Pemerintah terus mematangkan rencana penghapusan sanksi perpajakan atau sunset policy bagi wajib pajak pelapor harta kekayaan mereka yang selama ini belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Rencana yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kebijakan pengampunan pajak tax amnesty II mulai menuai masukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh untuk mengikuti program pengungkapan aset sukarela dengan tarif pajak penghasilan (PPh) final alias PAS Final. Kebijakan mengisyaratkan dengan program PAS wajib pajak membayar PPh terutang dan mendapatkan keringanan sanksi administrasi seperti yang selama ini berlaku yakni denda 200% dari kewajiban.

Pemerintah sudah pernah menggelar sunset policy pada 2008 lalu. Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2008, pemerintah menghapus denda adminstrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dan wajib pajak yang ikut program ini, tidak diberikan Surat Tagihan Pajak. Catatan KONTAN, sunset policy menyumbang 15,2% atau sekitar Rp 555 millar terhadap surplus penerimaan pajak 2008 yang mencapai Rp 36,57 triliun. Adapun realisasi penerimaan pajak kala itu sebesar Rp 571,1 triliun dengan target Rp 534,53 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga setuju dengan sunset policy. Hanya, ia berpesan pemerintah harus merencanakan kebijakan dengar matang agar program ini diikuti oleh banyak wajib pajak. "Semakin ringan tarif-nya semakin menarik untuk ikut, kalau ketinggian orang akan mikir juga, " kata Hariyadi kepada KONTAN, Minggu (30/5). la berharap, sunset policy bisa diikuti oleh seluruh wajib pajak baik sudah menjadi peserta tax amnesty lima tahun lalu, maupun yang belum. Selain menambah penerimaan negara, Hariyadi yakin kebijakan sunset policy ini bisa menambah jumlah wajib pajak dan bisa meningkatkan basis data wajib pajak. Sebab kebijakan ini membuka peluang semua pelaku usaha untuk ikut serta.

Sementara itu Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono menyarankan agar tarif pajak yang diberlakukan sebesar 10%. Angka tersebut dinilai cukup mengakomodir kewajiban dan kepercayaan wajib pajak, lantaran tidak serendah tax amnesty 2016 lalu yang hanya 5% dan tidak sebesar batas atas tarif PPh orang pribadi sebesar 30%. Selain itu, pemerintah juga harus menghapus denda administrasi sebesar 200%. Jika cara tersebut diterapkan, Herman memperkirakan, otoritas pajak bisa mengumpulkan penerimaan pajak dari sunset policy sekitar Rp 100 triliun. Selain itu, dirinya menilai program pengampunan pajak akan punya multiplier effect yang luas.

Sementara, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani minta agar tarif sunset policy sama dengan tarif maksimal tax amnesty 2016 lalu yakni cuma sebesar 5%. "Pengusaha menyambut baik rencana ini. Tarifnya sebaiknya dibuat kecil, agar partisipasinya besar, sehingga taxbase ke depannya pun bertambah, " kata Ajib kepada KONTAN, Minggu (29/5). Kendati demikian, Ajib mengatakan, dalam jangka pendek rencana pengampunan pajak bisa berakibat menurunkan tingkat kepatuhan dan membuat wajib pajak wait and see hingga menunggu program tersebut digelar. "Sedangkan yang tadinya sudah patuh, jadi berpikir ulang, mengapa? Karena tax amnesty tanda kutip adalah jalan pintas untuk mereka yang justru sebelumnya tidak patuh ," katanya.

Pemerintah bakal membangun sistem data perpajakan terintegrasi. Sejalan dengan program Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem akan menggunakan common identifier. "Sambil terus membangun pondasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Jumat (28/5).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31/2012, Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya . Terdapat 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perijinan, dan data yang sifatnya nontransaksional diperoleh dan digunakan Ditjen Pajak untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, dan analisa potensi dan risiko.

Pengenaan biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM Link oleh bank himpunan bank milik negara (Himbara) bakal ditunda. Sedianya kebijakan ini mulai berlaku 1 Juni 2021. Ini buntut protes dari konsumen lewat Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (25/5). Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha beralasan, penundaan terjadi karena rencana pengenaan tarif tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut antara Kementerian BUMN dan manajemen Bank Himbara. "Kalau hasil keputusannya sudah ada akan segera kami informasikan, " kata pada KONTAN, Sabtu (29/5). 

Transaksi yang bakal kena tarif adalah transaksi penggunaan kartu debit pada mesin ATM bank lain (transaksi off us). ATM Link yang ada saat ini tetap dimiliki masing-masing bank sesuai dengan logo bank yang tertera di mesin ATM, meski mesin ATM tersebut berjudul ATM Link. Misalnya, jika ATM Link tersebut dimiliki Bank Mandiri maka transaksi cek saldo dan tarik tunai yang oleh kartu debit dari tiga bank Himbara lain seperti Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN yang sebelumnya gratis, akan dikenakan biaya. Sementara transaksi nasabah Bank Mandiri tetap gratis. Biaya cek saldo transaksi off us di jaringan ATM Link akan dikenakan Rp 2.500. Transaksi tarik tunai Rp 5.000 Adapun yang selama ini sudah dikenakan biaya adalah kirim uang antar bank tetap di angka Rp 4.000 per transaksi. Rudi menjelaskan, rencana pengenaan tarif cek saldo dan tarik tunai tersebut karena biaya pemeliharaan ATM sangat besar. "Ini juga momentum untuk mendorong nasabah melakukan transaksi secara digital lewat platform Livin by Mandiri, " ungkapnya.

PALEMBANG, SRIPO – Banyaknya potensi Sumatera Selatan (Sumsel) yang bisa dimanfaatkan, menjadi lirikan sejumlah negara di dunia, tak terkecuali negara Rumania. Karena itu, negara bagian Uni Eropa tersebut mengirimkan delegasinya, dalam rangka kerjasama dan misi investasi dari para pengusaha Rumania ke Provinsi Sumsel, Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) menyambut langsung kedatangan delegasi Rumania tersebut di Griya Agung, Palembang, Sabtu (29/5). Dalam pertemuan itu, HD menjelaskan beberapa poin yang dapat dilakukan kerjasama antara Sumsel dengan negara Rumania. Kerjasama tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mendongkrak perkembangan Sumsel. "Kita lebih tertarik untuk bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumsel ini butuh itu (ilmu pengetahuan) agar Sumber Daya Alam (SDA) di daerah ini dapat terkelola dengan baik,” kata HD. Kerjasama yang dibutuhkan oleh Sumsel, seperti bidang sumber daya air, baik air untuk pemanfaatan pertanian maupun untuk konsumsi. "Sumsel ini harus memiliki, sistem pengairan yang baik. Kita tahu jika air di Sumsel adalah air payau. Dengan adanya kerjasama ini, kita bisa bekerjasama dengan Rumania terkait teknologi pengelolaan dan mengubah air payau itu siap untuk digunakan baik untuk pertanian maupun konsumsi,” ujarnya.

Kedua, kerjasama di bidang modifikasi cuaca juga dinilai penting. Apalagi, setiap tahunnya Sumsel kerap dilanda Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tentunya Sumsel harus memiliki teknologi yang mumpuni sehingga penanganan karhutla dapat lebih efisien. Kemudian kerjasama soal pengelolaan sumur minyak tua yang selama ini dikelola secara ilegal oleh masyarakat. Sebab selama ini pengelolaan sumur tua yang dilakukan masyarakat kerap kali menimbulkan bencana yang menyebabkan korban Jiwa. "Memang dibutuhkan teknologi yang baik agar penanganan karhutla di Sumsel dapat lebih efisien. Kita tahu, saat ini dalam modifikasi cuaca, Negara Rumania menggunakan teknologi roket yang memiliki tingkat akurasi sangat cepat dibanding dengan menggunakan pesawat. Selain itu, kita juga tertarik melakukan kerjasama pengelolaan sumur minyak tua. Namun pengelolaannya nanti harus dapat bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Lalu kerjasama di bidang peternakan seperti pengembangbiakan sapi. Dimana beberapa di Sumsel sendiri dinilai sangat cocok untuk mengembangbiakan sapi asal Rumania karena memniliki hawa yang dingin. "Peternakan salah satunya sapi ini juga bisa dikerjasamakan. Namun, akan kita tindaklanjuti dulu. Karena untuk implementasinya membutuhkan waktu. Yang jelas saat ini kita telah sepakat untuk melakukan kerjasama," paparnya. Beberapa pekan kedepan, Herman Deru sendiri akan mengirimkan tim ke Rumania untuk melihat langsung teknologi yang sebelumnya telah dipaparkan. "Kita akan surati terkait kerjasama ini. Kita juga akan turunkan tim terkait ke Rumania untuk melihat langsung apa yang telah disampaikan saat ini,” jelasnya.

Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova Amhar Azeth mengatakan, perkembangan teknologi saat ini memang dibutuhkan oleh Sumsel. Hal itu untuk mendongkrak pengelolaan potensi SDA yang begitu banyak di Sumsel ini. Apalagi, Sumsel ini memiliki perkebunan karet yang cukup luas dan produksi kopi yang dikenal. "Kita bangga 30 persen lahan kebun karet di Indonesia ini ada di Sumsel dan kopi juga cukup besar. Namun karena teknologi yang kurang mumpuni menyebabkan kurang termanfaat," paparnya. Menurutnya, upaya untuk kerjasama dengan negara Rumania ini prosesnya telah dilakukan selama satu tahun. "lni bukan hal baru. Ini proses dari satu tahun lalu. Kita bersyukur saat ini bisa terwujud. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik," terangnya.

Sementara itu, Konsul Kehormatan RI di Constanta Rumania Emil Sirbu mengatakan, dari sektor pengairan, kerjasama jangka pendek yang dapat dilakukan adalah Filterisasi air dan danau buatan. Lalu, jangka panjangnya adalah hujan buatan dengan menggunakan roket. Dimana didunia saat ini ada tiga teknologi yang digunakan yakni roket, pesawat, dan drone generator. "Rumania menggunakan teknologi ketiganya. Tingkat intensitas akurasinya yang tercepat adalah roket sebesar 80 persen namun memang biayanya lebih mahal. Kemudian pesawat 60 persen, dan yang ketiga drone generator 40 persen,” pungkasnya.

PALEMBANG, SRIPO - PT Hero Supermarket Tbk (HERO) berencana akan menutup seluruh gerai swalayan Giant di seluruh tanah air termasuk di Kota Palembarng, Giant Sukarno Hatta dan Giant Plaju. Pasca resmi diumumkan bakal tutup, pasar modern itu diserbu warga untuk belanja, karena berharap mendapat diskon besar jelang peritel itu hengkang. Spanduk dan merek promo serta diskon di pasang di sejumlah sudut toko, yang berisikan pemberitahuan item apa saja yang menjadi promo. Saat masuk Giant Sukarno Hatta, pengujung akan langsung disuguhi pemandangan deretan buah segar yang diberikan promo diskon yang terpajang di sisi kiri toko hingga produk lainnya. Sejumlah buah segar yang ditawarkan promo mulai dari jeruk, apel, mangga, hingga sayuran dan bumbu dapur lainnya. Deretan lainnya juga terlihat produk minyak goreng yang juga diberikan promo hingga gula pasir dan buah kurma juga telur ayam ras. Diskon yang diberikan beragam mulai ribuan hingga puluhan ribu per kilo gram. Diskon diberikan Giant pada produk rumah tangga, alat pembersih, makanan, produk ke cantikan dan lainnya. Perngunjung bisa dengan mudah menemukan produk diskon karena diberikan label khusus berupa stiker besar yang menampilkan harga sebelum dan setelah diberikan diskon.

Yuni, salah satu pengunjung yang ditemui saat belanja mengatakan tertarik belanja karena kabarnya bakal tutup, sehingga berharap mendapat diskon sehingga belanja bisa lebih murah. "Ya jalan-jalan dulu sembari melihat kalau memang ada produk diskon murah. Tapi sepertinya tidak semurah seperti yang dipromosikan," ujarnya. Terlihat sejumlah pengujung lainnya sibuk belanja dan memenuhi troli yang didorongnya karena memang, biasa belanja bulanan di toko tersebut. Giant menutup gerainya karena bakal fokus mengembangkan IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. "Katanya banyak diskon, makanya kami datang ke sini. Padahal jarang kami kesini," ujarnya Rani, warga Jl Kebun Bunga Km-9 Palembang.

PALEMBANG, SRIPO - Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Sukriansyah S Latief dan Asisten Staf Khusus Yulian Hadromi ke Sumatera Selatan belum lama ini, akan diadakan webinar dengan tema "Meraih Peluang Pasar Australia Bagi UKM Sumsel dan Babel" yang dijadwalkan berlangsung 2 Juni 2021 pukul 9.0O WIB. Webinar ini didukung penuh oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel (BSB) yang rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Duta Besar (Dubes) RI untuk Australia merangkap Vanuatu, Y Kristiarto S Legowo dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin.

Dalam kunjungan kerja rombongan Staf Khusus Wapres selama empat hari, 27-30 April 2021 lalu, selain memantau langsung proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan, rombongan juga berkesempatan bertemu dengan Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumsel Dra Hj Musiawati MM dan Direktur Bank Sumsel Babel yang membawahi UMKM Antonius Prabowo Argo.

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan kondisi UMKM di Sumatera Selatan khususnya yang terdampak Pandemi Covid-19, Yulian Hadromi menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan pelaku-pelaku UKM di Sumatera Selatan dan Babel dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia. Yulian menambahkan pengusaha Diaspora di Australia juga akan hadir memberikan informasi dan pengalaman mereka didalam pembelian produk-produk UMKM dari Indonesia. Juga disampaikan dalam komunikasi sebelumnya dengan Wakil Kepala Perwakilan KBRI M Syarief Alatas, KBRI mengharapkan hasil dari acara ini akan ada tindak lanjut "business matching" antara pelaku usaha UKM Sumsel Babel dan pengusaha-pengusaha di Australia.

Antonius Prabowo Argo, Direktur Bank Sumsel Babel mengapresiasi dan menyambut baik dukungan dari Kantor Wapres didalam membantu pemulihan UMKM khusus di Sumatera Selatan. Bank Sumsel Babel (BSB) bahkan akan menyiapkan pelaku-pelaku UMKM binaannya untuk mendukung dan berpartisipasi dalamn acara ini, juga BSB bersedia menjadi inisiator dan mendukung penuh acara ini.

Webinar yang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya ini menghadirkan narasumber dari Sumsel-Babel yaitu Direktur BSB Antonius Prabowo Argo, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Drs H. Ahmad Rizali MA, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Dra Hj.Musiawati MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Drs H Sunardi MAP serta pelaku UKM Kerupuk Kemplang Rizky Dewi Yulianti.

Sementara narasumber dari Australia, akan hadir Atase Perdagangan KBRI Canberra Agung Wicaksono Sochirin, Kepala Indonesia Trade Promotion Centre di Sydney Ayu Siti Mariam, dan dua pengusaha Diaspora, yakni Ozimex International Pty Ltd Suliyanti Sunaryo, dan CEO Berdi Australia Pty Ltd Joelioes Saifoel Rahman.

PALEMBANG, SRIPO - Pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai memaksa bisnis retail melakukan beragam strategi agar bisa bertahan di tengah pukulan ekonomi yang belum stabil sejak setahu terakhir. Seperti yang dilakukan jaringan Swalayan JM Group yang memilih melakukan efisiensi jumlah karyawan, karena kondisi bisnis belum pulih sepenuhnya seperti saat sebelum pandemi. Corporate General Affair JM Group, Deny Mulyawan, mengatakan, kondisi bisnis untuk JM Group memang menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu namun secara target masih jauh dari harapan dan jauh dari kondisi sebelum pandemi. Untuk menekan biaya operasional, JM Group melakukan penyesuaian karyawan dengan tidak menambah karyawan musiman yang biasa dilakukan sebelum pandemi. "Biasanya saat akan lebaran kita pasti tambah karyawan musiman karena menyesuaikan dengan kondisi pembeli ramai, tapi tahun ini tidak ada penambahan karyawan musiman," kata Deni, Minggu (30/05/2021). Dia mengatakan biasanya saat lebaran jumlah seluruh karyawan JM Group baik di Palembang dan luar kota mencapai 1.500 orang. Tapi tahun ini hanya 1.000 karyawan saja karena tidak ditambah karyawan musiman.

JM Group juga bakal mulai menerapkan pola belanja swalayan atau konsumen memilih sendiri produk dan langsung membayar di kasir saat belanja agar tidak terlalu banyak karyawan. Pola bisnis swalayan ini bukan cuma akan diterapkan di supermarket saja tapi juga di bagian fesyen dan hingga perabot rumah tangga. Hanya saja implementasinya hingga kini masih membutuhkan penyesuaian.

PALEMBANG, SRIPO - PT Hero Supermarket Tbk (HERO) berencana menutup seluruh gerai swalayan Giant di seluruh tanah air termasuk di Palembang yakni Giant Sukarno Hatta dan Giant Plaju. Pasca resmi diumumkan bakal tutup, giant diserbu warga untuk belanja karena berharap mendapat diskon besar jelang peritel itu bakal hengkang. Spanduk dan merek promo serta diskon di pasang di sejumlah sudut toko yang berisikan pemberitahuan item apa saja yang menjadi promo. Saat masuk Giant Sukarno Hatta, pengujung akan langsung disuguhi pemandangan deretan buah segar yang diberikan promo diskon yang terpajang di sisi kiri toko hingga produk lainnya. Sejumlah buah segar yang ditawarkan promo mulai dari jeruk, apel, mangga, hingga sayuran dan bumbu dapur lainnya. Deretan lainnya juga terlihat produk minyak goreng yang juga diberikan promo hingga gula pasir dan buah kurma juga telur ayam ras. Diskon yang diberikan beragam mulai ribuan hingga puluhan ribu per kilo gram. Diskon diberikan Giant pada produk rumah tangga, alat pembersih, makanan, produk kecantikan dan lainnya. Pengunjung bisa dengan mudah menemukan produk diskon karena diberikan label khusus berupa stiker besar yang menampilkan harga sebelum dan setelah diberikan diskon.

Yuni salah satu pengunjung yang ditemui saat belanja mengatakan tertarik belanja karena kabarnya bakal tutup sehingga berharap mendapat diskon sehingga belanja bisa lebih murah. "lya jalan-jalan dulu sembari melihat kalau memang ada produk diskon murah tapi sepertinya tidak semurah seperti yang dipromosikan," ujarnya. Terlihat sejumlah pengujung lainnya sibuk belanja dan memenuhi troli yang didorongnya karena memang biasa belanja bulanan di toko tersebut. Giant menutup gerainya karena bakal fokus mengembangkan IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket.

PALEMBANG - Terobosan dilakukan Bank Sumsel Babel. Rencananya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut akan menggelar webinar dengan tema "Meraih Peluang Pasar Australia bagi UKM Sumsel dan Babel" pada 2 Juni mendatang. Direktur Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo, mengatakan, webinar ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Staf Khusus Wapres, Sukriansyah S Latief dan Asisten Staf Khusus, Yulian Hadromi yang mengunjungi Sumsel belum lama ini. Webinar rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur H Herman Deru, Dubes RI untuk Australia Merangkap Vanuatu, Y Kristiarto S Legowo dan Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin. "Webinar ini dibentuk sebagai apresisiasi Staf Khusus Wapres karena prihatin dengan UMKM yang terdampak pandemi di Sumsel sehingga memberikan ruang memfasilitasi pertemuan pelaku UKM di Sumsel dan Babel dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia untuk menjajaki peluang ekspor yang ada dan bisa menjaci pasar baru bagi pelaku UMKM di Sumsel dan Babel,” katanya. Dia menegaskan, pihaknya akan menghadirkan pengusaha diaspora di Australia yang akan memberikan informasi dan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk UMKM dari Indonesia. Webinar ini juga diharapakan akan ada tindaklanjut business matching antara pelaku usaha UKM Sumsel Babel dan pengusaha-pengusaha di Australia.

Webinar bakal dihadiri sejumlah pihak terkait baik dinas perdagangan, pimpinan Bank Sumsel Babel Perdagangan KBRI Canberra, Agung Wicaksono Sochirin, Kepala Indonesia Trade Promotion Centre di Sydney, Ayu Siti Mariam dan dua pengusaha, diaspora, Ozimex International Pty Ltd, Suliyanti Sunaryo, dan CEO Berdi Australia Pty Ltd, Joelioes Saifoel Rahman dan beberapa pelaku UKM Palembang. "Webinar ini gratis dan bisa diikuti siapa saja sehingga bisa memanfaatkan peluang berbisnis ke luar negeri,” tutupnya.

PALEMBANG - PDAM Tirta Musi ingin mengembangkan infrastruktur demi menambah kapasitas air bersih di metropolis. Sebab itu, perusahaan daerah ini berencana melakukan peminjaman dana sebesar Rp 190 miliar. Direktur Utama PDAM Tirta Musi, Andi Wijaya, mengatakan, rencana peminjaman setelah adanya Perpres No 46/2019 yang dimaksudkan untuk mengatur perihal penjaminan dan subsidi bunga perbankan bagi pinjaman perbankan yang memenuhi syarat atau ketentuan yang diatur dalam perpres. "Dengan perpres tersebut PDAM yang ingin berinvestasi akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dimana pemerintah akan mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN)," katanya, kemarin (30/5).

Pinjaman yang akan dilakukan perusahaan nanti akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah sekitar 5 persen. "Biasanya untuk bunga 9,5 % tapi dengan ini pinjaman sesuai perpres hanya bunga 4 - 5 % atau dapat subsidi 5 % lebih rendah dari semestinya," jelasnya. Pembangunan instalasi ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, apalagi untuk intake-nya sendiri sudah dibangun dua tahun terakhir oleh Balai Sungai. "Kita optimistis mulai tahun ini instalasinya akan dibangun di Pulokerto sehingga ketika intake selesai, instalasinya juga selesai," katanya. Adapun luasan lahan pembangunan intake di Pulokerto memiliki 6.000 m2 dari penyertaan modal dari pemerintah Kota Palembang. "Kapasitasnya 1.000 liter per detik, jika ini selesai distribusi seperti di Tanjung Barangan, Talang Kelapa, dan sekitarnya dapat terpenuhi," pungkasnya.