Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak kepada pengusaha di bidang kesehatan, termasuk sektor industri farmasi hingga juni tahun ini. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2020.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN impor yang diberikan kepada industri farmasi produksi vaksin dan atau obat, Kedua, pembebasan dari pemungutan dan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Ketiga, pembebasan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Keempat, pembebasan PPh Pasal 23 yang diberikan atas penghasilan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Kelima, pemberlakuan fasilitas PPh sebesar 0% atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Berdasarkan data dari Indonesian E-commerce Association dan We Are Social belanja online di Indonesia mengalami peningkatan 25% hingga 30%.

Co-CEO Gojek indonesia Kevin Aluwi pun mengamini kondisi tersebut. Ini terlihat dari transaksi yang ada di salah satu fitur Gojek, yakni Go Mart. “Selama masa pandemi, pembelanjaan di Go Mart dalam jangka waktu setahun ini naik 7 sampai 8 kali lipat. Pertumbuhannya luar biasa, “ kata Kevin.

Penanaman modal di sektor industri mobil listrik jadi tumpuan harapan masuknya investasi baru ke Indonesia. Sejauh ini, produsen mobil listrik dari Korea Selatan dan Amerika Serikat sudah melirik potensi investasi di Indonesia.

Sebagai gambaran berdasarkan outlook investasi BKPM, dalan periode kedua kepemimpinan Presiden Rl Joko Widodo, target nilai investasi selama lima tahun sebesar Rp 4.983,2 triliun. Angka ini melonjak 47,3% dari realisasi lima tahun sebelumnya sebesar Rp 3.391,9 triliun.

BKPM memproyeksikan, realisasi investasi sepanjang 2020 bisa mencapai Rp 817,2 triliun. Pada 2021 target naik 4,8% menjadi Rp 858,5 triliun. Selanjutnya, tahun 2022 senilai Rp 968,4 triliun, 2023 yakni Rp 1.099,8 triliun, dan 2024 sebesar Rp 1.239,3 triliun.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani optimistahun ini nilai investasi bisa mencapai Rp 900 triliun, tumbuh 9,2% dari target tahun 2020. Shinta menilai, kunci pencapaian target investasi pada 2021 terletak pada efektivitas pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam mereformasi iklim berusaha di dalam negeri.

Setoran pajak pertambahan nilai (PPN) di perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) hingga 14 Januari 2021, penerimaan dari PPN digital sudah tembus Rp 743 millar.

Catatan KONTAN, setoran yang berasal dari pajak konsumen sebesar 10% atas barang atau jasa digital tersebut telah bertambah Rp 127,64 miliar, atau tumbuh 17,16% dari posisi sebelumnya yakni Rp 616 miliar pada 23 Desember 2020.

Penetrasi impor produk tekstil ilegal yang turut menekan industri dalam negeri diperkirakan mencapai 30% sehingga perlu perhatian khusus dari pihak regulator. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan persentase tersebut termasuk impor borongan yang melewati pelabuhan besar dengan under invoice. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan pengetatan pemberian izin pemohon impor dengan mewajibkan lampiran tagihan listrik dan BPJS sebagai upaya meminimalkan kecurangan. Jemmy menilai, respons pemerintah dalam menghadapi berbagai kendala di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah cukup baik. Di atas kertas, kinerja industri TPT memang positif jika berkaca pada surplus perdagangan per Januari— Oktober 2020 yang sebesar US$3,5 miliar.

Menurut para pelaku usaha, pembentukan perjanjian perdagangan harus dilakukan secara cermat dan memberikan dampak signi? kan terhadap perekonomian dengan indikator surplus neraca perdagangan yang lebih besar.

Corona yang terjadi satu warsa terakhir ternyata tak mampu meredam aksi kecurangan yang dilakukan oleh ‘penjahat pajak’. Keterbatasan aktivitas sosial guna memutus rantai penyebaran Covid-19 seolah dimanfaatkan oleh wajib pajak ‘bengal’ untuk melakukan praktik pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, sepanjang tahun lalu potensi penerimaan negara dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor perpajakan mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah tersebut, dana senilai Rp9 triliun berhasil masuk ke kantong negara setelah dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan oleh PPATK.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, catatan sepanjang tahun lalu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2019, tepatnya selama periode 1 Januari—11 Desember 2019, dana yang masuk ke negara setelah dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan hanya senilai Rp4,97 triliun. Kendati berhasil mengamankan dana negara senilai Rp9 triliun, sebenarnya capaian ini bukanlah sebuah prestasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama 2016—2020 praktik tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan yang telah P21 atau lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak delapan kasus. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya telah diputus bersalah oleh majelis hakim. Pada tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menangani empat kasus tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dengan nilai kumulatif Rp8,9 miliar. Dia menambahkan, selain perpajakan, tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Kementerian Keuangan terjadi

Pertama, investigasi gabungan antara PPATK, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bakal terus dipertahankan. Kedua, memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Ditjen Pajak.  Ketiga, meningkatkan kompetensi penyidik. Keempat, memperluas fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). 

ANGGARAN BANSOS 

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh FATF, praktik pencucian uang di masa pandemi biasanya menggunakan modus pemalsuan alat kesehatan, penipuan investasi, serta penyalahgunaan stimulus, khususnya anggaran bantuan sosial (bansos). Laporan FATF tersebut juga mencatat adanya risiko meningkatnya volatilitas keuangan dan kontraksi ekonomi karena mayoritas perusahaan terkena krisis setelah banyak negara dinyatakan resesi. Sebenarnya, terkait dengan risiko keuangan di masa pandemi juga telah disampaikan oleh PPATK pada akhir tahun lalu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengingatkan bahwa risiko keuangan meningkat sejalan dengan besarnya dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Senada dengan laporan FATF, Presiden juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk fokus pada pengawasan penyaluran bantuan sosial. 

Pengusaha mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan akses vaksinasi mandiri khusus bagi kalangan dunia usaha, karyawan, dan keluarga karyawan untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengungkapkan usulan tersebut disampaikan seiring dengan tren positif yang terjadi di sektor hulu dunia usaha pada kuartal IV/2020 lalu, meskipun masih berada di level kontraksi. Bank Indonesia mencatat pada kuartal IV/2021 Prompt Manufacturing Index (PMI) industri pengolahan berada di level 47,29%, membaik dari kuartal sebelumnya, yakni sebesar 44,91% dan merupakan rekor tertinggi sepanjang 2020.

Dia menjelaskan, pelaku usaha telah menyiapkan skema dasar terkait dengan upaya vaksinasi oleh sektor swasta. Pertama, pelaku usaha memperoleh vaksin Covid-19 dari pemerintah dengan mengganti biaya yang dikeluarkan menggunakan uang negara.

Kedua, melakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksinator dari klinik milik perusahaan yang telah dilatih sebelumnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roslani mengatakan sejumlah pelaku usaha telah membuka pembicaraan dengan semua produsen vaksin Covid-19.

Tidak hanya melakukan upaya pembelian langsung dari produsen, pelaku usaha juga berencana membeli vaksin dari pemerintah
yang dikatakan memiliki harga lebih murah. Di samping itu, lanjut Rosan, kerja sama pengadaan vaksin dengan swasta selain bisa mengurangi biaya, juga dapat mempercepat akses dan pendistribusian.

Kisaran biaya yang dikeluarkan senilai Rp200.000—Rp300.000 dan diperkirakan tidak jauh beda dengan harga yang nanti dikeluarkan untuk vaksinasi.

Kementerian Kesehatan menyatakan sejauh ini tidak membuka peluang untuk perusahaan swasta melakukan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara mandiri, melainkan tetap menggunakan prosedur vaksinasi gratis dari pemerintah. 

“Sementara ini, Bapak Presiden menetapkan vaksinasi gratis, dilakukan secara terorganisir oleh pemerintah, sehingga tidak dibuka dulu jalur vaksinasi mandiri oleh swasta,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam keterangannya usai divaksinasi di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (14/1). Wamenkes Dante menegaskan pelaksanaan vaksinasi saat ini masih dilakukan secara terorganisir dan didata melalui sistem oleh pemerintah. “Jadi semua vaksinasi ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut apa-apa,” kata Dante

#R

Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat menargetkan penyelesaian tender proyek konstruksi sepanjang Januari 2021 sebanyak 2.039 paket dengan nilai Rp22,1 triliun. Jumlah itu terdiri atas 1.191 paket konstruksi senilai Rp14,6 triliun yang akan selesai tender pada 15 Januari 2021, dan penyelesaian tender un tuk 848 paket senilai Rp7,5 triliun pada akhir Januari 2021. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan percepatan penyelesaian tender tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto melaporkan telah melaksanakan proses tender dini sejak awal kuartal IV/2020 dengan jumlah paket yang telah ditenderkan 3.175 paket senilai Rp38,6 triliun. Dia menyatakan sebanyak 209 paket konstruksi dengan nilai Rp2,1 triliun telah terkontrak per Desember 2020. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun.

Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 tri liun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,09 triliun. Selanjutnya, anggaran pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruk tur sebesar Rp206,18 miliar.

#R

Dalam 3 bulan ke depan, Indonesia dikhawatirkan bakal makin ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas pangan strategis lantaran produksi di dalam negeri kian tak akan sanggup menutup kebutuhan domestik. 

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi mengatakan salah satu komoditas yang akan banyak diimpor adalah kedelai. Stok akhir komoditas ini per Desember 2020 berjumlah 411.975 ton, sementara kebutuhan selama Januari—Maret 2021 ditaksir mencapai 778.180 ton.

Hal ini tecermin dari pergerakan harga kedelai di tingkat distributor pada November yang masih Rp7.500/kg—8.000/kg, menjadi Rp8.500/kg pada Desember, dan puncaknya menyentuh Rp9.200/ kg pada Januari 2021. Sementara itu, harga yang diterima perajin tahu dan tempe disebutnya berkisar antara Rp10.000/ kg—Rp10.400/kg.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menambahkan penanaman tahap pertama pada Januari sampai Maret akan dilakukan di lahan seluas 37.000 ha. Sebanyak dari 18.000 ha di antaranya akan dipakai untuk benih penanaman tahap selanjutnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan produksi selama Februari berjumlah 2.388 ton dan Maret sebanyak 9.449 ton.

Di lain sisi, pasokan sejumlah komoditas pangan yang dipenuhi melalui impor dipastikan tetap terjaga meski terdapat laporan gangguan produksi di negaranegara eksportir yang menjadi langganan pemasok Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan jaminan pasokan dari negara langganan ini setidaknya diperlihatkan dari para importir gula mentah untuk kebutuhan industri. 

Didi pun menjelaskan pemerintah tengah mengevaluasi cadangan beras Bulog. Meskipun saat ini aman, terdapat stok lama yang berpotensi rusak lebih cepat dan bisa mengganggu keseimbangan stok Bulog. Importasi pun menjadi menjadi salah satu opsi untuk menjaga ketahanan CBP

#R

Industri mainan impor tercatat anjlok sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menekan daya beli masyarakat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan Indonesia (APSMI) Eko Wibowo mengatakan mainan sangat bergantung pada daya beli masyarakat karena bukan kebutuhan utama.

Eko menyebut penjualan online pun tidak bisa semua berjalan sesuai rencana. Adapun untuk industri mainan lokal, Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas mengungkapkan kondisinya mulai berangsur pulih. Sementara itu, utilisasi pabrikan mainan lokal sempat jatuh ke level 35%.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Suharno Rusdi mengatakan industri TPT merupakan industri manufaktur strategis yang memiliki peran sangat besar dalam struktur ekonomi nasional.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan industri tekstil nasional optimistis dapat kembali ke posisi prapandemi pada 2021.

#R