Pertumbuhan dana kelolaan instrumen reksa dana berbasis instrumen surat utang syariah atau sukuk cukup unggul sepanjang 2020 lalu. Tahun ini, instrumen jenis ini pun berpotensi kembali banyak diburu investor sebab menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi serta berbasis prinsip syariah. Dari antara berbagai jenis reksa dana syariah yang ada, reksa dana syariah berbasis surat utang mendominasi dengan porsi mencapai 61%. Reksa dana pendapatan tetap memiliki basis aset dasar yakni sukuk negara/korporasi, sedangkan reksa dana sukuk selain berbasis sukuk negara/korporasi juga turut mengikutsertakan instrumen surat berharga koersial syariah (SBKS) bertenor 1 tahun.

Reksa dana pendapatan tetap syariah dan reksa dana sukuk masih ada risiko dari sisi pergerakan harga sukuk, meskipun risiko itu relatif kecil.Harga sukuk yang bergerak dari waktu ke waktu akan membuat kinerja reksa dana yang menjadi produk turunannya ikut terpengaruh. Berbeda dari dua jenis reksa dana lainnya, reksa dana sukuk  dapat memasukkan instrumen SBKS bertenor 1 tahun ke dalam racikannya. Instrumen ini biasanya  memiliki risiko yang tinggi, tetapi tentunya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari surat utang lainnya. Dengan potensi return yang lebih tinggi, peminatnya juga meningkat walau tampak terbatas di kalangan institusi.

Produk reksa dana berbasis obligasi syariah masih layak untuk dikoleksi karena masih dapat memberikan imbal hasil optimal. Prospek reksa dana pendapatan tetap syariah cukup baik pada tahun ini yang diharapkan dapat mendorong nilai AUM industri juga bertumbuh. Prospek lebih cerah jenis reksa dana itu seiring dengan harga sukuk yang lebih rendah sehingga return real diyakini masih akan tinggi. Namun, pertumbuhan lebih agresif dinilai masih akan relatif sulit karena ruang penurunan suku bunga mungkin tersisa satu kali lagi dalam tahun ini. 

(Oleh - IDS)

Segmen produktif bakal menjadi bahan bakar realisasi pinjaman dana industri teknologi finansial khususnya pemberi pinjaman pada 2021. Ekspektasi terhadap kinerja penyaluran pinjaman segmen ini bertolak pada penerapan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan seluruh platform peer to peer lending untuk menambah penyaluran pinjaman segmen produktif. Para platform memang terus berbenah untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, iklim bisnis sepanjang 2020 menunjukkan bahwa segmen konsumtif tidak bisa jadi andalan tunggal dikarenakan saat daya beli tertekan, penyaluran pinjaman turut anjlok.

OJK mencatat jumlah akumulasi penyaluran pinjaman kepada sektor produktif baru sebesar 34,97% dari total penyaluran selama industri berdiri. Berdasarkan data AFPI, dari 57 platform yang tercatat masuk kategori produktif, 48 di antaranya juga melayani konsumtif, sedangkan empat platform ikut termasuk kategori syariah. Jumlah platform yang melayani konsumtif hanya ada 30 platform, sedangkan jumlah platform kategori syariah hanya ada enam platform. Hal tersebut membuat asosiasi mendorong agar pelaku usaha melakukan kolaborasi sehingga bisa menggarap dua segmen yang berbeda.

Berdasarkan data AFPI, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp 73 triliun sepanjang 2020, naik 25% secara tahunan dari Rp 58 triliun pada 2019. AFPI pun menargetkan penyaluran pinjaman para platform di 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Perusahaan diharapkan dapat menambah jumlah pengguna sehingga menyentuh 1 juta pengguna pada 2021 degan peningkatan penyaluran bulanan kepada para peminjam meningkat di kisaran normal Rp 200 miliar - Rp 300 miliar.

Regulasi baru masih dalam tahap kajian tanggapan dan masukan para stakeholder. Sebagai industri berbasis teknologi yang pengawasannya ditangani sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, berharap besar industri lebih sehat karena persentase pemain yang mapan lebih banyak. Sebagai platform yang mempertemukan pendana (lender) dan peminjam dana, harapannya regulasi ini bisa menekan risiko fraud dan gagal bayar cicilan. Para lender pun tenang mempercayakan asetnya ke industri P2P lending.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut melalui Kasubag Program Yuspahri Parangin-angin, Rabu sore (13/1). la menyebutkan, rata-rata hasil panen gabah di Sumut mencapai 5, 15 ton per hektar. la merinci, dari 14 kabupaten tersebut sentra padi tertinggi luas panennya yakni Mandailing Natal 99.293,1 hektar.

Sementara itu data terakhir produksi padi dari 14 kabupaten selama 10 bulan yakni Januari hingga Oktober 2020 capaiannya sebesar 3,343 juta ton. Rata-rata produksi gabah tersebut sudah termasuk hasil panen petani yang varitasnya dibantu pemerintah, la menambahkan takaran 100 Kg padi setelah dikonversi dijadikan beras menjadi 63 Kg.

Tahun 2020 target tanam gabah/ padi Sumut ditetapkan seluas 5.094.000 ton, sedangkan realisasi panen sejak Januari hingga Nopember 2020 sebesar 4.143.142 ton lebih.

Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut segera mengerjakan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan dengan total biaya Rp 772 miliar (APBN) untuk mendukung program sentra pangan (food estate) di Kabupaten Humbanghasundutan, mulai Maret tahun ini.

Kepala BBPJN Sumut, Ir Slamat Rasidi Simanjuntak, didampingi Kepala Satker wilayah-II (KSPN Danau Toba) Ir Alfian Batubara, menyebutkan realisasi pembangunan infrastruktur ke sekitar lokasi Food Estate itu merupakan bagian dari program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang telah ditetapkan pemerintah sejak periode pertama Presiden Jokowi.

ke-8 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Food Estate itu meliputi pembangunan jalan raya dalam kawasan (inner zone), jalan-jalan akses (lintas zona) dan jembatan akses.

Dari total anggaran Rp 772,06 miliar untuk pekerjaan infrastruktur Food Estate tersebut, sebanyak Rp 740,71 miliar untuk proyek jalan dan jembatan, selebihnya adalah biaya-biaya perencanaan dan pengawasan teknik.

Di tengah kondisi penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, RSM, network kantor akuntan audit, pajak, dan konsultasi global terkemuka mengumumkan pendapatan global sepanjang tahun 2020 berhasil tumbuh sebesar 9,2%  menjadi US$ 6,3 miliar.

Jasa konsultasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 15%. Hal ini didorong oleh permintaan konsultasi manajemen dan bisnis, konsultansi teknologi informasi (IT), dan konsultasi manajemen risiko.

Pendapatan jasa audit di tahun 2020 juga berhasil tumbuh 10% berkat penambahan jumlah klien yang diperoleh sepanjang tahun 2019. Sedangkan Pendapatan dari jasa pajak meningkat 6%, terutama didorong oleh jasa konsultasi pajak.

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Kendari menyatakan bahwa selama 2020 pemasaran komoditas biji mete organik asal Sulawesi Tenggara (Sultra) mampu menembus pasar ekspor ke dua negara, yaitu India dan Vietnam.

“Selain Vietnam, selama 2020, Sultra berhasil mengekspor biji mete ke India dengan total 103,7 ton. Volume ekspor tersebut dengan nilai perdagangan mencapai Rp15,5 miliar,” kata Kepala Karantina Pertanian Kendari, Prayitno Ginting di Kendari, Minggu (17/1).

Disebutkan, angka ekspor biji mete Sultra sebesar 0,6 persen dari total perdagangan domestik biji mete Sultra. “Sementara itu di awal tahun ini baru ekspor lagi 48 ton biji mete ke Vietnam, dengan nilai sekitar Rp1 miliar,” katanya.

Pasar berstandar nasional projek Pasar Legi Ponorogo sudah lebih dari 95 persen. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Ponorogo, Addin Andhanawarih menjelaskan projek tersebut bisa rampung pada akhir bulan Januari 2021 ini.

Addin juga memastikan instalasi listrik dan air di Pasar Legi juga sudah rampung, “Eskalator sudah berfungsi, listrik, air tidak masalah, “ katanya.

Lebih lanjut, nantinya peresmian pasar yang dibangun menggunakan APBN sebesar Rp 133 miliar tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.

Addin menjelaskan nantinya Pasar Legi Ponorogo akan dibagi menjadi 5 zonasi. Lantai dasar akan digunakan untuk barang basah mulai dari sayur mayur, hasil pertanian, ikan, hingga daging, Sedangkan lantai dua akan ditempati pedagang merancang lalu lantai tiga untuk pedagang sembako dan lantai empat untuk kuliner, dan pedagang tekstil.

Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga triwulan III 2020 (September), jumlah transaksi jual beli di e-commerce mencapai Rp 180.74 triliun. Diprediksi di 2020, nilai transaksi melalui perdagangan elektronik bisa menembus angka Rp 253 triliun.

“Tingginya pergerakan bisnis e-commerce telah menciptakan peluang yang besar bagi bisnis jasa kurir,” kata Aan Purnomo, Komisaris Utama PT. Jagad Total Logistic (JTL) Express, Minggu (17/1).

la menjelaskan, JTL Express melayani dengan azas kerja sama untuk komitmen pelayanan terbaik dan harga bersahabat sangat cocok untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Arief optimistis kehadiran JTL Express akan semakin mewarnai bisnis jasa kurir nasional. Apalagi JTL Express tak hanya menjadikan UMKM sebagai target pasar, tapi juga mitra dalam membesarkan perusahaan.

Bencana Gempa Bumi kembali terjadi di Indonesia tepatnya di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dalam 2 hari secara berturut-turut. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan yang cukup parah.

Terkait dengan musibah alam ini, Kalla Group melalui Yayasan Hadji Kalla mengirimkan bantuan dan relawan untuk membantu para korban selamat.

Menurut Manager Kemanusiaan dan Lingkungan Yayasan Hadji Kalla, Abdul Hakim, menurunkan bantuan 3 Escavator guna membantu pemerintah dan warga setempat untuk mensterilkan jalur menuju wilayah terdampak gempa dari sisa tanah longsor.

Selain itu, Yayasan Kalla juga menyalurkan 2500 paket bantuan untuk dua lokasi pusat gempa yakni Majene dan Mamuju. Bantuan ini disalurkan ke lokasi bencana melalui jalur darat dan udara dengan pesawat Hercules yang mengangkut seberat 1,8 ton.

2500 Paket Bantuan ini dibagikan dalam bentuk satu kantongan berisi makanan seperti roti, susu, biskuit, mie instan cup, terpal atau tenda pengungsian dan selimut.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) yang kini jadi tren dunia. Sebab Indonesia punya cadangan bijih nikel terbesar di dunia yang jadi bahan baku utama komponen baterai di kendaraan bermotor listrik.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, insentif fiskal yang sudah tersedia, antara lain pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0% bagi KBL yang mengikuti program pengembangan mobil listrik.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga banyak yang memberikan insentif. Di antaranya Pergub DKI Jakarta Nomor 3/2020 yang membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) di wilayah DKI Jakarta.

“Ada juga Permendagri Nomor 975-698/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10% terhadap mobil listrik dan 2,5 persen untuk sepeda motor listrik di wilayah Pemprov Jawa Barat. Serta Perda Bali Nomor 9/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10% untuk kendaraan listrik di Bali,” papar Bamsoet.