Kawasan industri diperkirakan akan terus bangkit, meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Pada 2020 pasar otomotif masih menguasai 34% kawasan industri di Jabodetabek, disusul oleh perusahaan makanan (food). Industri makanan juga terus bangkit dan hampir menguasai kawasan industri sebesar 22%. Sementara itu, penjualan lahan setiap kuartal 2020 hanya dikontribusikan oleh maksimal tujuh kawasan menandakan aktifitas yang masih lesu. Meski masih melemah, tetapi masih ada pembukaan lahan baru selama 2020 dengan total lahan seluas 153 hektare (ha).

Pada 2021, kawasan industri akan menjadi sektor pertama yang bangkit, karena potensinya yang besar yang sewaktu-waktu bisa muncul saat ekonomi membaik. Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang berkaitan dengan IT dan teknologi. Semakin terbatasnya cadangan lahan kawasan industri di wilayah Jabodetabek, membuat pengembangan kawasan industri ke depan berpotensi meluas ke koridor timur Jabodetabek seperti Karawang, Purwakarta, dan selanjutnya ke Subang, sejalan dengan pembangunan fasilitas pendukung.

Para pelaku industri berharap permintaan dari perusahaan asing akan mulai pulih setelah dicabutnya pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta dan distribusi vaksin Covid-19. Undang-undang Omnibus Law yang baru akan memberikan kemudahan bagi investor asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan industri baik untuk lahan industri maupun pergudangan.

Kawasan industri diperkirakan akan terus bangkit, meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Pada 2020 pasar otomotif masih menguasai 34% kawasan industri di Jabodetabek, disusul oleh perusahaan makanan (food). Industri makanan juga terus bangkit dan hampir menguasai kawasan industri sebesar 22%. Sementara itu, penjualan lahan setiap kuartal 2020 hanya dikontribusikan oleh maksimal tujuh kawasan menandakan aktifitas yang masih lesu. Meski masih melemah, tetapi masih ada pembukaan lahan baru selama 2020 dengan total lahan seluas 153 hektare (ha). 

Pada 2021, kawasan industri akan menjadi sektor pertama yang bangkit, karena potensinya yang besar yang sewaktu-waktu bisa muncul saat ekonomi membaik. Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan yang berkaitan dengan IT dan teknologi. Semakin terbatasnya cadangan lahan kawasan industri di wilayah Jabodetabek, membuat pengembangan kawasan industri ke depan berpotensi meluas ke koridor timur Jabodetabek seperti Karawang, Purwakarta, dan selanjutnya ke Subang, sejalan dengan pembangunan fasilitas pendukung.

Para pelaku industri berharap permintaan dari perusahaan asing akan mulai pulih setelah dicabutnya pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta dan distribusi vaksin Covid-19. Undang-undang Omnibus Law yang baru akan memberikan kemudahan bagi investor asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan industri baik untuk lahan industri maupun pergudangan.

Sebagai Wilayah yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan, Sumatra Barat memiliki medan yang cukup berat dan menantang untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Namun, banyaknya lereng perbukitan yang curam tersebut tak menyurutkan keinginan masyarakat di wilayah ini tetap bercocok tanam. Sekitar 30% masyarakatnya bahkan menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan.

Sebagai salah satu strategi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, Pemerintah provinsi Sumbar fokus pada pembangunan komoditas pertanian berbasis kawasan yang berorientasi pada kearifan lokal dan ekspor, salah satunya adalah manggis. Selama pandemi manggis Sumbar hanya diekspor ke satu negara yaitu China, sementara pada tahun sebelumnya juga diekspor ke Malaysia dan Singapura. Pemerintah daerah setempat juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada agar ditanami komoditas unggulan tersebut.

Potensi dan peluang pengembangan tanaman manggis di Sumbar memang cukup besar, baik ditinjau dari potensi lahan, keragaman jenis, maupun dari aspek petani dan teknologi. Wilayah pertambuhan tanaman manggis di Sumbar tersebar mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (dari 0-900 mdpl). Namun demikian, potensi yang kuat tentunya dibayangi oleh sejumlah tantangan, terutama budidayanya yang membutuhkan berbagai teknologi. Selama ini pengelolaan masih dilakukan secara tradisional dan secara turun temurun. Mengubah pola pikir dan kebiasaan petani manggis menjadi lebih terstruktur sangat dibutuhkan. Selain itu, penanganan hama maupun jamur juga harus diantisipasi. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas manggis.

Setoran pajak penghasilan orang pribadi nonkaryawan menjadi sorotan. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak yang mayoritas kalangan berduit ini jauh di bawah potensi. Faktanya, pemerintah memetakan ke depan penerimaan pajak penghasilan jenis ini menjadi penopang utama komponen pajak penghasilan selain pajak korporasi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan dalam laporan berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Regional yang dirilis belum lama ini mencatat, upaya untuk menarik pajak dari wajib pajak nonkaryawan jauh dari kata optimal.

Dilatarbelakangi oleh pendekatan regional dalam melihat tingginya potensi PPh yang seharusnya bisa dipungut, penelitian BKF ini mengukur kinerja penerimaan PPh Orang Pribadi yang salah satunya dapat dilakukan dengan membandingkan antara relisasi penerimaan PPh Orang Pribadi dengan potensinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan distribusi pendapatan pegawai dan pengusaha yang menerima penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun terbanyak ada di Pulau Jawa, diikuti dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sebaliknya, sekitar 70% penghasilan pengusaha di Pulau Maluku dan Papua masih dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga tidak potensial untuk dikenakan pajak.

BKF merekomendasikan empat hal kepada Ditjen Pajak Kementrian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak orang kaya. Pertama, memperbaiki sistem perpajakan secara komprehensif dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam melaporkan ataupun membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat dan benar. Kedua, memberlakukan sistem reward dan punishment secara lebih tegas dan konsisten. Ketiga, pemerintah perlu memperbaiki pendekatan dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada objek pajak Pasal 25/29. Terakhir, penelitian ini mengusulkan agar Ditjen Pajak dapat meningkatkan kebijakan penetapan target penerimaan seara regional berdasarkan potensi kewilayahahn masing-masing daerah.

(Oleh - IDS)

Pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan proses penghiliran biji sorgum menjadi produk pangan olahan yang bernilai jual, seperti gula, wine, bolu, serta keripik gipang. Meski terbilang baru, pengembangan tanaman sorgum di Pulau Dewata sudah dilirik oleh sejulah investor, baik yang akan ikut dalam proses budi daya, industri benih, maupun pascapanen. Sorgum memiliki banyak manfaat, khususnya bagi kesehatan karena tinggi serat dan rendah gula. Budidaya nya juga lebih mudah dari porang.

Pada tahun ini, Bali berencana mengembangkan 30 hektare (ha) tanaman sorgum di lahan marginal dengan potensi hasil yang diperoleh sekitar 3-6 ton atau senilai Rp 18 juta-Rp 36 Juta per ha. Pada 2020 lalu telah dikembangkan sekitar 25 ha tanaman sorgum di Kabupaten Buleleng dengan hasil 3 ton/ha. Namun, jumlah tanaman sorgum tersebut diharapkan terus meningkat hingga maksimal memperoleh hasil 6 ton/ha.

Pengembangan tanaman sorgum tersebut akan difokuskan pada lahan marginal atau lahan yang memiliki ketersediaan air dan unsur hara yang rendah, seperti di beberapa lahan yang berada di Kabupaten Buleleng, Jembrana, hingga Karangasem. Sorgum mampu menjadi percontohan alternatif pangan sehat pengganti beras karena memiliki ketahanan di atas rata-rata ketimbang tanaman pangan lainnya dengan kondisi lahan yang kering.

Pada saat kinerja impor untuk kebutuhan industri masih lesu, pemasukan barang konsumsi dari luar negeri pada tahun ini diperkirakan melonjak. Upaya untuk mencapai target-target ambisius sektor perdagangan dalam negeri pun dinilai bakal sulit. Untuk diketahui, Kementrian Perdagangan mematok target cukup ambisius untuk sektor perdagangan dalam negeri tahun ini. Produk domestik bruto (PDB) perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan motor ditarget tumbuh 4,8%. Adapun, kontribusi produk lokal terhadap konsumsi domestik dipatok menjadi 94,3%.

Permasalahannya, kinerja industri domestik yang masih tertatih berbanding terbalik dengan agresivitas pemulihan ekonomi China. Basis manufaktur dunia tersebut menjadi satu-satunya negara dunia yang berhasil mencapai pertumbuhan positif 2,3% di tengah pandemi Covid-19 pada 2020. Terlebih, pertumbuhan Negeri Panda ditopang oleh investasi dan penguatan ekspor produk jadi. Dalam situasi daya beli yang belum pulih, konsumen akan cenderung memilih barang dengan harga termurah. Jika barang impor diperdagangkan dengan harga di bawah barang sejenis produksi lokal, terlebih dengan bea masuk (BM) yang dibebaskan, konsumen akan memilih produk asal negara lain.

Pengusaha menilai pemulihan industri masih akan berat tahun ini. Target pemerintah untuk menggeliatkan perdagangan dalam negeri guna mendorong pemulihan ekonomi pun dinilai terlalu ambisius. Potensi pemilihan industri dari sisi perdagangan dalam negeri cenderung memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan luar negeri. Ketidakpastian ini makin dirasakan dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada pembuka 2021.

Selain tugas berat menggenjot perdagangan dalam negeri, target kontribusi produk lokal terhadap total konsumsi rumah tangga terbilang kurang realistis. Terlebih jika melihat ketergantungan bahan baku impor pada industri makanan dan minuman (mamin) yang terbilang besar. Konsumen kerap dirugikan karena produk dalam negeri kalah bersaing dari sisi harga. 

Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia (MITI) menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas produk keramik (ceramic floor and wall tiles) pada 11 Januari 2021.

“MITI menghentikan penyelidikan ini karena tidak mendapati lonjakan volume impor produk tersebut yang diklaim menyebabkan kerugian serius industri keramik Malaysia, “ kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam siaran pers, Senin (18/1/2021).

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, sektor yang tetap stabil mengalami pertumbuhan adalah sektor agroindustri, alias industri berbasis pertanian atau perkebunan.

Kata Wahyu, sektor Agroindustri di Kabupaten Malang naik sebesar 3 persen. Terutama pada usaha yang berbasis pertanian. Di sisi lain, Disperindag Kabupaten Malang menegaskan kegiatan perdagangan pasar di wilayahnya pada awal tahun tidak mengalami kelesuan.

Kadisperindag Kabupaten Malang, Agung Purwanto, menjelaskan, Kabupaten Malang memiliki 34 pasar tradisional dan 16 pasar hewan. Pada sisi jumlah pedagang terdapat 14.761 pedagang.

Dit Polairud Polda Jabar menangkap pelaku penyelundupan benih lobster atau benur pria A (33) warga Kabupaten Sukabumi. Petugas mengamankan puluhan ribu benih lobster dari tangan A.

Direktur Polairud Polda Jabar, Kombes Pol Widihandoko mengatakan, Petugas memergoki pelaku saat mengemas boks styrofoam yang diduga berisi benih lobster. “Benih lobster yang diamankan sebanyak 56.750 ekor jenis pasir, dan 750 ekor jenis lobster mutiara,” kata Widihandoko.

Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 88 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 45/2009 dan diancam hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda Rp 1,5 miliar.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menargetkan 53 smelter atau fasilitas pemurnian hasil tambang mineral bisa beroperasi di 2023.

Adapun hingga tahun 2020, sebanyak 19 smelter telah terbangun dan ditargetkan bertambah menjadi 23 smelter di 2021. Sementara itu, 28 smelter ditargetkan beroperasi di 2022 dan 53 smelter beroperasi pada 2023.

Ia juga menyampaikan nilai investasi dari pembangunan smelter diproyeksikan akan mencapai US$ 2,228 miliar pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi US$ 4,883 miliar di 2022, dan US$ 2,055 miliar di 2023.