Bisnis.com, PALEMBANG –Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, menyiapkan 59.118 hektare lahan sawah untuk program food estate. 

 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten OKI Sahrul mengatakan lahan baku sawah itu tersebar di 17 Kecamatan. 

 “Food estate diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah kepada petani melalui korporasi petani,” katanya, Rabu (2/6/2021). 

Sahrul memaparkan terdapat 3 kecamatan yang mendominasi luasan sawah food estate, yani Kecamatan Sungai Menang seluas 7.885 hektare (Ha), Kecamatan Pampangan seluas 6.271 dan Jejawi 6.041 Ha.

“Selain hulu, kami juga akan fokus industri hilirisasi pertanian, yakni mewujudkan korporasi petani, sehingga perekonomian dan kesejahteraan petani dapat meningka,” kata dia. 

Menurutnya, supaya maju, petani harus berkorporasi, sehingga hasil usaha tani lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. 

Sahrul menjelaskan korporasi petani merupakan upaya menempatkan petani sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam program pangan.

Meski berkolaborasi dengan dunia usaha, penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah. 

“Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk, seperti PT Pusri Palembang. Tidak dilepaskan begitu saja,” terang dia. 

 Konsep korporasi petani, menurut dia, semestinya bisa melayani input secara efisien seperti benih, pupuk, melayani permodalan sehingga bisa akses KUR, melayani pemasaran menjadi 1 unit dan hilirisasi produk. 

 “Setiap korporasi harus mampu menghitung berapa efisiensi biaya dan hasil yang diperoleh, harus mampu membuat jaringan bermitra dengan industri pupuk, produsen benih, alsin, serta harus melayani kredit KUR,” katanya. 

Sahrul berharap korporasi dapat membenahi manajemen pertanian yang baru. Menciptakan efiensi dengan mekanisasi, benih harus unggul, pupuk pestisida kembali ke organik, integrated farming serta tidak ada monokultur lagi.

JAKARTA — Kebijakan pengampunan pajak melalui program Sunset Policy yang disiapkan oleh pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dinilai tidak akan cukup mengerek kepatuhan wajib pajak. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Wakil Ketua Ko­­­mite Tetap Bi­dang Per­pa­­jakan Ka­din In­do­­nesia Her­man Juwono me­­­nga­takan peker­ja­an yang perlu dituntaskan oleh pe­­merintah untuk meningkatkan ke­­patuhan di antaranya adalah meng­­implementasikan reformasi perpajakan secara menyeluruh. “Sunset Policy hanya salah satu . Masih banyak faktor lain salah satunya reformasi di internal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan,” kata dia

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai efektivitas Sunset Policy terhadap kepatuhan wajib pajak tergantung tarif. Tarif yang tinggi akan mengurangi mi­­nat wajib pajak peserta Tax Am­­nesty 2016 dan pelaporan harta yang di­peroleh selama 2016—2019 dan ma­­­sih dimiliki sampai akhir 2019 na­­­­­mun belum disampaikan dalam SPT 2019 untuk mengikuti Sunset Policy. “Tarifnya kan berbeda, yang 2016 lebih rendah. Jadi pasti sam­­but­an­nya juga akan ber­beda,” kata dia.

(Oleh - HR1)

BANDUNG — BUMD PT Agro Jabar sukses panen melon dan paprika di dalam Smart Greenhouse menggunakan teknologi hidroponik di kebun PT Agro Jabar, Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Garut. Sukses penerapan teknologi ini dalam rangka mendukung program Petani Milenial Juara yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Direktur Utama PT Agro Jabar Kurnia Fajar mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan PT Agrindo Karya Persada dalam kegiatan panen komoditas melon dan paprika ini. "Luas lahan yang digunakan Smart Greenhouse ini berdiri di mencapai 3.000 m2 dengan total populasi tanaman mencapai 6.360 pohon," ujar Kurnia berdasarkan rilis yang diterima, Minggu (30/5/2021).

Menurut dia, keadaan lingkungan dalam Smart Greenhouse lebih terkontrol dengan memperoleh suhu dan kelembapan yang ideal sepanjang waktu, sehingga tanaman berada di dalam kondisi terbaiknya untuk tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Kurnia menambahkan, jenis varietas melon yang ditanam di dalam Smart Greenhouse adalah varietas Egnazio, Crown, Linius, dan Dalmatian. Sedangkan varietas paprika adalah Scirocco F1. Sementara, hasil produksi pada edisi panen perdana ini pada tanaman melon berjumlah 805 kilogram. Rinciannya, untuk melon varietas Egnazio berjumlah 190 kilogram, Melon varietas Crown berjumlah 166 kilogram, Melon varietas Linius berjumlah 246 kilogram, Melon varietas Dalmatian berjumlah 203 kilogram. Sedangkan hasil panen paprika varietas Scirocco F1, yaitu jenis paprika merah sebanyak 26 kilogram dan paprika hijau sebanyak 41 kilogram.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Tender proyek infrastruktur, gedung, dan residensial yang lebih semarak pada tahun ini menjadi angin segar bagi emiten kontraktor untuk menggalang kontrak baru yang prospektif hingga akhir 2021.Hingga April 2021, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. telah mengantongi nilai kontrak baru Rp5,54 triliun atau setara dengan 13,8% dari target yang dibidik tahun ini Rp40,12 triliun.Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menjelaskan perseroan akan berupaya untuk meneruskan tren kinerja positifnya tahun ini. “Order book menjadi Rp77,13 triliun,” kata Agung dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (30/5).Kontrak baru terbesar yang didapatkan emiten dengan kode saham WIKA ini berasal dari sektor infrastruktur seperti proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur, Pembangunan Infrastruktur Kawasan Mandalika, dan rumah dinas TNI AD di 35 titik seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2021, WIKA mencatatkan pendapatan Rp3,92 triliun atau turun 6,54% secara tahunan. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk WIKA turun 21,21% year on year menjadi Rp78,16 miliar. Di sisi lain, arus kas dari aktivitas operasi WIKA per kuartal I/2021 tercatat negatif sebesar Rp5,13 triliun. Secara terpisah, anak usaha WIKA, PT Wijaya Karya Gedung dan Bangunan Tbk. (WEGE), telah mendapatkan kontrak baru senilai lebih dari Rp906,48 miliar hingga pekan ketiga Mei 2021.Direktur Utama Wika Gedung Nariman Prasetyo mengatakan capaian tersebut mencakup 21,48% dari target kontrak baru 2021 sebesar Rp4,22 triliun. “Dari perolehan tersebut realisasi kontrak hingga April 2021 menjadi Rp11,7 triliun atau 75,96% dari target order book tahun ini sebesar Rp15,52 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (29/5).Komposisi perolehan kontrak baru tersebut terdiri dari proyek pemerintah sebanyak 72,8%, BUMN 2,3%, dan swasta 24,9%. Residensial mendominasi dengan porsi 44,98%, diikuti fasilitas publik 41,94%, serta proyek komersial 7,33% dan proyek perkantoran 5,75%.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri berpandangan, program single identification number (SIN) atau nomor identitas tunggal perpajakan perlu diterapkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara. Pasalnya, kebijakan tersebut telah terbukti efektif selama ia memimpin pada 2001 hingga 2004 yang ditunjukkan dengan penerimaan perpajakan dan rasio perpajakan (tax ratio) yang terus meningkat. "Terbukti pada zaman saya, target penerimaan pajak tercapai dengan rasio pajak sekitar 12,3%," kata Megawati saat memberikan sambutan pengarahan secara virtual pada webinar bertema "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak demi Kemandirian Fiskal Indonesia" yang diselenggarakan oleh Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) pada Jumat (28/5). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2001 penerimaan perpajakan tercatat Rp 185,5 triliun dengan rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 12,8%. Kemudian, pada 2002 penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp 210,1 triliun dan rasio perpajakan naik menjadi 13% serta pada 2003 penerimaan perpajakan kembali naik menjadi Rp 242 triliun dan rasio perpajakan menjadi 13,5%.

Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu lalu menjelaskan soal bagaimana dasar filosofis dari program itu. Awalnya adalah perspektif ideologis Bung Karno yang menegaskan jalan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Dalam konteks itu, sektor keuangan dilihat sebagai pilar penting bagi Indonesia yang berdaulat dan sekaligus berdiri di atas kaki sendiri. Megawati mengaku, saat dirinya presiden, situasi tak mudah. Dia harus bekerja membangun kedaulatan perekonomian Indonesia di tengah berbagai krisis multidimensi pada saat itu. Pada acara yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk membangun sebuah sistem data yang terintegrasi. Sejalan dengan inisiatif pemerintah pada program Satu Data Indonesia yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019, sistem tersebut akan menggunakan common identifier.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menetapkan total dividen Rp 7,13 triliun untuk tahun buku 2020. Nilai dividen itu hampir 100% dari perolehan laba bersih pada 2020 yang mencapai Rp 7,16 triliun. Untuk dividen final, pemegang saham yang berhak adalah pemegang saham yang berhak adalah pemegang saham uang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham sebelum 9 Juni 2021. 

Sementara itu, hingga kuartal I-2021, Unilever Indonesia membukukan penurunan penjualan bersih sebesar 7,8% menjadi RP 10,28 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 11,15 triliun. Penurunan tersebut memicu pelemahan laba perseroan dari Rp 1,86 triliun mnejadi Rp 1,69 triliun. Pendapatan dan laba bersih tersebut juga menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal IV-2020. Penurunan penjualan ini sejalan dengan rendahnya pertumbuhan pasar industri konsumsi akibat pembatasan aktivitas hingga kuartal I-2021. Sebagaimana diketahui pemerintah memberlakukan pengetatan aktivitas setelah terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca liburan tahun baru 2020.

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) melalui anak usahanya, PT Smart Telecom, melakukan penyertaan modal saham pada PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) senilai RP 360 miliar. Dengan begitu, Smart Telecom mengantongi 20,5% saham Moratelindo. Aksi korporasi ini sudah mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Penyertaan saham ini dilakukan dalam rangka pengembangan usaha strategi perseroan, Smart Telecom, dan Moratelindo pada masa mendatang. dalam perjanjian, para pihak meyakini akan terjadi sinergi dalam kegiatan operasional antara perseroan dan Smart Telecom dengan Moratelindo, sehingga berdampak positif terhadap kinerja, keuangan konsolidasi dan kelangsungan usaha. 

Sementara itu, lembaga pemerintah internasional, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi secara terus menerus agar tetap kompetitif, terutama karena jangkauan jaringan Smartfren masih tergolong terbatas dibandingkan tiga operator besar lain. pengurangan investasi dapat mengakibatkan Smartfren menjadi tertinggal lebih jauh dibanding dengan kompetitor-kompetitornya yang lebih besar dan berdampak pada momentum pertumbuhannya, walaupun belanja modal pada dasaranya bersifat fleksibel.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah diminta memprioritaskan penyelamatan industri ritel modern untuk mencegah lebih banyak lagi penutupan gerai atau toko ritel modern. Dengan dijadikan prioritas, diharapkan sektor ritel modern diutamakan untuk mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di samping itu, dari sisi kebijakan moneter, pemerintah bisa mendorong bank memeberikan bunga kredit sekitar 3-4% kepada pengusaha ritel modern. 

Pelaku usaha ritel juga meminta pemerintah membantu keringanan tarif listrik dan biaya operasional perusahaan melalui subsidi gaji karyawan di toko. Diminta pemerintah memberikan insentif pajak bumi dan banguna serta biaya pemasangan reklame. Upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemberian bantuan sosial, juga dinilai tidak cukup membuat perusahaan ritel bertahan. 

(Oleh - IDS)

Kebutuhan garam masih sangat tinggi, sayang semangat para petani garam di Kabupaten Sampang mulai berkurang untuk memproduksi garam.

Faktornya adalah harga garam tidak stabil, dalam arti harga jual garam tidak sesuai dengan harga produksi sehingga mengalami kerugian. Mungkin karena harga yang tidak layak, membuat semangat petani loyo. Mencermati kondisi petambak garam yang lesu, Mahfud berusaha untuk meningkatkan semangat para petani untuk memproduksi garam kembali.

Adapun upaya yang akan dilakukan dengan memberikan bantuan hingga melakukan kegiatan integrasi lahan, pembinaan, dan semacamnya. Kami juga akan upayakan ke pemerintah pusat agar petambak garam di Sampang diperhatikan.

Berdasarkan data di Dinas Perikanan (Diskan) Sampang, Pada 2018 target garam sebesar 275.000 ton dan tercapai 344. 000 ton. Pada 2019 target 285, 000 ton tercapai 314.000 ton, kemudian, 2020 target garam sebanyak 290.000 ton, yang tercapai 174. 598 ton.

Bisnis batubara di Indonesia dinilai masih menguntungkan, dan makin membara. Pasalnya, harga batubara disebut makin naik, di pasar internasional.

Merujuk data Bloomberg, harga batubara ICE Newcastle untuk kontrak September 2021 telah berada di level USD 107 atau Rpl, 5 juta per ton pada perdagangan Jumat (28/5). Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Jika harga tersebut bisa bertahan, atau malah masih menguat, tentu akan mendorong kinerja emiten batubara pada kuartal II-2021.

Sementara itu, analis Phillip Sekuritas Indonesia Michael Filbery memperkirakan, harga acuan batubara pada tahun ini akan berada di level USD 75,0 per ton.

Salah satu sentimen datang dari larangan China atas impor batubara asal Australia. Kebijakan tersebut membuat ketersediaan batubara berkalori menengah berkurang. Hal ini pada akhirnya bisa menjadi katalis positif bagi pasar batubara Indonesia.