JAKARTA – Ekspor hasil kelautan dan perikanan sepanjang Januari-April menunjukkan tren positif yakni naik 4,15% dari periode sama tahun sebelumnya menjadi US$ 1,75 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan peningkatan kualitas produk kelautan dan perikanan (KP) demi menggenjot volume dan nilai ekspor 2021. Bahkan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mencanangkan kenaikan sekitar US$ 1 miliar untuk tahun ini menjadi US$ 6,05 miliar. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti mengatakan, selama Januari-April (catur wulan I-2021) ekspor komoditas KP menunjukkan kinerja positif. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dibanding tahun lalu, peningkatan nilai ekspor produk KP naik 4,15% selama Januari-April 2021 (480 kode HS 8 digit). “Total nilai ekspor selama caturwulan I-2021 sebesar US$ 1,75 miliar. Pandemi Covid-19 selain menjadi tantangan juga memberikan kita peluang mengingat kenaikan permintaan seafood di pasar global di situasi seperti saat ini,” tegas Artati Widiarti dalam keterangan KKP, Kamis (3/6).

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Machmud memaparkan, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk KP dari Indonesia, ini terlihat dari kontribusi sebesar US$ 772,59 juta atau 44,23% terhadap total nilai ekspor Januari-April 2021. Disusul Tiongkok dengan US$ 246,69 juta atau 14,12% dari total nilai ekspor dan Jepang US$ 190,70 juta atau 10,92%. Selanjutnya negara-negara Asean sebesar US$ 189,89 juta (10,87%), Uni Eropa US$ 83,64 juta (4,79%), dan Australia sebesar US$ 38,29 juta (2,19%).

(Oleh - HR1)

GUANGZHOU, Pemerintah Tiongkok akan membagikan mata uang digitalnya sebanyak 40 juta renminbi atau yuan (US$ 6,2 juta) kepada warga di Beijing melalui sebuah undian. Langkah ini merupakan bagian dari kegiatan uji coba penggunaan yuan digital. Menurut Biro Pengawasan dan Administrasi Keuangan Lokal (Local Financial Supervision and Administration Bureau) di Beijing, penduduk setempat nantinya dapat menggunakan dua aplikasi perbankan untuk mengajukan permohonan memenangkan satu dari 200.000 paket merah, sebagai bagian dari undian. Setiap amplop tersebut berisi mata uang digital senilai 200 yuan (sekitar US$ 31) yang dapat digunakan kepada para pedagang (merchants) tertentu. Sedangkan batas waktu untuk mendaftar adalah tengah malam pada 7 Juni mendatang. 

Pada April, Wakil Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Li Bo telah mengatakan bahwa bank sentral Tiongkok bakal memperluas cakupan proyek percontohannya dan bahkan dapat mengizinkan para pengunjung asing di ajang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk menggunakannya. Sebelumnya pada Februari, kota Chengdu di barat daya Tiongkok telah membagikan 40,2 juta yuan mata uang digital. Selain itu pada tahun lalu, kota-kota lain seperti di pusat teknologi Tiongkok, di Shenzhen pun telah menggelar undian mereka sendiri. Sebagai informasi, yuan digital bukanlah jenis mata uang kripto (cryptocurrency) seperti bitcoin. Yang membedakannya adalah, satu dikeluarkan oleh otoritas pusat – dalam hal ini PBoC – sementara bitcoin tidak dan karenanya menjadi terdesentralisasi.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) menargetkan penambahan sebanyak 5.000 merchant baru dan kenaikan transaksi bruto hingga Rp 10 triliun pada 2021. Target ini sebagai bagian dari strategi perluasan pasar perseroan sebagai emiten jasa teknologi finansial dan pembayaran digital. Direktur Utama Cashlez Worldwide Indonesia Suwandi mengatakan, akuisisi 5.000 merchant baru diyakini akan memperbesar pasar produk yang dimiliki perseroan. Sambil berjalan, perseroan akan mengedukasi para target pelanggan yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memakai pembayaran non-tunai secara optimal.

Hingga kuartal pertama 2021, perseroan sudah memiliki lebih dari 10 ribu merchant termasuk di dalamnya beberapa brand ternama seperti KalCare, Brawijaya Hospital, BFI Finance, Shafira, Zoya, dan Fish & Cheap. Sementara itu, pada akhir 2020, meraih kinerja positif dengan membukukan pendapatan sebanyak Rp 84,32 miliar, bertumbuh hingga empat kali lipat dari tahun 2019 yakni Rp 16,61 miliar. Peningkatan tersebut telah menghasilkan pertumbuhan di bagian laba perseroan, dari rugi bersih Rp 10,85 miliar pada 2019 menjadi rugi bersih Rp 7,13 miliar pada tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 pada 2020 yang telah mendorong dunia untuk mempercepat transformasi perekonomian digital, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat mulai mengadopsi protokol new normal terutama dalam melakukan aktivitas tersebut.

(Oleh - HR1)

Setelah menaikkan tarif dari 10% menjadi 12%, otoritas fiskal berencana menerapkan tarif final dalam skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada UMKM dan sektor usaha yang tidak memiliki pajak masukan. Ketentuan ini rencananya akan dimuat di dalam Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, tarif PPN Final diusulkan sebesar 1% dari perputaran usaha. Tarif itu berlaku bagi pengusaha kena pajak (PKP) dengan peredaran bisnis maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Artinya, pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun akan dikenai PPN Final sebesar 1%. Adapun pelaku usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif normal, yang dalam skema terbaru diusulkan sebesar 12%.

Berdasarkan catatan Bisnis, usulan PPN Final sebenarnya telah diajukan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada 2015, tetapi gagal. Kala itu, otoritas pajak mengajukan tarif PPN Final sebesar 2% bagi wajib pajak UMKM atau usaha yang memiliki omzet Rp4,8 miliar—Rp10 miliar. Hingga berita ini naik cetak, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan alasan pemerintah menerapkan PPN Final ini. Demikian pula dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor maupun Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Ubaidi Socheh. Namun, dalam paparan Gambaran Umum Fiskal dan Perpajakan Terkini, Suryo mengatakan bahwa kebijakan PPN direformulasi untuk mengompensasi penurunan tarif PPh Badan yang dirilis pemerintah pada tahun lalu melalui UU No.2/2020.

Selain itu, rumusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi distorsi yang disebabkan sistem PPN yang saat ini berlaku, sehingga mengakibatkan daya saing produk dalam negeri kalah dibandingkan dengan produk impor. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan, PPN Final adalah nama lain dari pengenaan tarif efektif di luar skema normal, yakni pajak keluaran dikurangi pajak masukan.

(Oleh - HR1)

PADANG — Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor perikanan yang mencapai US$162 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung pembinaan dari hulu sampai hilir kepada nelayan dan petambak. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan pengembangan perikanan ekspor daerah maka diharapkan ekspor secara nasional juga diharapkan terus meningkat. Selain turut memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar, Indonesia juga mempunyai peluang besar untuk mengekspor hasil perikanannya.

Trenggono menambahkan potensi perikanan di Sumbar cukup baik tecermin dari adanya perusahaan ikan tuna namun skalanya masih kecil. Sedangkan untuk mendorong indstri, dari sisi nelayan perlu ditingkatkan alat tangkapnya sehingga pada akhirnya dapat menaikkan nilai tukar. Kepala DKP Sumbar Yosmeri mengatakan untuk ekspor kerapu sempat terhenti akibat kebijakan pemerintah serta adanya pandemi Covid-19. Kini ekspor ikan kerapu kembali hidup sejak akhir November 2020. “Jadi untuk ekspor ikan kerapu di Sumbar itu, ada kapal dari Hong Kong yang langsung menjemput ke Mandeh Pesisir Selatan. Karena ikan kerapu yang dijual itu dalam kondisi hidup,” sebutnya. Ikan kerapu yang diekspor mencapai 15—18 ton terdiri dari jenis ikan kerapu hasil budidaya masyarakat yakni kerapu cantik dan kerapu bebek. Keinginan itu juga telah dimasukan ke dalam program untuk pengembangan dan peningkatan budi daya yang orientasi ekspor. Salah satu potensi budi daya yang bagus untuk dikembangkan di Sumbar adalah ikan kerapu.

JAKARTA — Ekosistem bisnis perbankan dengan basis layanan digital di Indonesia bakal makin semarak. Line Corporation berencana meningkatkan investasi di sejumlah negara, salah satunya Indonesia pada tahun ini. Dalam publikasi resminya, sejak Februari lalu Line Corp. telah masuk ke bisnis financial technology (fintech) di sejumlah negara Asia sejak 2020.

“Line Bank yang sukses tahun lalu dengan layanan perbankan LINE Thailand yang dioperasikan oleh K Line. Melihat layanan kami tumbuh dengan cepat dan memperoleh banyak pelanggan, dan kami yakin bahwa Line Bank juga akan sukses besar di Taiwan. Pada tahun 2021, Line juga berencana untuk memperluas layanan perbankan ke negara lain, termasuk Jepang dan Indonesia,” ujar Chief Financial Officer Line Corporation In-Joon Hwang dikutip dari keterangan resminya.

Line Corp. memiliki sejumlah layanan bisnis di antaranya solusi pemasaran, hiburan, kanal berita, layanan kecerdasan buatan, dan fintech. Line Bank saat ini tengah fokus mengembangkan layanan perbankan khusus internet di Taiwan. Pemegang saham Line Bank terdiri dari pemain terkemuka dari industri internet, perbankan dan telekomunikasi di antaranya Taipei Fubon Bank, CTBC Bank, FarEasTone, Standard Chartered Bank, Taiwan Mobile, dan Union Bank of Taiwan.

PURWAKARTA — Pemkab Purwakarta melansir populasi hewan ternak jenis domba terus meningkat setiap tahunnya, di mana hingga Mei 2021 populasinya tercatat 5,9 juta ekor. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan pihaknya terus mendorong supaya masyarakat lebih produktif mengembangbiakkan ternak.“Di kita ada program pendidikan berkarakter yang didalamnya mendorong pelajar supaya berminat di sektor peternakan. Dalam program tersebut, para pelajar yang terpilih juga diberi bantuan domba untuk diternak,” ujar Anne, Rabu (2/6).

“Sektor pertanian dan peternakan bisa menjadi salah satu andalan peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini,” jelas dia.Selain domba, lanjut Anne, dari laporan yang diterimanya dari dinas terkait, populasi hewan ternak jenis sapi juga turut meningkat tajam dalam kurun beberapa tahun terakhir. Hingga 2019 kemarin saja, kata dia, populasinya mencapai 15.000 ekor.“Setiap tahun populasinya terus meningkat. Di 2018, angkanya di kisaran 12.000 ekor, kemudian di 2019 kemarin, itu naik lagi jadi 15.000 ekor. Artinya, angka kelahiran anak sapi [pedet], sejauh ini juga terbilang tinggi,” kata Anne.

Anne menambahkan, untuk pengembangan hewan ternak jenis sapi di wilayah ada beberapa daerah yang potensial seperti Kecamatan Tegalwaru, Maniis, Sukasari, Campaka dan Kecamatan Cibatu. Untuk memfasilitasi para peternak, Pemkab Purwakarta juga telah meresmikan Pasar Dombret yaitu pasar domba murah berinternet.Selain domba, pasar berbasis digital ini juga menjual ternak lainnya, seperti sapi, kerbau, dan kambing.Pasar Dombret ini melayani transaksi jual beli hewan ternak, baik secara online maupun offl ine yang menyasar pedagang ternak dan masyarakat umum.Keberadaan Pasar Dombret ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat terutama saat musim pandemi Covid-19 ini.Inisiator Pasar Dombret Robi Nurhadi mengatakan pasar ini menjadi titik harapan bagi semua, utamanya warga sekitar untuk memulai langkah lebih baik di tengah situasi pandemi.

(Oleh - HR1)

Diketahui pada tahun 2022, pemerintah hanya akan memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan minyak tanah. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto pun mempertanyakan rencana itu. Premium tidak ada di daftar subsidi, Apakah berarti pada 2022, Premium resmi dihapuskan?

Keberadaan Premium akan dikurangi di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), tetapi di luar pulau Jawa masih tetap dilakukan penyaluran Premium. Premium ini memang disebabkan masalah emisi. Sebagai gantinya untuk Jamali masuk Pertalite, karena Pertalite lebih ramah lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah diminta tidak menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada 2022. Menurutnya, ke depan pemerintah harus melakukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait BBM ramah lingkungan di wilayah Jamali.

Namun, seiring kondisi ekonomi masyarakat tertekan akibat pandemi Covid-19 maka Premium belum perlu dihapus. Daya beli masyarakat yang masih lemah, maka kami minta agar premium ini tidak dihapus, Masyarakat masih membutuhkan BBM murah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sistem keuangan Islam saat ini telah memantapkan dirinya sebagai pasar utama dalam ekosistem keuangan global serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial global. Keuangan Islam telah menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dari industri keuangan global dan terus berkembang.

Aset keuangan Islam telah meningkat secara signifikan dan jumlahnya meningkat tiga kali lipat selama pasca krisis keuangan global, di mana sekarang mewakili sekitar USD 2 triliun dalam aset perbankan dan sekitar USD 400 miliar dalam aset pasar modal. Tren positif ini diprediksi akan terus tumbuh sekitar USD 3 trillun (Rp 42.793 triliun) pada tahun 2024.

Praktik keuangan Islam telah menarik banyak sektor. Ini didorong oleh fitur kompetitifnya yang menggunakan konsep re-sharing, serta menyebarkan keuangan ke ekonomi riil dan memfasilitasi redistribusi kekayaan dan peluang.

Nilai tukar rupiah selalu mengalami naik turun. Namun di tahun 2022, diprediksi nilai tukar rupiah tak kan jauh berbeda dari sepanjang 2021. Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah di tahun 2022 akan bergerak di kisaran Rp 14.100 hingga Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perkiraan nilai tukar tersebut menguat tipis dari perkiraan pergerakan rupiah di akhir tahun 2021 yang sebesar Rp 14.200 hingga Rp 14.600 per dollar AS.

Meski optimistis menguat, Perry juga mengingatkan bahwa Indonesia tak boleh lengah. pasalnya, masih ada potensi ketidakpastian dan risiko yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Seperti contohnya, kenaikan yield US TReasury yang bisa mendorong adanya arus modal asing keluar dari pasar keuangan global yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah. Namun, BI pede bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan bauran kebijakan dan komitmen yang sudah dipupuk bahkan dengan pemerintah.