Dari 14 emiten asuransi yang telah dipublikasikan laporan keuangan kuartal III/2021, sebanyak 10 perusahaan mampu mencatat pertumbuhan premi bruto. Beberapa perusahaan yang pertumbuhannya cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu antara lain PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, (AHAP) yang mencatat pertumbuhan premi bruto 52,06% PT Asuransi Tania Tbk, (ASJT) tumbuh 19,69%, PT Lippo General Insurance Tbk, (LPGI) tumbuh 38,72%, dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, (LIFE) tumbuh 10,35%. Jumlah investasi perseroan sampai dengan September 2021 tercatat 41,72% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dari atau naik menjadi Rp2,37 triliun dari sebelumnya Rp 1,67 triliun. Presiden Direktur Tugu Insurance Indra Burana menjelaskan persroan terus berupaya untuk tumbuh dengan memanfaatkan momentum pilihan. (Yetede)

Emiten perkebunan seperti Astra Agro Lestari (AAL), Sampoerna Agro (SGRO), hingga PP London Sumatera Indonesia (LSIP) diperkirakan naik seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) hingga akhir 2021 dengan target harga masing-masing Rp. 14.900, Rp. 1.900 dan Rp. 2.700. Lewat riset Bloomberg, analis Panin Securitas, Timothy Wijaya pada Rabu (17/11) menjelaskan kenaikan harga CPO terjadi sejak pertengahan 2021, didorong rendahnya produksi Malaysia, keringanan pungutan ekspor Indonesia dan Biodiesel yang akan ditingkatkan menjadi B40, Rekomendasi netral Panin Sekuritas untuk sector perkebunan, Saham PT Astra Agro Lestari (AAL) menjadi top picks.(Yoga)

Menteri Ekonomi (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pembukaan kembali (reopening) kegiatan ekonomi telah mendorong geliat aktivitas masyarakat sehingga turut memicu peningkatan pendapatan negara. Ini tercermin dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2021 yang mencapai Rp 1.510,0 triliun atau 86,6% dari target APBN 2021 yang ditetapkan Rp.1.743,6 triliun.

Menkeu mengatakan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2021 itu bertambah 18,2% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp1.277 triliun. Secara rinci, realisasi pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 953,6 triliun atau 77,6% dari target setahun yang sebesar Rp 1.229,6 triliun atau  meningkat 15,3% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu yang hanya Rp826,9 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran hingga akhir Oktober setara dengan 54,5% dari target defisit tahun ini yang sebesar Rp 1.006,4 trilliun. Bahkan, posisi defisit sudah dalam tren menurun dibandingkan periode  yang sama tahun lalu yang tercatat 4,67% terhadap PDB atau Rp764,8 triliun. "Peningkatan kinerja PNBP utamanya didukung oleh penerimaan SDA sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas," tandas Menkeu. (Yetede)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati percaya, industri otomotif menjadi kunci kritikal pemulihan ekonomi nasional dari hantaman pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% untuk pembelian mobil baru bermesin di bawah 1,5 liter rakitan lokal. 

Sri Mulyani menerangkan, otomotif berperan penting  dalam pemulihan ekonomi nasional dan menjadi salah satu tulang punggung sektor manufaktur di Indonesia. Dia menuturkan, insentif fiskal khususnya PPnBM 0% bertujuan mendorong sektor  industri otomotif ditengah pandemi, kebijakan ini sudah diberikan sebanyak 100% dengan anggaran sebesar Rp 2,99 triliun.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, insentif PPnBM 0% tidak hanya berdampak positif terhadap penjualan kendaraan bermotor, melainkan pada industri komponen otomotif. Dampak PPnBM-DTP yang lain adalah pertumbuhan industri alat angkutan kuartal III-2021 mencapai 27,84%. Jumlah itu merupakan yang tertinggi  diantara seluruh sektor manufaktur. (Yetede)

Pasar ekonomi digital di Indonesia kian membesar. Pandemi Covid-19 turut memicu percepatan penetrasi ekonomi digital di Tanah Air. Valuasi ekonomi digital RI, yang diukur melalui gross merchandise value (GMV), diprediksi mencapai US$ 70 miliar pada tahun ini. Angka itu bisa melonjak dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar pada 2025.

Pemerintah optimistis, penerimaan pajak tahun ini bakal mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Jika perkiraan pemerintah tak meleset, kinerja aparat pajak tahun ini bakal mencetak rekor lantaran selama ini kerap selisih lebih rendah dari target alias shortfall. Asal tahu saja, tren shortfall pajak mulai terjadi pada 2006 silam. Shortfall pajak kemudian terhenti dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2008. Direktur Eksekutif Pratama -Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, penerimaan pajak akan melampaui target adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya. PPh minyak dan gas bumi mengalami windfall lantaran ada tren kenaikan harga minyak global. Hingga akhir September, pertumbuhan PPh migas mencapai 46,15% yoy.

Aturan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk dan aksesori pakaian menuai pro dan kontra. Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo) keberatan dengan kebijakan tersebut. Pada 9 November 2021, Apregindo yang terdiri dari perusahaan distribusi, pemegang merek dan prinsipal merek (brand) internasional di Indonesia berkirim surat kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal- Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, setoran penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 3,92 triliun dari 65 pelaku usaha. Jumlah ini terdiri dari PPN PMSE 2020 sebesar Rp 730 miliar dan tahun 2021 Rp 3,19 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, 65 pelaku usaha PMSE ini merupakan bagian dari 87 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN atas produk digital luar negeri yang dijual ke konsumen di wilayah Indonesia.

Rata-rata harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional relatif masih tinggi, berkisar Rp 18.000 per liter-Rp 19.000 per liter. Pemerintah baru menyediakan minyak goreng murah Rp 14.000 per liter di ritel modern. Harga minyak goreng di pasar tradisional atau rakyat makin tinggi. Saat ini, pemerintah baru berupaya menstabilkan harga minyak goreng di tingkat ritel modern, belum menyasar pasar tradisional. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, dalam sepekan terakhir, yakni selama kurun 10-17 November 2021, harga rata-rata nasional minyak goreng curah, kemasan sederhana (bermerek 2), dan kemasan premium (bermerek 1) di pasar tradisonal naik di kisaran 1,45-2,44 persen. Harga rata-rata nasional minyak goreng curah pada Rabu (17/11/2021) Rp 17.450 per kilogram atau Rp 18.706 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana Rp 18.250 per kg atau 19.564 per liter. Untuk minyak goreng curah kemasan sederhana, harga rata-rata nasionalnya Rp 18.250 per kg atau Rp 19.564 per liter. Harga minyak goreng tertinggi berada di pasar tradisional di Papua Barat dan Gorontalo, masing-masing Rp 20.450 per kg atau Rp 21.922 per liter dan Rp 23.450 per kg atau Rp 25.138 per liter. Harga tersebut jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 11.000 per liter.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, rata-rata harga minyak goreng di pasar-pasar tradisional relatif masih tinggi, berkisar Rp 18.000 per liter-Rp 19.000 per liter. Kenaikan harga minyak goreng itu terjadi secara bertahap enam bulan terakhir. Hal ini menyebabkan para pedagang minyak goreng di pasar tradisional kesulitan menjual dan tidak bisa menjual dalam jumlah banyak karena modal terbatas. ”Saat ini, dengan modal Rp 1 juta, paling hanya bisa kulakan separuhnya dari jumlah biasanya. Itu pun jualnya susah dan tidak bisa banyak,” ujarnya.

Pemerintah dinilai perlu menyelesaikan kendala harga bahan bakar solar campuran fatty acid methyl ether (FAME) biodiesel untuk mengembangkan bahan bakar nabati tersebut hingga B100. Di sisi lain, penyerapan bahan bakar nabati atau biofuel hingga akhir tahun ini tampaknya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena diperkirakan melebihi target 9,2 juta kiloliter. Selain itu pemerintah tengah menyiapkan rencana pengembangan pemanfaatan B40 dan B50 yang telah melalui tahapan kajian laboratorium. Kementerian ESDM bersama dengan pemangku kepentingan terkait akan segera melakukan uji jalan B40. Akan tetapi persoalannya harga FAME masih terbilang tinggi, sehingga pengembangan dapat menghambat pengembangan biodiesel. Apalagi biodiesel menjadi salah satu bahan bakar dalam kelompok energi baru dan terbarukan (EBT). 

“Apalagi kita punya program B100. Agar program FAME ini bisa diatur tata niaganya-lah, sehingga tidak terlalu memberatkan produsen seperti Pertamina dalam membuat biodiesel,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada Bisnis, Rabu (17/11). Meski begitu, pemerintah harus mengatur tata kelola biodiesel terlebih dulu untuk mencapai target tersebut. Pasalnya selama ini harga FAME masih terbilang tinggi, sehingga pengembangan bahan bakar nabati dapat terhambat. Tingginya harga tersebut akan memberikan beban biaya tersendiri dalam pengembangan biofuel. Melalui tata kelola tersebut, pengembangan biodiesel diharapkan dapat berkembang dengan baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi potensi ekspor. “Misalnya tidak terserap biodiesel di dalam negeri, kita punya opportunity ekspor ke negara tetangga,” ujar Mamit.