Bank Indonesia (BI) memperkirakan, kinerja ekonomi Indonesia pada 2022 bisa tumbuh di kisaran 4,7% hingga 5,5% atau lebih tinggi tahun ini yang diperkirakan mencapai 3,4% hingga 4%. Ini didorong berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan komsumsi dan investasi.

Hampir sama dengan BI, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi 2022 bisa mencapai 5,2%. Tingkat inflasipun akan terkendali pada 2022 dan terjaga pada kisaran 2% hingga 4%. Tingkat inflasi yang terjaga ini didukung oleh pasokan barang yang tetap memadai, respon kebijakan BI, serta koordinasi yang baik.

Terkait stabilitas nilai tukar rupiah, Perry Warjiyo menegaskan,  hal tersebut akan terjaga sesuai dengan komitmen kuat BI ditengah normalisasi kebijakan  moneter The Fed. Kemudian, defisit transaksi berjalan tahun depan juga diperkirakan stabil sebesar 1,5% terhadap PDB. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan Inggris untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Kerja sama akan dilakukan dalam bentuk Joint Investment antara Indonesia dan Inggris.

"Kemarin Presiden (Jokowi) bicara dengan PM Boris dan saya disitu, kita dorong kerja sama. Dengan begitu, kita bisa masuk pada global supply chain," ucap Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugrah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11). Permintaan akan katoda dan bahan mentah di Eropa dan Inggris diperkirakan terus meningkat hingga 2030.

Dia mengatakan, Indonesia terus melakukan hilirisasi ekspor, sehingga produk yang di ekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi. Bila ekspor tumbuh tinggi maka akan mengurangi defisit transaksi berjalan, sehingga ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga. "Ini akan membuat ekonomi kita relatif lebih tahan dari pada negara-negara lainnya." Ucap Luhut. (Yetede)

PT Pertamina (persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Power Indonesia (PPI), menargetkan porsi portofolio energi terbarukan dalam bisnisnya bisa mencapai  17% pada 2030 dari posisi saat ini sekitar 10%. Delapan strategi telah disiapkan perusahaan untuk mengejar target tersebut. Sekretaris Perusahaan PPI Dicky Septriadi menuturkan, salah satu strategi itu adalah meningkatkan kepemilikan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dari saat ini 672 megawati (MW) menjadi 1,128 MW pada 2026.

Saat ini perusahaan tengah menggarap tiga proyek PLPT,  yakni Sungai Penuh 1x55 MW, dan Hululais 2x55 MW. Dicky menambahkan, Pertamina pun menjalankan gasifikasi dengan membangun pabrik metanol berkapasitas 1.000 kilo ton per tahun. Perseroan disebut juga akan meningkatkan pemanfaatan bioenergi. Pertamina berencana untuk membangun pembangkit listrik biomass dan/atau biogas dengan total kapasitas 153 MW pada 2026, pengembangan bisodiesel dan biogasoline, serta produksi minyak mentah hijau dari alga dan etanol berkapasitas 1.000 KTPA pada 2025. (Yetede)

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menargetkan delapan pelabuhan terintegrasi dengan kawasan industri (KI) dalam lima tahun mendatang  guna memperkuat ekosistem logistik Indonesia. Hal itu meningkatkan koneksi setara pelabuhan dan kinterland acces, terutama KI, sangat penting  dilakukan agar dapat menurunkan biaya logistik nasional.

Direktur Utama Pelindo Arief Suhartono mengatakan, pengintegrasian antara pelabuhan dan KI merupakan salah satu dari empat inisiatif yang dilakukan Pelindo dalam rangka optimalisasi kinerja pelabuhan. "Pada akhirnya akan mampu menurunkan biaya logistik Indonesia," ungkap Arief dalam acara Business Ecosystem Outlook 2022 sesi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 2022, Rabu (24/11).

Merujuk pada Bank Dunia, biaya logistik nasional masih sangat tinggi, yakni 23% dari produk domestik bruto (PDB), jauh diatas Singapura 8%. Malaysia dan India 13%, Jepang dan Korea Selatan 9%, serta Tiongkok 15%. Jika di-breakdown, sektor inventory dan land menjadi penyumbang terbesar dalam mahalnya biaya logistik Indonesia. (Yetede)

Perkebunan kelapa sawit seluas 300 hektar (ha) di desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, diduga beroperasi tanpa izin sehingga belasan tahun. Dugaan ini muncul karena izin usaha perkebunan, yang masih proses diupayakan. Kesulitan terbitnya izin usaha  perkebunan itu disebabkan karena kebun tersebut diduga hasil penyerobotan dari petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M). Dalam keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Keadilan Agrari-Setara Institute, PLTH dilaporkan dengan pasal 47 ayat (1) UU No.39 tahun 2014 disebutkan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya  tanaman perkubanan dengan luasan skala tertentu  dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, Ancaman ketidakpatuhan  terhadap pasal itu berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 105 UU No,39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10miliar.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meyakini ekspor minyak sawit nasional tahun ini akan menembus US$ 30 miliar, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sawit Indonesia. Hal ini didorong kenaikan harga minyak sawit mentah (rude palm oil/CPO) yang luar biasa di pasar global. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono saat diskusi daring bertema 110 Tahun Kelapa Sawit kita sudah US$ 25.90 miliar. "Sampai September, devisa ekspor sawit kita sudah US$ 25,90 miliar, mungkin tahun ini around US$ 30 miliar, mencetak rekor tertinggi ekspor," Kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Bagi Indonesia, kontribusi kelapa sawit tak hanya sekedar dari devisa ekspor, tapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan wilayah. Yang menarik, sekitar 52% wilayah pemekaran terjadi karena sawit. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak takut menghadapi gugatan negara manapun di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas keputusan pemerintah melarang ekspor bahan mentah komoditas bahan nikel, bauksit, tambaga, dan timah. "Kalau ingin nikel, silahkan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia. Dikerjakan tidak sampai barang jadi juga tidak apa-apa." kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2021, Rabu (24/11)

"Ini sudah stop. Sudah kita mulai dari nikel, stop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi, stop tembaga, tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin agar bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi,: kata dia.

Dikatakan Presiden, saat menghadiri KTT G20 di Roma, Italia, pada akhir Oktober kemarin, kebijakan tentang larangan ekspor bahan mentah komoditas  tambang juga sudah disampaikan pada para pemimpin Uni Eropa dan Eropa. "Saya sampaikan di G20 dengan Uni Eropa dan negara-negara di Eropa, kita tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka," Kata Presiden Jokowi. (Yetede)

Powell selama berbulan-bulan tetap bersikeras bahwa inflasi saat ini hanya bersifat sementara. The Fed bakal bersabar dalam memutuskan kapan harus menaikkan tingkat suku bunga  acuannya dari hampir nol. Bank Sentral AS pun telah memulai program pembelian obligasi senilai US$ 120 miliar per bulan pada November, dan berencana mengakhiri pembelian pada pertengahan 2022.

Namun beberapa investor percaya bahwa The Fed perlu melakukan pengurangan atau tapering lebih cepat dan menaikkan tingkat suku bunga. Pandangan mereka semakin diperkuat melalui debat publik baru-baru ini, antara beberapa pejabat Fed tentang apakah akan menarik  dukungan ekonomi lebih cepat demi membantu menjinakkan laju inflasi.

"Para investor menantang The Fed sampai batas tertentu, dan menjadi lebih khawatir bahwa The Fed tertinggal dari kurva inflasi." ujar Mike Sewel, manager portfolio di T. Rowe Price yang dikutip Reuters. Adanya perbedaan pandangan mengenai  seberapa agresif The Fed akan bergerak ikut membantu meneggerakkan volatilitas di pasar obligasi. (Yetede)

Kementerian Keuangan (kemenkeu) mengatakan, realisasi APBN hingga akhir Oktober sebesar Rp 730,13 triliun atau baru 59,62% dari pagu Rp1.224,74 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, capaian realisasi belanja daerah per akhir Oktober secara nominal hanya naik 3,12% secaya (yoy) yang tercatat Rp706,34 triliun."Bayangkan ini sudah November, artinya tinggal 1 bulan lebih sedikit. Sebab biasanya kita tutup tahun  anggaran belanja terakhir persis tanggal 24 Desember. Kita sebenarnya praktis hanya punya  waktu satu bulan mengeksekusi APBD, padahal masih banyak daerah yang belanja daerahnya dibawah 50%," ungkap Sri Mulyani dalam Konggres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun (AAIPI) 2021, Selasa (23/11). Kemudian belanja kesehatan realisasinya mencapai Rp118,06 triliun atau tumbuh 3,4% yoy atau baru 9,6% terhadap belanja APBD. Karena itu, Menkeu meminta pemda untuk  mempercepat penggunaan anggaran panganan Covid-19 untuk dukungan vaksin dan tenaga kesehatan. (Yetede)

BPS memperkirakan produksi padi tahun 2021 mencapai 55,27 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 31,69 juta ton beras. Produksi ini lebih tinggi 1,14% dari tahun 2020 dan lebih tinggi 1,21% dari tahun 2019. Capaian ini patut disyukuri.

Prestasi dan berita menggembirakan itu adalah capaian kesekian kali bagi sektor pertanian ditengah aneka situasi kurang menggembirakan akibat pandemi Covid-19. Selain semangat 13,1 juta keluarga petani padi, hasil ini tidak lepas dari peran Kementerian Pertanian yang intens mendampingi petani di lapangan agar tak terpuruk diterpa pandemi.

Jika ditelaah lebih detail, luas panen tahun ini sebenarnya menurun: dari 10,657 juta hektar (2020) jadi 10,515 juta hektar (2021) atau turun 1,33%. Produksi padi naik karena ada peningkatan produktivitas: dari 5,128 ton/hektare (2020) menjadi 5,256 ton/hektare (2021) atau naik 2,49%. Peningkatan produksi padi otomatis menambah pasokan beras hingga akhir tahun. Dikurangi konsumsi sebesar 30,03 juta ton, tahun ini ada surplus 1,65 jutaton beras. Surplus makin besar, mencapai 10,37 juta ton, jika ditambah akumulasi surplus tahun 2020.

Menurut BMKG, selama tujuh bulan juga telah dipetakan. Kesimpulannya, El Nino Periode 1970-2010 menimbulkan penurunan produksi padi sebesar 4,08%. Sebaliknya La Nina berdampak positif pada produksi padi dan palawija. Pada periode itu, produksi padi meningkat sekitar 1,78% juta ha. menurun 5,05% jadi 6,348 juta ha pada 2019, anjlok lagi 7,21% jadi hanya 5,890 juta ha pada 2020.(Yetede)