KAYUAGUNG, TRIBUN - Suyanto petani karet asal Warga Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya tampak lebih semangat berangkat kekebun karet miliknya. Menurutnya, harga jual komoditi tanaman karet dibumi bendeseguguk kabupaten Ogan Komering Ilir meningkat pesat pasca hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Peningkatan harga jual ini disambut baik oleh para petani. Bahkan masyarakat pun berharap dalam waktu dekat harga getah karet per satu kilogram bisa diatas Rp 15.000 rupiah. “Kalau disini sebelum lebaran harga jual karet basah per kilogram rata-rata dibawah Rp 10.000. alhamdulilah kabar baik kami terima karena setelah lebaran harga meningkat derastis dan kemarin saya jual Rp 12.200 per kilo gram,” jelas Suyanto Warga Rotan Mulya, Kecamatan Mesuji Raya Kepada Tribunsumsel.com. Minggu (30/5/2021) Siang.

Dikatakan lebih lanjut, rata-rata hasil yang diperoleh dari satu hektar kebun miliknya per minggu yakni lebih dari satu kwintal (100 kilogram). “Ya kalo harga tetap setabil insyallah pendapatan perbulannya dapat mencapai Rp 4.000.000 lebih,” tuturnya. “Dengan kenaikan harga tersebut tentunya kebutuhan sehari-hari keluarga saya dapat terpenuhi dan perekonomian para petani dapat lebih sejaterah,” tambahnya. Dijelaskan yanto, selain faktor harga yang terus meningkat. Hasil produksi getah karet juga ikut meningkat belakangan ini. “Karena biasanya mulai pada bulan Mei-Agustus kualitas getah yang dihasilkan lagi bagus-bagusnya (lebih banyak dari hari biasanya). Sedangkan bulan Agustus-November sudah masuk musim gugur daun dan otomatis getah yang dihasilkan turun jauh,” terangnya.

Para petani pun berharap kenaikan karet bisa bertahan lama agar ekonomi semakin membaik. Dikonfirmasi terpisah, kepala bidang penyuluhan pengolahan dan pemasaran didinas perkebunan dan perternakan (disbunnak), zulkarnain mengatakan sepekan terakhir harga karet kering mengalami peningkatan. “Kenaikan harga telah terlihat pasca lebaran dan seminggu terakhir selalu meningkat tinggi. Bahkan untuk kadar 100 % yakni Rp 20.665,” jelasnya. Sambungnya informasi harga tersebut berdasarkan data Singapore komoditi yang diolah dinas perdagangan Sumsel bersama gabungan pengusaha karet Indonesia (Gapkindo) sumsel. “Data hari kemarin mengalami sedikit kenaikan Rp 103 per kilo gram untuk kadar 100 %, lalu kadar 70 persen harganya Rp 14.466, dan 60 persen Rp 12.399, sedangkan kadar 50 % yakni Rp 10.333 dan kadar 40 % yakni Rp 8.266 per kilo gramnya,” tutup zulkarnain.

PALEMBANG, TRIBUN Pemerintah Kota Palembang mulai melakukan efisiensi untuk mendukung penyelesaian utang yang belum terbayarkan. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, salah satu langkah yang diambil adalah dengan penundaan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) selama tiga bulan terhitung Mei, Juni, dan Juli mendatang. "Jadi bahasanya bukan pemotongan ya, hanya penundaan pembayaran sebesar 50 persen dari total TPP. Mulai bulan ini pembayarannya tidak lagi 100 persen tapi hanya 50 persen," katanya, Minggu (30/5/2021). Dewa menegaskan, pertimbangan untuk penundaan ini juga melihat dari dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi serapan pendapatan daerah Pemkot Palembang. "Nanti jika setelah perkembangan pendapatan daerah kembali normal akan segera dibayarkan," jelasnya.

Setidaknya dalam surat edaran nomor 17/SE/BPKAD/2021 yang ditandatangani Walikota Palembang, H Harnojoyo ada tiga poin yang menjadi fokus pemerintah guna menekan anggaran yang keluar, pertama menunda semua kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, kedua mempercepat belanja daerah yang bersumber dari dana mandatory dari DAK, Bantuan Gubernur dan DID. Ketiga, pengajuan permintaan pembayaran hanya akan diprioitaskan untuk listrik, air, telepon dan hal-hal yang sifatnya penting. "Di luar dari yang disebutkan permintaan pengajuan pembayaran pelaksanaan suatu kegiatan jika tak memenuhi unsur itu tidak akan di proses lebih lanjut," katanya.

Jakarta - Kementrian Badan Usaha Milik Negara dan para pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyusun empat opsi penyelamatan, setelah kinerja maskapai penerbangan pelat merah itu terpuruk akibat pandemi Covid-19. Dalam berkas paparan terdapat empat opsi yang merupakan hasil kajian dengan memakai tolok ukur atau benchmark penyelematan maskapai penerbangan yang dilanda krisis keuangan di berbagai negara. Salah satu strateginya adalah mengucuri Garuda dengan pinjaman ataupun suntikan modal. 

Opsi lain yang diusulkan dalam paparan tersebut adalah penggunaan hukum perlindungan kebangkrutan untuk upaya restrukturasi. Melalui skema legal bankcruptcy process, pemegang saham mengusulkan restrukturasi utang, biaya sewa pesawat, ataupun kontrak kerja yang saat ini membebani Garuda. Ada beberapa instrumen untuk skema ini, dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga pasal perlingdungan kebangkrutan.

Opsi berikutnya adalah pemerintah mendirikan maskapai penerbangan nasional yang baru sembari memperbaiki Garuda Indonesia. Maskapai anyar itu diproyeksikan bisa mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national flag carrier, seperti yang sudah diterapkan pemerintah Belgia untuk Sabena Airlines dan Swiss untuk Swiss Air. Opsi terakhir adalah membiarkan Garuda bangkrut dan pasar penerbangan nasional diisi oleh maskapai swasta. Cara ini pernah dilakukan Brasil untuk maskapai Varig dan Hungaria untuk Malev Hungarian Airlines

(Oleh - IDS)

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Pemprov Jatim terus bekerja keras untuk mengembangkan potensi industri halal di Jawa Timur. Bahkan ada tekad baru untuk menjadikan Jawa Timur sebagai sentra produk halal Indonesia.

Tekad itu dilontarkan di sela acara penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan halal value chain Jawa Timur di Situbondo, Rabu (26/5). Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah menegaskan bahwa potensi pengembangan industri halal pengembangan produk makanan dan minuman halal dunia sangat besar. Sehingga Indonesia khususnya Jatim harus memanfaatkan potensi atau peluang tersebut untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jatim. Halal memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Tidak ada kaitannya produk halal dengan mayoritas agama di negara

Oleh sebab itu mulai saat ini menurut Khofifah sudah selayaknya pengembangan industri halal di Jawa Timur termasuk sektor UKM di Jawa Timur juga harus sudah mampu untuk menyediakan kebutuhan pasar akan produk produk halal. Dimana nanti pemerintah akan memfasilitasi terkait izin dan juga sertifikasi halalnya.

Apa yang dilakukan Pemprov Jatim hari ini turut didukung oleh Nur Shodiq Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jatim. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program ini. Oleh sebab itu IKM UKM di Jatim bersama-sama menjadikan Jatim untuk menjadi sentra produk halal Indonesia.

Masyarakat yang terdiri dari pemuda dan nelayan Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura bersikukuh menolak rencana pengeboran minyak dan gas di desa setempat.

Kesepakatan penolakan tersebut berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan oleh Forum Nelayan Peduli lingkungan (FNPL), Kamis (27/5) malam. Puluhan masyarakat yang hadir pada pertemuan itu, menghasilkan kesepakatan menolak terkait rencana pengeboran Migas oleh PT. Medco Energy. Penolakan itu didasari hasil musyawarah dan diskusi soal dampak eksplorasi migas di wilayah mereka.

Ada beberapa alasan penolakan masyarakat nelayan. Masyarakat sekitar mempertimbangkan bahwa pengeboran tersebut dinilai ada dampak positif dan negatifnya. Namun masyarakat menyakini akan dampak negatif yang lebih. Rencana Pengeboran ini sangat merugikan masyarakat setempat, terutama aktivitas nelayan di laut menjadi terbatas atau terhalang oleh aktivitas pengeboran migas.

Masyarakat Desa Tanjung dan sekitarnya meminta agar rencana pengeboran migas oleh PT. Medco Energy segera diakhiri, dengan memperhatikan (tidak merugikan) masyarakat setempat dan sekitarnya. Jadi, kesepakatan akhir dari pertemuan yang dihadiri puluhan perwakilan nelayan itu, bahwa kami sepakat menolak rencana pengeboran migas di laut Desa Tanjung.

Borok pengelolaan keuangan Sulsel terungkap. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga masalah besar dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Negara pun terancam rugi ratusan miliaran rupiah.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pankas) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Muh Hasrul SH MH bereaksi sangat keras. BPK sudah memberi kesempatan ke Pemprov Sulsel memperbaiki laporan keuangannya.

Mereka diminta mengembalikan uang yang dimaksud ke kas daerah. Tapi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bandel. Mereka tidak melakukan perbaikan hingga batas waktu yang diberikan.

Kami sudah kasih waktu satu bulan kurang lebih untuk tindak lanjuti. Termasuk kas tekor agar dikembalikan ke kas daerah dan pajak dikembalikan ke kas negara sampai LHP terbit, tapi ternyata belum.

Masalah pertama, bantuan keuangan daerah ke kabupaten/kota. Ada penambahan ratusan miliar tanpa persetujuan legislator. Wahyu menjelaskan. bantuan keuangan sebesar Rp303 miliar lebih disalurkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Sulsel. Bantuan itu melampaui anggaran yang disajikan di laporan keuangan. Hal tersebut jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah kedua, terjadinya kekurangan kas atau tekor di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi kas daerah per 1 Desember 2020 disebut kosong. Artinya tidak menunjukkan keuangan yang ada. Sebenarnya masih ada saldo kas, tapi uangnya sudah tidak ada. Tidak tahu dimana, sudah digunakan kemana, Totalnya Rp 1,9 miliar.

Kemudian faktor lainnya yakni ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara. Akan tetapi ternyata tidak disetor ke kas daerah. Mereka menggunakan untuk kegiatan lain. Nilainya Rp 519 juta. Itu terjadi di dua OPD, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penghubung.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe menilai kegagalan meraih pengelolaan keuangan predikat opini WTP adalah bentuk peringatan keras kepada Pemprov Sulsel. Saya kira itu hikmahnya, ini bukan hukuman tapi ini peringatan keras. Ternyata dalam penilaian BPK kita belum mengurus pemerintahan dengan sangat baik.

JAKARTA – Kabar dari sejumlah sektor ekonomi yang menjadi sorotan harian Bisnis Indonesia edisi hari ini, Jumat (28/5/2021), upaya pemerintah mendulang penerimaan negara melalui sunset policy hadapi jalan terjal. Di sisi lain, prospek reksa dana hingga akhir tahun ini masih diprediksi positif seiring dengan adanya harapan perbaikan ekonomi dan vaksinasi yang berlangsung. Kemudian pemerintah dan PLN saat ini tengah memacu penambahan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).:

Upaya pemerintah untuk mendulang penerimaan melalui sunset policy, yang dirumuskan di dalam revisi Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PUU KUP), menghadapi jalan terjal terkait tarif. Kalangan pengusaha yang menjadi mayoritas sasaran mengungkapkan penetapan tersebut sangat besar sehingga cenderung mengabaikan kemampuan pengusaha.

(Oleh - HR1)

Konsumsi listrik dan jejak karbon yang tinggi dalam penggunaan Bitcoin, menimbulkan kritik yang masif. Menanggapi hal itu, Ethereum bersiap meluncurkan terobosan baru. Selama ini aset kripto, terutama Bitcoin mendapat kritikan yang cukup masif lantaran dinilai memiliki jejak karbon yang tinggi. Konsumsi listrik yang tinggi dalam proses penambangan dan transaksi Bitcoin, dikhawatirkan membuat penggunaan bahan bakar nonterbarukan untuk pembangkit listrik di beberapa negara meningkat. Kritik itu sempat dilontarkan oleh sejumlah tokoh seperti Bill Gates dan bahkan oleh Elon Musk.

Sekadar catatan, Musk awalnya adalah salah satu pendukung utama penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi. Namun dukungannya ditarik baru-baru ini, setelah dia menyadari risiko yang ditimbulkan dari proses penambangan Bitcoin.Sadar akan risiko bayang-bayang sentimen negatif dari jejak karbon yang tinggi tersebut, bos Ethereum yakni Vitalik Buterin memutuskan mengeluarkan terobosan baru lewat aset kripto buatannya.Menurutnya, Ethereum akan menggunakan sistem proof of stake menggunakan energi yang jauh lebih sedikit, seperti halnya mata uang menggunakan teknologi yang disebut kisi blok, yang tidak memerlukan penambangan. Hal itu akan membuat Ethereum atau menjadi aset kripto yang lebih ramah lingkungan. Menurut Indeks Konsumsi Listrik Bitcoin Cambridge, jaringan Bitcoin saat ini menggunakan lebih banyak daya listrik per tahun di Pakistan atau Uni Emirat Arab.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaan terkait minimnya penyerapan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, Presiden juga kecewa karena adanya kelemahan perencanaan pada sejumlah program pembangunan di APBN dan tidak jelas ukuran keberhasilannya. Kelemahan lain yang disoroti Presiden adalah basis data yang bermasalah, seperti data bantuan sosial (bansos) yang tidak akurat dan tumpang tindih, sehingga membuat penyaluran lambat dan tidak tepat sasaran. Tiga titik lemah APBN itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). Presiden didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Jika mengacu pada progres realisasi APBN per April 2021 yang diumumkan Menkeu Sri Mulyani, realisasi belanja negara mencapai Rp 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp 2.750 triliun. Belanja negara itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 489,8 triliun atau 25,1% dari target. Ini meliputi belanja kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp 278,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 211,3 triliun. Adapun realisasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp 233,2 triliun atau 29,3% dari target Rp 795,5 triliun. TKDD ini justru turun 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan realisasi anggaran program PEN hingga 21 Mei mencapai Rp 183,98 triliun atau setara 26,3% dari pagu sebesar Rp 699,43 triliun. Menyikapi rendahnya serapan anggaran, Presiden Jokowi meminta jajaran BPKP dan APIP terus mengawal untuk meningkatkan percepatan belanja pemerintah.

(Oleh - HR1)

Paris - Pemerintah Prancis dan Jerman mendorong kesepakatan bersejarah di antara negara-negara ekonomi besar tentang tarif pajak minimum untuk perusahaan multinasional. Kedua negara berharap dapat menggalang dukungan lebih lanjut, setelah negara-negara Eropa yang skeptis menyatakan penentangannya terhadap rencana tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebelum pertemuan Dewan Ekonomi dan Keuangan Prancis - Jerman yang akan datang.

Menteri Keuangan Jerman optimis tentang kemungkinan mencapai kesepakatan. Hal tersebut akan mengakhiri persaingan fiskal yang menghancurkan antar negara. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) menyerukan kesepakatan tentang tarif pajak terpadu minimal 15% dalam negosiasi dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan kelompok G-20. Para pejabat tinggi keuangan dunia telah menyebut pajak minimum diperlukan untuk membendung persaingan antar negara. 

(Oleh - IDS)