INDRALAYA, TRIBUN Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, telah lama terkenal sebagai sentra pengrajin perkakas dapur berbahan plat seng. Salah satu pengrajin yang telah lama menekuni kerajinan plat seng ialah Rohib, warga Dusun 1 Desa Tanjung Atap. Pria 60 tahun ini sudah hampir 30 tahun menekuni kerajinan plat seng yang dilakukan secara turun-temurun. "Kalau saya sejak tahun 1992 jadi pengrajin seng ini," kata Rohib saat ditemui di kediamannya di Tanjung Atap, Kamis (1/7/2021). Sebagai pengrajin plat seng, Rohib menggunakan tiga bahan yakni stainless, aluminium dan kuningan. Dengan ketiga bahan ini, Rohib dengan berbekal ilmu secara otodidak yang juga diwariskan orang tuanya, membuat dan merancang perkakas dapur. Peralatan yang biasa dibuat adalah dandang, panci, bak, nampan, wajan, rantang, spatula, sendok sayur dan lain-lain. "Peralatan dapur ini kebanyakan dibuat dari bahan aluminium. Warga Desa Tanjung Atap lainnya juga rata-rata pengrajin perkakas dapur seperti saya," ungkap Rohib.

Seiring perkembangan zaman dan permintaan dari konsumen, Rohib beserta empat orang anggota keluarganya juga melayani pemesanan peralatan dapur lainnya seperti oven, galon hingga desain dan merek banner. "Peralatan dapur seperti oven dan galon baru empat tahun terakhir kami bikin. Ini karena permintaan konsumen dan kami juga mengikuti perkembangan di internet," ujar Rohib. la mengungkapkan, permintaan peralatan seperti oven dan galon terbuat dari aluminium, banyak diminati konsumen dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, bahkan Kalimantan. Ketertarikan konsumen ini menurut Rohib karena bahan aluminium dan stainless lebih tahan lama dan tak mudah rusak. 

Rohib juga menjelaskan harga peralatan dapur tersebut. Harga satu unit oven dengan dua tingkat loyang dibanderol Rp 1 juta, sementara empat tingkat loyang harganya sedikit lebih tinggi, Rp 1,25 juta. Galon aluminium kapasitas 15 liter dihargai Rp 150 ribu. Alat kukus kue dibanderol Rp 350 ribu, rantang empat susun Rp 200 ribu dan bak pembeku getah karet terbuat dari stainless dengan kapasitas 50 kilogram, dihargai Rp 150 ribu. Begitu konsumen pesan, langsung kami bikin. Peralatan seperti oven paling makan waktu, butuh dua hari untuk membuatnya," jelas Rohib.

Pemasaran kerajinan plat seng ini diantaranya ke Palembang, Prabumulih dan Batu raja. Untuk di luar Sumatera Selatan, pemasaran ke Jambi, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Timur, hingga Kalimantan. "Pengiriman barang lewat jasa online. Kalau urusan itu, anak-anak saya yang tahu," ujar Rohib, Hingga kini, lanjut Rohib, permintaan peralatan memasak selalu ada. Bahkan beberapa waktu lalu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Ogan Ilir, Siti Khadijah Mikhailia Khairunisa Alamsjah mengunjungi salah satu sentra kerajinan plat seng di Tanjung Alap ini. Tikha, nama panggilannya, mengaku sangat senang dapat bertemu langsung dengan para pengrajin lokal yang sangat giat mengembangkan kerajinan peninggalan para leluhur yang telah dijalankan secara turun-temurun sehingga saat plat ini semakin berkembang dan inovatif.  "Saya sangat bangga dan mengapresiasi karya-karya para pengrajin lokal. Semoga dengan adanya karya lokal yang berkualitas, dapat memajukan dan semakin mengenalkan serta melestarikan kearifan lokal," tutur Tikha. Pada kesempatan tersebut, Tikha membeli sebuah galon aluminium buatan Rohib dan keluarga. "Adanya kerajinan lokal yang juga bagian dari UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilit tercinta," ucap nya.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mempromosikan investasi budi daya jahe merah di Kabupaten Trenggalek. Investasi itu menggandeng perusahaan Fintech iGrow dengan membuka peluang bagi para investor untuk turut andil mendanai pengembangan jahe merah di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menjelaskan, menginvestasikan dana yang ada pada pengembangan pertanian jahe merah di Trenggalek tergolong aman. Bahkan dalam skema itu, investasi pendanaan budi daya jahe merah diklaim dapat memberi keuntungan sebesar 18 persen per tahun.

Dalam deskripsi di situs iGrow, skema investasi terbuka itu diinisiasi oleh beberapa pihak. Antara lain PT Sari Bumi Niaga yang merupakan entitas usaha yang mewadahi para petani jahe merah di Kecamatan Pule.

Selain itu, ada juga PT Bintang Toedjoe yang berdasarkan perjanjian kerja sama akan menyerap hasil panen para petani jahe merah di Pule. Termasuk juga Pemkab Trenggalek yang menginisasi pengembangan budidaya jahe merah itu di tiga desa, yakni Pake, Pule, dan Jombok.

PT Veolia Services Indonesia atau Veolia Indonesia bekerja sama dengan PT Tirta Investama (Danone-AQUA) meresmikan pabrik daur ulang botol plastik PET (Polyethylene Terephthalate) di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Peresmian fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dengan luas bangunan 7.000 meter persegi ini dihadiri Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia bersama Sven Beraud-Sudreau, CEO Veolia Southeast Asia, dan Connie Ang, Presiden Direktur Danone-AQUA.

Sven Beraud-Sudreau, CEO Veolia Southeast Asia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah di sejumlah negara untuk membantu pengelolaan sampah plastik di negara mereka. Apalagi fasilitas daur ulang plastik PET ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku plastik daur ulang untuk produk-produk lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, kemitraan yang dibangun bersama Veolia Indonesia ini akan dapat meningkatkan volume plastik PET daur ulang atau rPET yang digunakan di seluruh kemasan botol Danone-AQUA hingga 3x lipat dibandingkan pemakaian saat ini.

JAKARTA — Pabrik daur ulang botol plastik PET (polyethylene terephthalate) berkapasitas produksi mencapai 25.000 ton per tahun siap beroperasi di Pasuruan Jawa Timur.Pabrik tersebut adalah hasil kerja sama Danone-Aqua dengan PT Veolia Services Indonesia dalam mendukung pengurangan sampah plastik di Indonesia.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kepada kedua perusahaan atas terbangunnya pabrik daur ulang terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 22.000 m2 dengan luas bangunan 7.000 m2.Menurut Agus pembangunan pabrik daur ulang tersebut telah dimulai sejak Maret 2019 dengan total investasi sebesar Rp600 miliar.“Saat ini, pabrik daur ulang Veolia Indonesia memiliki kapasitas produksi 25.000 ton per tahun recycled PET plastic yang telah memenuhi standar keamanan pangan terbaik atau foodgrade,” katanya dalam sambutan peresmian pabrik, Rabu (30/6).

Pembangunan pabrik daur ulang plastik ini juga sebagai bentuk kontribusi Veolia Indonesia dan Danone-Aqua pada aspek sosial dan lingkungan, termasuk untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih.Menperin optimistis, dengan adanya investasi pabrik daur ulang botol plastik PET ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular serta dapat mengoptimalkan tingkat pengumpulan sampah plastik di Indonesia. Sementara itu, Direktur Danone-Aqua Connie Ang mengatakan pihaknya sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam menyelesaikan tantangan sampah plastik di Indonesia melalui gerakan #BijakBerplastik, seperti melalui upaya pengumpulan sampah plastik dan percepatan inovasi kemasan.

(Oleh - HR1)

Penghapusan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela atau Sunset Policy merupakan agenda terselubung yang dimasukkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Program ini disusun untuk mengakomodasi pengusaha berkantong ‘tanggung’ yang berniat mengungkap hartanya. Indikasi itu berdasar pada sejumlah fakta, data, dan informasi yang diperoleh Bisnis dari sumber yang terlibat dalam penyusunan RUU KUP. Sumber Bisnis mengatakan, masuknya Sunset Policy dalam RUU KUP merupakan hasil negosiasi otoritas fiskal dan pelaku usaha.Menurutnya, pebisnis kelas ‘tanggung’ meminta diakomodasi dalam program pengampunan pajak lantaran mulai panik dengan agresivitas petugas pajak dalam melakukan penelusuran harta.Sementara itu, pebisnis dengan kekayaan yang tidak terlalu besar ini belum mengungkap hartanya dalam program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada 2016.

Sunset Policy sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintah pada 2008. Namun dalam implementasinya, masih ada kendala besar.Pertama pengampunan hanya meliputi sanksi administrasi, kedua ketidaksiapan sistem administrasi perpajakan, dan ketiga jangka waktu pelaksanaan terlalu pendek.Dalam Naskah Akademik RUU KUP pemerintah menuliskan, berkaca pada Sunset Policy 2008, terdapat kecenderungan jumlah wajib pajak, terutama korporasi, yang memanfaatkan program itu maupun jumlah pelaporan penghasilan dan harta sangat sedikit.Dari sisi realisasi, program ini menambah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru sebanyak 5.365.128, SPT Tahunan PPh bertambah sebanyak 804.814, dan penerimaan PPh meningkat sebesar Rp7,46 triliun.Di sisi lain, data kepatuhan pada 2009 menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT mencapai 47,39% dari total 15,46 juta wajib pajak. “Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan wajib pajak kembali ke perilaku ketidakpatuhan,” tulis Naskah Akademik RUU KUP.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Permintaan terhadap layanan internet tetap diperkirakan terus tumbuh di tengah pembatasan pergerakan masyarakat yang makin ketat. Adapun, pembatasan pergerakan ma­syarakat secara ke­tat sempat dila­kukan pada awal masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Kala itu, terbatasnya mobilitas dan aktivitas di luar ruangan telah meningkatkan prospek pengembangan sektor digital yang didukung oleh jaringan internet. Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomu­nikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan prospek bis­nis layanan internet ke depan masih cerah.Dia memperkirakan di tengah pembatasan kegiatan  masya­rakat yang makin ketat, permintaan bisnis layanan internet tetap atau fixed broadband pada 3-6 bulan ke depan akan meningkat sekitar 10%-20%.

Senada dengan Ian, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bisnis layanan internet tetap pada kuartal III/2021 akan meningkat. Namun, tambahan jumlah palanggan tidak akan terlalu signifikan.Menurutnya, PPKM dan pening­katan kasus harian yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir telah membuat kebutuhan terha­dap akses internet secara kualitas dan kuantitas meningkat untuk mendukung segala aktivitas berbasis video.“Sampai tahun depan, permin­taan internet masih terjaga nam­paknya,” kata Heru.Pelanggan diprediksi rela mem­ba­yar paket yang lebih mahal untuk kecepatan internet yang lebih ngebut dan stabil.

Tren kenaikan harga jagung lokal dan kedelai di pasar internasional berdampak pada struktur harga sumber pangan protein di dalam negeri, khususnya telur dan daging ayam serta tahu dan tempe. Jagung adalah komponen utama pakan ayam ternak. Adapun kedelai, selain menjadi bahan baku tahu dan tempe, ampas olahan minyaknya juga digunakan untuk pakan.

Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Timbul Sihombing menyebutkan, sebanyak 80-85 struktur biaya industri pakan tergantung dari bahan baku. ”Harga jagung sebagai bahan baku utama naik, begitu juga dengan soybean meal (bungkil kedelai) yang berasal dari impor,” katanya pada diskusi daring bertajuk ”Geliat Industri Perunggasan: Harga Pakan, DOC, dan Ayam Hidup” yang diadakan Katadata, Rabu (30/6/2021). Data GPMT menunjukkan, harga jagung dengan kadar air 15 persen ditingkat pabrik pada Mei 2021 sebesar Rp 5.720 per kilogram (kg), melambung dari posisi pada Mei 2020 yang senilai Rp 3.870 per kg. Kenaikan tersebut berkontribusi Rp 740 per kg pada harga pakan. Selain itu, ketahanan stok jagung di dalam pabrik 34 hari, padahal biasanya 59 hari.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memaparkan, harga pakan ayam pedaging pada Juni 2021 sebesar Rp 8.030 per kg atau naik 8,1 persen dibandingkan Januari 2021. Harga pakan ayam petelur juga naik dari Rp 6.787 per kg menjadi Rp 7.980 per kg dalam periode yang sama. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, pemerintah sedang mengusulkan untuk menugaskan Perum Bulog menyerap jagung di Nusa Tenggara Barat dan mengangkutnya ke Pulau Jawa.

Di sisi lain, Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun menilai, stok jagung nasional tergolong cukup. Hal itu tampak dari volume pembelian jagung pakan ditingkat pabrik yang mencapai 2,7 juta ton sepanjang Januari-Mei 2021. Jumlah itu tak berbeda jauh dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen menyebutkan, harga acuan penjualan jagung dengan kadar air 15 persen di tingkat konsumen Rp 4.500 per kg. Harga acuan penjualan kedelai impor Rp 6.800 per kg.

Selama ini penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi pekerjaan berupah rendah yang minim jaminan sosial dan tingkat keterampilannya juga rendah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lambat bahkan turun akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu strategi dan reformasi untuk menciptakan dan membangun pekerja kelas menengah. Hal itu mengemuka dalam webinar peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” yang disusun para ekonom Bank Dunia,Maria Monica Wihardja dan Wendy Cunningham. Dalam acara yang digelar secara daring, Rabu (30/6/2021), Bank Dunia juga menghadirkan dua pembicara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ekonom M Chatib Basri.

Merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional, upah kelas menengah tersebut minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018). Monica mengatakan, lapangan kerja yang tercipta baru mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. ”Lapangan kerja yang tercipta itu belum cukup optimal untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan kelas menengah,” ujarnya. Bank Dunia mencatat, dalam kurun waktu 2008-2018, sebanyak 39 juta pekerjaan diciptakan di sektor nonpertanian. Namun, 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut adalah pekerjaan berupah rendah dan minim jaminan sosial.

Dari 85 juta pekerja yang mendapatkan upah di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Hanya ada sebanyak 3,5 juta pekerja yang mendapatkan upah di atas standar upah kelas menengah, serta berstatus pekerja tetap, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada 2020, sebanyak 7 juta lulusan baru (termasuk lulusan universitas dan sekolah menengah) yang disebut sebagai bagian dari ”Generasi Covid-19” siap memasuki angkatan kerja. Pekerja angkatan muda yang tertunda memasuki angkatan kerja pada 2020 sekitar 300.000 orang.

Bank Dunia merekomendasikan tiga strategi reformasi yang akan membangun pekerja kelas menengah. Pertama, mengakselerasi pertumbuhan produktivitas di berbagai sektor. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi asing langsung yang mendorong transfer teknologi, serta bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sertifikasi produk, akses modal dan pasar, serta teknologi. Kedua, membangun iklim transisi pekerjaan. Ini diharapkan akan memungkinkan pekerja memiliki banyak pilihan sektor atau perusahaan yang lebih baik dan produktif.  Ketiga, membangun pekerja yang memiliki keterampilan dan diperlukan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih produktif.

Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk menahan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19. Selama pandemi, berbagai program bantuan sosial telah diberikan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan baru bagi pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga merancang program jaminan kehilangan pekerjaan,membuka luas peluang wirausaha, dan mendorong kemitraan UMKM dengan badan usaha ataupun investor.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal dugaan manipulasi atau tidak akuratnya data investasi di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpotensi memberikan dampak negatif pada iklim investasi dalam negeri. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan hal tersebut berisiko terhadap pemborosan anggaran. Berdasarkan temuan lembaga auditor negara itu, terdapat 1.086 pelaku usaha yang memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal. Berikutnya, terdapat 4.103 penanaman modal asing (PMA) yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi sebesar Rp. 75,94 triliun. BKPM diharapkan segera memperbaiki kekeliruan tersebut. Terlebih dalam kondisi saat ini investasi dibutuhkan untuk menjadi penopang ekonomi, bukan justru menjadi bola liar atau permasalahan yang merugikan pemerintah. "Kondisi saat ini sadang sulit. Upaya pemerintah dalam memacu pemasukan negara melalui instrumen investasi jangan sampai kontraproduktif dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasar kerja Tanah Air."

(Oleh - HR1)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dugaan penyimpangan data realisasi investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2019. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, menuturkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 mencatat tiga temuan penting mengenai realisasi data investasi yang terindikasi manipulatif. Berdasarkan publikasi yang disampaikan pada awal 2020, BKPM mengklaim realisasi investasi 2019 mencapai Rp 809,6 triliun. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah yang senilai Rp 792 triliun, Realisasi investasi itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri Rp 386,5 triliun (47,7 persen) serta penanaman modal asing Rp 423,1 triliun (52,3 persen). "Banyak investor asing yang mengacu pada data BPKM. Lembaga internasional juga menggunakan data BKPM untuk menghitung prospek pertumbuhan ekonomi," ujar Bhima (Direktur Center of Economic and Law Studies). Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan investor serta menjaga kredibilitas BKPM. 

(Oleh - HR1)