Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama Two Countries Twin Parks di Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (12/1. Kerja sama ini diharapkan menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar US$ 10 miliar. 

Penandatanganan yang dilakukan oleh delegasi Indonesia dan RRT tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang disampaikan oleh Pemprov Fujian, Tiongkok, sejak 2019. Hal ini berangkat dari keinginan kedua negara untuk mempromosikan sinergi antara visi Poros Maritim Dunia Indonesia dan Inisiatif Sabuk dan Jalan milik Tiongkok. Kerja sama ini kemudian dikembangkan menjadi Two Countries Twin Parks with Multiple Zones. Bentuknya, Indonesia menyiapkan tiga kawasan industri, yakni Batang Industrial Park, Bintan Industrial Estate, dan Aviarna Industrial Park, sedangkan Tiongkok menunjuk Zona Investasi Yuanhong yang terletak di Fuqing, Kota Fuzhou, Provinsi Fujian sebagai kawasan industri

Kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi US$ 10 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, mengurangi defisit perdagangan, menarik 100 lebih perusahaan manufaktur terkemuka RRT untuk berinvestasi di Indonesia, serta berkontribusi menumbuhkan 1 juta lebih peluang kerja baru. Aviarna adalah kawasan industri dengan luas keseluruhan sekitar 450 hektare (ha)yang dikelola Argo Manunggal Group. Di dalam kawasan ini, terdapat industri perbaikan pesawat (MRO), dry port, tourism dan komersial, serta kawasan mangrove yang dijadikan sebagai tempat wisata.

#R

Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) mencatat, total perdagangan Indonesia-China pada periode Januari-November 2020 sebesar 69,64 miliar dollar AS. Selama pandemi, total nilai ekspor Indonesia ke China meningkat sekitar 6 persen menjadi 33,1 miliar dollar AS, sedangkan impor dari China ke Indonesia turun 11,5 persen.

Komoditas utama yang saat ini diekspor Indonesia ke China adalah besi dan baja, kertas dan karton, tembaga, alas kaki, karet dan aluminium. Indonesia menempati posisi ke-14 negara pengekspor utama ke China.

Salah satu produk yang ekspornya menjanjikan untuk ditingkatkan adalah sarang burung walet. Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama sebagai negara eksportir sarang burung walet ke China dengan pangsa pasar 75,3 persen. Nilai impor sarang burung walet China dari Indonesia pada Januari-November 2020 sebesar 350,93 juta dollar AS, meningkat 88,6 persen dari 2019.

Standard Chartered mengumumkan kemitraan dengan Bukalapak guna memajukan perbankan digital. Kemitraan ini diharapkan memberdayakan lebih dari 100 juta pengguna dan 13,5 juta penjual yang ada di dalam ekosistem Bukalapak. Kerja sama mencakup inovasi di bidang jasa keuangan dan e-dagang yang diharapkan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam keterangan pers, Kamis (14/1/2021), menyatakan, perdagangan dan jasa keuangan merupakan aspek penting kesejahteraan masyarakat. “Partisipasi Standard Chartered di Bukalapak memperkuat jajaran pemegang saham dan mitra strategis kami, “ ujarnya. MKN)

Surat utang Pemerintah Indonesia dinilai menarik karena tawaran imbal hasil masih relatif tinggi. Chief Economist and Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan menuturkan,”Indonesia masih memberikan imbal hasil relatif tinggi, bahkan paling menarik dibandingkan dengan negara-negara kategori investment grade,” ujar Katarina dalam telekonferensi pers proyeksi perekonomian 2021, Kamis (14/1/2021).

Imbal hasil surat utang Pemerintah Indonesia per 30 Desember 2020 turun dibandingkan dengan Desember 2019. Imbal hasil surat utang tenor 5 tahun turun dari 6,39 persen menjadi 5,17 persen, tenor 10 tahun turun dari 7,07 persen menjadi 5,86 persen, dantenor 30tahunturundari 7,65 persen menjadi 6,96 persen.

Minat investor asing yang tinggi tecermin dari hasil penerbitan surat utang negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yaitu dollar AS dan euro. Transaksi penjualan surat utang dalam denominasi dollar AS tenor 10 tahun, 30 tahun, dan 50 tahun mencapai 3 miliar dollar AS, sedangkan denominasi euro tenor 12 tahun sebesar 1 miliar euro.

SUN denominasi dollar AS tenor 10 tahun dijual dengan imbal hasil 1,9 persen, tenor 30 tahun sebesar 3,1 persen, dan tenor 50 tahun sebesar 3,4 persen. Adapun imbal hasil SUN denominasi euro tenor 12 tahun sebesar 1,174 persen.

Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak kepada pengusaha di bidang kesehatan, termasuk sektor industri farmasi hingga juni tahun ini. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2020.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN impor yang diberikan kepada industri farmasi produksi vaksin dan atau obat, Kedua, pembebasan dari pemungutan dan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Ketiga, pembebasan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Keempat, pembebasan PPh Pasal 23 yang diberikan atas penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Kelima, pemberlakuan fasilitas PPh sebesar 0% atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Berdasarkan data dari Indonesian E-commerce Association dan We Are Social belanja online di Indonesia mengalami peningkatan 25% hingga 30%.

Co-CEO Gojek indonesia Kevin Aluwi pun mengamini kondisi tersebut. Ini terlihat dari transaksi yang ada di salah satu fitur Gojek, yakni Go Mart. “Selama masa pandemi, pembelanjaan di Go Mart dalam jangka waktu setahun ini naik 7 sampai 8 kali lipat. Pertumbuhannya luar biasa, “ kata Kevin.

Penanaman modal di sektor industri mobil listrik jadi tumpuan harapan masuknya investasi baru ke Indonesia. Sejauh ini, produsen mobil listrik dari Korea Selatan dan Amerika Serikat sudah melirik potensi investasi di Indonesia.

Sebagai gambaran berdasarkan outlook investasi BKPM, dalan periode kedua kepemimpinan Presiden Rl Joko Widodo, target nilai investasi selama lima tahun sebesar Rp 4.983,2 triliun. Angka ini melonjak 47,3% dari realisasi lima tahun sebelumnya sebesar Rp 3.391,9 triliun.

BKPM memproyeksikan, realisasi investasi sepanjang 2020 bisa mencapai Rp 817,2 triliun. Pada 2021 target naik 4,8% menjadi Rp 858,5 triliun. Selanjutnya, tahun 2022 senilai Rp 968,4 triliun, 2023 yakni Rp 1.099,8 triliun, dan 2024 sebesar Rp 1.239,3 triliun.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani optimistahun ini nilai investasi bisa mencapai Rp 900 triliun, tumbuh 9,2% dari target tahun 2020. Shinta menilai, kunci pencapaian target investasi pada 2021 terletak pada efektivitas pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam mereformasi iklim berusaha di dalam negeri.

Setoran pajak pertambahan nilai (PPN) di perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) hingga 14 Januari 2021, penerimaan dari PPN digital sudah tembus Rp 743 millar.

Catatan KONTAN, setoran yang berasal dari pajak konsumen sebesar 10% atas barang atau jasa digital tersebut telah bertambah Rp 127,64 miliar, atau tumbuh 17,16% dari posisi sebelumnya yakni Rp 616 miliar pada 23 Desember 2020.

Penetrasi impor produk tekstil ilegal yang turut menekan industri dalam negeri diperkirakan mencapai 30% sehingga perlu perhatian khusus dari pihak regulator. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan persentase tersebut termasuk impor borongan yang melewati pelabuhan besar dengan under invoice. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan pengetatan pemberian izin pemohon impor dengan mewajibkan lampiran tagihan listrik dan BPJS sebagai upaya meminimalkan kecurangan. Jemmy menilai, respons pemerintah dalam menghadapi berbagai kendala di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah cukup baik. Di atas kertas, kinerja industri TPT memang positif jika berkaca pada surplus perdagangan per Januari— Oktober 2020 yang sebesar US$3,5 miliar.

Menurut para pelaku usaha, pembentukan perjanjian perdagangan harus dilakukan secara cermat dan memberikan dampak signi? kan terhadap perekonomian dengan indikator surplus neraca perdagangan yang lebih besar.

Corona yang terjadi satu warsa terakhir ternyata tak mampu meredam aksi kecurangan yang dilakukan oleh ‘penjahat pajak’. Keterbatasan aktivitas sosial guna memutus rantai penyebaran Covid-19 seolah dimanfaatkan oleh wajib pajak ‘bengal’ untuk melakukan praktik pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, sepanjang tahun lalu potensi penerimaan negara dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor perpajakan mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah tersebut, dana senilai Rp9 triliun berhasil masuk ke kantong negara setelah dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan oleh PPATK.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, catatan sepanjang tahun lalu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2019, tepatnya selama periode 1 Januari—11 Desember 2019, dana yang masuk ke negara setelah dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan hanya senilai Rp4,97 triliun. Kendati berhasil mengamankan dana negara senilai Rp9 triliun, sebenarnya capaian ini bukanlah sebuah prestasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama 2016—2020 praktik tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan yang telah P21 atau lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak delapan kasus. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya telah diputus bersalah oleh majelis hakim. Pada tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menangani empat kasus tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dengan nilai kumulatif Rp8,9 miliar. Dia menambahkan, selain perpajakan, tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Kementerian Keuangan terjadi

Pertama, investigasi gabungan antara PPATK, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bakal terus dipertahankan. Kedua, memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Ditjen Pajak.  Ketiga, meningkatkan kompetensi penyidik. Keempat, memperluas fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). 

ANGGARAN BANSOS 

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh FATF, praktik pencucian uang di masa pandemi biasanya menggunakan modus pemalsuan alat kesehatan, penipuan investasi, serta penyalahgunaan stimulus, khususnya anggaran bantuan sosial (bansos). Laporan FATF tersebut juga mencatat adanya risiko meningkatnya volatilitas keuangan dan kontraksi ekonomi karena mayoritas perusahaan terkena krisis setelah banyak negara dinyatakan resesi. Sebenarnya, terkait dengan risiko keuangan di masa pandemi juga telah disampaikan oleh PPATK pada akhir tahun lalu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengingatkan bahwa risiko keuangan meningkat sejalan dengan besarnya dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Senada dengan laporan FATF, Presiden juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk fokus pada pengawasan penyaluran bantuan sosial.