Di tengah krisis ekonomi global, Indonesia nampaknya ingin memastikan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga. Ini pula yang membuat pemerintah akan memberikan insentif perusahaan yang mampu memenuhi kebijakan memasok kebutuhan lokal atau domestic market obligation (DMO). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, ada keistimewaan pelaku usaha jika berhasil memenuhi komitmen DMO 25% dari rencana produksi. Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava, pihaknya berkomitmen memenuhi DMO tahun ini. "Kami menargetkan capai komtmen DMO sesuai RKAB tahun ini kendati dihadapkan curah hujan yang tinggi," ujar dia kepada Kontan, Selasa (16/11).  

Pemerintah menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 tersebut telah berlaku secara efektif mulai 12 November 2021 selama tiga tahun. Dalam aturan tersebut, BMTP dikenakan terhadap 134 jenis pos tarif produk pakaian dan aksesori pakaian. Besarannya, antara Rp 19.260 hingga Rp 63.000 per piece untuk tahun pertama dan berangsur menurun.

Pemerintah optimistis defisit anggaran pada akhir 2021 lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, meski masih belum di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit anggaran akhir 2021 sekitar Rp 873,6 triliun atau lebih rendah Rp 132,8 triliun. Proyeksi Kemkeu defisit akhir tahun, sekitar 5,18% - 5,45%, dari target APBN 5,7% terhadap PDB.

Penyebabnya, pertama, penerimaan pajak bisa mencapai target. Jika proyeksi pemerintah tak meleset, penerimaan pajak mencatatkan rekor sejarah, setelah langganan mengalami selisih dari target dalam APBN alias shortfall. Kedua, realisasi penerimaan bea dan cukai di atas target. Ketiga, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diprediksi juga melampaui target. Setoran PNBP 2021, naik sejalan kenaikan harga minyak global, dan komoditas lain.

Gorengan dan minyak goreng di Indonesia memiliki sejarah tersendiri. Indonesia merupakan produsen CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Miris rasanya jika harga minyak goreng tinggi di negeri sendiri. Pada 2020, Indonesia telah memiliki 74 pabrik minyak goreng dari kelapa sawit. Dari jumlah itu, 45 pabrik berada di Jawa. Konsumsi minyak goreng sawit pada 2015-2020 juga terus tumbuh sebesar 2,32 persen. Pada 2015, konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga sebesar 10,33 liter per kapita per tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter per kapita per tahun. Dalam laporannya tentang Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021, Badan Pusat Statistik menunjukkan, pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 3-7 pelaku usaha perdagangan, tergantung daerah-daerah yang dituju. Namun, pola utama atau pada umumnya adalah terdiri dari tiga rantai yang melibatkan distributor dan pedagang eceran.

Secara nasional, margin perdagangan dan pengangkutan total (MPPT) tahun 2020 pada pola utama pendistribusian minyak goreng sawit itu sebesar 17,41 persen, atau meningkat dari MPPT 2018 yang sebesar 17,05 persen. Angka ini mengindikasikan, kenaikan harga minyak goreng dari produsen hingga konsumen akhir sebesar 17,14 persen. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (16/11/2021), harga rata-rata nasional minyak goreng baik curah, kemasan sederhana, maupun kemasan premium, harganya antara Rp 17.450-Rp 18.650 per kilogram (kg) atau Rp 18.706-Rp 19.992 per liter. Harga tertinggi minyak goreng itu ada di Papua Barat dan Gorontalo, masing-masing Rp 20.450 per kg (Rp 21.992 per liter) dan Rp 22.900 per kg (Rp 24.548 per liter). Harga tersebut lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 11.000 per liter.

Transaksi sektor properti di pasar primer dan sekunder selama dua tahun terakhir mencapai Rp 200 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 61 persen berasal dari pasar sekunder. Pasar properti terus bergeliat menjelang akhir tahun 2021. Tahun 2022, properti diprediksi terus membaik sepanjang tidak ada gelombang baru pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan terkait fiskal perlu disikapi pengembang dengan tidak jorjoran menggarap segmen menengah ke atas.Pergerakan pasar didorong oleh insentif berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar serta PPN DTP 50 persen untuk harga di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Ada pula insentif pemerintah untuk kepemilikan rumah nonsubsidi meliputi pelonggaran rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) rumah yang dibeli, bunga kredit pemilikan rumah yang cenderung menurun, serta diskon yang diberikan pengembang. Dengan proyeksi ekonomi yang semakin membaik, pihaknya memprediksi momentum pertumbuhan sektor properti semakin baik di tahun 2022. Pendanaan KPR BTN ditargetkan melampaui 200.000 unit, mencakup KPR subsidi 195.000 unit dan nonsubsidi 51.000 unit. Pihaknya mendorong kerja sama penyaluran dengan pengembang, pemerintah, hingga agen properti.

Pemulihan dunia usaha yang masih menantang memaksa pemerintah tak muluk-muluk dalam menetapkan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pemerintah ‘hanya’ menargetkan penerimaan PPh senilai Rp680,87 triliun pada tahun depan, turun tipis jika dibandingkan dengan target di dalam APBN 2021 yang mencapai Rp683,77 triliun. Selama ini, kontributor terbesar dalam penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan alias pajak korporasi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa penyusunan target itu mengacu pada outlook penerimaan PPh pada 2021 yang berada di angka Rp615,2 triliun. Artinya, target penerimaan PPh pada 2022 tumbuh 10,7%. 

Sejumlah kalangan menilai kon­solidasi target penerimaan pajak itu perlu dilakukan. Pasalnya, sebagian pela­ku usaha masih berjibaku dengan dam­pak negatif pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan potensi pencapaian target penerimaan pajak sangat tergantung pada penanganan pandemi Covid-19, baik dari sisi medis maupun ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia meminta PT Bursa Efek Indonesia menyiapkan skema perdagangan karbon atau carbon trading untuk memfasilitasi transaksi yang transparan dan berkelanjutan di masa mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan operator pasar modal perlu menyiapkan skema carbon trading sesuai dengan rencana jangka panjang pemerintah. “Kita punya dua kekuatan terkait cabon capture dari sektor pertambangan dan energy,” katanya dalam CEO Networking 2021, Selasa (16/11). “Diharapkan carbon trading bisa diluncurkan dan ini jadi pekerjaan bagi BEI dan pemerintah akan menyiapkan regulatory framework.”

Apabila platform carbon trading sudah tersedia di BEI, Airlangga sangat berharap perdagangan karbon bisa dilakukan di Indonesia, bukan di negara lain. Ketika dihubungi Bisnis, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi mengatakan secara singkat BEI sudah melakukan kajian untuk menyiapkan skema atau fasilitasi transaksi perdagangan karbon. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi mengatakan operator pasar modal dan SRO telah melakukan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG). Di antaranya melalui penerbitan green bond, green sukuk dan indeks green investment. “Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pasar modal.”

Sebanyak 11 juta liter minyak goreng siap dipasarkan dengan harga Rp14.000 per liter sampai dengan akhir tahun ini guna menekan harga di pasaran yang sudah mencapai Rp16.800 per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan minyak goreng kemasan sederhana itu akan dijual di 45.000 unit gerai ritel modern. Dia melanjutkan minyak goreng harga khusus itu merupakan hasil kerja sama produsen minyak nabati Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). “Kami sudah mengimbau asosiasi produsen minyak goreng untuk memberikan harga khusus. Jadi mereka sudah setuju dengan Aprindo untuk mendistribusikan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000 per liter,” katanya di sela-sela pelaksanaan Rakornas Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Selasa (16/11).

Melimpahnya produksi bunga melati berkualitas tinggi dari Desa Kaliprau, Kabupaten Pemalang, perlu dimanfaatkan supaya memiliki nilai tambah. Salah satunya dengan mengundang investor untuk memproduksi minyak melati. Budi daya tanaman melati oleh warga Desa Kaliprau, Ke­camatan Ulujami, Ka­­bu­paten Pemalang, Jawa Tengah, sudah berlangsung turun-temurun. Meskipun tidak sedikit petani yang memilih untuk menggarap ladang padi, tetapi mayoritas warga desa tersebut menggantungkan hidupnya dari wanginya bunga tersebut. Purwadi, Kepala Desa Kaliprau, mengatakan budi daya bunga melati sudah mendarah daging sejak lama dan menjadi komoditas andalan penopang ekonomi warga sejak dahulu. “Di mana ada melati, di situ pasti ada orang Kaliprau, karena saat mereka ekspansi ke daerah lain, kebanyakan dia kalau enggak berdagang itu, bercocok tanam melati,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (15/11).

“Kami punya tenaga kerja yang cukup besar dan area [produksi] yang cukup besarpula. Kami akan budi daya melati secara intensif, sehingga ada peningkatan hasil bunga melati dibandingkan dengan [hasil capaian] yang sekarang ini,” ujar Mukti dalam talkshow Proyek Investasi Jawa Tengah yang jadi rangkaian Central Java Investment and Business Forum (CJIBF) 2021. Untuk mewujudkan proyek penyu­ling­an melati tersebut, Pemkab Pemalang mem­­­butuhkan suntikan dana Rp28,5 mi­­liar. Dengan bahan baku seharga Rp30.000 per kilogram, investor diperkirakan bakal menikmati payback period selama 3,32 tahun. Sementara itu, internal rate of return (IRR) proyek tersebut diperkirakan mencapai 33,37%.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menekan rekannya, Presdien Xi Jinping tentang praktik-praktik hak asasi manusia di Tiongkok. Sementara itu,  Xi mengingatkan bahwa Tiongkok akan merespons provokasi-provokasi di Taiwan. Demikian disampaikan para pejabat dalam dialog virtual. Pembicaraan kedua pemimpin negara adidaya itu mendapat sorotan karena disebut-sebut dilakukan dengan jujur dan secara langsung.

Media Pemerintah Tiongkok-XInhua melaporkan, Xi membandingkan kedua negara itu  ibarat "dua kapal raksasa sedang berlayar di lautan" yang perlu distabilkan agar tidak saling bertabrakan. Usai pertemuan Biden dan Xi, seorang pejabat senior menyampaikan bahwa kedua pemimpin melakukan perdebatan yang sehat. 

"Biden menekankan pentingnya Tiongkok memenuhi komitmennya di bawah perdagangan yang dinegosiasikan oleh pendahulu Biden, Donald Trump." tambah pejabat AS itu. Sebagai informasi, Tiongkok diklaim banyak tertinggal dalam komitmennya untuk membeli lebih banyak barang dan jasa AS senilai US$ 200 miliar. Tetapi para pejabat Tiongkok berkata, bahwa Xi menyampaikan kepada Biden penting untuk menghindari mempolitisasi masalah ini.(Yetede)