Calon Investor Mancanegara Lirik Indonesia, KADIN Giring Pebisnis Timteng, Inggris, dan Malaysia Investasi Food Estate di Sumut
Setidaknya delapan negara di kawasan Timur Tengah (Timteng), Asia dan Eropa, tercatat berminat dan melirik sejumlah sektor investasi di Indonesia saat ini dan dua calon investor dari Malaysia dan Inggris sedang digiring pihak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk turut investasi agribisnis dan agroindustri di kawasan Food Estate Sumut di Humbang Hasundutan.
Ketua Umum KADIN Provinsi Sumut, Khairul Mahalli, menyatakan perusahaan mancanegara yang berminat investasi ke Indonesia tersebut adalah dari dua negara dari Timur Tengah (Middle East Countries) yaitu UAE dan Qatar. Empat negara dari kawasan Asia (Asian Countries) yakni Hongkong, India, Jepang dan Malaysia. Lalu, dua negara lagi dari kawasan Eropa (European Countries) yaitu Inggris dan Rusia.
Dia memaparkan hal itu dalam temu virtual yang khusus mengangkat profil dan potensi daerah Sumut dalam forum investasi untuk adaptasi sektor-sektor bisnis potensial yang akan ditawarkan kepada masing-masing calon investor mancanegara tersebut.
Sembari menunjukkan agenda peluang investasi (minutes of meeting for investment opportunities) dari kalangan asosiasi dagang dan bisnis internasional tersebut, dia memaparkan calon investor dari dua negara sangat potensial untuk digiring berinvestasi di kawasan Food Estate Humbang Hasundutan untuk pengembangan bisnis komoditi pangan, tanaman herbal dan juga produk-produk agroindustri.
Banyak Platform Kumpulkan Data Pribadi Penggunannya
Kaspersky, Perusahaan sekuriti siber global, menyampaikan hampir tidak ada model bisnis platform yang memberikan layanan sepenuhnya gratis. Banyak yang secara diam-diam mengumpulkan data pribadi pengguna sebagai prasyarat bisa menggunakan aplikasinya. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi kebijakan privasi terbaru bagi pengguna Whatsapp dan Facebook yang menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan Whatsapp dan Facebook tersebut pun dinilainya lebih baik karena akhirnya dilakukan secara terus terang dan meminta persetujuan pengguna.
Pada kenyataannya, saat ini tidak ada platform yang sepenuhnya tidak berbayar. Karena model bisnis platform yang saat ini menggratiskan layanannya secara diam-diam pun mengambil data pribadi pengguna sebagai kompensasi pembayaran. Walaupun begitu, Whatsapp dan Facebook juga telah menegaskan tidak bisa membaca percakapan pengguna karena menyertakan perlindungan enkripsi dari ujung ke ujung (end-to-end). Whatsapp hanya bisa menelusuri informasi teknis dan akun penggunanya, tapi tak bisa mengakses pesan pengguna.
Youtube yang merupakan platform berbagi video, sudah menemukan model bisnisnya di mana setiap tenggang waktu tertentu menampilkan iklan, sehingga mampu mendapatkan keuntungan besar sekalipun harus menyediakan bandwidth dan server untuk megelola video. Pengguna pun bisa memilih untuk tidak mendapatkan iklan, namun dikenakan iuran bulanan yang harus dibayar. Satu pilihan yang dinilai cukup fair sekalipun metadata pengguna yang membayar tetap digunakan oleh Youtube untuk menampilkan video rekomendasi atau kepentingan lainnya.
Untuk melindungi data pengguna platform, Kaspersky menyarankan pengguna perangkat seluler untuk mematuhi aturan, di antaranya, jangan mengunduh messenger dan program lain dari sumber pihak ketiga. Gunakan hanya melalui pasar aplikasi resmi, misalnya Goggle Play Store dan App Store. Jika memungkinkan, baca dengan seksama dengan perjanjian pengguna. Ada situasi ketika pengembang aplikasi secara terbuka memperingatkan dapat membagikan data pengguna dengan pihak ketiga. Selanjutnya, jangan mengikuti tautan mencurigakan dari pesan, meskipun itu dikirimkan oleh kolega terpercaya. Lalu, gunakan solusi keamanan jika memungkinkan pada perangkat seluler Anda.
Ekspor Besi dan Baja Tembus US$ 10 Miliar
Nilai ekspor produk besi dan baja sepanjang tahun 2020 mencapai US$ 10,85 miliar atau sekitar Rp 152,29 triliun, naik 46,84% dari tahun sebelumnya US$ 7,38 miliar. Pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan bagi industri baja Tanah Air untuk memacu pertumbuhan ekspornya pada tahun lalu. Hasil bagus tersebut karena banyak pabrik baja di dunia seperti di Eropa yang mengurangi produksi selama pandemi. Tren bagus ekspor baja akan berlanjut pada tahun ini karena pandemi Covid-19 masih berlanjut. Sehingga, industri baja nasional harus mampu mengambil peluang emas ini untuk menguasai pasar luar dan dalam negeri.
Langkah positif pemerintah untuk mengendalikan importasi dan memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional adalah kebijakan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai technical barrier impor, tetapi juga erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan pengguna baja, sehingga harus diberlakukan secara wajib. Kemenperin sendiri telah menargetkan pengurangan impor baja sebesar 35%. Langkah yang ditempuh antara lain meningkatkan penggunaan baja dalam negeri, meningkatkan pengawasan baja yang tidak memiliki SNI wajib dan mencari investasi untuk subtitusi impor. Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk industri baja berbenah dan bangkit.
(Oleh - IDS)
SKK Migas dan KKKS Siapkan Tender US$ 6 Miliar
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) telah menyelesaikan Procurement list 2021 yang memuat 1.481 paket tender dengan nilai US$ 6,05 miliar, sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,98% akan diselesaikan pada Juli 2021. Adapun pengadaan secara bulanan, paling besar dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sebesar 22,91% dari keseluruhan paket pengadaan.
Dalam kondisi tantangan masa pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perlambatan ekonomi saat ini diperlukan berbagai pembenahan dan terobosan baru dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa hulu migas. Selesainya procurement list adalah salah satu upaya untuk memastikan tidak ada keterlambatan pekerjaan Kontraktor KKS karena ada kendala di pengadaan di tengah situasi yang masih ada pembatasan kerja dalam rangka protokol kesehatan Covid-19.
Ditengah upaya mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas dan efisiensi, target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 57% termasuk memberikan kesempatan kedua kepada UMKM agar terlibat menjadi pemasok barang dan jasa hulu migas. Procurement list yang disusun sudah sejalan dengan strategi dan program SKK Migas agar tahun 2021 no decline. dengan makin tingginya target pengeboran serta TKDN yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kepada SKK Migas dan KKKS, maka diharapkan para vendor dapat segera mempersiapkan sumber daya yang diperlukan termasuk teknologi dan pembiayaan.
Terkait upaya meningkatkan kemampuan industri dalam negeri sehingga TKDN dapat meningkat, SKK Migas berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara terbaik dalam menjembatani antara kegiatan operasi dan pemenuhan TKDN. Salah satu upayanya adalah secara rutin melaksanakan kegiatan vendor day. Melalui kegiatan itu dapat terjadi interaksi dan diskusi antara SKK Migas, Kontraktor KKS, penyedia jasa maupun calon penyedia jasa.
(Oleh - IDS)
Ekspor Sarang Walet Sumbang Rp 28 Triliun
Ekspor sarang burung walet (SBW) sepanjang 2020 mencapai Rp 28,90 triliun, atau meningkat 2,13% dari 2019 yang sebesar Rp 28,30 triliun. Ekspor sarang walet menjadi salah satu penyumbang utama pada peningkatan ekspor produk pertanian tahun lalu. Tren ekspor SBW menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal itu karena rumah dari burung walet (Collocalia sp) itu dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan dan banyak dihasilkan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. SBW dapat hidup baik dengan ekosistem yang terjaga, mulai dari hutan, laut dan sungai.
Saat ini, SBW yang diperdagangkan merupakan komoditas binaan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian (Kementan) untuk produktivitasnya. Untuk pendampingan eksportasi, mulai dari harmonisasi aturan, persyaratan teknis sanitasinegara tujuan, dan bimbingan teknis sanitari dan keamanan pangan (food safety) dilakukan oleh Barantan Kementan. Partisipasi dan dukungan dinas pertanian, peternak dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan komoditas SBW sangat diperlukan. Salah satunya terhadap penyakit flu burung atau avin influenza (AI).
(Oleh - IDS)
Insentif Pertimbangkan Daya Tahan
Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif usaha dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 20,26 triliun. Insentif mencakup pajak ditanggung pemerintah, pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Insentif dunia usaha di luar insentif perpajakan untuk bidang kesehatan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitas insentif bidang kesehatan seperti PPh Pasal 22 impor dan PPN untuk produk farmasi. Adapun insentif pajak UMKM berupa PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Seluruh insentif pajak diberikan hingga 31 Desember 2020.
Salah satu insentif dan fasilitas pajak yang mesti diprioritaskan pemerintah pada tahun ini terkait sektor kesehatan. Pemberian insentif dan fasilitas pajak diarahkan untuk mendorong keterlibatan swasta dalam percepatan program vaksinasi.
Utang Luar Negeri Rp 5.860 Triliun
Per November 2020, utang luar negeri Indonesia 416,587 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.860 triliun. Jumlah itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 206,526 miliar dollar AS dan utang swasta 210,061 miliar dollar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 3,9 persen secara tahunan. Menurut data BI, dari jumlah itu, sebesar 349,777 miliar dollar AS di antaranya berupa utang jangka panjang atau periodenya lebih dari setahun.
Swasta Minta Akses Vaksin
Pengusaha minta pemerintah membuka akses vaksinasi Covid-19 untuk swasta. Akses tersebut untuk mendistribusikan dan mengimpor vaksin secara mandiri.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Minggu (17/1/2021), mengatakan, pengusaha swasta berharap dilibatkan dalam proses distribusi dan pembelian vaksin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pada dasarnya, seluruh lapisan masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses vaksin secara gratis. Peran pihak swasta penting untuk mempercepat distribusi program vaksin gratis pemerintah. Namun, bukan untuk meraih keuntungan dari bisnis vaksin.
Tauhid menyarankan agar keterlibatan swasta dibatasi. Perusahaan bisa membantu mendistribusikan vaksin kepada karyawan dan keluarga karyawan secara gratis, tetapi tidak diperbolehkan menjual kembali vaksin itu ke masyarakat luas melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini, peran pihak swasta adalah mendukung program pemerintah.
Penerimaan Negara 2021, Imbas Insentif Fiskal Berlanjut
Pemerintah merevisi target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada tahun ini sejalan dengan masih lunglainya pemulihan ekonomi nasional dan banyaknya insentif fiskal yang diberikan kepada wajib pajak. Pemangkasan ini sekaligus mencerminkan sikap realistis pemerintah dalam memandang prospek ekonomi pada tahun ini. Pemerintah menetapkan target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini sebesar 8,18%. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target awal otoritas fiskal.
Pemerintah menjelaskan, proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara pada tahun ini, terutama dari sisi penerimaaan. Selain itu, setoran negara juga masih menghadapi tantangan belum optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam nonmigas. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utuk menggenjoot penerimaan dan meningkatkan rasio perpajakan pada tahun ini.
Pertama, penyempurnaan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah dijalankan pada tahun lalu. Kedua, optimalisasi penerimaan perpajakan yang berdasarkan perbaikan aktivitas ekonomi terutama PPh dan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, perluasan basis pajak baru, termasuk ekstensifikasi barang kena cukai. Keempat, penyempurnaan teknologi dan informasi perpajakan. Kelima, peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan. Keenam, relaksasi prosedur kepabeanan dan pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ketujuh, pemberlakuan insentif fiskal yang lebih tepat, terukur, dan berasaskan pada keadilan ekonomi.
(Oleh - IDS)
Kasus Hukum, Dihukum Bayar Rp817,4 Miliar ANTM, Ajukan Banding
Emiten pertambangan mineral, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyangkut kasus gugatan Budi Said sehingga perseroan dihukum membayar kerugian mencapai Rp 817,4 miliar. Perseroan melalui kuasa hukumnya akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan banding atas putusan PN Surabaya terhadap kasus itu. ANTM dinyatakan terbukti telah berbuat melawan hukum atas hilangnya 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas yang dibeli Budi Said setara Rp 817,4 miliar.
Adapun, pengusaha asal Surabaya ini mengaku telah membeli 7 ton emas di Butik Emas Logam Mulia Surabaya I Antam setelah ditawarkan diskon harga oleh beberapa oknum pekerja di gerai itu. Namun, Budi hanya menerima 5,9 ton emas, sedangkan sisanya atau sebesar 1,1 ton tidak diterima. ANTM tidak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perseroan.
Dalam Gugatannya, Budi Said meminta perseroan memberikan tambahan Logam Mulia dengan mengacu pada harga diskon yang dijanjikan oleh pihak tidak berwenang. ANTM menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana. Perseroan pun mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran oknum yang memberikan harga atau skema penjualan logam mulia ANTM yang tidak wajar.
(Oleh - IDS)









