnya sebagai proteksi, seperti dwiguna yang menjadi analogi di awal dan produk unit-linked. Kedua produk itu tetap memberikan proteksi kepada pemegang polisnya, tapi disertai pengembangan manfaat melalui investasi, baik yang dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dalam produk dwigu
na atau yang melibatkan keputusan pemegang polis dalam produk unit-linked.

Menurutnya, pembayaran manfaat tidak dapat serta-merta dibatasi hanya saat risiko terjadi, karena dalam beberapa kondisi nasabah harus mencairkan polisnya untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, pembatasan pengecualian dari objek pajak pun menjadi tanda tanya bagi asosiasi. Selain itu, kembali kepada analogi di awal tulisan, Togar menilai adanya potensi pajak ganda dari pembayaran klaim. Dalam proses pengembangan manfaat, perusahaan asuransi telah membayarkan pajak final saat menyerahkan penjualan investasinya kepada nasabah. Pembayaran pajak itu kemudian disertai oleh potongan PPh terhadap pemegang polis, jika pembayaran klaim dilakukan bukan saat terjadi risiko sakit, kecelakaaan, dan meninggal dunia. 

Togar mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui pasti bagaimana pengaruh kebijakan omnibus law itu terhadap individu pemegang polis, karena masih menunggu aturan turunan dari pemerintah. Namun, dia meyakini bahwa pelaporan pajak individu akan terpengaruh. Menurutnya, premi asuransi jiwa dan hasil investasinya berpotensi wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan (spt) pajak sang pemegang polis. Namun, pihaknya belum mengetahui bagaimana perhitungan pajak itu akan berlaku. 

Sementara itu, pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai bahwa terdapat intensi untuk membatasi tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari produk-produk asuransi seiring adanya perubahan klausul pengecualian objek PPh tersebut. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan perkembangan produk asuransi yang beberapa di antaranya menjadi bauran antara instrumen pelindung risiko dengan instrumen investasi dan tabungan.

Dia menilai bahwa ketidaksetaraan itu berpotensi mendistorsi perilaku usaha. Namun, ketentuan dan dampaknya itu perlu dilihat setelah terdapat ketentuan yang lebih detil dan penjelasan dari pemerintah terhadap aturan pengecualian dari objek PPh itu.

Sejumlah negara produsen otomotif di Asean terus memutar otak demi menyelamatkan industri tersebut dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.  Indonesia boleh saja meniru langkah pemerintah Malaysia yang memberikan insentif pembelian mobil baru guna merangsang kembali pasar otomotif. Langkah Malaysia itu terbilang jitu karena berdasarkan data Asean Automotive Federation (AAF), negeri jiran mampu menjaga denyut penjualan otomotif di tengah pandemi. AAF mencatat, penjualan mobil baru di Malaysia sepanjang Januari – Oktober 2020 mencapai 398.159 unit atau turun 19,9% secara tahunan. Adapun, Indonesia mencatatkan 421.089 unit dengan penurunan hingga 50,5%. Selain penurunan yang lebih rendah, raihan penjualan Malaysia pada periode tersebut juga hanya terpaut 22.930 unit dari Indonesia. Padahal, sepanjang 2019, Indonesia mampu menjaga jarak persaingan penjualan di kisaran angka 500.000-an unit. 

Pemerintah Malaysia menerapkan pembebasan pajak untuk pembelian mobil baru sejak 15 Juni 2020, atau setelah pandemi Covid-19 menggilas kinerja penjualan industri otomotif mereka pada Maret, April, dan Mei. Tercatat pada tiga bulan tersebut penjualan mobil di Malaysia rontok sebesar 58,9% pada Maret, bulan April anjlok 99,7%, dan Mei turun hingga 61,6%. Namun, kondisi itu berubah setelah para konsumen kendaraan di Negeri Jiran menikmati pembebasan pajak 100% untuk model rakitan lokal dan 50% bagi produk impor. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan bahwa pembebasan pajak, potongan harga, dan permintaan yang tertunda dari konsumen berhasil mendongkrak kinerja industri otomotif. Tercatat, pada Juni, ada 44.695 unit kendaraan terjual dan pada Juli menjadi 55.552 unit. Alhasil, penjualan pada Juni meningkat 5% secara tahunan, dan 13,2% untuk Juli. MAA menyatakan peningkatan itu terjadi di tengah perekonomian negara yang melambat. 

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa hingga November 2020, volume penjualan kendaraan roda empat atau lebih belum mendekati capaian tahun lalu. Secara tahunan (yoy), volume penjualan ritel sepanjang November tahun ini terkoreksi 39,9% dan wholesales anjlok 41% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara secara kumulatif penjualan wholesales sepanjang Januari—November ini mencapai 474.910 unit atau minus 49,8% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 845.245 unit

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan bahwa instrumen pajak yang mengarah pada konsumen menjadi penting untuk menggeliatkan kembali industri otomotif. Dia menjelaskan, pemangkasan pajak pembelian mobil baru yang lebih mengarah ke konsumen diyakini mampu mendongkrak daya beli, sehingga penjualan otomotif pulih lebih cepat. Secara simultan hal ini juga membantu manufaktur otomotif untuk bertumbuh. Taufiek juga menyebutkan bahwa industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. Sedikitnya ada 1,5 juta tenaga kerja yang terserap di industri otomotif. 

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menyebutkan akan ada sejumlah dampak yang hinggap di industri otomotif apabila relaksasi pajak mobil baru tidak diberikan. Nangoi mengatakan bahwa asosiasi terus mencoba bernegosiasi agar relaksasi dalam bentuk PPnBM dapat diberikan. 

Banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal dan ekonomi yang masuk ke jurang resesi akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun lalu membawa konsekuensi pada melambungnya realisasi pencairan restitusi atau pengembalian pajak

Kementerian Keuangan mencatat, total pencairan restitusi pada tahun lalu meningkat, baik pada restitusi dipercepat, restitusi atas upaya hukum, maupun restitusi normal. Realisasi restitusi dipercepat tercatat mencapai Rp43,4 triliun, melejit hingga 37,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan restitusi atas upaya hukum mencapai Rp26,7 triliun. Angka tersebut naik sebesar 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun pencairan restitusi normal tercatat paling besar yakni Rp101,8 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 15,7% dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan penyebab meningkatnya pencairan restitusi ini. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa realisasi restitusi memang melejit sejalan dengan banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal pada tahun lalu. 

Hal inilah yang menyebabkan pencairan restitusi meningkat. Adapun kenaikan drastis pencairan restitusi menurutnya terjadi pada periode Agustus—November tahun lalu. Pada 2020, otoritas fiskal memang memberikan berbagai pelonggaran dan insentif sejalan dengan tertekannya ekonomi akibat pandemi. Salah satunya adalah restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipercepat. Dana yang dialokasikan untuk restitusi PPN dipercepat mencapai Rp7,55 triliun. Kebijakan ini termasuk ke dalam salah satu pos di program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan restitusi merupakan hak bagi setiap wajib pajak di Tanah Air. Dengan demikian, melejitnya realisasi pencairan restitusi yang berdampak pada tertekannya penerimaan pajak merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah. Apalagi, hampir seluruh sektor usaha yang menjadi tulang punggung penerimaan pajak pada tahun lalu tertekan. Maka wajar apabila wajib pajak banyak memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai anjloknya kinerja penerimaan lebih dikarenakan menurunnya potensi penerimaan pajak (sesuai menurunnya aktivitas ekonomi), bukan karena tax collection (upaya pemerintah) yang tidak optimal.

Selain itu, menurut dia, jebloknya penerimaan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya insentif yang telah diberikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah kemudahan restitusi dipercepat dan relaksasi untuk wajib pajak badan atau korporasi. Fajry menambahkan, sejalan dengan masih tertatihnya pemulihan ekonomi pada tahun ini, pemerintah perlu memperpanjang sejumlah relaksasi kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan banyaknya pemanfaatan insentif oleh wajib pajak menjadi penyebab tekornya penerimaan pajak sepanjang tahun lalu. Selain itu, ekonomi yang tertekan dan terbatasnya aktivitas sosial untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 juga menjadi faktor penyebab. Alhasil, petugas Ditjen Pajak tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sehingga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersendat.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta pembangunan lumbung pangan alias food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah rampung tahun ini. Pasalnya, program tersebut direncanakan menjadi contoh kawasan pertanian berskala ekonomi alias economic scale.

Jokowi sebelumnya mengatakan perlu ada cara yang tidak konvensional dalam menyelesaikan persoalan tingginya impor sejumlah komoditas di Indonesia, misalnya kedelai, jagung, hingga bawang putih.

Ia mengatakan komoditas tersebut sejatinya bisa ditanam di dalam negeri, namun petani enggan menanamnya. Akibatnya, Indonesia terus bergantung kepada impor dari negara lain.

Persoalan sama juga terjadi pada bawang putih. Jokowi mengatakan Indonesia sempat banyak memproduksi bawang putih. Namun, sekarang, petani juga tidak mau menanam komoditas tersebut karena harganya tidak bisa bersaing dengan bawang putih impor.

Ribuan tenaga kesehatan di Banjarmasin akan mendapatkan vaksin Sinovac untuk Covid-19. Terkait hal ini, Kota Seribu Sungai mendapatkan jatah vaksin sebanyak 6.590 untuk tahap pertama tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi.

Machli pun menerangkan, bahwa berdasarkan data tenaga kesehatan yang sudah masuk, jumlahnya sebanyak 7.428 orang. Hal ini berarti bahwa jatah vaksin untuk tenaga kesehatan di Banjarmasin masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan.

Untuk itulah Machli menambahkan, sasaran tenaga kesehatan untuk divaksinasi Covid-19 di Banjarmasin harus kembali diseleksi dan tergantung prioritas yang membutuhkan vaksin tersebut.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Desember 2020 mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimistis. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2020 yang mencapai 96,5 meningkat dari 92,0 pada November 2020. Keyakinan konsumen terpantau menguat pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan tingkat pendidikan.Keyakinan konsumen yang membaik pada Desember 2020 didorong oleh menguatnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini meski masih berada dalam zona pesimistis. Persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini membaik didukung oleh aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi enam bulan ke depan pun terpantau menguat dari bulan sebelumnya. Hasil Survei Konsumen BI juga menyebutkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity roconsume ratio) pada Desember 2020 sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu dari 68,8% menjadi 69,0%. BI menyebutkan bahwa indeks di atas 100 berarti menunjukkan sikap konsumen yang optimistis, sedangkan di bawah 100 berarti konsumen pesimistis.

#IDS