PT Indonesia Asahan Aluminum (persero) atau Inalum siap tancap gas memajukan industri aluminium nasional ke level yang lebih maju, inovatif, dan kompetitif. Kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya PT PLN (Persero), diharapkan akan mendorong langkah tersebut.

“Harapannya, Inalum bisa lebih strategis, bisa menambah kapasitas produksinya dari 250 ribu dan menjadi lebih besar, dan terutama akan memiliki competitivensess yang baik, sehingga memberikan kebermanfaatan yang lebih besar dan lebih baik untuk masyarakat,” kata Direktur Operasi dan portfolio Inalum Denny Praditya.

Saat ini Inalum tengah mengerjakan beberapa aksi koperasi strategis, antara lain Proyek Upgrading Teknologi Tungku Reduksi, optimalisasi Smelter Kuala Tanjung, serta pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery di Mempawah dan Aluminium Remelt IAA. Proyek tersebut diharapkan bisa membuat perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar aluminium yang memiliki potensi besar. (Yetede)

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan,  penerapan pajak karbon (Carbon tax) punya pengaruh pada tambahan biaya, baik disektor hulu dan hilir. "Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga  disisi hulu maupun dihilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon," kata Arifin dalam rapat dengan Komisi VII DPR, baru-baru ini.

Pihaknya telah menghitung dampak dari pajak karbon ini, dengan menggunakan asumsi pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram (Kg) C02e, Rp75 per kg C02e dan Rp150 per kg C02, secara inti  terdapat tambahan biaya dari sisi produksi  maupun tambahan harga  dari sisi konsumen oleh produsen yang menghasilkan emisi seperti batu bara.

Sementara bagi sisi konsumen, akan ada potensi peningkatan biaya tambahan harga sebesar Rp64 per liter untuk bahan  bahan bakar minyak yang memiliki intensitas  2,13 kg C02. Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada penambahan biaya  pada sisi konsumen batu bara. Terdapat biaya penambahan  pembangkit sebesar Rp 29 per kilowatt hour (kWh). (Yetede)

Dari 14 emiten asuransi yang telah dipublikasikan laporan keuangan kuartal III/2021, sebanyak 10 perusahaan mampu mencatat pertumbuhan premi bruto. Beberapa perusahaan yang pertumbuhannya cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu antara lain PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, (AHAP) yang mencatat pertumbuhan premi bruto 52,06% PT Asuransi Tania Tbk, (ASJT) tumbuh 19,69%, PT Lippo General Insurance Tbk, (LPGI) tumbuh 38,72%, dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, (LIFE) tumbuh 10,35%. Jumlah investasi perseroan sampai dengan September 2021 tercatat 41,72% dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dari atau naik menjadi Rp2,37 triliun dari sebelumnya Rp 1,67 triliun. Presiden Direktur Tugu Insurance Indra Burana menjelaskan persroan terus berupaya untuk tumbuh dengan memanfaatkan momentum pilihan. (Yetede)

Emiten perkebunan seperti Astra Agro Lestari (AAL), Sampoerna Agro (SGRO), hingga PP London Sumatera Indonesia (LSIP) diperkirakan naik seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) hingga akhir 2021 dengan target harga masing-masing Rp. 14.900, Rp. 1.900 dan Rp. 2.700. Lewat riset Bloomberg, analis Panin Securitas, Timothy Wijaya pada Rabu (17/11) menjelaskan kenaikan harga CPO terjadi sejak pertengahan 2021, didorong rendahnya produksi Malaysia, keringanan pungutan ekspor Indonesia dan Biodiesel yang akan ditingkatkan menjadi B40, Rekomendasi netral Panin Sekuritas untuk sector perkebunan, Saham PT Astra Agro Lestari (AAL) menjadi top picks.(Yoga)

Menteri Ekonomi (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pembukaan kembali (reopening) kegiatan ekonomi telah mendorong geliat aktivitas masyarakat sehingga turut memicu peningkatan pendapatan negara. Ini tercermin dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2021 yang mencapai Rp 1.510,0 triliun atau 86,6% dari target APBN 2021 yang ditetapkan Rp.1.743,6 triliun.

Menkeu mengatakan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2021 itu bertambah 18,2% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp1.277 triliun. Secara rinci, realisasi pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 953,6 triliun atau 77,6% dari target setahun yang sebesar Rp 1.229,6 triliun atau  meningkat 15,3% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu yang hanya Rp826,9 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran hingga akhir Oktober setara dengan 54,5% dari target defisit tahun ini yang sebesar Rp 1.006,4 trilliun. Bahkan, posisi defisit sudah dalam tren menurun dibandingkan periode  yang sama tahun lalu yang tercatat 4,67% terhadap PDB atau Rp764,8 triliun. "Peningkatan kinerja PNBP utamanya didukung oleh penerimaan SDA sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas," tandas Menkeu. (Yetede)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati percaya, industri otomotif menjadi kunci kritikal pemulihan ekonomi nasional dari hantaman pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% untuk pembelian mobil baru bermesin di bawah 1,5 liter rakitan lokal. 

Sri Mulyani menerangkan, otomotif berperan penting  dalam pemulihan ekonomi nasional dan menjadi salah satu tulang punggung sektor manufaktur di Indonesia. Dia menuturkan, insentif fiskal khususnya PPnBM 0% bertujuan mendorong sektor  industri otomotif ditengah pandemi, kebijakan ini sudah diberikan sebanyak 100% dengan anggaran sebesar Rp 2,99 triliun.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, insentif PPnBM 0% tidak hanya berdampak positif terhadap penjualan kendaraan bermotor, melainkan pada industri komponen otomotif. Dampak PPnBM-DTP yang lain adalah pertumbuhan industri alat angkutan kuartal III-2021 mencapai 27,84%. Jumlah itu merupakan yang tertinggi  diantara seluruh sektor manufaktur. (Yetede)

Pasar ekonomi digital di Indonesia kian membesar. Pandemi Covid-19 turut memicu percepatan penetrasi ekonomi digital di Tanah Air. Valuasi ekonomi digital RI, yang diukur melalui gross merchandise value (GMV), diprediksi mencapai US$ 70 miliar pada tahun ini. Angka itu bisa melonjak dua kali lipat menjadi US$ 146 miliar pada 2025.

Pemerintah optimistis, penerimaan pajak tahun ini bakal mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Jika perkiraan pemerintah tak meleset, kinerja aparat pajak tahun ini bakal mencetak rekor lantaran selama ini kerap selisih lebih rendah dari target alias shortfall. Asal tahu saja, tren shortfall pajak mulai terjadi pada 2006 silam. Shortfall pajak kemudian terhenti dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2008. Direktur Eksekutif Pratama -Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, penerimaan pajak akan melampaui target adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya. PPh minyak dan gas bumi mengalami windfall lantaran ada tren kenaikan harga minyak global. Hingga akhir September, pertumbuhan PPh migas mencapai 46,15% yoy.

Aturan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk dan aksesori pakaian menuai pro dan kontra. Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo) keberatan dengan kebijakan tersebut. Pada 9 November 2021, Apregindo yang terdiri dari perusahaan distribusi, pemegang merek dan prinsipal merek (brand) internasional di Indonesia berkirim surat kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal- Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, setoran penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 3,92 triliun dari 65 pelaku usaha. Jumlah ini terdiri dari PPN PMSE 2020 sebesar Rp 730 miliar dan tahun 2021 Rp 3,19 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, 65 pelaku usaha PMSE ini merupakan bagian dari 87 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN atas produk digital luar negeri yang dijual ke konsumen di wilayah Indonesia.